Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

The Formula E Uproar

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Corruption Eradication Commission (KPK) Chair Firli Bahuri (right) and National Police (Polri) Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo at the KPK Building, Jakarta, February 9, 2020. (Tempo).
Corruption Eradication Commission (KPK) Chair Firli Bahuri (right) and National Police (Polri) Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo at the KPK Building, Jakarta, February 9, 2020. (Tempo).
Iklan

A video is circulating on social media showing a conversation between Corruption Eradication Commission (KPK) Chair Firli Bahuri and KPK employees. The employees said they were walking out of the forum led by Firli in protest at the dismissal of Endar Priantoro as director of investigations on March 20. We took a closer look at the latest conflict within the KPK and tried to discover the cause of the commotion.

Firli claimed that Endar’s term of duty at the KPK had ended. In a letter to National Police (Polri) Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo he said that Endar was being sent back to Polri headquarters to be promoted. As well as dismissing Endar, Firli also suggested the police chief order KPK enforcement deputy Insp. Gen. Karyoto to also return to Polri HQ.

Why was this? A closer look at the facts revealed that the two police generals had refused Firli’s instruction to raise the inquiry into the alleged Formula E corruption to a formal investigation. If this goes ahead, former Jakarta governor Anies Baswedan could be named the main suspect. However, Firli said that has no objections if the Formula E investigation did not yet produce any suspects.

Polri Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo refused Firli’s request. He said that he wanted Endar to continue working at the KPK. Meanwhile, he promoted Karyoto to chief of Jakarta Police. Is the fact that Endar has not yet received a new position in the regional police force the reason why he is being retained at the KPK? Endar followed up on the police chief’s objection by reporting Firli to the KPK Supervisory Board.

What triggered this? The 2024 political contest is drawing ever closer. After the KPK was moved to a position under the executive, it is now no different from the police or the attorney general’s office as it is under the authority of the president. It is also widely known that there are two camps for next year’s presidential election: one of President Joko Widodo, and the other of his opponent. For the time being, Anies Baswedan has been positioned as Jokowi’s opponent.

Given this state of affairs, are Firli’s rivals doing a better job of keeping the KPK out of politics? It is not yet certain. If previously there was ‘the gecko versus the crocodile’—KPK investigators as the gecko and police generals as the crocodile—now the dispute between the KPK and Polri is more like ‘crocodile versus crocodile’: the generals are arguing on behalf of the respective interests behind them.
Happy reading,

Mustafa Silalahi
Junior Managing Editor

Two Letters that Dismissed a General
What is the story behind the dismissal of KPK director of investigations Endar Priantoro?

The Formula E Run-Around
The story behind the dispute over the handling of the Formula E case between KPK Chief Firli Bahuri and his subordinates.

Frequent ‘Customer’ of the Supervisory Board
How the KPK Supervisory Board has handled past allegations of ethical violations by Firli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Interview with Brig. Gen. Endar Priantoro
How did the KPK handle the Formula E case?

OPINION

Firli and the Corruption Politicization Commission
A Tempo editorial on Firli Bahuri’s Maneuvers at the KPK.

NATIONAL

Ball in the Masters’ Court
How much lobbying was there of the government and the political parties to deliberate the Asset Forfeiture Law?

Intervention before the Inauguration
Government intervention in the election of the Sebelas Maret University (UNS) rector.

OPINION

The Double-Edged Sword of the Asset Forfeiture Bill
Tempo’s editorial on the impact of the delayed deliberations of the asset forfeiture bill.

ECONOMY

Relying on Domestic Credit Card
A domestic credit card will immediately be available to government institutions and the public. It is aimed to make the country’s payment system more independent.

Easy Enough to Pay Later
Credit cards are up against the ‘paylater” model as their competition.  

KCI Cancels Importing Japanese Used Trains
The BPKP rejects the import of used trains from Japan. KCI will obtain new ones produced by Inka, which also applies Japanese technology.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seluk-beluk Gratifikasi: Menilik Ancaman Hukuman Penjara di Kasus Gratifikasi

4 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Seluk-beluk Gratifikasi: Menilik Ancaman Hukuman Penjara di Kasus Gratifikasi

Gratifikasi merupakan semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN}.


KPK Terima Laporan LHKPN 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah

6 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Terima Laporan LHKPN 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah

Tanda terima pelaporan LHKPN dari KPK menjadi salah satu syarat pendaftaran Bacakada ke KPU pada gelaran Pilkada 2024.


PBHI Beri Catatan Khusus pada Empat Internal KPK dan Satu Eks Direktur yang Daftar Capim

7 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
PBHI Beri Catatan Khusus pada Empat Internal KPK dan Satu Eks Direktur yang Daftar Capim

Lima orang pendaftar capim KPK yang disorot mulai dari pimpinan saat ini hingga eks direktur


Kasus Jet Pribadi Kaesang Pangarep, dari Sorotan Publik hingga Maju Mundur KPK Minta Klarifikasi

7 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Kasus Jet Pribadi Kaesang Pangarep, dari Sorotan Publik hingga Maju Mundur KPK Minta Klarifikasi

Anak Jokowi, Kaesang dan Erina Gudono menjadi sorotan publik setelah dikabarkan bepergian ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.


Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) mengembalikan bola saat bertanding di tengah kegiatan pemberian surat rekomendasi kepada calon kepala daerah (Cakada) 2024 di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024. PSI memberikan surat rekomendasi kepada 11 calon kepala daerah yaitu wilayah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Kota Tual, Kabupaten Nias, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dompu, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Teluk Bintuni. ANTARA FOTO/Fauzan
Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

KPK terlihat ragu panggil Kaesang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Nurul Ghufron dan Alexander Marwata beda sikap?


Serba-serbi Dugaan Gratifikasi Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu

17 jam lalu

Pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution-Surya usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/ Mei Leandha
Serba-serbi Dugaan Gratifikasi Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu

Bobby Nasution tidak menjelaskan secara detail apakah jet pribadi yang dinaikinya sesuai dengan foto yang beredar. Soal gratifikasi?


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

18 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik soal penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementan.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

19 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik, Begini Kilas Balik Kasusnya

19 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik, Begini Kilas Balik Kasusnya

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

1 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.