Jokowi tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan partai koalisi pemerintah setelah Partai NasDem mendeklarasikan calon presiden.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem mendeklarasikan Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 dan 2019 jauh sebelum suasana politik memanas. Menjelang 2024, partai Surya Paloh ini membuat strategi serupa dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden sebelum partai lain punya kandidat. Akibatnya fatal. Jokowi yang menjagokan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tak terima hingga ia tak mengundang Paloh dalam pertemuan partai koalisi pemerintah. Seberapa seru perseteruan mereka dalam memanaskan Pemilu tahun depan?
Para pengusaha retail menuntut pemerintah melunasi utang rafaksi minyak goreng. Setahun lebih berlalu, nasib dana "subsidi harga" senilai Rp 344 miliar yang selama ini ditalangi untuk membantu mengatasi kesulitan para peretail itu tak jelas. Mengapa?
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbicara tentang krisis di Myanmar dan dampaknya terhadap kestabilan sosial-ekonomi negara-negara tetangganya. Apa pentingnya ASEAN?
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Presiden Jokowi Bakal Hadiri Peresmian Pembukaan MTQ Nasional di Samarinda
1 jam lalu
Presiden Jokowi Bakal Hadiri Peresmian Pembukaan MTQ Nasional di Samarinda
Jokowi akan membuka MTQ XXX di Stadion Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda, pada Ahad malam, 8 September 2024.
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen
1 jam lalu
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen
Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen
Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?
9 jam lalu
Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?
KPK terlihat ragu panggil Kaesang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Nurul Ghufron dan Alexander Marwata beda sikap?
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi
11 jam lalu
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang
12 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang
Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi
Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK
21 jam lalu
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK
Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI
23 jam lalu
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI
Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.
Waswas Berdampak ke Pilpres, Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Hukum Donald Trump
1 hari lalu
Waswas Berdampak ke Pilpres, Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Hukum Donald Trump
Putusan yang seharusnya dibacakan pada 18 September 2024, ditunda sampai pemilu 5 November 2024 terlaksana agar tak berdampak pada Donald Trump
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif
1 hari lalu
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif
Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.
