Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!
Menjelang Pemilihan Umum Paruh Waktu (Mid-Term Election) Amerika Serikat, marak beredar misinformasi di TikTok. Dengan pesan bombastis dan visual singkat, para influencer memanfaatkan platform media sosial ini untuk menyebarkan secara efektif narasi politik dan teori konspirasi.
Hal ini bisa menjadi gambaran bagi Indonesia pada Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang. Apa saja tantangannya?
Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai klaim tadi di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini, aneka klaim yang beredar memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Namun, klaim seputar Ferdy Sambo lebih mendominasi.
Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Baca Juga:
Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo
Ketika Influencer Menghasut dan Menebar Hoaks di Media Sosial
Amerika Serikat kini memasuki musim kampanye menjelang Pemilu Paruh Waktu (Mid-Term) 2022. Seperti yang bisa diprediksi, tahun politik menjadi ajang pertarungan opini—termasuk misinformasi—di media sosial.
Di TikTok, video bertayangan influencer yang membawa wacana politik dengan nada menghasut, marak beredar. Misalnya ketika seorang pria berlagak meletakkan tas bercorak militer di atas tempat tidur. Narasinya, seolah-olah ia akan melawan Internal Revenue Service (IRS) yang akan mengambil senjatanya dan mengancam memicu perang saudara jika Undang-Undang Pengurangan Inflasi disahkan.
Dilansir Vox, sebagian besar video tersebut telah dihapus dari TikTok. Namun fenomena misinformasi dan konten menghasut ini memang cenderung berkembang biak di seluruh platform media sosial.
Dalam empat tahun terakhir, TikTok telah menjadi platform paling efektif bagi setiap pengguna untuk berkomunikasi dengan sebanyak mungkin audiens dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Terbukti, Partai Republik telah memanfaatkan TikTok dengan sangat baik. Mereka sengaja memilih para influencer sayap kanan yang karismatik untuk menyebarkan pesannya, baik di platform besar dan kecil. Sementara Partai Demokrat, belum tampak memanfaatkan TikTok meskipun mereka telah mencoba untuk mengikuti.
Awal tahun ini, Komite Nasional Partai Demokrat (Democratic National Committee/DNC) mendirikan pusat pengorganisasian para influencer. Di sana, partai mengatur topik pembicaraan apa saja yang boleh diangkat oleh pemengaruh dalam TikTok dan media sosial lainnya. Mereka bahkan boleh memposting ulang konten dengan topik-topik tertentu, mulai dari hak aborsi hingga kontrol senjata. Sejauh ini, lebih dari 1.000 orang direkrut dan telah menghasilkan lebih dari 83 juta tayangan.
Ini bukan pertama kali DNC bekerja sama dengan influencer. Selama menjelang pemilihan 2020, Joe Biden berkampanye dengan menyewa sebuah perusahaan untuk membantu memperluas jangkauannya melalui para influencer.
Beberapa di antaranya diundang untuk mewawancarai Biden di Instagram Live. Begitu pula ketika pasukan Rusia menginvasi Ukraina awal tahun ini, Gedung Putih memberi pengarahan sekelompok TikToker bagaimana konten yang baik untuk mempengaruhi follower mereka.
Mengapa TikTok sangat kuat dalam komunikasi ke banyak orang secara masif? Pertama, kebanyakan tayangan TikTok berdurasi pendek. Anda dapat menayangkan lusinan TikTok, misalnya, dalam waktu yang sama dengan durasi rata-rata yang diperlukan untuk menonton video YouTube. Artinya, jumlah penayangan untuk video viral sangat besar.
Kedua, algoritma TikTok memungkinkan konten unggahan Anda menjadi sangat viral tanpa memiliki satu pengikut pun di akun Anda. Secara teori, ide siapa pun bisa menjadi wacana hari berikutnya. Akibatnya, pesan yang menyampaikan fakta penting disertai data-data yang akurat, bisa tenggelam alias kalah viral dengan misinformasi yang terlanjur menyebar dengan cepat.
