Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ACT dan Undang-undang Usang

image-gnews
Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan.
Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah kasus ACT terbongkar, masalah lama kini mencuat. Undang-undang yang menjadi aturan main penggalangan bantuan berumur lebih dari separuh abad. Pasal-pasal lawasnya membuka celah penyelewengan. Mengapa upaya mengubah regulasi ini selalu tersendat?

Ekbis

Jalur Cepat Menuju Tanah Suci

Waktu tunggu keberangkatan ibadah haji yang sampai puluhan tahun membuat sebagian masyarakat berduit mencari celah dengan mendaftar haji lewat paket khusus, seperti mujamalah. Sejatinya, mujamalah adalah jatah haji hadiah dari Kerajaan Arab Saudi. Namun, sejak beberapa tahun lalu, jatah gratis tersebut marak diperjualbelikan dengan harga mahal oleh biro perjalanan di Indonesia.

ObituariI 

Mengenang Bob Tutupoly

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyanyi legendaris Bob Tutupoly tutup usia pada Selasa dinihari. Tempo menuliskan perjalanan kariernya dari menjadi pesuruh di restoran Indonesia di New York hingga proyek terbarunya bersama grup indie asal Bandung, Mocca.

Nasional 

Bali Dulu, Sidang Etik Kemudian

Dewan Pengawas KPK tiba-tiba membatalkan sidang dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar soal penerimaan tiket MotoGP Mandalika, kemarin. Penundaan sidang dilakukan karena permintaan pimpinan KPK. Pada hari yang sama, Lili mengikuti workshop Anti-Corruption Working Group G20 di Bali.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengadilan AS Putuskan TikTok Harus Hadapi Tuntutan Hukum atas Kematian Anak 10 Tahun

10 hari lalu

Bendera AS dan logo TikTok terlihat melalui pecahan kaca dalam ilustrasi yang diambil pada 20 Maret 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Pengadilan AS Putuskan TikTok Harus Hadapi Tuntutan Hukum atas Kematian Anak 10 Tahun

Pengadilan banding AS terima gugatan terhadap TikTok oleh ibu dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang meninggal akibat tantangan viral


Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada yang Melawan Putusan MK Meluas, Menolak Politik Dinasti Jokowi

15 hari lalu

Lawan Pembegal Konstitusi
Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada yang Melawan Putusan MK Meluas, Menolak Politik Dinasti Jokowi

Ribuan orang di berbagai daerah berunjuk rasa menentang perubahan UU Pilkada. Bagaimana konsolidasi gerakan tersebut?


Mahkamah Konstitusi Thailand Perintahkan Pembubaran Partai Move Forward

32 hari lalu

Ketua Move Forward Party, Pita Limjaroenrat. REUTERS
Mahkamah Konstitusi Thailand Perintahkan Pembubaran Partai Move Forward

Keputusan MK Thailand membuat mantan pemimpin partai Move Forward Pita Limjaroenrat dilarang berpolitik selama dekade berikutnya.


Turki Sahkan Undang-undang Kontroversial untuk Tempatkan Anjing Liar di Penampungan

40 hari lalu

Ilustrasi Anjing Ras. freepik.com
Turki Sahkan Undang-undang Kontroversial untuk Tempatkan Anjing Liar di Penampungan

Parlemen Turki mengesahkan undang-undang yang mengatur pemindahan jutaan anjing liar dari jalanan ke tempat penampungan.


Empat Revisi Undang-Undang yang Jadi Sorotan Publik Mulai Digodok Istana, Begini Isinya yang Kontroversial

19 Juni 2024

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.
Empat Revisi Undang-Undang yang Jadi Sorotan Publik Mulai Digodok Istana, Begini Isinya yang Kontroversial

Pemerintah Jokowi memiliki waktu 60 hari menggodok revisi undang-undang, sebelum mengirim surat presiden disertai DIM ke Senayan.


Thaksin Shinawatra Siap Kalau Dituntut atas Tuduhan Menghina Kerajaan Thailand

9 Juni 2024

Thaksin Shinawatra Siap Kalau Dituntut atas Tuduhan Menghina Kerajaan Thailand

Kerajaan Thailand adalah salah satu yang paling ketat di dunia. Thaksin Shinawatra pun meyakinkan dia setiap pada Putra Mahkota


Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

7 Juni 2024

Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

Buruh mengkhawatirkan reaksi pengusaha atas disahkannya Undang-undang yang membolehkan karyawati cuti melahirkan 6 bulan.


DPR Sahkan 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang-undang, Sebelumnya Diatur UUD Sementara 1950

4 Juni 2024

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR Sahkan 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang-undang, Sebelumnya Diatur UUD Sementara 1950

DPR RI mengesahkan 27 Rancangan Undang-Undang atau RUU Kabupaten/Kota menjadi undang-undang di Rapat Paripurna yang digelar hari ini.


Inilah Daftar UU yang akan Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

22 Mei 2024

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Inilah Daftar UU yang akan Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Undang-undang yang akan direvisi DPR antara lain UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU TNI-Polri, hingga UU Mahkamah Konstitusi (MK).


Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

21 Mei 2024

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.
Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.