Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Manuver Ketua KPK Firli Bahuri Mangkir dari Pemeriksaan

image-gnews
Sudah tiga kali Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK. .
Sudah tiga kali Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK. .
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Firli Bahuri berulang kali mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK itu kembali berkelit dari pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang digelar Dewas KPK, kemarin. Sudah tiga kali Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan. Ia lalu meminta agar Dewas menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut pada Selasa ini, 14 November 2023—bersamaan dengan jadwal pemeriksaan kedua di Polda Metro Jaya. Bisakah penyidik Polda menjemput paksa Firli Bahuri bila mangkir dari pemeriksaan hari ini?

Nasional 

Demi Menjaga Netralitas TNI-Polri

Koalisi Perubahan dan Persatuan mendorong pembentukan panitia kerja netralitas TNI untuk mengawal Pemilu 2024. Netralitas TNI-Polri menjadi kunci terciptanya stabilitas dan keamanan dalam pelaksanaan pemilu.

Ekbis

Gagal Memenuhi Kuota Impor Beras

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perum Bulog dipastikan tak bisa mendatangkan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang diminta pemerintah pada Oktober lalu. Bahkan penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton yang diputuskan pada Maret lalu pun belum sepenuhnya terealisasi. Upaya memenuhi stok beras pemerintah itu terhambat berbagai persoalan di lapangan. Kondisi ini membuat cadangan beras pemerintah, yang banyak tersedot untuk program bantuan pangan dan upaya stabilisasi harga, kian menipis. Harga beras diperkirakan masih sulit turun hingga beberapa waktu ke depan.

Kuliner

Tak Sepopuler Masakan Negara Tetangga

Masakan negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Laos, dan Vietnam, kian mendunia, tapi tidak dengan masakan Indonesia. Keresahan akan ketertinggalan kuliner Indonesia itu dijadikan dasar pemikiran William Wongso dalam pidato kebudayaan yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dia mengajukan nasi bungkus sebagai simbol masakan Indonesia seperti sushi di Jepang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBHI Beri Catatan Khusus pada 4 Jaksa yang Daftar Capim KPK

7 hari lalu

Foto kolase empat jaksa yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK: (dari kiri) Andi Herman, Sugeng Purnomo, Fitroh Rohcahyanto, dan Harli Siregar. Dok. Istimewa, Dok.Polkam, TEMPO/Imam Sukamto, TEMPO/M. Taufan Rengganis
PBHI Beri Catatan Khusus pada 4 Jaksa yang Daftar Capim KPK

Menurut PBHI, dua jaksa punya rekam jejak kurang baik.


MA Tolak Gugatan Nurul Ghufron, Eks Penyidik KPK Singgung Pelanggaran Etik Firli Bahuri

16 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
MA Tolak Gugatan Nurul Ghufron, Eks Penyidik KPK Singgung Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Eks penyidik desak Dewas KPK segera bacakan hasil sidang etik Nurul Ghufron, karena yang bersangkutan sedang menjalani proses pemilihan capim KPK.


Janji Tuntaskan Kasus Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Tak Akan Gantung Status Tersangka Seumur Hidup

21 hari lalu

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak umumkan Ketua KPK Firli Bahuri jadi tersangka pemerasan Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 22 November 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Janji Tuntaskan Kasus Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Tak Akan Gantung Status Tersangka Seumur Hidup

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Ade Ary Simanjuntak mengatakan, polisi tidak akan menggantung status tersangka Firli Bahuri seumur hidup.


Eks Penyidik dkk Minta Kasus Tambang Blok Medan Diseriusi, Ini Respons KPK

27 hari lalu

(Kiri ke kanan) Juru bicara KPK Tessa Mahardhika, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha, Pimpinan KPK 2010-2014 Busryo Muqoddas, dan Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua usai audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024. TEMPO/Defara
Eks Penyidik dkk Minta Kasus Tambang Blok Medan Diseriusi, Ini Respons KPK

Respons KPK soal eks penyidik dkk yang meminta agar persoalan "Blok Medan" yang menyeret nama putri dan menantu Presiden Jokowi diusut tuntas.


Kuasa Hukum Anggap Peningkatan Kasus Pertemuan Bekas Ketua KPK Firli Bahuri dengan SYL ke Penyidikan Terkesan Dipaksakan

28 hari lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Kuasa Hukum Anggap Peningkatan Kasus Pertemuan Bekas Ketua KPK Firli Bahuri dengan SYL ke Penyidikan Terkesan Dipaksakan

"Tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Firli Bahuri itu terkesan dipaksakan," kata Ian.


Setelah Kasus Pemerasan, Polda Metro Naikkan Kasus Kedua Firli Bahuri ke Penyidikan

29 hari lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Setelah Kasus Pemerasan, Polda Metro Naikkan Kasus Kedua Firli Bahuri ke Penyidikan

Polda Metro menaikkan kasus kedua Firli Bahuri ke penyidikan. Kasus kedua ini berbeda dengan kasus pemerasan yang telah disidik sebelumnya.


Kejati DKI Sebut Berkas Firli Bahuri Masih Perlu Dilengkapi Syarat Materiil

33 hari lalu

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rudi Margono (tengah) saat ditemui di kantornya, Jumat, 9 Agustus 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Kejati DKI Sebut Berkas Firli Bahuri Masih Perlu Dilengkapi Syarat Materiil

Rudi Margono membenarkan bahwa saat ini ada dua berkas perkara Firli Bahuri yang ditangani Polda Metro Jaya.


Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah

41 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah

Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas dikenal penentang paling keras terhadap tawaran izin tambang dari pemerintah.


Pengamat Nilai Pansel KPK Seharusnya Beri Catatan Merah untuk Nurul Ghufron dan Tanak

48 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga dari kiri) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kedua dari kiri), Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata (kedua dari kanan) Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (ketiga dari kanan) dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (kanan) dan Sekjen KPK RI, Cahya H Harefa (kiri) berpose usai konferensi pers akhir tahun Kinerja dan Capaian KPK 2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. KPK menyebut adanya kenaikan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengamat Nilai Pansel KPK Seharusnya Beri Catatan Merah untuk Nurul Ghufron dan Tanak

Pansel Capim KPK harusnya memberikan catatan merah bagi pimpinan yang menjabat bersama Firli Bahuri.


Pukat UGM Minta Susunan Pimpinan KPK Tidak Fokus Komposisi Polisi dan Jaksa

48 hari lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Pukat UGM Minta Susunan Pimpinan KPK Tidak Fokus Komposisi Polisi dan Jaksa

Menurutnya, tidak ada aturan khusus di UU KPK bahwa susunan pimpinan KPK maupun Dewas harus mewakili dari lembaga penegak hukum.