Omnibus RUU Kesehatan untuk Siapa?

Setelah UU Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), akan terbit omnibus law kesehatan. Apa saja yang diatur dalam omnibus law kesehatan? Salah satu niatnya adalah mendorong penambahan dokter spesialis.

TEMPO.CO, Jakarta - Jika tak ada aral, Indonesia segera memiliki omnibus law ketiga. Setelah UU Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), akan terbit omnibus law kesehatan. Mirip dengan “kakak-kakaknya”, omnibus law kesehatan pun disusun secara diam-diam.

Sepanjang pekan lalu, wartawan Tempo menemui sejumlah narasumber yang mengetahui cerita di balik penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan yang menggabungkan belasan beleid sektor kesehatan. Dari mereka, meski secara resmi omnibus law ini “inisiatif DPR”, kami mendapat informasi bahwa draf aturan itu berasal dari pemerintah. Mengapa?

Omnibus kesehatan juga segera memantik polemik. Berbagai organisasi profesi kesehatan menentang aturan sapu jagat ini. Mereka pun melobi sejumlah kalangan. Salah satu motif penolakan itu adalah karena omnibus ini memangkas peran organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia. Padahal, kewenangan tersebut sumber pundi-pundi rezeki para dokter senior.

Apa saja yang diatur dalam omnibus law kesehatan? Salah satu niatnya adalah mendorong penambahan dokter spesialis. Saat ini jumlah dokter spesialis dan pasien sangat timpang dibanding negara-negara ASEAN. Aturan lama ditengarai menghambat produksi dokter spesialis yang butuh banyak syarat.

Sejumlah dokter Indonesia yang bekerja di luar negeri juga menceritakan keribetan memenuhi syarat praktik di Indonesia. Ada dokter spesialis lulusan Eropa yang ogah menjalankan prosedur panjang dan akhirnya menggantung stetoskop. Dokter lain menyatakan butuh waktu lama hingga keilmuannya diakui oleh organisasi profesi nasional. Padahal di negara lain, lembaga itu tak ubahnya serikat pekerja.

Suara mana yang mesti kita dengar? Benarkah niat pemerintah membenahi sektor layanan kesehatan itu tulus semata untuk kepentingan publik? Ataukah penolakan para dokter senior itu dalih mencegah periuk rezeki yang akan diambil alih pemerintah? Selamat membaca.

Stefanus Pramono

Redaktur Pelaksana

----------

LAPORAN UTAMA

Angin Ribut Sapu Jagat

Pemerintah disinyalir menitipkan omnibus law kesehatan kepada DPR untuk memburu investasi. Ikatan Dokter Indonesia bermanuver menolaknya.

Dokter Rusia tanpa Stetoskop

Masih banyak rumah sakit tak memiliki dokter spesialis. Pemerintah berani menggaji dokter residen.

Terasing Tabib di Kampung Sendiri

Dokter diaspora yang pulang ke Tanah Air diduga mengalami diskriminasi. Sebagian memilih bertahan di negara lain.

Omnibus Law Kesehatan untuk Apa

Wawancara Tempo dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum IDI, Adib Khumaidi. Keduanya menjelaskan alasan mendukung dan menolak omnibus law.

OPINI

Pelan-pelan RUU Kesehatan

Penyusunan RUU Kesehatan ditengarai tertutup. Tak perlu buru-buru disahkan.

NASIONAL

Delapan Menanduk Banteng

PDI Perjuangan bermanuver mengegolkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Menyatukan partai lain yang menolak.

AKBP Bambang Kayun tak sendirian memainkan kasus yang diselidiki Badan Reserse Kriminal. Sudah lama dicurigai sebagai makelar kasus.

HUKUM

Makelar Perkara Markas Reserse

Bambang Kayun tak sendirian memainkan kasus yang diselidiki Badan Reserse Kriminal. Sudah lama dicurigai sebagai makelar kasus.

Karier Mandek Komandan Kompi

Karier Bambang Kayun sempat moncer. Tertinggal dari teman-teman seangkatan.

Ada Uang Suap Satu Dus

Wawancara dengan Dewi Ariati, pelapor sengketa ahli waris dan korban Bambang Kayun. Anaknya ditengarai jadi korban.

OPINI

Hipokrasi Reformasi Polri

Kasus suap Bambang Kayun semakin mengosongkan jargon “Reformasi Polri”. Terlalu sering menyalahkan oknum.






Rekomendasi Berita

    Berita tidak ada

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

1 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Forum Dekan Kedokteran Bertemu di Solo, Bahas Dokter Spesialis sampai Omnibus

7 hari lalu

Forum Dekan Kedokteran Bertemu di Solo, Bahas Dokter Spesialis sampai Omnibus

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menggelar Pertemuan Forum Dekan AIPKI di Solo selama tiga hari mulai hari ini.


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

15 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja


Menanti Gelontoran Beras Impor

17 hari lalu

Menanti Gelontoran Beras Impor

Beras impor, yang dikabarkan sudah masuk sebagian, belum juga masuk ke pasar.


Omnibus Health Law Facilitate Foreign Investment

18 hari lalu

Omnibus Health Law Facilitate Foreign Investment

DPR and the government are deliberating on the national health system bill. The omnibus Health Law will abolish dozens of health-related regulations.


Outcry over the Omnibus Perpu

22 hari lalu

Outcry over the Omnibus Perpu

At the end of 2022, President Joko Widodo issued Perpu on Job Creation or Omnibus.


Perpu Omnibus Hocus-Pocus

25 hari lalu

Perpu Omnibus Hocus-Pocus

The requirement for the issuance of a Perpu is a compelling emergency. What is the urgency today that forces the government to issue Perpu Omnibus?


Debus Omnibus

27 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


RUU Kesehatan Masuk Prolegnas Prioritas 2023

41 hari lalu

RUU Kesehatan Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Baleg DPR telah mengundang sejumlah pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap RUU Kesehatan yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.


Sah Jadi Peserta Pemilu, Partai Buruh Langsung Demonstrasi di Kantor Gubernur Jateng

50 hari lalu

Sah Jadi Peserta Pemilu, Partai Buruh Langsung Demonstrasi di Kantor Gubernur Jateng

Demonstrasi digelar setelah Partai Buruh disahkan menjadi peserta Pemilihan Umum 2024 dengan nomor urut 6.