Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggara kehutanan, turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator. Tata kelola hutan saat ini seolah-olah menghilangkan fungsi KPH sebagai wali negara di tingkat tapak.

TEMPO.CO, Jakarta - Semangat Salim Jundan menurun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Wilayah II Lalan Mangsang Mendis di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, itu merasa tak relevan lagi berbicara program kerja yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggara kehutanan, turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator. Sebelumnya, tugas dan fungsi KPH berdasarkan PP 6/2007 tentang tata hutan adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan.

Kewenangan KPH itu meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan perlindungan konservasi alam. Selain itu, KPH menjabarkan kebijakan kehutanan nasional hingga kabupaten/kota untuk diimplementasikan.

Tata kelola hutan saat ini seolah-olah menghilangkan fungsi KPH sebagai wali negara di tingkat tapak. KPH, satu-satunya entitas yang menjalankan fungsi pengelolaan hutan. Dinas kehutanan sudah lama tidak mengelola hutan, sedangkan pemegang izin usaha pemanfaatan hanya mengusahakan hasil hutan, bukan mengelola hutan.

Sebagai wali negara di tingkat tapak, KPH menjadi pintu pertama yang didatangi masyarakat ataupun pelaku usaha ketika terjadi persoalan dalam pengelolaan hutan. Karena UU Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan hutan ditarik ke pemerintah pusat.

Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law tersebut. Apakah fungsi KPH kembali seperti semula? Nyatanya tidak. Urusan KPH hanya salah satu saja kebijakan berdampak UU Cipta Kerja yang terus dijalankan meski sudah ada putusan MK. Apalagi kini pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti UU Cipta Kerja. Kebijakan apalagi yang sudah jalan tapi tidak dianulir meski UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat? Selamat membaca.

Dody Hidayat

Redaktur Utama

OPINI

Warisan Pasal Perusak Lingkungan

Perpu Cipta Kerja menyalin pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang punya daya rusak luar biasa terhadap lingkungan.

LINGKUNGAN

Sengkarut Pengelolaan di Tapak

Pengelolaan hutan di tingkat tapak berubah sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

OLAHRAGA

Pembaruan Pelatih Ganda Campuran

Amon Sunaryo menjadi pelatih baru ganda campuran bulu tangkis menggantikan Nova Widianto.






Rekomendasi Berita

    Berita tidak ada

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

7 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

9 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

10 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

15 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

15 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.


Jokowi Kritik Aturannya Sendiri Soal Perubahan Nama IMB

18 hari lalu

Jokowi Kritik Aturannya Sendiri Soal Perubahan Nama IMB

Bagi Jokowi, yang paling penting bukan urusan nama, tapi penyelesaiannya yang cepat.


1.800 Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Demo Buruh di Patung Kuda

20 hari lalu

1.800 Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Demo Buruh di Patung Kuda

Demo buruh hari ini di Patung Kuda, Jakarta Pusat, membawa agenda utama menolak Perpu Cipta Kerja


Suara Pekerja Perempuan di Demo Buruh Hari Ini: Jangan PHK Sepihak, UU Cipta Kerja Merugikan!

21 hari lalu

Suara Pekerja Perempuan di Demo Buruh Hari Ini: Jangan PHK Sepihak, UU Cipta Kerja Merugikan!

Demo buruh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja pada Sabtu, 14 Januari 2023, diharapkan pemerintah mendengar suara pekerja buruh perempuan memperoleh cuti haid dan tidak mendapat PHK semena-mena.


Demo Buruh Hari Ini Tolak Perpu Cipta Kerja, Massa: Semoga Hati Pemerintah Terbuka

21 hari lalu

Demo Buruh Hari Ini Tolak Perpu Cipta Kerja, Massa: Semoga Hati Pemerintah Terbuka

Massa demo buruh menolak Perpu Cipta Kerja mulai berkumpul di depan Pintu Irti Monas dan bersiap ke Patung Kuda


AHY Sebut Partai Demokrat Tolak Perpu Cipta Kerja: Tidak Ada Situasi Genting dan Memaksa

22 hari lalu

AHY Sebut Partai Demokrat Tolak Perpu Cipta Kerja: Tidak Ada Situasi Genting dan Memaksa

AHY menceritakan Partai Demokrat sedari awal menolak UU Cipta Kerja. Dia menyebut saat rapat paripurna pengesahan UU itu Demokrat memilih walk out