Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

The Formula E Uproar

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Corruption Eradication Commission (KPK) Chair Firli Bahuri (right) and National Police (Polri) Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo at the KPK Building, Jakarta, February 9, 2020. (Tempo).
Corruption Eradication Commission (KPK) Chair Firli Bahuri (right) and National Police (Polri) Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo at the KPK Building, Jakarta, February 9, 2020. (Tempo).
Iklan

A video is circulating on social media showing a conversation between Corruption Eradication Commission (KPK) Chair Firli Bahuri and KPK employees. The employees said they were walking out of the forum led by Firli in protest at the dismissal of Endar Priantoro as director of investigations on March 20. We took a closer look at the latest conflict within the KPK and tried to discover the cause of the commotion.

Firli claimed that Endar’s term of duty at the KPK had ended. In a letter to National Police (Polri) Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo he said that Endar was being sent back to Polri headquarters to be promoted. As well as dismissing Endar, Firli also suggested the police chief order KPK enforcement deputy Insp. Gen. Karyoto to also return to Polri HQ.

Why was this? A closer look at the facts revealed that the two police generals had refused Firli’s instruction to raise the inquiry into the alleged Formula E corruption to a formal investigation. If this goes ahead, former Jakarta governor Anies Baswedan could be named the main suspect. However, Firli said that has no objections if the Formula E investigation did not yet produce any suspects.

Polri Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo refused Firli’s request. He said that he wanted Endar to continue working at the KPK. Meanwhile, he promoted Karyoto to chief of Jakarta Police. Is the fact that Endar has not yet received a new position in the regional police force the reason why he is being retained at the KPK? Endar followed up on the police chief’s objection by reporting Firli to the KPK Supervisory Board.

What triggered this? The 2024 political contest is drawing ever closer. After the KPK was moved to a position under the executive, it is now no different from the police or the attorney general’s office as it is under the authority of the president. It is also widely known that there are two camps for next year’s presidential election: one of President Joko Widodo, and the other of his opponent. For the time being, Anies Baswedan has been positioned as Jokowi’s opponent.

Given this state of affairs, are Firli’s rivals doing a better job of keeping the KPK out of politics? It is not yet certain. If previously there was ‘the gecko versus the crocodile’—KPK investigators as the gecko and police generals as the crocodile—now the dispute between the KPK and Polri is more like ‘crocodile versus crocodile’: the generals are arguing on behalf of the respective interests behind them.
Happy reading,

Mustafa Silalahi
Junior Managing Editor

Two Letters that Dismissed a General
What is the story behind the dismissal of KPK director of investigations Endar Priantoro?

The Formula E Run-Around
The story behind the dispute over the handling of the Formula E case between KPK Chief Firli Bahuri and his subordinates.

Frequent ‘Customer’ of the Supervisory Board
How the KPK Supervisory Board has handled past allegations of ethical violations by Firli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Interview with Brig. Gen. Endar Priantoro
How did the KPK handle the Formula E case?

OPINION

Firli and the Corruption Politicization Commission
A Tempo editorial on Firli Bahuri’s Maneuvers at the KPK.

NATIONAL

Ball in the Masters’ Court
How much lobbying was there of the government and the political parties to deliberate the Asset Forfeiture Law?

Intervention before the Inauguration
Government intervention in the election of the Sebelas Maret University (UNS) rector.

OPINION

The Double-Edged Sword of the Asset Forfeiture Bill
Tempo’s editorial on the impact of the delayed deliberations of the asset forfeiture bill.

ECONOMY

Relying on Domestic Credit Card
A domestic credit card will immediately be available to government institutions and the public. It is aimed to make the country’s payment system more independent.

Easy Enough to Pay Later
Credit cards are up against the ‘paylater” model as their competition.  

KCI Cancels Importing Japanese Used Trains
The BPKP rejects the import of used trains from Japan. KCI will obtain new ones produced by Inka, which also applies Japanese technology.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Tahan Eks Dirut PT Sriwijaya Mandiri Sumsel

8 jam lalu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa
KPK Tahan Eks Dirut PT Sriwijaya Mandiri Sumsel

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) 2019-2021, Sarimuda sebagai tersangka. Dia langsung ditahan.


