Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Outcry over the Omnibus Perpu

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - At the end of 2022, President Joko Widodo issued the Government Regulation in lieu of Law (Perpu) on Job Creation. Why did this come at the end of the year at the time when people were on holiday celebrating the New Year?

The Perpu is a consequence of the Supreme Court ruling that the Job Creation Law was conditionally unconstitutional. The Court highlighted the secretive process of drawing it up, which went ahead without considering or involving public opinion. There was some public information provided, but no more than necessary to meet the requirement.

In a democratic nation, when laws are drawn up there should be a meaningful participation from the people. This does not mean representatives, but the public at large. Given that the House of Representatives (DPR) is now no more than a rubber stamp for the government, the voice of the people must be heard.

This is what the Constitutional Court said in its 2021 ruling, giving the government two years to revise the process and the crucial provisions that endangered the people, the environment and democracy. During those two years, the government was forbidden from implementing the provisions in this omnibus law.

Instead of abiding by the ruling, the government issued the Job Creation Perpu, putting the law at the same level as a government regulation. Why did the government so openly defy the constitution? The Perpu is clearly undemocratic because it was decided unilaterally by the government. A Perpu should be the government’s last resort at times of pressing crisis when dialogue has ground to a halt.

The question is, what is this pressing crisis that is forcing the government to issue a Perpu? There is none. Therefore if it is not simply a contrivance, it is clear the government does not want to listen to the aspirations of the people. We have tried to find out why the government is insisting on pushing through the Job Creation Law. Who is sponsoring it? Enjoy the magazine.

Stefanus Pramono

Managing Editor

COVER STORY

 Many Community Elements Reject Job Creation Perpu

The Job Creation Perpu that was issued just before the New Year had been in preparation since the middle of 2022.

Rejecting Job Creation Perpu, Worker and Civil Society Groups Plan for Actions

Workers and activists plan demonstrations against the Job Creation Perpu. Lobbying at the Palace by labor representatives and business owners came to nothing.

 

Business Owners Unhappy with Changes in the Regulation

Some tycoons are unhappy with the Job Creation Perpu. They are taking issue with the change on wages and outsourcing, despite benefiting from incentives.

OPINION

The Devious Omnibus Regulation

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The Job Creation Perpu ignores a Constitutional Court’s ruling. The Jokowi regime is increasingly taking advantage of legal loopholes.

 

ECONOMY

Indonesian Government to Prohibit Bauxite and Other Raw Mineral Exports

The government will prohibit bauxite export starting June 11. Export bans will also be imposed on the other raw minerals including tin and copper.

The Separation of Mind Id and Inalum to Push Downstream Aluminum Projects

The government separates Mind Id and Inalum to push downstream aluminum projects. Inalum will develop a giant smelter and expand aluminum factories.

LAW

Teaming up to Undermine the KPU

A number of General Elections Commission officials in the regions received intimidations. This is because they refused to change the results of the verification of parties.

ENVIRONMENT

Towards Zero Waste City

Bandung and Bali are determined to become zero waste cities. Their journey begins by sorting garbage from the source.

SPECIAL REPORT

 Returning to Stage, Returning to Experiments

Tempo’s Choice of Literature and Arts 2022. What and who are they?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buruh Desak Pemerintah Naikkan Upah 15 Persen pada Tahun Depan

58 hari lalu

Puluhan Buruh mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Aksi demo buruh yang dihadiri oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal merupakan gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Tempo/Magang/Joseph.
Buruh Desak Pemerintah Naikkan Upah 15 Persen pada Tahun Depan

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh di Indonesia mendesak agar pemerintah segera memberikan keputusan soal tuntutan kenaikan upah buruh 2024 sebesar 15 persen.


Buruh Aksi Jalan Kaki Bandung-Jakarta, Bawa Empat Tuntutan

29 Juli 2023

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Buruh Aksi Jalan Kaki Bandung-Jakarta, Bawa Empat Tuntutan

Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan serikat buruh akan berjalan kaki dari Bandung hingga Jakarta mulai 2-9 Agustus 2023. Ini tuntutannya.


Setelah Ketok Palu RUU Kesehatan

12 Juli 2023

Setelah Ketok Palu RUU Kesehatan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau RUU Kesehatan menjadi undang-undang ditengarai berdampak pada pelayanan kesehatan.


Kawal Sidang Gugatan Perpu Cipta Kerja, Seribu Petani-Buruh Besok Dikabarkan Kepung Gedung MK

5 Juli 2023

Aktivis Perempuan Mahardhika melakukan aksi peringatan hari buruh sedunia dan 30 tahun Marsinah dibunuh di Patung kuda, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Dalam aksinya, mereka menuntut pencabutan UU Perpu Cipta Kerja, usut tuntas kasus Marsinah, stop sistem no work no pay hingga perlindungan bagi pembela HAM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kawal Sidang Gugatan Perpu Cipta Kerja, Seribu Petani-Buruh Besok Dikabarkan Kepung Gedung MK

Seribu massa aksi petani dan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6 Juli 2023.


Besok Partai Buruh Kembali Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Jadwal Dimajukan

12 Maret 2023

Ketua Umum Partai Buruh said Iqbal menyampaikan hasil rekomendasi Capres dan Cawapres hasil pandangan umum Rakernas Partai Buruh di Hotel Ciputra Jakarta Selatan, Senin, 17 Januari 2023. TEMPO/Tika Ayu
Besok Partai Buruh Kembali Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Jadwal Dimajukan

Partai Buruh memajukan rencana unjuk rasa besar-besaran serentak di berbagai kota menjadi hari Senin, tanggal 13 Maret 2023.


Mulai Bahas RUU Kesehatan, Pemerintah Janjikan Partisipasi Publik Bermakna

12 Maret 2023

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 28 November 2022. Dalam aksi tersebut mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam Prolegnas prioritas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mulai Bahas RUU Kesehatan, Pemerintah Janjikan Partisipasi Publik Bermakna

Pemerintah dan DPR akan memulai tahapan pembahasan bersama RUU Kesehatan.


Perppu Cipta Kerja Jamin Kepastian Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut

21 Februari 2023

Perppu Cipta Kerja Jamin Kepastian Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis regulasi tentang cipta kerja dapat mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

27 Januari 2023

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Forum Dekan Kedokteran Bertemu di Solo, Bahas Dokter Spesialis sampai Omnibus

27 Januari 2023

Panitia Pertemuan Forum Dekan di Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menggelar konferensi pers di Aula FK UNS Solo, Jumat, 27 Januari 2023. (TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE)
Forum Dekan Kedokteran Bertemu di Solo, Bahas Dokter Spesialis sampai Omnibus

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menggelar Pertemuan Forum Dekan AIPKI di Solo selama tiga hari mulai hari ini.


Omnibus RUU Kesehatan untuk Siapa?

17 Januari 2023

Setelah UU Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), akan terbit omnibus law kesehatan. Apa saja yang diatur dalam omnibus law kesehatan? Salah satu niatnya adalah mendorong penambahan dokter spesialis.
Omnibus RUU Kesehatan untuk Siapa?

Apakah penyusunan omnibus RUU Kesehatan untuk kepentingan publik atau karena hal lain?