Gangguan Logistik Pemilu Muluskan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Ancaman konflik sosial dalam Pemilu 2024 rawan dijadikan pintu masuk untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut, sekaligus memuluskan agenda perpanjangan masa jabatan presiden.
Ancaman konflik sosial dalam Pemilu 2024 rawan dijadikan pintu masuk untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut, sekaligus memuluskan agenda perpanjangan masa jabatan presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman konflik sosial dalam Pemilu 2024 rawan dijadikan pintu masuk untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut, sekaligus memuluskan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Selain konflik sosial, potensi gangguan dari logistik Pemilu. Apa itu?

Nasional

Dugaan Pidana Sulap Putusan MK

Skandal dugaan pengubahan isi putusan Mahkamah Konstitusi bergulir ke ranah tindak pidana. Sembilan hakim konstitusi dilaporkan ke polisi. Siapa yang terlibat?

Ekonomi dan Bisnis 

Semakin Ketat Memilih Lokasi Gerai

Perusahaan retail modern, seperti Transmart, masih kesulitan mengembangkan bisnis, meskipun konsumen sudah kembali berbelanja secara langsung. Tingkat kunjungan ke mal yang mencapai 80 persen dari kondisi sebelum pandemi bukan jaminan bagi pemulihan usaha. Ada beberapa faktor yang memaksa  peretail mengevaluasi jumlah gerainya. Apa saja faktor tersebut?

Agama

Setelah Upaya Melegalkan Pernikahan Beda Agama Kandas

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 2 UU Perkawinan. Ayat 1 pasal tersebut menyatakan perkawinan sah bila dijalankan sesuai dengan agama dan ayat 2 mengatur soal kewajiban pencatatan sipil untuk setiap pernikahan. Putusan tersebut dianggap tak sejalan dengan prinsip HAM universal.








Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

10 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, ditemui di kantor KPU, Senin, 30 Mei 2022. TEMPO/Dewi Nurita
Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

KPU mengantisipasi hambatan suplai logistik pemilu dengan melakukan pemetaan jalur-jalur distribusi.


Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Tergiur Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

13 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Tergiur Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Partai Demokrat mengingatkan, Jokowi bukanlah satu-satunya presiden yang pernah digoda dengan isu masa perpanjangan jabatan.


JK Sebut Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Miliki Alasan Kuat

25 hari lalu

Wapres ke 10 dan 12 Jusuf Kalla bersama Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Pendidikan M. Nuh bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Tim Media JK
JK Sebut Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Miliki Alasan Kuat

Menurut JK, jika tidak ada kesulitan ekonomi di tahun 2023, maka tidak ada keadaan darurat.


Ini Alasan MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Presiden

26 hari lalu

Anggota Majelis Hakim MK, Saldi Isra berbincang dengan staf MK saat sidang putusan perkara pengujian Materiil Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Ini Alasan MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Presiden

MK menolak gugatan seorang guru honorer tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Apa alasan hakim konstitusi menolak gugatan itu?


MK Tolak Gugatan Batas Masa Jabatan Presiden

28 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
MK Tolak Gugatan Batas Masa Jabatan Presiden

MK menganggap gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum.


Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya

46 hari lalu

Selain memiliki motor berkonsep street tracker , Presiden Jokowi juga memiliki motor kustom chopper berwarna emas yang dibeli dari bengkel Elders Garage. instagram/kemensetneg.ri
Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya

Wacana Jokowi 3 periode tak juga usai. Padahal ramai partai politik kolaborasi ancang-ancang memajang capres usungan mereka di Pilpres 2024.


Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode?

48 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyapa relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, Ahad, 21 Agustus 2022. Gabungan relawan Surabaya menggelar konser akbar
Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode?

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu masih terus menderas, kendati mendapat kecaman.


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

49 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

50 hari lalu

 Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun. (ANTARA News Papua / Hendrina Dian Kandipi)
PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

50 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (ANTARA/Aadiaat M. S/am.)
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.