TEMPO.CO, Jakarta - Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun tak henti membuat kontroversi. Panji Gumilang, pemimpinnya, bolak-balik diadukan ke polisi dan masuk penjara. Kali ini ia menghadapi tuduhan penistaan agama karena menyelenggarakan salat Idul Fitri dengan mencampurkan laki-laki dan perempuan. Polisi juga tengah mengusut dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Meski bukan tuduhan baru, kali ini polisi kelihatannya serius mempidanakan Panji Gumilang. Mendirikan Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, pada 1996, ia menjalin kontak dengan banyak petinggi negeri ini. Presiden B.J Habibie bahkan meresmikan pesantren di atas lahan 1.200 hektare itu. Nama-nama tokoh, termasuk Presiden Soeharto, menjadi nama gedung di Al-Zaytun.
Panji Gumilang juga dekat dengan para pejabat, terutama jenderal-jenderal tentara dan pemimpin Badan Intelijen Negara. Laki-laki 76 tahun ini punya masa lalu yang berkelimun dengan Negara Islam Indonesia. Ia disebut-sebut menerima mandat menjadi pemimpin Komandemen Wilayah (KW) IX NII dari Adah Djaelani, “patriark” terakhir NII saat menghuni penjara Cipinang pada 1980-an.
Tugas pemimpin KW IX adalah membangun kaderisasi NII dan mengumpulkan dana untuk membiayai gerakan mendirikan negara Islam—seperti cita-cita pendirinya, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Karena itu Panji Gumilang mendirikan Al-Zaytun yang menerima ribuan santri dengan metode pendidikan modern.
Mengapa pentolan NII malah mendapat sokongan para petinggi Republik ini? Pertanyaan ini coba kami telusuri melalui edisi pekan ini. Penelusuran tentang Panji Gumilang bukan kali ini saja. Sejak 2002 kami sudah menulis sepak-terjang Panji Gumilang dan Al-Zaytun hingga ke jauh sejarah pertaliannya dengan NII.
Kali ini sudut pandangnya adalah siapa yang melindunginya sehingga ia bisa lolos dari pelbagai jerat pidana di pelbagai rezim pemerintahan. Juga, seberapa serius pemerintah menanganinya agen negara, istilah ilmiah dalam korporatisme negara (state corporatism)?
Pemerintah kabarnya sedang menimbang menutup pesantren itu, memenjarakan Panji Gumilang, dan mengambil alih pengelolaan Al-Zaytun. Tepatkah solusi ini? Bagaimana seharusnya pemerintah memperlakukan Panji Gumilang dengan segala tuduhan penistaan agama itu? Adakah motif politik menjelang Pemilu 2024?
Selamat membaca dan berakhir pekan.
Salam,
Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif
Main Agama di Al-Zaytun
Pemerintah hendak membubarkan pesantren Al-Zaytun dengan dalih penistaan agama. Tepatkah?
Penyelesaian Bermasalah Pelanggaran HAM Berat
Negara menempuh penyelesaian non-yudisial untuk membereskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Adilkah?
Salah Sasaran Subsidi Kendaraan Listrik
Untuk mendorong konversi kendaraan bensin ke listrik yang lebih ramah lingkungan, pemerintah menggerojokan subsidi. Solutif?
Klientelisme Telanjang Dana Desa
DPR mengakomodasi tuntutan kepala desa memperpanjang masa jabatan dan menambah alokasi dana desa. Rawan penyelewengan.
Romo Prier dan Musik Liturgi
Romo asal Jerman ini mempelopori inkulturasi musik liturgi dengan kesenian tradisional. Siapa dia?
