Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Para Penunggang Hutan Sosial

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

INVESTIGASI
4 Oktober 2022

Para Penunggang Hutan Sosial

Sejak 2016, perhutanan sosial menjadi program prioritas nasional. Perhutanan sosial adalah program yang unik. Pemerintah ingin ada kesetaraan akses mengelola hutan setelah 30 tahun, di bawah Orde Baru, pengelolaan hutan diserahkan kepada korporasi. Hasilnya, hutan yang rusak akibat manajemen hutan tak lestari.

Sudah lama kita tahu dari pelbagai penelitian masyarakat adat dan masyarakat lokal sekitar hutan jauh lebih lestari memanfaatkan hasil hutan. Dengan teknologi madya dan kearifan lokal, masyarakat di tepi hutan berbagi ruang dalam ekosistem rimba. Dari sini gagasan perhutanan sosial muncul: hutan akan lestari jika dikelola masyarakat kebanyakan.

Sebelum 2016, perhutanan sosial hanya program pemerintah daerah dengan skema yang terbatas hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Itu pun mengadopsi praktik-praktik agroforestri yang sudah lama dilakukan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Jokowi menaikkan derajatnya menjadi program nasional. Bahkan pada 2020, regulasinya tak sekadar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melainkan dua pasal khusus dalam UU Cipta Kerja.

Dengan mengambil area hutan produksi dan hutan lindung pemerintah menyediakan 12,7 juta hektare. Namun, setelah enam tahun, capaiannya baru 5 juta hektare. Berangkat dari data-data ini, kami coba menelusuri apa yang menjadi hambatan merealisasikan gagasan bagus mengelola hutan ini.

Di Jawa, kami menemukan ada pungutan liar kepada petani. Akibatnya, alih-alih, petani mandiri dengan bisnis agroforestri, mereka malah makin terjepit. Di Sumatera, perhutanan sosial jadi kedok perusahaan hutan tanaman industri mendapatkan pasokan kayu dan meluaskan konsesi, bahkan di lahan gambut yang rentan.

Kami menyajikan hutan sosial, istilah yang mungkin agak asing, dalam laporan utama pekan ini. Kami menilai hutan sosial sebagai kebijakan penting menyelamatkan hutan Indonesia seraya menyelesaikan konflik lahan dan mendatangkan benefit ekonomi bagi petani. Selamat membaca.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif

Pungutan Liar Hutan Sosial
Bagaimana para fasilitator perhutanan sosial memungut biaya mengurus program ini? 

Modus HTI Meluaskan Konsesi
Bagaimana perusahaan hutan tanaman industri meluaskan konsesi berkedok perhutanan sosial?

Petani Hutan Sosial Tanpa Pendamping
Bisakah petani mengembangkan diri tanpa pendamping? Beberapa sukses secara mandiri.

Wawancara Dirjen Perhutanan Sosial
Apa yang dilakukan pemerintah mencegah pungutan liar hutan sosial?

OPINI
Bagaimana mencegah penunggang hutan sosial?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


59,56 Persen Hutan Alam di Bumi Lenyap Akibat Sawit dan Hutan Tanaman

10 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
59,56 Persen Hutan Alam di Bumi Lenyap Akibat Sawit dan Hutan Tanaman

Sedikitnya 212,73 juta hektare hutan alam di bumi lenyap dalam kurun 2001-2020. Disumbang ekspansi perkebunan sawit, hutan tanaman, dan pertanian.


Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

43 hari lalu

Alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di kawasan Kali Gang Sentiong, Johar Baru, Jakarta, Senin 12 Februari 2024. Penurunan APK dan pembersihan lingkungan karena telah memasuki masa tenang menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. TEMPO/Subekti.
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.


Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif

50 hari lalu

Petugas memeriksa sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) saat melakukan pemeriksaan lanjutan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 19 Juni 2019. Tim gabungan Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam melanjutkan pemeriksaan terhadap kontainer sampah plastik yang diindikasi terkontaminasi limbah B3. ANTARA
Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif

Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif."


Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Seorang wanita berenang di kolam renang rooftop di depan Menara Petronas yang diselimuti kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 September 2015. Kabut asap tersebut berasal dari hasil pembakaran lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan.  REUTERS/Olivia Harris
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.


Harimau Sumatera Muncul di Kampung, BBKSDA Riau: di Habitat Alaminya

22 Oktober 2023

Harimau Sumatera. Kredit: Antara/HO-Humas BBKSDA Riau
Harimau Sumatera Muncul di Kampung, BBKSDA Riau: di Habitat Alaminya

BBKSDA Provinsi Riau memasang kamera jebakan karena ada laporan kemunculan Harimau Sumatera di kilometer 14 di Kabupaten Siak.


Formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk Lulusan SMK Sederajat, dari BIN hingga Kejaksaan

27 September 2023

Ilustrasi peningkatan kualitas tenaga kerja dari lulusan SMK dan Pendidikan Vokasi. Foto: freepik
Formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk Lulusan SMK Sederajat, dari BIN hingga Kejaksaan

Daftar formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk lulusan SMK.


Momen Presiden Jokowi Diberi Tas Kalung oleh Warga Papua

18 September 2023

Presiden Jokowi menerima cendera mata dari penerima SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. TEMPO/Subekti.
Momen Presiden Jokowi Diberi Tas Kalung oleh Warga Papua

Jokowi sempat terdiam untuk menerima kalung itu, sebelum dia memakainya sendiri. Setelah Jokowi memakainya, pengunjung yang hadir sempat sorai.


Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, KLHK Siapkan Langkah Hukum

17 Agustus 2023

Sejumlah aktivis Koalisi IBUKOTA melaksanakan aksi damai di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Aksi menyikapi polusi udara yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung dalam beberapa bulan terakhir menempatkan warga dalam keadaan bahaya. Selain mengancam kesehatan, polusi udara juga dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan yakni anak kecil, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan. Ironisnya, respons pemerintah dalam menghadapi masalah ini terlihat kurang serius, meski pada Senin (13/8/2023) kemarin, Presiden Joko Widodo telah menggelar Rapat Terbatas dengan jajaran menteri dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. TEMPO/Subekti.
Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, KLHK Siapkan Langkah Hukum

KLHK membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara Jabodetabek. Siapkan langlah-langkah hukum.


Kementerian Lingkungan Hidup Mulai Rutinkan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tekan Polusi Udara Jakarta

17 Agustus 2023

Petugas memeriksa emisi gas buang kendaraan bermotor di Parkir Utara Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2023. Sebanyak 2019 kendaraan bermotor mengikuti Uji Emisi Akbar (UEA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kementerian Lingkungan Hidup Mulai Rutinkan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tekan Polusi Udara Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup akan secara rutin menggelar uji emisi kendaraan bermotor untuk menekan polusi udara Jakarta.


Kilas Balik Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

6 Juni 2023

Seorang pria mengumpulkan sampah plastik di Sungai Citarum, Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 11 Desember 2022. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, timbunan sampah di Daerah Aliran Sungai Citarum dari 8 wilayah kota dan kabupaten mencapai 15.838  ton per hari. TEMPO/Prima Mulia
Kilas Balik Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup dan kampanye melestarikan bumi.