Saat Gedung Putih mencoba menyampaikan pesannya kepada generasi pemilih baru, Gedung Putih harus bersaing dengan ratusan juta video lain yang diunggah ke TikTok setiap saat. Sedangkan desas-desus, teori konspirasi, dan video clickbait dengan visual menawan sering kali naik dengan cepat ke puncak algoritma pengguna. Kombinasi file video dan audio membuat informasi di TikTok menjadi lebih sulit untuk dideteksi oleh algoritma moderasi.
Melawan hoaks unggahan influencer
Untuk melawan misinformasi di platform-nya, TikTok mengeluarkan pernyataan resmi tentang “komitmen terhadap integritas pemilu”.
Kepala Keamanan TikTok Amerika Serikat, Eric Han, membeberkan rencana TikTok untuk mengurangi misinformasi pemilu pada aplikasi berbagi video berdurasi pendek dengan meluncurkan fitur Election Center yang baru. Pihaknya menekankan larangan iklan politik berbayar di aplikasinya. Termasuk melarang konten politik bersponsor berbayar yang dibuat oleh influencer TikTok.
“TikTok tidak mengizinkan iklan politik berbayar, termasuk konten yang dibuat oleh content creator. Kami akan terus mendidik pembuat konten tentang tanggung jawab mereka untuk mematuhi Pedoman Komunitas dan kebijakan Periklanan kami, dan akan menghapus konten yang melanggar aturan kami,” tulis akun Twitter resmi TikTok pada 17 Agustus 2022.
Melalui Election Center, TikTok akan memberi para pengguna “informasi dan sumber otoritatif dalam lebih dari 45 bahasa, termasuk Inggris dan Spanyol”. Pusat informasi ini juga akan menampilkan informasi voting dari berbagai organisasi seperti Center for Democracy in Deaf America dan Federal Voting Assistance Program.
Selain TikTok, Meta juga mengupayakan hal serupa pada Pemilu Paruh Waktu tahun 2022 ini, khususnya di Facebook dan Instagram.
Berkaca dari Pemilu AS tahun 2020, mereka akan menghapus konten terkait pemilu yang mencakup informasi yang salah tentang tanggal, lokasi, waktu, dan metode pemungutan suara. Juga informasi yang salah tentang siapa yang dapat memberikan suara, apakah suatu suara akan dihitung, dan kualifikasi untuk memberikan suara.
Meta pun akan menindak tegas pengguna yang ketahuan menyerukan cara-cara kekerasan dalam pemungutan suara, pendaftaran pemilih, administrasi, atau hasil pemilu.
Termasuk menolak iklan yang mendorong orang untuk tidak memilih atau mempertanyakan legitimasi pemilu mendatang. “Kami juga akan melarang iklan politik, pemilu, dan persoalan sosial selama minggu terakhir kampanye pemilu, seperti yang kami lakukan pada tahun 2020,” sebutnya dalam keterangan resmi.
Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab
Waktunya Trivia!
Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
Misnformasi yang salah adalah benang merah antara sejumlah pandemi, konsekuensinya mematikan. Wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19) bukan pandemi pertama yang membuahkan banyak misinformasi di dunia. Tahun 1918, pandemi influenza—populer dengan sebutan flu Spanyol—juga membuat gempar dunia. Informasi salah hingga palsu banyak tersebar hingga memicu gerakan anti-vaksin cacar pada abad ke-19. Argumennya mirip-mirip dengan yang digunakan untuk menolak vaksin Covid-19 saat ini.
Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Peneliti dari University of Cambridge dan tim dari Google menemukan bahwa secara psikologis "menyuntik" pengguna internet dengan pengetahuan mengenai kebohongan dan teori konspirasi—dengan terlebih dahulu menunjukkan kepada mereka video tentang taktik di balik informasi yang salah—membuat orang jadi lebih skeptis terhadap kepalsuan sesudahnya.
