TEMPO.CO, Jakarta - Sebulan menjelang hari pencoblosan pemilihan umum 2024, suasana politik makin memanas. Debat calon presiden maupun calon wakil presiden selalu hangat karena diikuti pembahasan di media sosial. Tim kandidat presiden saling serang memuji jagoannya atau menjelekkan lawannya. Dengan pelbagai isu.
Isu hangat yang tengah mencuat kini adalah bantuan sosial. Pemerintah menyalurkan banyak jenis bantuan sosial berupa uang tunai maupun beras. Meski el Niño sudah lewat, pemerintah tetap memberikan bantuan beras untuk mencegah dampak kekeringan yang sudah lewat itu. Juga uang tunai untuk masyarakat miskin.
Masalahnya, selain makin gencar menjelang coblosan, bansos itu juga menyasar daerah-daerah yang menjadi lumbung suara lawan Prabowo Subianto. Calon presiden Partai Gerindra ini berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo. Jokowi terlihat makin kentara mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Setelah debat kedua calon presiden, misalnya, ia meminta Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat agar para kandidat tak saling serang urusan personal. Tentu saja, permintaan Jokowi itu mengacu pada “serangan” dua rival Prabowo yang bersatu-padu mengulik kekurangan program-program Kementerian Pertahanan. Menurut Jokowi, serangan pada kebijakan Prabowo itu masuk kategori serangan pada pribadi.
Kini muncul bansos. Para pembantu Jokowi mati-matian menyangkal bansos itu tak berkaitan dengan Pemilu. Tapi pembantu Jokowi yang menjadi politisi dan pendukung Prabowo terang-terangan menyebut bantuan itu adalah “bansos Jokowi”. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan meminta penerima bansos berterima kasih kepada Jokowi.
Rupanya, memang, pengucuran bansos sudah dirancang sejak lama, sejak Oktober tahun lalu. Ini bulan ketika Gibran Rakabuming Raka terbuka peluang ikut Pemilu setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat menjadi calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Dananya disetip dari pelbagai program lembaga negara.
Dalam tiap Pemilu, dampak bansos memang bisa mengerek elektabilitas calon presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendulang suara setelah menggerojokkan bansos menjelang Pemilu 2009. Tapi, dampak langsung bansos kepada elektabilitas terjadi pada calon presiden inkumben yang maju lagi dalam pemilihan berikutnya.
Bansos Jokowi agaknya tak berlaku mengerek suara Prabowo-Gibran. Survei-survei menunjukkan preferensi pemilih terdistribusi kepada tiga pasangan calon presiden, meski Prabowo-Gibran tetap mendapat suara tertinggi. Rupanya, bansos Jokowi belum terasosiasi kepada Prabowo-Gibran.
Di luar soal bansos, kami menyajikan laporan khusus potensi perdagangan karbon. Juga pungli di KPK yang kian marak setelah KPK kehilangan taji akibat revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Tak semua kabar buruk. Karena ada juga teknologi pelacak tumbuhan langka dan terancam punah sehingga konservasi menjadi mungkin.
Selamat membaca,
Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi
Main-main Bansos Jokowi
Bantuan sosial rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral. Menyelewengkan bansos adalah korupsi politik.
Bansos Jokowi Menjelang Pemilu. Untuk Apa?
Bantuan sosial (bansos) makin masif menjelang pemilihan umum 2024. Benarkah Jokowi sampai memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Seberapa Besar Dampak Bansos pada Elektabilitas Calon Presiden
Semua presiden Indonesia pernah punya program bansos. Pembagian bansos dianggap punya efek elektoral dalam pemilihan langsung.
Pemakzulan Jokowi. Mungkinkah Terjadi?
Seruan pemakzulan Jokowi kian bergaung. Kecil kemungkinan DPR akan membahas upaya impeachment.
Kobe Bryant dalam Angka
Fakta dan data tentang Kobe Bryant, legenda NBA yang meninggal empat tahun lalu.
Mengapa Israel Menolak Solusi Dua Negara
Benjamin Netanyahu menolak solusi dua negara. Gaza pascaperang akan dipimpin orang Palestina yang tidak terafiliasi ke Hamas.