Langkah Awal Satgas Anti Mafia Bola: Bertemu Kapolri dan Jaksa Agung, hingga Bentuk Sistem Komunikasi

8 jam lalu

Ketum PSSI Erick Thohir bersama Satgas Anti Mafia Sepakbola, yang beranggotakan mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019, Maruarar Sirait, jurnalis Najwa Shihab, mantan Ketua BPKP, Ardan Adiperdana, dan koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali. PSSI.org
Langkah Awal Satgas Anti Mafia Bola: Bertemu Kapolri dan Jaksa Agung, hingga Bentuk Sistem Komunikasi

Ketua Satgas Anti Mafia Bola Maruarar Sirait mengungkapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah kembali dibentuk.


Oditur TNI Temui Dadan Tri Yudianto, Ini Kata Nurul Ghufron

9 jam lalu

Wakil ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan keterangan soal penetapan tersangka mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023. KPK menetapkan Dadan bersama dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di MA. Namun hingga kini Hasbi belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Oditur TNI Temui Dadan Tri Yudianto, Ini Kata Nurul Ghufron

Nurul Ghufron mengaku tak tahu soal masalah pertemuan antara Oditur TNI dengan Dadan Tri Yudianto.


KPK Sita 3 Mobil Mewah Andhi Pramono, Ada Hummer H3 hingga Morris Mini

13 jam lalu

Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti usai menggeledah Kantor PT Bahari Berkah Madani (BBM) di Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 11 Juli 2023. KPK melakukan penggeledahan di Kantor PT BBM sebagai bagian dari penyidikan lanjutan kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KPK Sita 3 Mobil Mewah Andhi Pramono, Ada Hummer H3 hingga Morris Mini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga mobil mewah milik mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono yang diduga sengaja disembunyikan di Kota Batam.


6 Poin Pleidoi Lukas Enembe, Salah Satunya Mohon Jangan Dizalimi

13 jam lalu

Terdakwa Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe, mengikuti sidang tuntutan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Lukas Enembe dengan hukuman 10 tahun dan enam bulan penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. TEMPO/Imam Sukamto
6 Poin Pleidoi Lukas Enembe, Salah Satunya Mohon Jangan Dizalimi

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dan minta dibebaskan dari segala dakwaan menerima gratifikasi.


Terkini: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina, Nasib Bisnis Kaesang yang Bangkrut

15 jam lalu

Rangkaian kereta cepat yang membawa rombongan Presiden Jokowi di Stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Presiden Jokowi naik KCJB dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang dilanjut ke Stasiun Bandung menggunakan kereta feeder. TEMPO/Prima mulia
Terkini: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina, Nasib Bisnis Kaesang yang Bangkrut

Terkini: Indonesia resmi masuk jebakan utang Cina di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, nasib bisnis Kaesang yang bangkrut.


Ganjar Janji Perkuat KPK, ICW: Namanya Juga Musim Pemilu

16 jam lalu

Bakal calon presiden dari partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan di UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023. Bicara gagasan yang menghadirkan tiga bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subanto tersebut memberikan kesempatan bacapres menyampaikan gagasan jika terpilih menjadi presiden. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Ganjar Janji Perkuat KPK, ICW: Namanya Juga Musim Pemilu

Agus ICW mengatakan janji Ganjar kurang meyakinkan.


Ditahan KPK, Ini Kiprah Karen Ketika Menjadi Dirut Pertamina

21 jam lalu

Tahan Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, KPK Sebut Ada Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun
Ditahan KPK, Ini Kiprah Karen Ketika Menjadi Dirut Pertamina

Kiprah Karen Agustiawan ketika menjabat sebagai Dirut Pertamina hingga kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.


Jejak Kasus Karen Agustiawan: Masuk Rutan Lagi Setelah Dibebaskan MA

1 hari lalu

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Jejak Kasus Karen Agustiawan: Masuk Rutan Lagi Setelah Dibebaskan MA

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditahan KPK kembali usai sebelumnya dibebaskan MA terkait kasus korupsi Blok BMG


Karen Agustiawan Sebut Pengadaan LNG Aksi Korporasi, Ini Kata Pertamina

1 hari lalu

Gestur mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan saat mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Karen ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina pada 2011-2021. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan Sebut Pengadaan LNG Aksi Korporasi, Ini Kata Pertamina

Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang harus dijalani oleh mantan direktur utama mereka, Karen Agustiawan.