Belakangan Podcast menjadi salah satu platform yang diminati. Popularitas Podcast pun meledak. Namun, sejumlah ahli mulai mengingatkan bahwa beberapa Podcast dimanfaatkan menjadi mesin untuk menyebarkan informasi yang salah. Contohnya, proliferasi sekumpulan podcast yang menggembar-gemborkan segala sesuatu mulai dari misinformasi covid-19 hingga propaganda pro-Rusia hingga semacam agitasi sayap kanan umum.
Studi Menemukan Aplikasi Medis Berbagi Data Kesehatan dengan Pelacak Pihak Ketiga, Menyalurkan Informaasi ke Iklan Facebook yang Ditargetkan. Isu data kesehatan yang diekspos ke broker data dan pengiklan melalui aplikasi kebugaran dan kesehatan, seperti pelacak olahraga dan kehamilan, telah lama diketahui publik. Berbagai aplikasi itu tidak memenuhi syarat sebagai organisasi perawatan pasien, dengan demikian tidak terikat pada persyaratan HIPAA (yang melarang berbagi data kesehatan dengan pengiklan) ketika pengguna aplikasi secara bebas memberikan informasi tersebut kepada mereka. Namun, penelitian tadi hanya berfokus pada lima aplikasi yang ditujukan untuk pasien kanker dan menangani catatan medis sensitif mereka.
Periksa Fakta Sepekan Ini
Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Namun, klaim seputar Ferdy Sambo lebih mendominasi. Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
Terkait Ferdy Sambo:
- Keliru, Tangkapan Layar Berita Berjudul Opung Luhut Sudah Turun Tangan Soal Kasus Brigadir J
- Keliru, Selain Brigadir J, Ada Mayat Misterius yang Disekap Ferdy Sambo
- Menyesatkan, Unggahan Foto Vladimir Putin dan Irjen Ferdy Sambo di Instagram
- Keliru, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Amankan 100 Ton Narkoba Milik Ferdy Sambo
- Belum Ada Bukti, Rekaman CCTV Asli Saat Istri Ferdy Sambo Menusuk dan Mengejar Brigadir J dari Belakang
- Keliru, Video Persiapan Khusus Polri untuk Eksekusi Mati Irjen Ferdy Sambo
- Keliru, Ferdy Sambo Babak Belur Akibat Satu Sel dengan Napoleon Bonaparte
Pemeriksaan lainnya:
- Keliru, Cara Mengobati Vertigo dan Sakit Kepala dengan Menutup Lubang Hidung
- Keliru, Militer Indonesia Pasang 200 Rudal di Selat Malaka yang Diarahkan ke Kuala Lumpur
- Menyesatkan, Soekarno Meminjamkan 57 Ribu Ton Emas ke John F. Kennedy
- Keliru, Video yang Mengklaim Rusia Akhiri Perang Ukraina pada 21 Agustus 2022
- Keliru, Utang Pemerintah Indonesia Salah Satu yang Terkecil di Dunia
- Keliru, Foto Cumi-Cumi Raksasa Terdampar di Pantai California
- Sebagian Benar, Berita Duka Cita 7 Anggota Paskibra Mendadak Dijemput Ajal
- Keliru, Cacar Monyet adalah Efek Samping Vaksin Covid-19 dan Sama Dengan HIV/AIDS
- Menyesatkan, Dua Negara Anggota Uni Eropa Dikabarkan Terang-terangan Membelot Ke Rusia
- Menyesatkan, Video Malaysia Tolak Diplomasi dengan Indonesia, Jokowi Lakukan Ini
- Menyesatkan, Ayah dan Anak Diikat di Pohon di Luar Wilayah Kendali Militer Rusia
- Belum Ada Bukti, Kunyit dan Madu sebagai Ramuan Obat Cacar Monyet
- Keliru, Malaysia Jual Pulau Demi Lunasi Utang ke Indonesia
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.
Ikuti kami di media sosial:
