Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

The 1998 Activists and the Reformasi Disappointment

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Student demonstrations on a number of campuses 25 years ago put an end to President Suharto’s 32 years in power. Accompanied by violence in several regions, the mass demonstrations by students, known as the 1998 Reformasi movement forced Suharto, who had failed to deal with the economic crisis, to stand down from the presidency.

After a quarter of a century, the 1998 activists have gone different ways. Some of them have become politicians by joining parties with seats in the House of Representatives (DPR). Others have joined the government, or are sitting in comfortable chairs as commissioners of state-owned enterprises, but more than a few have remained consistent in their advocacy.

What is their contribution towards achieving the aims of Reformasi a quarter of a century later? We met with a number of them. Not only those sitting in the DPR, but also activists who were jailed because they opposed the New Order regime.

There are activists who previously campaigned stridently for those guilty of human rights abuses to be put on trial. But as soon as they joined the government, they changed their stance and helped push for human rights abuses to be resolved outside the courts. Activists who became politicians are no longer critical of government policy. They have turned into party officials working entirely for the interests of their parties, and have disappeared into the old parties that have remained unchanged since the New Order.

Not all former activists have chosen the ‘easy way’ like their colleagues. Some have remained true to campus activism and still advocate for marginalized groups. Others have gone into the art world or returned to campus.

Behind the upheavals of the 1998 Reformasi, which is still far short of realizing all that had been hoped from it, there are some touching stories.  Opponents of Suharto not only demonstrated, but also acted clandestinely. Female activists wore disguises to avoid being detained by the authoritarian regime. Read the stories of these activists in our special report on Reformasi 25 years on in this week’s Tempo English. Happy reading.

Stefanus Pramono

Managing Editor

SPECIAL REPORT

Where did the 1998 Activists Go After Reformasi?

After Suharto fell, the 1998 activists took different paths. A relay race that has yet to reach the finish line.

What are the 1998 Activists Doing at the Palace?

A number of 1998 activists chose to work for the government. They are implementing the government’s agenda and have changed their stance.

When 1998 Activists Join Political Parties

Some 1998  activists joined political parties, including Golkar, which previously supported Suharto. They are close to party leaders.

Commissioner Seats for 1998 Activists

A number of 1998 activists have become commissioners of state-owned enterprises. This is a reward for supporting Joko Widodo.

1998 Activists Outside the Powers

Some activists have chosen not to join parties or work for the government. They advocate for human rights abuse victims or have become artists.

How did the 1998 Activists Build an Underground Network?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The 1998 Reformasi movement was also supported by people working clandestinely. They bought printing presses while being hunted by the authorities.

 

It Began with Protests over Milk Price Rises

A number of women activists wore disguises to oppose the New Order. They used the issue of soaring milk prices.

 

Photo Essay: The Student Movement, Then and Now

After the 1998 Reformasi movement, student activists slowed down. They continued to demonstrate against authoritarianism.

 OPINION

 The Demands for the 1998 Reformasi Have not been Met

The 1998 Reformasi movement faded away without any significant achievements. Activists are trapped under the feet of those in power.

LAW

Gratifications for the Narcotics Division Officer

The police have yet to resolve the Achiruddin Hasibuan gratuities case. The KPK once intervened.

INTERVIEW

Army Chief-of-Staff General Dudung Abdurachman

General Dudung Abdurachman talks about resolving the conflict in Papua. He claims he has retuned the Army to its roots.

ECONOMY

Java Power Project Delays

The operational plan for the Java 1 PLTGU continues to run behind schedule. The use of new turbines and gas pipes installation are a problem

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

37 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Pada 12 Maret 1966, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno, berganti Orde Baru


Reformasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dibahas di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

44 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono (tengah) memimpin pertemuan kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Ditjen PPI Kemendag/dok.pri)
Reformasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dibahas di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

Kemendag menyebut dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO membahas soal penyelesaian sengketa perjanjian investasi maupun banding.


