Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intimidasi Berantai demi G20

image-gnews
Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali.
Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali. Polda Bali membantah terlibat dalam intimidasi tersebut.

Film

Kisah Wakanda sonder Sang Raja

Black Panther: Wakanda Forever dianggap sukses melanjutkan kisah pahlawan super kulit hitam pertama setelah meninggalnya Chadwick Boseman. Dianggap sebagai film Marvel Cinematic Universe terbaik tahun ini, melebihi kualitas Doctor Strange in the Multiverse of Madness serta Thor: Love and Thunder. Menjadi box office dengan meraup Rp 4,6 triliun di pekan perdana.

 Ekonomi dan Bisnis 

Mewujudkan Penggunaan QRIS Lintas Batas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia serta empat negara ASEAN meresmikan integrasi dan konektivitas sistem pembayaran digital. Dengan kesepakatan itu, QRIS kini bisa dipakai berbelanja di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain memudahkan wisatawan, integrasi sistem pembayaran ini akan memperkuat nilai tukar rupiah. Mengapa begitu?

Nasional 

Bergeming terhadap Penjelasan Pembahasan RKUHP

DPR mengklaim tak berkewajiban memberi penjelasan soal alasan menolak atau tidak aspirasi koalisi masyarakat sipil dalam perumusan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya, masing-masing anggota di Komisi Hukum DPR mewakili partai politik. Pemerintah dan parlemen sudah sepakat merampungkan pembahasan RKUHP. Bagaimana draf akhir RKUHP dengan proses sosialisasi yang terkesan tertutup?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

3 hari lalu

Aktivis membawa poster saat melakukan aksi Jeda Untuk Iklim di depan Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022. Aksi tersebut menuntut komitmen lembaga keuangan atau bank nasional di Indonesia yang masih membiayai industri batu bara dan pertambangan yang merupakan penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

COP28: Pengawas global mengusulkan pengungkapan perubahan iklim secara rinci dari bank.


Menkominfo Budi Arie Ungkap Isu Penting Forum G20 India soal Teknologi dan PR Besar Indonesia

5 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU tentang perubahan ke-2 atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau revisi UU ITE dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Ungkap Isu Penting Forum G20 India soal Teknologi dan PR Besar Indonesia

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan digitalisasi merupakan paradoks. Di satu sisi memangkas banyak hal, di sisi lain perlu adaptasi luar biasa.


Kondisi Perekonomian Global Tidak Pasti, Sri Mulyani: APBN Perlu Dijaga

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kondisi Perekonomian Global Tidak Pasti, Sri Mulyani: APBN Perlu Dijaga

Sri Mulyani mengatakan para menteri keuangan sepakat bahwa kondisi perekonomian global masih menantang dengan ketidakpastian yang meningkat.


Mobil Plat Merah Pasang Baliho Ganjar-Mahfud, Ganjar Pranowo: Tidak Boleh

9 hari lalu

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat hadir pada acara dialog terbuka bersama Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 23 November 2023. Dalam dialog yang dihadiri mahasiswa, para kader Muhammadiyah dan masyarakat umum tersebut pasangan capres dan cawapres menyampaikan visi dan misinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mobil Plat Merah Pasang Baliho Ganjar-Mahfud, Ganjar Pranowo: Tidak Boleh

"Tidak boleh kalau pakai plat merah, salah," kata Ganjar singkat.


Putin: Kita Harus Berpikir untuk Menghentikan 'Tragedi' Perang di Ukraina

10 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT virtual G20 melalui tautan video di Moskow, Rusia, 22 November 2023. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Putin: Kita Harus Berpikir untuk Menghentikan 'Tragedi' Perang di Ukraina

Ini adalah salah satu pernyataan Putin yang paling tenang tentang konflik di Ukraina.


Top 3 Metro: KJP Plus November Belum Cair karena Tunggu Keputusan Gubernur, Ketua BEM UI Buktikan Intimidasi ke Keluarganya

12 hari lalu

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis
Top 3 Metro: KJP Plus November Belum Cair karena Tunggu Keputusan Gubernur, Ketua BEM UI Buktikan Intimidasi ke Keluarganya

KJP Plus belum cair karena Pemerintah DKI Jakarta sedang dalam proses penetapan penerima KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2023.


Kembali dari Pontianak, Ini Penjelasan Ketua BEM UI Soal Intimidasi yang Diterima Keluarga

13 hari lalu

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kembali dari Pontianak, Ini Penjelasan Ketua BEM UI Soal Intimidasi yang Diterima Keluarga

Ketua BEM UI Melki Sedek dikabari bahwa Divisi Propam Mabes Polri telah responsif memberikan arahan dan menyelidiki dugaan intimidasi tersebut.


ASN di Boyolali Diduga Diintimidasi untuk Menangkan Ganjar, Ini Sanksi Pelaku Intimidasi dalam Pemilu

17 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
ASN di Boyolali Diduga Diintimidasi untuk Menangkan Ganjar, Ini Sanksi Pelaku Intimidasi dalam Pemilu

Seorang ASN di Boyolali mengaku diintimidasi agar memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bagaimana sanksi bagi pelaku intimidasi dalam Pemilu?


Alumni UI Buat Petisi Dukungan untuk Melki Sedek Huang, Sebut Lintas Kekuatan Politik

20 hari lalu

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alumni UI Buat Petisi Dukungan untuk Melki Sedek Huang, Sebut Lintas Kekuatan Politik

Petisi dukungan sebagai bentuk solidaritas kepada Ketua BEM UI sekarang, Melki Sedek Huang, yang mengungkap menerima intimidasi aparat.


Gali Soal Intimidasi di Pontianak, Ketua BEM UI Melki Sedek Dapat Info Aparat Berseragam

20 hari lalu

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gali Soal Intimidasi di Pontianak, Ketua BEM UI Melki Sedek Dapat Info Aparat Berseragam

Meski menghadapi intimidasi, Ketua BEM UI itu mengimbau pergerakan mahasiswa dan BEM lain untuk tidak gentar.