TEMPO.CO, Jakarta - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda Pemilu 2024. Meski tidak berhak mengurus persoalan pemilu, Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos verifikasi administrasi.
Gugatan Partai Prima ditengarai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ketika mengajukan gugatan ke pengadilan. Wartawan Tempo mendapatkan informasi sejumlah pejabat negara dan politikus membantu mengegolkan gugatan tersebut. Hingga akhirnya, pengadilan memutuskan penundaan pemilu dari 14 Februari 2024 menjadi Juli 2025.
Seorang pejabat tinggi pemerintah, misalnya, menjalin komunikasi dengan pengurus Prima, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan partai itu. Setiap perkembangan pun selalu dikabarkan kepada pejabat Badan Intelijen Negara. Benarkah Prima—dimotori mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD)—terkoneksi dengan BIN?
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas menimbulkan polemik. Sejumlah partai, termasuk pendukung pemerintah, mengundang sejumlah pakar untuk mengkaji putusan itu. Pemerintah pun menunjukkan sikap tidak terkait dengan putusan aneh bin ajaib tersebut.
Yang jelas, putusan itu menunjukkan bahwa rencana penundaan pemilu bukan isapan jempol tapi nyata adanya. Operasi mengegolkan rencana yang merusak demokrasi itu pun belum akan berakhir. Berbagai cara agaknya akan terus dilancarkan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
Selamat membaca
Raymundus Rikang
Redaktur
POLITIK
Dalih-dalih Menunda Pemilu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024 ke Juli 2025. Ada lobi-lobi dari pejabat pemerintah.
Jenderal Intel di Partai Aktivis
Partai Prima didirikan bekas aktivis Partai Rakyat Demokratik. Didukung purnawirawan jenderal yang pernah berdinas di lembaga intelijen.
Ramai-ramai Menolak Penundaan Pemilu
Partai politik menentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu. Pemilihan yang sesuai jadwal dinilai menguntungkan elektabilitas bakal calon presiden yang akan diusung.
OPINI
Jalur Melenceng Menunda Pemilu
Siapa di balik penundaan Pemilu?
https://majalah.tempo.co/read/opini/168359/siapa-di-balik-putusan-penundaan-pemilu
WAWANCARA
Ada orang kaya yang menolak membayar denda mendatangkan mobil-mobil mewah.
HUKUM
Crazy Rich vs Bea Cukai
Mengapa ada orang kaya yang menolak membayar denda mendatangkan mobil-mobil mewah?
Trik Mendatangkan Mobil Mewah
Cara agar bisa mendatangkan mobil mewah tanpa kena cukai.
Wawancara Rudy Salim
Mengapa ia tak mau bayar denda?
OPINI
Reformasi Birokrasi Bea dan Cukai
Bea dan Cukai sedang disorot karena gaya hidup mewah pejabatnya. Bagaimana menyetopnya?
