Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intimidasi Berantai demi G20

image-gnews
Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali.
Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali. Polda Bali membantah terlibat dalam intimidasi tersebut.

Film

Kisah Wakanda sonder Sang Raja

Black Panther: Wakanda Forever dianggap sukses melanjutkan kisah pahlawan super kulit hitam pertama setelah meninggalnya Chadwick Boseman. Dianggap sebagai film Marvel Cinematic Universe terbaik tahun ini, melebihi kualitas Doctor Strange in the Multiverse of Madness serta Thor: Love and Thunder. Menjadi box office dengan meraup Rp 4,6 triliun di pekan perdana.

 Ekonomi dan Bisnis 

Mewujudkan Penggunaan QRIS Lintas Batas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia serta empat negara ASEAN meresmikan integrasi dan konektivitas sistem pembayaran digital. Dengan kesepakatan itu, QRIS kini bisa dipakai berbelanja di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain memudahkan wisatawan, integrasi sistem pembayaran ini akan memperkuat nilai tukar rupiah. Mengapa begitu?

Nasional 

Bergeming terhadap Penjelasan Pembahasan RKUHP

DPR mengklaim tak berkewajiban memberi penjelasan soal alasan menolak atau tidak aspirasi koalisi masyarakat sipil dalam perumusan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya, masing-masing anggota di Komisi Hukum DPR mewakili partai politik. Pemerintah dan parlemen sudah sepakat merampungkan pembahasan RKUHP. Bagaimana draf akhir RKUHP dengan proses sosialisasi yang terkesan tertutup?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota BEM KM UGM Terima Intimidasi Digital setelah Ikut Aksi Kawal Putusan MK

9 hari lalu

Spanduk perlawanan Peringatan Darurat terpasang di Gedung Fakultas Hukum UGM, Senin, 26 Agustus 2024. TEMPO/Iqbal Muhtarom
Anggota BEM KM UGM Terima Intimidasi Digital setelah Ikut Aksi Kawal Putusan MK

Salah satu anggota BEM KM UGM menerima intimidasi digital dari nomor luar negeri setelah mengikuti aksi Kawal Putusan MK beberapa waktu lalu.


Cerita Delpedro Marhaen Ingin Berlindung ke Polisi saat Bentrokan Pecah, Malah Ditangkap dan Dipukul Aparat

13 hari lalu

Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen dan Iqbal Ramadhan saat bercerita kronologi penangkapan hingga menerima kekerasan aparat, ditemui pada Senin, 27 Agustus 2024. TEMPO/Halgi Mashalfi
Cerita Delpedro Marhaen Ingin Berlindung ke Polisi saat Bentrokan Pecah, Malah Ditangkap dan Dipukul Aparat

Delpedro Marhaen dipukul berkali-bali. Yang terakhir dipukul oleh TNI di bagian wajah hingga mengakibatkan memar.


Polda Metro Jaya Klaim akan Proses Laporan Intimidasi Jurnalis saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

17 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi ungkap pemeran laki-laki dan penyebar vidio syur AD. Gedung Polda Metro Jaya, Senin, 12 Agustus 2024. Jihan Ristiyanti.
Polda Metro Jaya Klaim akan Proses Laporan Intimidasi Jurnalis saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

Kabid Humas Polda Metro Jaya mengklaim akan menindaklanjuti laporan intimidasi jurnalis korban represif aparat saat meliput demo Kawal Putusan MK.


Cerita Warga Rempang yang Demo di Jakarta: Di Kampung Banyak Intimidasi Aparat

26 hari lalu

Warga Rempang menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Cina, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024. Puluhan masyarakat Rempang itu menyerukan penolakan pembangunan Rempang Eco City di kawasan mereka. Masyarakat Rampang sengaja mendatangi kantor pemerintah dan instansi terkait pembangunan proyek strategis nasional ini karena aspirasinya tak pernah didengar.   TEMPO/Subekti.
Cerita Warga Rempang yang Demo di Jakarta: Di Kampung Banyak Intimidasi Aparat

Warga mengungkapkan intimidasi dari aparat keamanan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang.


Lindungi Keluarga dan Kuasa Hukum Afif Maulana yang Diintimidasi, LPSK Kerja Sama dengan Komnas Perempuan

42 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Lindungi Keluarga dan Kuasa Hukum Afif Maulana yang Diintimidasi, LPSK Kerja Sama dengan Komnas Perempuan

LPSK bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM akan terus memantau kasus dugaan kekerasan polisi terhadap Afif Maulana ini sampai tuntas.


Masyarakat Adat Sihaporas Laporkan Polres Simalungun ke Komnas HAM, Ini Poin-poin Pengaduannya

44 hari lalu

Tim Advokasi Masyarakat Nusantara melaporkan kasus dugaan penculikan masyarakat adat Sihaporas ke Komnas HAM, Jumat, 26 Juli 2024. Istimewa
Masyarakat Adat Sihaporas Laporkan Polres Simalungun ke Komnas HAM, Ini Poin-poin Pengaduannya

Berikut merupakan poin-poin yang diadukan kuasa hukum masyarakat adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas ke Komnas HAM.


Masyarakat Adat Sihaporas Laporkan Anggota Polres Simalungun ke Komnas HAM

45 hari lalu

Tim Advokasi Masyarakat Nusantara melaporkan kasus dugaan penculikan masyarakat adat Sihaporas ke Komnas HAM, Jumat, 26 Juli 2024. Istimewa
Masyarakat Adat Sihaporas Laporkan Anggota Polres Simalungun ke Komnas HAM

Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara mengadukan anggota Polres Simalungun atas penculikan dan penganiayaan masyarakat adat Sihaporas ke Komnas HAM.


Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

47 hari lalu

Reda Manthovani. instagram/kejati_dkijakarta's
Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

Kejaksaan Agung akan memberi perlindungan hukum dan atensi terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi.


KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik

52 hari lalu

Ilustrasi buzzer. Shutterstock
KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik

Kelompok buzzer acapkali menyerang mahasiswa dan akademisi yang tengah mengkritik pemerintah.


Ombudsman Sebut Korban PPDB Enggan Lapor karena Rentan Alami Intimidasi

5 Juli 2024

Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais saat diwawancara di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
Ombudsman Sebut Korban PPDB Enggan Lapor karena Rentan Alami Intimidasi

Ombudsman mengungkap bahwa korban seleksi dalam PPDB kerap mengalami intimidasi. Akibatnya, mereka enggan melapor.