Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Krisis Batu Bara Terulang

image-gnews
Krisis batu bara untuk pembangkit listrik kembali berulang. Pemerintah rupanya belum menyelesaikan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, seperti yang terjadi pada awal 2022.
Krisis batu bara untuk pembangkit listrik kembali berulang. Pemerintah rupanya belum menyelesaikan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, seperti yang terjadi pada awal 2022.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis batu bara untuk pembangkit listrik kembali berulang. Pemerintah rupanya belum menyelesaikan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, seperti yang terjadi pada awal 2022. Pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pun menipis sehingga ada ancaman berhentinya aliran listrik di berbagai wilayah.

PLN menyebut pasokan batu bara untuk PLTU di bawah batas aman 20 hari operasi (HOP). Stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik menipis, antara lain di PLTU Pacitan (2 x 315 megawatt) dan PLTU Tanjung Awar-Awar (2 x 350 megawatt) di Jawa Timur serta PLTU Indramayu (2 x 1000 megawatt) di Jawa Barat. PLN kekurangan pasokan batu bara karena tidak ada produsen yang mau menandatangani kontrak baru maupun memperpanjang perjanjian pasokan. Ini ironis karena produksi batu bara diperkirakan naik, dari 614 juta ton tahun lalu menjadi 663 juta ton tahun ini.

Keengganan produsen terjadi setelah harga batu bara di pasar internasional melejit US$ 350-400 per ton. Angka ini jauh di atas harga beli batu bara untuk PLTU yang ditetapkan pemerintah US$ 70. Dengan ketimpangan harga ini, produsen memilih mengekspor batu bara ketimbang menjualnya ke PLN atau operator PLTU lain. Banyak produsen tak menaati ketentuan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO), yang menetapkan alokasi 25 persen produksi untuk kebutuhan dalam negeri seperti PLTU.

Apa yang akan dilakukan pemerintah? Alih-alih menegakkan hukum dan mengikuti hukum pasar paling dasar, pemerintah berencana mendirikan badan layanan umum (BLU). Seperti Badan Pelaksana Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), BLU batu bara akan menarik pungutan dari eksportir batu bara. Duitnya akan dipakai menutup selisih antara harga pasar dengan harga jual DMO.

BPDPKS adalah moral hazard tak terkira, seperti pernah ditulis majalah Tempo. Pemerintah malah akan menirunya untuk batu bara. Sejauh mana solusi ini efektif? Sebab tak hanya urusan listrik, krisis batu bara juga akan mengganggu bisnis yang masih memakai energi fosil ini sebagai sumber energi.

Mengapa tak segera saja beralih ke energi terbarukan? Batu bara jelas penyumbang emisi terbesar, mengancam lingkungan, dan membuat Indonesia berpotensi gagal memenuhi target mitigasi iklim. Solusi-solusi sementara hanya akan membuat krisis energi akan terulang di kemudian hari.

Selamat membaca.

Fery Firmansyah

Redaktur Utama

Timpang Pasokan di Ladang Batu Bara

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana sebenarnya manajemen batu bara kita?  Mengapa pasokan batu bara PLN terus tergerus?

Pengaman Stok di Semua Lini

Bisakah BLU batu bara menyelesaikan krisis energi ini? Mengapa tak segera beralih ke energi terbarukan jika batu bara selalu bikin ruwet dan ribet?

OPINI

Jangan Ada Dusta Pasokan Batu Bara

BLU batu bara jelas bukan solusi jangka panjang menyelesaikan krisis energi. Pemerintah perlu mencari jalan lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Emiten Milik Boy Thohir ADRO Bakal Jual Seluruh Saham Adaro Andalan Indonesia, Ini Sebabnya

7 hari lalu

Logo PT Adaro Indonesia
Emiten Milik Boy Thohir ADRO Bakal Jual Seluruh Saham Adaro Andalan Indonesia, Ini Sebabnya

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) akan menjual 99,99 persen sahamnya di PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Apa alasannya?


