Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

The 1998 Activists and the Reformasi Disappointment

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Student demonstrations on a number of campuses 25 years ago put an end to President Suharto’s 32 years in power. Accompanied by violence in several regions, the mass demonstrations by students, known as the 1998 Reformasi movement forced Suharto, who had failed to deal with the economic crisis, to stand down from the presidency.

After a quarter of a century, the 1998 activists have gone different ways. Some of them have become politicians by joining parties with seats in the House of Representatives (DPR). Others have joined the government, or are sitting in comfortable chairs as commissioners of state-owned enterprises, but more than a few have remained consistent in their advocacy.

What is their contribution towards achieving the aims of Reformasi a quarter of a century later? We met with a number of them. Not only those sitting in the DPR, but also activists who were jailed because they opposed the New Order regime.

There are activists who previously campaigned stridently for those guilty of human rights abuses to be put on trial. But as soon as they joined the government, they changed their stance and helped push for human rights abuses to be resolved outside the courts. Activists who became politicians are no longer critical of government policy. They have turned into party officials working entirely for the interests of their parties, and have disappeared into the old parties that have remained unchanged since the New Order.

Not all former activists have chosen the ‘easy way’ like their colleagues. Some have remained true to campus activism and still advocate for marginalized groups. Others have gone into the art world or returned to campus.

Behind the upheavals of the 1998 Reformasi, which is still far short of realizing all that had been hoped from it, there are some touching stories.  Opponents of Suharto not only demonstrated, but also acted clandestinely. Female activists wore disguises to avoid being detained by the authoritarian regime. Read the stories of these activists in our special report on Reformasi 25 years on in this week’s Tempo English. Happy reading.

Stefanus Pramono

Managing Editor

SPECIAL REPORT

Where did the 1998 Activists Go After Reformasi?

After Suharto fell, the 1998 activists took different paths. A relay race that has yet to reach the finish line.

What are the 1998 Activists Doing at the Palace?

A number of 1998 activists chose to work for the government. They are implementing the government’s agenda and have changed their stance.

When 1998 Activists Join Political Parties

Some 1998  activists joined political parties, including Golkar, which previously supported Suharto. They are close to party leaders.

Commissioner Seats for 1998 Activists

A number of 1998 activists have become commissioners of state-owned enterprises. This is a reward for supporting Joko Widodo.

1998 Activists Outside the Powers

Some activists have chosen not to join parties or work for the government. They advocate for human rights abuse victims or have become artists.

How did the 1998 Activists Build an Underground Network?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The 1998 Reformasi movement was also supported by people working clandestinely. They bought printing presses while being hunted by the authorities.

 

It Began with Protests over Milk Price Rises

A number of women activists wore disguises to oppose the New Order. They used the issue of soaring milk prices.

 

Photo Essay: The Student Movement, Then and Now

After the 1998 Reformasi movement, student activists slowed down. They continued to demonstrate against authoritarianism.

 OPINION

 The Demands for the 1998 Reformasi Have not been Met

The 1998 Reformasi movement faded away without any significant achievements. Activists are trapped under the feet of those in power.

LAW

Gratifications for the Narcotics Division Officer

The police have yet to resolve the Achiruddin Hasibuan gratuities case. The KPK once intervened.

INTERVIEW

Army Chief-of-Staff General Dudung Abdurachman

General Dudung Abdurachman talks about resolving the conflict in Papua. He claims he has retuned the Army to its roots.

ECONOMY

Java Power Project Delays

The operational plan for the Java 1 PLTGU continues to run behind schedule. The use of new turbines and gas pipes installation are a problem

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


IMF Minta Bank Sentral Lebanon Lakukan Reformasi

5 hari lalu

Logo IMF. wikipedia.org
IMF Minta Bank Sentral Lebanon Lakukan Reformasi

IMF menilai reformasi mendalam masih dibutuhkan Bank Sentral Lebanon karena Lebanon yang masih dilanda krisis dan belum stabil


Dirut Tempo Ajak Mahasiswa Baru Terapkan Nilai-Nilai Tempo di Kampus

17 hari lalu

Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli hadir sebagai narasumber pada hari pertama PKKMB Politeknik Tempo 2023, Senin 4 September 2023. Sesi ini dipandu oleh moderator Nadira Salsabila Tamara yang disambut dengan antusias oleh mahasiswa baru Politeknik Tempo Angkatan 2023/2024. Foto: Maya Syafira
Dirut Tempo Ajak Mahasiswa Baru Terapkan Nilai-Nilai Tempo di Kampus

Dirut Tempo Media Group Arif Zulkifli menjadi pemateri pertama dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Politeknik Tempo 2023.


