Komponen Cadangan tanpa Tujuan

Reporter

Editor

Selasa, 1 November 2022 10:15 WIB

Selain penganggarannya bermasalah, pembentukan Komponen Cadangan dinilai tergesa-gesa, tanpa analisis mendalam, dan berpotensi dibelokkan untuk kepentingan non-perang.

TEMPO.CO, Jakarta - Sikap pemerintah melanjutkan program Komponen Cadangan dipersoalkan. Selain penganggarannya bermasalah, pembentukan pasukan cadangan ini dinilai tergesa-gesa, tanpa analisis mendalam, dan berpotensi dibelokkan untuk kepentingan non-perang.

EKBIS

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Video Pilihan

Komponen Cadangan TNI Buka Pendaftaran Begini Persyaratan dan Model Latihannya, Apa Bedanya dengan Pam Swakarsa?

58 hari lalu

Personel Komponen Cadangan melakukan defile saat Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2023 di Lapangan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat 11 Agustus 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 2.497 personel Komcad TNI Tahun 2023 dari sejumlah unsur warga negara yang merupakan sumber daya yang disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Komponen Cadangan TNI Buka Pendaftaran Begini Persyaratan dan Model Latihannya, Apa Bedanya dengan Pam Swakarsa?

Komponen Cadangan (Komcad) TNI buka pendaftaran bagi masyarakat melalui kanal resminya. Begini persyaratannya. Apa bedanya dengan Pam Swakarsa?

Berbeda dengan Wajib Militer, Inilah Komponen Cadangan TNI dan Dasar Peraturannya

58 hari lalu

Sejumlah Komponen Cadangan (Komcad) TNI meneriakan yel-yel usai upacara peringatan HUT ke-78 TNI di lapangan Kompi Bantuan Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis 5 Oktober 2023. Peringatan HUT ke-78 TNI tahun 2023 mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Berbeda dengan Wajib Militer, Inilah Komponen Cadangan TNI dan Dasar Peraturannya

Komponen Cadangan atau Komcad TNI berbeda dengan program wajib militer. Apa dasar peraturannya?

Prabowo Subianto Wakili Jokowi Tetapkan Komcad 2023, Siapa Anggotanya dan Kapan Bisa Dikerahkan?

12 Agustus 2023

Prabowo Subianto Wakili Jokowi Tetapkan Komcad 2023, Siapa Anggotanya dan Kapan Bisa Dikerahkan?

Menhan Prabowo Subianto mewakili Presiden Jokowi memimpin upacara Penetapan Komponen Cadangan atau Komcad 2023. Kapan bisa dikerahkan?

Menhan Prabowo: Setiap Kabupaten/Kota Minimal Ada Satu Batalion Komponen Cadangan

27 November 2022

Menhan Prabowo: Setiap Kabupaten/Kota Minimal Ada Satu Batalion Komponen Cadangan

Prabowo Subianto mengatakan komponen cadangan penting bagi pertahanan negara. Hal ini untuk menjaga dari ancaman serangan asing.

Temuan BPK Soal Anggaran Komcad Kemenhan, Jokowi: Itu Selalu Ada di Kementerian

2 November 2022

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Indo Defence Expo & Forum, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

Temuan BPK Soal Anggaran Komcad Kemenhan, Jokowi: Itu Selalu Ada di Kementerian

Jokowi mengklaim dirinya sudah memberi perintah kepada semua menteri atas temuan BPK ini, tidak hanya soal Komcad ke Menhan Prabowo saja.

Calon Presiden Jalur Menteri

2 November 2022

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

1 November 2022

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (tengah) menerima jajar kehormatan saat menghadiri acara penandatanganan dan penyerahan Helikopter Bell 412 ke Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Skadron-21/Serba Guna Puspenerbad, Pangkalan Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 Oktober 2022. Menhan menyerahkan dua unit Helikopter Bell 412 kepada TNI AD (Pupenerbad) dengan nomor register HA-5116 dan HA-5183 hasil pengadaan overhaul Heli Bell 412 sebagai program daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri Kemhan RI TA 2021 dari PT Black Diamond Heliaero kepada Menhan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

1 November 2022

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan putusan uji materi presidential threshold (PT) yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 29 September 2022. Namun MK menilai tidak berwenang karena hal itu adalah kebijakan politik yang terbuka. TEMPO/Subekti

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

Kata Hussein, pernyataan MK bahwa UU PSDN telah mengakomodir prinsip penolakan atau Consentious Objection tak benar.

MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

31 Oktober 2022

Pendaftaran Komponen cadangan 2022 dibuka dari 1 maret - 8 Mei 2022

MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

MK menolak permohonan provinsi uji materi UU PSDN untuk Pertahanan Negara yang meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen Komponen Cadangan.

Rawan Permainan Anggaran Komponen Cadangan

31 Oktober 2022

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kementerian Pertahanan. Kenapa payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan?

Rawan Permainan Anggaran Komponen Cadangan

BPK menemukan anggaran ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kemhan.