Kilas Balik Rencana Investasi Tesla di Indonesia yang Berujung Gagal

16 hari lalu

Logo Tesla. Istimewa
Kilas Balik Rencana Investasi Tesla di Indonesia yang Berujung Gagal

Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan alasan gagalnya produsen kendaraan listrik Tesla berinvestasi di Indonesia. Begini penjelasannya.


PBB Kucurkan Rp1,5 T untuk Atasi Krisis Kemanusiaan di 10 Negara

20 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
PBB Kucurkan Rp1,5 T untuk Atasi Krisis Kemanusiaan di 10 Negara

Dana Tanggap Darurat Pusat ini untuk mengatasi kekurangan dana yang kritis dalam penanganan keadaan darurat kemanusiaan di beberapa negara.


Kasus TPPU Eks Bupati Rita Widyasari, KPK Periksa dan Geledah Rumah Ratu Batu Bara Tan Paulin

20 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Kasus TPPU Eks Bupati Rita Widyasari, KPK Periksa dan Geledah Rumah Ratu Batu Bara Tan Paulin

Tim penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin terkait kasus TPPU eks Bupati Kutai kartanegara Rita Widyasari.


Inggris Tempuh Tiga Cara Kurangi Emisi, Termasuk Stop Pemakaian Batu Bara

25 hari lalu

Tangkapan layar Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyampaikan pernyataan dukungannya kepada Ukraina di tahun ketiganya berperang dengan Rusia melalui video di akun media sosial resmi kedutaan, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nabil Ihsan.
Inggris Tempuh Tiga Cara Kurangi Emisi, Termasuk Stop Pemakaian Batu Bara

Inggris menempuh tiga cara untuk mengurangi emisi, termasuk mengurangi batu bara dan membentuk komisi independen.


13 PLTU akan Dipensiunkan, Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Listrik Tidak Terganggu

28 hari lalu

Dadan Kusdiana. Kredit: YouTube Ditjen EBTKE
13 PLTU akan Dipensiunkan, Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Listrik Tidak Terganggu

Kementerian ESDM akan memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat operasional 13 PLTU diberhentikan.


Luhut Kaji Penutupan PLTU Suralaya, Apa Tanggapan Warga Sekitar dan Pengelola?

29 hari lalu

Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Luhut Kaji Penutupan PLTU Suralaya, Apa Tanggapan Warga Sekitar dan Pengelola?

Kenapa warga sekitar PLTU Suralaya menjadi galau menanggapi pernyataan Luhut itu?


Gus Yahya Temui Jokowi, Sebut PBNU Siap Kelola Konsesi Tambang Batu Bara seluas 26 Ribu Hektare di Kaltim

29 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam, 14 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajfi
Gus Yahya Temui Jokowi, Sebut PBNU Siap Kelola Konsesi Tambang Batu Bara seluas 26 Ribu Hektare di Kaltim

Ketua Umum PBNU Gus Yahya pada saat bertemu dengan Presiden Jokowi menyampaikan pihaknya siap mengelola konsesi tambang batu bara di Kaltim.


Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria Diduga Terlilit Utang US$ 950.000 untuk Proyek Batu Bara di Kalimantan

29 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria Diduga Terlilit Utang US$ 950.000 untuk Proyek Batu Bara di Kalimantan

Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria diduga tak membayar utang 950.000 USD atau Rp 14,7 miliar kepada pengusaha Budi Pranoto


PLN Bangun 18 SPKLU di IKN, Optimistis Seluruh Mobilitas di Ibu Kota Baru Berbasis Energi Bersih

31 hari lalu

PLN siapkan belasan unit SPKLU di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dok. PLN
PLN Bangun 18 SPKLU di IKN, Optimistis Seluruh Mobilitas di Ibu Kota Baru Berbasis Energi Bersih

PLN telah membangun 18 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di IKN. Mobilitas di ibu kota baru didorong 100 persen menggunakan energi terbarukan, seperti yang diharapkan Presiden Jokowi