Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Reporter

Editor

Nur Haryanto


KORAN TEMPO
Kamis, 22 September 2022.

BERITA UTAMA
Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai. Temuan baru juga mencuat pada kasus mutilasi di Mimika yang melibatkan tentara. Sedangkan pemerintah berkukuh membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Mengapa wajah penegakan HAM semakin muram?

NASIONAL
Nasib RUU Sisdiknas Setelah Penolakan Baleg

Baleg menolak RUU Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas 2023. Pemerintah diminta merapikan muatan RUU Sisdiknas lebih dulu sebelum diajukan kembali ke DPR. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Kementerian Pendidikan untuk menyempurnakannya?

EKONOMI DAN BISNIS
Gaung Omnibus Law Keuangan dari Parlemen

Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Sebelumnya, aturan yang dikenal sebagai omnibus law keuangan itu merupakan inisiatif pemerintah. Salah satu hal yang disoroti dalam rancangan aturan ini ialah berlanjutnya peran Bank Indonesia sebagai pemodal anggaran negara melalui skema burden sharing. Independensi bank sentral dinilai bakal terganggu.

FILM
Laris Manis Setelah Krisis

Setelah mati suri akibat pandemi Covid-19, film Indonesia bangkit dan menjadi idola publik. Rekor baru dipecahkan KKN di Desa Penari dengan 9,2 juta penonton. Perpaduan dampak kerinduan akan bioskop, teknik pemasaran kreatif, kualitas tinggi, dan FOMO.






Rekomendasi Berita

    Berita tidak ada

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

3 jam lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

1 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Berdansa di Depan Umum, Pasangan Muda Iran Dipenjara Masing-masing 10,5 Tahun

2 hari lalu

Berdansa di Depan Umum, Pasangan Muda Iran Dipenjara Masing-masing 10,5 Tahun

Keduanya tidak diperkenankan mendapat pembelaan hukum oleh pemerintahan Iran.


The Hasty Health Omnibus Law

15 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

17 hari lalu

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

LPSK menyatakan pemerintah harus melalukan pemulihan dan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM berat yang telah diakui Jokowi.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

20 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi

22 hari lalu

Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi

Jokowi akui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Apa saja?


Laporan Human Rights Watch: Jokowi Kesampingkan HAM Demi IKN

22 hari lalu

Laporan Human Rights Watch: Jokowi Kesampingkan HAM Demi IKN

Jokowi dianggap HRW, tidak berbuat banyak untuk membela HAM sepanjang 2022, sebab administrasinya terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN)


Dianggap Pelanggar HAM, Rajapaksa Bersaudara Dilarang Masuk Kanada

23 hari lalu

Dianggap Pelanggar HAM, Rajapaksa Bersaudara Dilarang Masuk Kanada

Kanada adalah yang pertama menargetkan Rajapaksa bersaudara dalam sanksi internasional menyusul pelanggaran HAM di Sri Lanka