Siap Jadi Perisai Hukum Jokowi Usai Lengser, Yusril Ihza Mahendra Pernah Lakukan untuk Soeharto

17 hari lalu

Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Siap Jadi Perisai Hukum Jokowi Usai Lengser, Yusril Ihza Mahendra Pernah Lakukan untuk Soeharto

Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra sebut kesediaannya menjadi perisai hukum untuk Jokowi usai tak menjabat. Hal sama pernah dilakukannya untuk Soeharto.


Respons Para Aktivis Soal Manuver Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo Subianto: Politik Deterjen?

31 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menyambut Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Budiman Sudjatmiko menyambangi Prabowo Subianto untuk bersilahturahmi dan diskusi kebangsaan. Menurutnya diskusi tersebut juga untuk menggali pemikiran Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Para Aktivis Soal Manuver Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo Subianto: Politik Deterjen?

Manuver politik Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 menuai respons sesama rekan aktivis 1998.


Amien Rais Temui Rizal Ramli, Sebut Jokowi Preteli Demokrasi

39 hari lalu

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menemui eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli di Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (13/8/2023).
Amien Rais Temui Rizal Ramli, Sebut Jokowi Preteli Demokrasi

"Mr. Jokowi, Anda perlu memilih dua hal: mundur sukarela atau dari rakyat," kata Amien Rais usai pertemuan dengan Rizal Ramli.


Keluarga Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997 Hidup Memprihatinkan

53 hari lalu

Dedi Umar Hamdun. Istimewa
Keluarga Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997 Hidup Memprihatinkan

Tragedi keluarga Dedi Hamdun tidak hanya berhenti pada penculikan. Anak ketiga Dedi, Hakim Hamdun, juga menjadi korban kerusuhan Ambon.


Ketua Umum Projo Budi Arie Jadi Menkominfo, Berikut Menteri Kominfo Sejak Era Reformasi

19 Juli 2023

Menkominfo Budi Arie Setiadi di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. ANTARA/Desca Lidya Natalia
Ketua Umum Projo Budi Arie Jadi Menkominfo, Berikut Menteri Kominfo Sejak Era Reformasi

Ketua Umum Projo Budi Arie ditunjuk Jokowi menjadi Menkominfo, berikut sosok yang menjadi Menteri Kominfo sejak era reformasi termasuk Johnny G. Plate


Pertemuan Menlu RI dan Turki, Bahas Islamofobia hingga Reformasi Dewan Keamanan PBB

15 Juli 2023

Menlu Retno Marsudi (kanan) dan Menlu Turki Hakan Fidan (kiri) menyampaikan keterangan usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pertemuan Menlu RI dan Turki, Bahas Islamofobia hingga Reformasi Dewan Keamanan PBB

Pertemuan menlu Turki dan RI untuk membahas berbagai isu seperti Islamofobia dan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).


Uni Eropa Bahas Nasib Keanggotaan Ukraina

23 Juni 2023

Bendera Uni Eropa berkibar setengah tiang di luar markas Komisi Eropa, sebagai bentuk belasungkawa atas wafatnya Ratu Elizabeth dari Inggris, di Brussel, Belgia, 9 September 2022. REUTERS/Yves Herman
Uni Eropa Bahas Nasib Keanggotaan Ukraina

Kyiv masih perlu mendorong kemajuan dalam lima bidang penting untuk akhirnya diterima sebagai anggota Uni Eropa.


Direktur Jenderal HAM Ungkap Kontribusi Komnas HAM dalam 30 Tahun Terakhir

9 Juni 2023

Tim Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI bersama keluarga 20 WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikirim ke Myanmar melaporkan ke Komnas HAM pada Jumat, 31 Maret 2023. Foto: dok. SBMI
Direktur Jenderal HAM Ungkap Kontribusi Komnas HAM dalam 30 Tahun Terakhir

Komnas HAM dibentuk pada masa Orde Baru melalui Ketetapan Presiden Nomor 50 Tahun 1992.