TEMPO.CO, Jakarta - Wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) semakin menggila. Dalam dua bulan, virus PMK menyerang sekitar 300 ribu hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, kerbau, babi di 20 provinsi. Peternak pun merugi karena ribuan sapi dan kambing, yang seharusnya bisa dijual menjelang hari raya Idul Adha, mati. Produksi susu di sejumlah daerah juga menyusut setelah virus PMK menjangkiti hampir semua sapi perah.
Untuk mengatasinya, pada 24 Juni 2022 Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Tim ini punya banyak tugas, mulai dari melacak ternak yang terinfeksi, merawat dan mengobati, vaksinasi ternak sehat, hingga edukasi pada peternak. Jokowi menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sebagai Ketua Satgas PMK yang mengkoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga polisi dan tentara.
Pembentukan Satgas PMK merupakan gaya Jokowi menangani sebuah masalah. Kecewa dengan Kementerian Pertanian yang tak sigap, ia membentuk lembaga lain untuk melimpahkan pekerjaannya. Dari liputan-liputan sebelumnya, virus PMK masuk ke Indonesia akibat jebolnya karantina sehingga virus masuk dari impor ternak ilegal.
Masalahnya, Satgas PMK tak serta-merta bisa mengambil alih wewenang Kementerian Pertanian. Seperti umumnya pembentukan unit baru, unit lama tak begitu saja mendistribusikan kewenangan kepada lembaga baru. Semrawutnya birokrasi Indonesia selalu diselesaikan dengan menambah kesemrawutan.
Satgas PMK gagap mendistribusikan vaksin karena kewenangan vaksin masih dipegang Kementerian Pertanian. Ini di luar soal anggaran. Urusan kesehatan hewan yang berada di Direktorat Jenderal Peternakan membuat koordinasinya tak lebih utama dari urusan produksi. Pemerintah hendak memakai anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk menangani pandemi Covid-19.
Gagapnya penanganan PMK menjadi buntut dari absennya otoritas veteriner, yang seharusnya memegang kendali urusan penyakit hewan. Masalah ini bisa berulang dan membahayakan, terutama jika muncul virus zoonosis atau yang menular dari hewan ke manusia. Bagaimana pemerintah kisruh tiap menghadapi wabah? Kami menyajikannya dalam edisi kali ini.
Selamat membaca.
Fery Firmansyah
Redaktur Utama
Pontang-Panting Menangani PMK
Mengapa Kementerian Pertanian gagap mengatasi wabah PMK, sehingga komando beralih ke tangan BNPB? Vaksinasi pun tersendat karena kurang biaya dan koordinasi.
Jebol Karantina, Wabah Menggila
Virus PMK diduga menyebar dari hewan ilegal yang menjebol gerbang karantina. Bagaimana bisa terjadi?
Siapa Bertanggung Jawab Urus PMK
OPINI
Cuci Piring Wabah PMK
Indonesia dinyatakan bebas wabah PMK sejak 1990. Kini wabah itu masuk lagi akibat kebijakan pemerintah dalam kesehatan hewan dan impor ternak.
SINYAL PASAR
Saatnya Mengubah Strategi Inflasi
Inflasi melejit ke angka tertinggi. Mengapa Bank Indonesia harus mengubah strategi menjaga inflasi.
