Setumpuk Janji demi Legitimasi RKUHP

Pemerintah dan DPR tetap mempertahankan pasal-pasal kontroversial warisan kolonial dalam draf RKUHP teranyar. Pemerintah berjanji pasal kontroversial itu tidak akan digunakan untuk memukul oposisi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR tetap mempertahankan pasal-pasal kontroversial warisan kolonial dalam draf RKUHP teranyar. Pemerintah berjanji pasal kontroversial itu tidak akan digunakan untuk memukul oposisi. Ada upaya pemerintah mendekati masyarakat sipil agar tak menentang keberadaan pasal-pasal yang berpotensi memicu kriminalisasi tersebut.

Ekonomi dan Bisnis

Turun Tangan KPK Menyelisik Regsosek

KPK ikut memantau pelaksanaan program Registrasi Sosial Ekonomi alias Regsosek. Lewat surat tertanggal 4 November 2022, lembaga antirasuah itu mengundang perwakilan dari tujuh kementerian dan lembaga untuk membahas program tersebut. Ada dua hal yang menarik perhatian KPK. Apa saja?

Nasional

Silaturahmi Pendukung Jokowi Memantik Kontroversi

Hajatan kelompok pendukung Jokowi bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, memicu kontroversi. Sebagian peserta kecewa karena realisasi acara berbeda dengan informasi yang sampai ke mereka. Siapa aktor di balik Gerakan Nusantara Bersatu ini?

Piala Dunia

Menjelang Fase Kedua

Kecuali tuan rumah Qatar, semua tim di Grup A dan B sama-sama berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Di Grup A, Belanda berbagi poin dengan Ekuador, yang dibayangi Senegal. Di Grup B, Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales perlu menang di pertandingan ketiga untuk memastikan tempat di fase knockout. Siapa yang lebih berpeluang lolos? Baca ulasan Koran Tempo sebelum menyaksikan dua pertandingan terakhir Grup A yang digelar bersamaan pada pukul 22.00 WIB dan Grup B pada pukul 02.00 WIB.






Rekomendasi Berita

    Berita tidak ada

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

37 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

38 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

46 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

47 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.


Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

49 hari lalu

Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

Rilis Aliansi BEM Se-Unpad, saat kericuhan demo tolak pengesahan RKUHP itu, satu pelajar dibopong setelah dada dan kaki tertembak peluru karet polisi.


Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

50 hari lalu

Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

Dhahana Putra meyakinkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan undang-undang lain


Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

50 hari lalu

Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

Sebelum RKUHP disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, usulan pembentukan RKUHP telah didengungkan sejak 1963 atau lebih dari setengah abad silam.


KUHP Baru, Imigrasi Klaim Kedatangan WNA Stabil di Bandara Soekarno - Hatta

52 hari lalu

KUHP Baru, Imigrasi Klaim Kedatangan WNA Stabil di Bandara Soekarno - Hatta

Data perlintasan Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan peningkatan kedatangan WNA hingga 3 ribu orang per hari pasca KUHP baru.


Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

55 hari lalu

Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, mengatakan selama ini pelibatan masyarakat dinilai belum bersifat substantif.


Soal KUHP Baru, Sandiaga Uno Sebut Ranah Privat Wisatawan Terjamin

56 hari lalu

Soal KUHP Baru, Sandiaga Uno Sebut Ranah Privat Wisatawan Terjamin

Dalam KUHP baru yang disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022, ada sejumlah pasal yang dinilai dapat mengganggu iklim investasi dan kedatangan wisatawan.