Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Time to Increase Fuel Prices

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

Time to Increase Fuel Prices

THE government has thrown in the towel over fuel subsidies at a time of rising world oil prices. President Joko Widodo may raise the prices of Pertalite gasoline and diesel fuel at the beginning of September. They are likely to increase by Rp2,000 to Rp3,000 Per liter.

The global price of crude oil has passed the US$100 per barrel mark. This figure is far higher than the government assumption, which had set the Indonesia Crude Price in the 2022 State Budget at US$63 per barrel. As a result, government spending has risen sharply, and the deficit is widening.

Based on calculations by the ministry of finance, the right price of Pertalite in August should be Rp14,450 per liter, or almost twice the retail price of Rp7,650 per liter. The appropriate price for diesel would be Rp13,950, which is Rp8,850 higher than the retail price of Rp5,150 per liter. The government is having to cover the price difference.

Another problem putting upward pressure on the price of Pertalite and diesel is rising consumption. As of the middle of August, consumption of Pertalite had reached 18.73 million kiloliters, or 81 percent of the quota for the year. If this trend continues, consumption of Pertalite could reach 29.07 million kiloliters, far higher than the quota of 23.05 million kilometers. The same is true for the consumption of diesel.

The cost of fuel subsidies has now reached Rp502 trillion. At a time of rising world oil prices, if subsidies are not stopped, the total could exceed Rp700 trillion. The government has no choice but to increase fuel prices. It would be better if these subsidies were diverted to provide cash assistance as well as a cushion for inflation.

This difficult decision would save the state’s finances. If there is a shortfall, the option of increasing the national debt would not be wise, because it would only pass the burden on to the next generation. On top of this, Pertamina is in dire financial straits. Increasing subsidies would lead to an even larger deficit and would worsen the company’s financial position because the government is often late in paying subsidy claims.

If we look at the geopolitical state of affairs, the option of ending fuel subsidies has long been on the cards. Russia’s invasion of Ukraine was bound to affect energy and food supplies. Indonesia’s oil production is no longer sufficient, meaning that imports are needed. Indonesia has long enjoyed low inflation because of constantly increasing energy subsidies.

This week our cover story includes reports on a number of economic problems that Indonesia is facing. What are President Joko Widodo’s reasons for not immediately stopping fuel subsidies? Enjoy the magazine.

Fery Firmansyah

Managing Editor

 

Price Hikes in Sight

The government is hesitating over ending fuel subsidies because of the impact on inflation. What are the reasons for the delay in increasing fuel prices?

Pertamina’s Financial Crisis

Pertamina is facing financial problems as a result of increasing world oil prices. What about its future?

Towards the Peak of Inflation

Reports of price rises of subsidized fuel have led to a rapid response from the public. Food prices are beginning to rise.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

MARKET PULSE

The Vicious Circle of Inflation and Interest Rates

There are always economic trade-offs. If subsidies are ended, inflation will result. Efforts to reduce it by raising interest rates will slow down the economy. What is the solution?

OPINION

The Heavy Burden of Fuel Subsidies

President Joko Widodo has plenty of political capital that allows him to make rational economic decisions. He has the full support of the DPR. It is time to be thrifty.

NATIONAL

Widespread Cases of Forced Hijab

In numerous schools, students are being forced to wear hijab. It is the impact of regional laws and school regulations disregarding religion freedom.

LAW

Failed Cooking Oil Operation

The Jakarta Corruption Court begins hearing the cooking oil corruption case involving Lin Che Wei. It reveals the role played by the then Minister of Trade Muhammad Lutfi.

ENVIRONMENT

Nickel Smelter Pollution

Residents around the Bantaeng Industrial Park are complaining about pollution from Huadi Nickel-Alloy Indonesia’s smelter. Nickel and iron contents in the wastewater exceeded the quality standard.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setelah Jet Boeing, Helikopter Bell 407 Ikut Jajal Bioavtur SAF Buatan Pertamina

11 jam lalu

Helikopter Bell 407 menjalani uji terbang dengan bahan bakar ramah lingkungan sustainable aviation fuel (SAF) buatan PT Pertamina (Persero), di Bali, Kamis, 19 September 2024 (Dok. Pertamina Patra Niaga)
Setelah Jet Boeing, Helikopter Bell 407 Ikut Jajal Bioavtur SAF Buatan Pertamina

Helikopter Bell 407 menjadi armada baling-baling horizontal pertama di Indonesia yang menjajal SAF, avtur hijau yang dikembangkan Pertamina.


