Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!
Kata-kata emosional yang memancing amarah dan ketakutan, sengaja dipilih agar kita terpancing berita palsu tanpa berpikir jernih. Untuk melengkapinya, pembuat hoaks melengkapinya dengan inkoherensi atau ketidaklogisan.
Inkoherensi menciptakan ketiadaan hubungan logis antarkalimat dalam satu paragraf. Dengan begitu, pembuat hoaks berupaya meyakinkan korbannya bahwa seolah-olah ada hubungan sebab-akibat dalam disinformasi yang beredar.
Dalam nawala ini pula, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai klaim tadi di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini, aneka klaim yang beredar memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan.
Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo
Prebunking series (4)
Ketidaklogisan, Amunisi agar Hoaks Tampak Meyakinkan
Inkoherensi terjadi ketika seseorang menggunakan dua atau lebih argumen dengan tujuan agar suatu narasi yang sebenarnya tidak mungkin secara logis, menjadi semuanya benar sekaligus.
Dilansir Truth Labs for Education, teknik ini paling sering muncul dalam polemik tentang topik tertentu yang biasanya cenderung memecah belah atau memicu polarisasi.
Bagaimana caranya untuk memastikan suatu informasi yang mengandung sesuatu yang tidak logis?
Pertama, narasi yang disodorkan merujuk pada ide besar yang lebih umum. Kedua, terdapat lebih dari 2 narasi yang bertentangan satu sama lain. Ketiga, tidak logis dan tidak konsisten.
Contoh narasi hoaks yang saling tidak nyambung:
- Satu hal yang kita tahu pasti, tidak ada yang benar atau salah.
- Pasar saham sekarang benar-benar tidak dapat diprediksi. Kita sedang menuju kehancuran pasar saham.
- Tidak ada yang namanya “konsensus ilmiah”, sebab masalah ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun hanya sedikit ilmuwan pemberani yang berani melawan arus. Mereka adalah pahlawan kita, untuk itu mereka harus diapresiasi.
Bagian ini ditulis oleh Safira Amni Rahma dari Magang Merdeka Cek Fakta Tempo
Bahaya Peretasan terhadap Media
Peretasan terhadap media kembali terjadi. Beberapa waktu lalu, sebanyak 37 awak dan eks pegawai Narasi mengalami pembobolan akun. Pelaku berupaya mengambil alih akun Facebook, Instagram, Telegram, dan Whatsapp para korban. Tidak hanya Narasi, peretasan juga pernah menimpa Tempo, media sosial Multatuli, Tirto.id, dan Konde.co.
Terdapat pola khas ihwal waktu kemunculan berbagai serbuan tersebut. “Serangan-serangan ini selalu terjadi saat jurnalis atau media menunjukkan sikap kritis terhadap tindakan atau kebijakan pihak yang berkuasa,” kata Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Erick Tanjung.
Serangan terhadap Narasi terjadi sepekan setelah media yang didirikan Najwa Shihab itu menyoroti gaya hidup hedonistik sejumlah anggota polisi dan keluarganya. Sedangkan situs Tempo diretas pada 6 Agustus 2022. Saat itu, Tempo tengah memuat berita penangkapan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Serangan lain dialami Tempo pada Agustus 2020. Pemimpin redaksi kala itu, Setri Yasra, menganggap peretasan sebagai salah satu upaya untuk mengganggu kerja jurnalistik yang merupakan sebuah aktivitas rutin yang dilakukan dan diatur oleh Undang-Undang Pers.
Pihak KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers. Lebih lanjut, KKJ menganggap serangan seperti itu dan kegagalan aparat hukum menemukan pelakunya merupakan bentuk pembungkaman. Menurut Erick, bila tidak dihentikan, serangan semacam ini akan membuat jurnalis dan media berpikir dua kali untuk mempublikasikan berita yang kritis dan sensitif. Imbasnya juga akan dialami masyarakat, yaitu berkurangnya akses terhadap informasi penting.
Peretasan itu sendiri termasuk dalam ranah kejahatan mayantara atau cybercrime. Kejahatan ini melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan sanksi pidana dapat berupa denda serta kurungan penjara. Selain UU ITE, terdapat pula hak yang turut dilanggar, yaitu kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi.
Secara internasional, hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin dalam instrumen hukum pasal 19 di Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR. Hak tersebut dijamin pula di konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E dan 28F UUD, serta pada Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam salah satu wawancara Tempo, Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menilai serangan digital terhadap awak Narasi tidak bisa hanya dipandang sebagai satu kasus saja, melainkan perlu dilihat sebagai serangkaian serangan yang saling terkait terhadap jurnalis dan media di Indonesia. Pasalnya, SAFEnet mencatat terdapat 26 serangan terhadap jurnalis pada 2020, terdapat 25 serangan pada 2021, dan kasus penyerangan terhadap Narasi pada 2022. Serangan terhadap Narasi adalah serbuan paling masif yang pernah tercatat di Indonesia.
Damar juga berujar, “Selama ini para pelaku tidak terungkap dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini momentum yang harus digunakan untuk menguak siapa sesungguhnya pelaku serangan digital ini agar terang benderang!”
Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab
Waktunya Trivia!
Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
Head of Analytics Platform and Regional Business Grab di Singapura, Ainun Najib, mengalami serangan siber. Ainun Najib serta sejumlah aktivis di Singapura dan Thailand menjadi target serangan ‘sophisticated or government-backed’. Mereka mendapat informasi dari notifikasi Meta–perusahaan induk Facebook, Instagram dan WhatsApp. Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan bahwa dari serangan itu terindikasi bahwa ada yg mencoba mengambil alih akun milik Ainun Najib.
Logo WhatsApp. Kredit: Time
Agar dapat menyebar luas, berita palsu disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang reseptif. Artikel Bagaimana Berita Palsu Tersebar? akan menjelaskan bagaimana bot dan orang sungguhan menyebarkan berita palsu. Dipaparkan pula cara cookie digunakan untuk melacak kunjungan orang ke situs web, membuat profil kepribadian, dan menampilkan konten berita palsu yang paling mereka terima. Artikel dalam tautan juga menerangkan tentang troll, yaitu orang-orang yang membuat akun media sosial dengan tujuan menyebarkan berita palsu dan mengipasi api informasi yang salah.
Periksa Fakta Sepekan Ini
Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Benarkah Kelompok Kristen Serang Kawasan Muslim di Kabupaten Maluku Tenggara?
- Benarkah Ketua DPR RI Diamankan Polisi Karena Kasus Suap Ferdy Sambo?
- Benarkah Korea Utara Terlibat di Pulau Pasir?
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.
Ikuti kami di media sosial:
