Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

image-gnews
Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Agenda Terselubung Menghapus Larangan Prajurit Berbisnis

Diduga ada kepentingan lebih besar di balik usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis dalam proses revisi UU TNI. Berbahaya bagi profesionalisme TNI.

Waktu Sempit Pembahasan Revisi UU TNI

DPR menunggu DIM dari pemerintah ihwal pembahasan revisi UU TNI. TNI mengusulkan penghapusan larangan tentara berbisnis.

Ekbis

Ramai Soal BBM Baru

Pemerintah akan memperkenalkan bahan bakar minyak baru jenis solar yang rendah sulfur pada 17 Agustus mendatang. Kandungan sulfur dalam ragam jenis BBM yang diproduksi Pertamina saat ini masih tinggi. Apa urgensi produksi BBM baru ini?

Hukum

Jalan Panjang Menindak Bandar Judi Online

Mayoritas pengendali judi online berada di luar negeri. Perbedaan norma hukum di setiap negara menjadi kendala.

Olahraga

Era Baru La Furia Roja

Sejak pertama kali dibentuk pada 1920, timnas Spanyol selalu didominasi pemain Real Madrid dan Barcelona. Pakem ini mulai diubah pelatih Luis Enrique setelah kegagalan Spanyol dalam Piala Dunia 2018 di Rusia. Luis de la Fuente meneruskan pola tersebut dan menuai hasil gemilang dalam Euro 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Opini

Pendekatan Perilaku untuk Mengatasi Judi Online

Masalah judi online tak cukup diselesaikan melalui upaya penegakan hukum. Pemerintah perlu mempelajari perilaku masyarakat.

Editorial

Bayang-bayang Sengkarut Logistik Pilkada 2024

Sengkarut pengelolaan logistik membayangi pelaksanaan pilkada 2024. Diperlukan perencanaan yang detail dan berlapis.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Agenda Terselubung Menghapus Larangan Prajurit Berbisnis

Ramai Soal BBM Baru

Jalan Panjang Menindak Bandar Judi Online

Era Baru La Furia Roja

Pendekatan Perilaku untuk Mengatasi Judi Online

Bayang-bayang Sengkarut Logistik Pilkada 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI AD Diusulkan Bisa Lakukan Penegakan Hukum di DIM Revisi UU TNI, Imparsial: Melenceng dari UUD 1945

22 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
TNI AD Diusulkan Bisa Lakukan Penegakan Hukum di DIM Revisi UU TNI, Imparsial: Melenceng dari UUD 1945

Imparsial menilai usulan pemberian kewenangan TNI AD untuk melakukan penegakan hukum di DIM revisi UU TNI mengancam demokrasi dan HAM


PDIP Tolak Revisi UU TNI dan RUU Polri, Badan Legislasi DPR Jalan Terus

33 hari lalu

PDIP menolak revisi UU TNI dan RUU Polri. Berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
PDIP Tolak Revisi UU TNI dan RUU Polri, Badan Legislasi DPR Jalan Terus

PDIP menolak revisi UU TNI dan RUU Polri. Badan legislasi DPR akan membahasnya setelah masa reses berakhir.


Revisi UU TNI, PDIP Kritik Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil hingga soal Usia Pensiun

35 hari lalu

Ciryl Raoul Hakim alias Chico Hakim. Instagram
Revisi UU TNI, PDIP Kritik Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil hingga soal Usia Pensiun

Chico, mengatakan, arahan Ketum PDIP Megawati karena sejumlah pasal revisi Undang-Undang TNI dan Polri dianggap menghidupkan dwifungsi.


Apa Alasan Ketum PDIP Megawati Mengkritik Revisi UU TNI dan Polri?

37 hari lalu

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Apa Alasan Ketum PDIP Megawati Mengkritik Revisi UU TNI dan Polri?

Ketua Umum PDIP,Megawati Soekarno menilai revisi UU TNI dan Polri berpotensi bakal menyetarakan kedua institusi tersebu


KSAD Maruli Simanjuntak Minta Prajurit Fokus Mengabdi, Tapi Setuju TNI Berbisnis

38 hari lalu

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan keterangan soal ledakan Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KSAD Maruli Simanjuntak Minta Prajurit Fokus Mengabdi, Tapi Setuju TNI Berbisnis

KSAD meminta para prajurit TNI selalu bersyukur atas kesejahteraan yang ada dan menghindari gaya hidup mewah.


Ketum PDIP Megawati dan BEM SI Kerakyatan Kritik Rencana Revisi UU TNI-Polri

38 hari lalu

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024. Aksi simbolik Pekan Reformati digelar mahasiswa untuk menolak RUU TNI dan RUU Polri. TEMPO/Subekti.
Ketum PDIP Megawati dan BEM SI Kerakyatan Kritik Rencana Revisi UU TNI-Polri

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan BEM SI Kerakyatan kompak. Pada hari yang sama kemarin, mereka mengkritik rencana revisi UU TNI-Polri.


Gelar Unjuk Rasa, BEM SI Kerakyatan Tolak Revisi UU TNI dan Polri

39 hari lalu

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI terlibat aksi bentrok dengan anggota kepolisian saat berusaha menerobos barikade polisi menuju Istana Negara di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024. Aksi simbolik Pekan Reformati ini digelar mahasiswa untuk menolak RUU TNI dan RUU Polri. TEMPO/Subekti.
Gelar Unjuk Rasa, BEM SI Kerakyatan Tolak Revisi UU TNI dan Polri

Aksi itu diikuti BEM SI Kerakyatan beberapa universitas lain seperti UNS, UNNES, Universitas Paramadina, Universitas Trilogi, dan lainnya.


BEM SI Gelar Aksi di Istana Siang Ini, Tolak Revisi UU TNI dan Polri

39 hari lalu

BEM SI tolak revisi UU Polri dan TNI. Dok: BEM SI.
BEM SI Gelar Aksi di Istana Siang Ini, Tolak Revisi UU TNI dan Polri

BEM SI akan melakukan aksi simbolik menolak revisi UU TNI dan Polri di Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

46 hari lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

46 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.