Pertamina Buka Suara soal Vonis Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

19 jam lalu

Seorang anak mencari sisa-sisa barang-barang setelah kebakaran Depo Pertamina Plumpang,  Jakarta Utara, Sabtu 4 Maret 2023. Kebakaran Depo Pertamina Plumpang merenggut 17 nyawa warga dan melukai puluhan lainnya. TEMPO/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Pertamina Buka Suara soal Vonis Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

Pertamina Patra Niaga divonis membayar ganti rugi untuk 46 korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang sebesar Rp 23,1 miliar


Dugaan Korupsi di Pertamina Energy Sevices, Penyidik KPK Lakukan Analisis Dokumen

3 hari lalu

Mantan Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang juga mantan Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) Bambang Irianto berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Bambang diperiksa sebagai tersangka dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. TEMPO/Imam Sukamto
Dugaan Korupsi di Pertamina Energy Sevices, Penyidik KPK Lakukan Analisis Dokumen

KPK masih terus melakukan analisa dokumen dan hasil pemeriksaan dalam kasus korupsi Pertamina Energy Services.


Kisah Iis Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Tak Bisa Lagi Merias Pengantin Karena Jari Diamputasi

6 hari lalu

Iis Ernayati, salah satu korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, saat ditemui di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, Jumat, 13 September 2024. Iis menderita cacat fisik dan luka bakar hingga wajah akibat kebakaran yang terjadi pada Maret 2023 lalu. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kisah Iis Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Tak Bisa Lagi Merias Pengantin Karena Jari Diamputasi

Jadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Iis harus kehilangan empat jarinya. Kondisinya kini mulai pulih setelah mengalami luka bakar.


Warga Korban Kebakaran Depo Plumpang Desak Pertamina Segera Bayar Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar

6 hari lalu

Suasana lokasi kebakaran yang diduga akibat kebocoran pipa minyak Depo Pertamina Plumpang yang terjadi pada 3 Maret lalu di jalan Koramil, Jakarta Utara, Rabu, 7 Juni 2023. Menurut Abdus Syakur selaku ketua RW 09 sekitar 30 orang tewas, puluhan rumah hancur dan tersisa puing-puingnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Warga Korban Kebakaran Depo Plumpang Desak Pertamina Segera Bayar Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar

PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk membayar ganti rugi Rp 23,1 miliar ke korban kebakaran depo Plumpang.


Pertamina Dihukum Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

7 hari lalu

Pemerintah menyiapkan sederet rencana untuk mencegah kebakaran Depo Pertamina di Plumpang terulang. Alih-alih ada keputusan bulat, sikap pemerintah terbelah.
Pertamina Dihukum Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan PT Pertamina Patra Niaga wajib membayar ganti rugi kepada para korban kebakaran Depo Plumpang


Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

11 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

Ekonom senior Faisal Basri sosok yang memimpin Tim Satgas Anti-Mafia Migas pada 2014, termasuk mengusut skandal Petral.


Hiswana Migas Solo Pastikan Pasokan LPG 3 Kg Tambahan Sasar Semua Pangkalan: Alokasi Sesuai Kemampuan

12 hari lalu

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT) pada awal September 2024 ini menambah pasokan gas LPG 3 kilogram lebih dari 300 ribu tabung untuk Solo Raya, Jawa Tengah. Dokumentasi Pertamina
Hiswana Migas Solo Pastikan Pasokan LPG 3 Kg Tambahan Sasar Semua Pangkalan: Alokasi Sesuai Kemampuan

Solo mendapatkan tambahan pasokan total lebih dari 58 ribu tabung LPG 3 kg dari Pertamina yang didistribusikan mulai 6 sampai 9 September 2024.


Atasi Kelangkaan, Pertamina Tambah Pasokan Gas LPG 3 Kg di Solo

12 hari lalu

Ilustrasi pekerja melakukan pengisian gas 3 kilogram di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). TEMPO/Tony Hartawan
Atasi Kelangkaan, Pertamina Tambah Pasokan Gas LPG 3 Kg di Solo

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan gas LPG 3 Kg untuk mengatasi kelangkaan di Solo Raya.


Pertamina Hukum Agen dan Pangkalan LPG yang Jual Harga di Atas HET

14 hari lalu

Ilustrasi LPG 3 Kg. TEMPO/Tony Hartawan
Pertamina Hukum Agen dan Pangkalan LPG yang Jual Harga di Atas HET

Pertamina Patra Niaga melalui Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjatuhkan sanksi kepada pangkalan LPG yang menjual dengan harga di atas HET.