Solihin GP Berpulang, Menjadi Gubernur Jawa Barat di Usia 44 Tahun

44 hari lalu

Solihin GP dan Presiden Soeharto (Dok. Facebook/Sejarah Sunda)
Solihin GP Berpulang, Menjadi Gubernur Jawa Barat di Usia 44 Tahun

Selain sempat menjadi orang kepercayaan Soeharto, Solihin GP berperan dalam Agresi Militer Belanda pada 1947. Ini karier militer dan politiknya.


Muncul Petisi Jogja: Ingatkan Jokowi hingga Dukung Hak Angket DPR Selidiki Indikasi Pemilu Curang

44 hari lalu

Aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta, Senin, 12 Januari 2024. Foto: Michelle Gabriela Momole/TEMPO
Muncul Petisi Jogja: Ingatkan Jokowi hingga Dukung Hak Angket DPR Selidiki Indikasi Pemilu Curang

Aksi unjuk rasa di Nol KM Jogja mendukung hak angket DPR untuk selidiki indikasi kecurangan pemilu. Berikut 3poin Petisi Jogja.


Prabowo akan Naik Pangkat jadi Jenderal TNI, Ayah Korban Penghilangan Paksa: Kecewa Banget

51 hari lalu

Paian Siahaan orang tua Ucok Munandar saat memberikan keterangan pers dalam
Prabowo akan Naik Pangkat jadi Jenderal TNI, Ayah Korban Penghilangan Paksa: Kecewa Banget

Presiden Jokowi bakal memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 28 Februari 2024.


Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM kembali Periksa Prabowo yang Akui Kejar Aktivis 98

13 Februari 2024

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (PraBu) se-Jateng tersebut untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM kembali Periksa Prabowo yang Akui Kejar Aktivis 98

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM untuk kembali memeriksa Prabowo Subianto dalam kasus penghilangan paksa aktivis 97-98.


Kunjungi Paus Fransiskus, Presiden Argentina Bawakan Kue Kering dan Biskuit

12 Februari 2024

Paus Fransiskus bertemu Presiden Argentina Javier Milei di Vatikan, 12 Februari 2024. Vatican Media/Handout via REUTERS
Kunjungi Paus Fransiskus, Presiden Argentina Bawakan Kue Kering dan Biskuit

Presiden Argentina Javier Milei membawa kue kering, biskuit dan hadiah-hadiah favorit Paus Fransiskus untuk memperbaiki hubungan


Aksi Gejayan Memanggil Selamatkan Demokrasi: Jangan Diam, Lawan!

12 Februari 2024

Mahasiswa membentangkan spanduk saat aks #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin, 23 September 2019. Aksi damai ini sebagai aksi menolak pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Aksi Gejayan Memanggil Selamatkan Demokrasi: Jangan Diam, Lawan!

Hari ini, Senin, 12 Februari 2024, aksi Gejayan Memanggil hadir lagi di Yogyakarta. Berbagai kritik muncul, termasuk menjaga pemilu dari kecurangan.


Sivitas Akademika Universitas Trisakti Kritik Jokowi Soal Etika dan Lahirnya Tirani, Berikut Sejarah Universitas Reformasi

11 Februari 2024

Mahasiswa Universitas Trisakti bergandengan saat aksi Trisakti Bergerak di Tugu Reformasi, Jakarta, Jumat 9 Februari 2024. Sivitas akademika Universitas Trisakti yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, dan alumni menggelar Trisakti Bergerak untuk menyatakan Maklumat Trisakti melawan tirani itu menolak berbagai pelanggaran etika dan selamatkan demokrasi. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sivitas Akademika Universitas Trisakti Kritik Jokowi Soal Etika dan Lahirnya Tirani, Berikut Sejarah Universitas Reformasi

Guru besar dan sivitas akademika Universitas Trisakti turun ke jalan kritisi Jokowi. Berikut sejarah universitas yang identik dengan gerakan reformasi