Ragu Data Pribadi Terlindungi UU PDP

Banyak ketentuan dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang belum diatur secara jelas dan tegas.

TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat demokrasi ragu UU Pelindungan Data Pribadi atau PDP mampu mencegah kebocoran data pribadi. Banyak ketentuan dalam undang-undang yang belum diatur secara jelas dan tegas. Ada 10 pasal dalam UU PDP membutuhkan aturan turunan.

Ekbis

Kompor Induksi Penekan Subsidi

Uji coba kompor listrik bakal diperluas ke satu kota lain di Sumatera, setelah Solo dan Bali. Migrasi ke kompor induksi dinilai bukan satu-satunya solusi mengurangi pembengkakan biaya subsidi elpiji 3 kilogram.

Pendidikan

Kompilasi Koleksi Prasejarah di De Tjolomadoe

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar pameran benda prasejarah di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah. Ekshibisi itu menghadirkan koleksi dari 16 museum dan balai pelestarian. Bagian dari konsep Merdeka Belajar.

Nasional 

Mencari Pengganti Lili Pintauli 

Presiden Joko Widodo telah mengirim dua nama calon untuk mengisi posisi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar. DPR berencana mulai menggelar rapat pimpinan pada pekan depan untuk menggodok dua nama tersebut. Johanis Tanak dan I Nyoman Wara disebut-sebut sebagai calon yang diusulkan Presiden. Mereka pernah mengikuti seleksi pimpinan KPK pada 2019.






Rekomendasi Berita

    Berita tidak ada

Giliran Data Polri Bocor? Pakar Siber: Data Indonesia sedang Seksi

8 hari lalu

Giliran Data Polri Bocor? Pakar Siber: Data Indonesia sedang Seksi

Data jutaan anggota Polri bocor juga pernah terjadi November tahun lalu oleh hacker mengaku dari Brasil.


Inilah 4 Poin Penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

9 hari lalu

Inilah 4 Poin Penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Setelah disahkan DPR pada Selasa, 20 September 2022, berikut adalah empat poin penting dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).


Mahfud Md Bilang Pengesahan RUU PDP Tak Berkaitan dengan Bjorka

9 hari lalu

Mahfud Md Bilang Pengesahan RUU PDP Tak Berkaitan dengan Bjorka

Mahfud Md mengungkapkan Undang-Undang PDP sudah dua tahun lebih dibahas, jauh sebelum munculnya fenomena Bjorka.


Kebocoran Data oleh Bjorka, Kaspersky Ungkap Cara Menangkis Pelanggaran Data

10 hari lalu

Kebocoran Data oleh Bjorka, Kaspersky Ungkap Cara Menangkis Pelanggaran Data

Kebocoran data di salah satu forum online breached.to. dinilai bakal berdampak buruk pada reputasi organisasi yang mengelola data pribadi.


Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

10 hari lalu

Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

Kasus kebocoran data oleh akun anonim Bjorka di salah satu forum online breached.to bukan satu-satunya ancaman siber yang menyerang Indonesia.


UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

10 hari lalu

UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

Keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung.


Terpopuler Bisnis: Penjelasan Kemenkeu Soal Bansos BBM, Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi

10 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Kemenkeu Soal Bansos BBM, Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Selasa, 20 September 2022 tentang penjelasan Kemenkeu soal bansos BBM yang tak diterima driver ojol.


ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

10 hari lalu

ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

Setelah dinanti 2,5 tahun, kenapa masih ada keraguan UU PDP dapat menjawab berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia?


UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

10 hari lalu

UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal, yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.


Menkominfo: Memalsukan Data Pribadi Bisa Dipidana 6 Tahun atau Denda Rp 60 Miliar

10 hari lalu

Menkominfo: Memalsukan Data Pribadi Bisa Dipidana 6 Tahun atau Denda Rp 60 Miliar

Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi disiapkan untuk seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat.