Hakim konstitusi Guntur Hamzah terbukti melanggar etik dalam skandal sulap putusan MK.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi Guntur Hamzah terbukti melanggar etik dalam skandal sulap putusan MK. Namun keputusan Majelis Kehormatan MK hanya mengenakan sanksi teguran tertulis. Kronologi pada detik-detik perubahan naskah putusan MK juga menyisakan misteri. Mengapa Presiden Joko Widodo ikut diseret dalam kelanjutan kasus ini?
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Permohonan Gugatan Anwar Usman yang Diterima dan Ditolak PTUN
37 hari lalu
Permohonan Gugatan Anwar Usman yang Diterima dan Ditolak PTUN
Gugatan Anwar Usman dikabulkan sebagian oleh PTUN. MK diperintahkan untuk memulihkan harkat dan martabat Anwar Usman sebagai hakim konstitusi.
MK Ajukan Banding Atas Putusan PTUN soal Gugatan Anwar Usman
37 hari lalu
MK Ajukan Banding Atas Putusan PTUN soal Gugatan Anwar Usman
MK memastikan mengajukan banding atas putusan PTUN yang menerima sebagian gugatan Anwar Usman.
Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman
6 Juli 2024
Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman
MKMK menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili putusan MKMK yang berhubungan dengan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.
3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik
6 Juli 2024
3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik
MKMK menilai bahwa Anwar Usman memiliki hak sebagai warga negara untuk menghadirkan ahli dalam persidangan yang diikutinya.
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?
8 Juni 2024
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?
Bagaimana fakta di balik revisi UU MK? Alasan DPR tengah fokus pada pembahasan RAPBN.
Sengketa Pileg 2024: Alasan Mantan Hakim MK Sebut Pileg DPD Sumbar Tidak Sah
5 Juni 2024
Sengketa Pileg 2024: Alasan Mantan Hakim MK Sebut Pileg DPD Sumbar Tidak Sah
Ketua MK menyinggung masalah sikap berbeda Ketua KPU dalam menanggapi putusan pengadilan.
Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK
21 Mei 2024
Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK
Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.
Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Bikin Hakim Konstitusi Tak Independen
18 Mei 2024
Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Bikin Hakim Konstitusi Tak Independen
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan revisi UU MK bisa membuat hakim konstitusi tidak independen. Apa sebabnya?
Ketua MKMK Soroti Evaluasi Hakim di Revisi UU MK: Di Seluruh Dunia Tak Ada Ketentuan Itu
17 Mei 2024
Ketua MKMK Soroti Evaluasi Hakim di Revisi UU MK: Di Seluruh Dunia Tak Ada Ketentuan Itu
Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menyoroti Pasal 23A yang memuat evaluasi hakim konstitusi dan disisipkan dalam revisi UU MK.
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
16 Mei 2024
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
