NASIONAL
5 Juli 2022
Prahara ACT
Ada seloroh di dalam Yayasan Aksi Cepat Tanggap: di mana ada bencana, di situ ada ACT. Ini lembaga pengumpul donasi besar di Indonesia. Seloroh itu menunjukkan ACT ada di mana-mana, termasuk iklan-iklan yang meruyak di pelbagai platform. Dari mana anggaran promosi besar ini?
Ini pertanyaan yang sudah lama mengusik redaksi Tempo. Pertanyaan ini mendapat jawaban ketika pada November tahun lalu kami bertemu seseorang yang bercerita santunan Boeing untuk penumpang Lion JT-610 jurusan Jakarta-Pangkalpinang yang jatuh di Laut Jawa pada 29 Oktober 2018 belum seluruhnya tersalurkan.
Pengadilan Amerika Serikat memerintahkan Boeing memberikan santunan sebesar Rp 135 miliar. Para keluarga korban sepakat menunjuk ACT sebagai penyalur santunan Boeing itu. Mereka juga sepakat uangnya dipakai membangun 91 sekolah.
Kami menugaskan Agung Sedayu, penulis di desk Nasional, untuk menelisik lebih jauh informasi itu. Kami terkejut bahwa ada banyak informasi dan cerita orang dalam ACT bahwa pengelolaan keuangan lembaga ini tidak pruden. Ongkos operasional terlalu besar dengan pos gaji dan fasilitas untuk para petinggi ACT yang fantastis.
Ini salah satu sebab saja. Ada informasi bahkan uang donasi dipakai untuk fasilitas-fasilitas pribadi dan keluarga petinggi ACT. Pada Januari tahun ini informasi makin banyak dan para narasumber memastikan ACT sedang krisis, sementara banyak donasi publik belum tersalurkan. Puncaknya, pendiri ACT, Ahyudin, mundur dari ACT setelah 17 tahun. Ia membuat lembaga donasi baru. Tapi ada yang mengatakan Ahyudin sebenarnya dipaksa mundur karena dianggap membuat lembaga ini hampir karam.
Masalahnya, bagaimana membuktikan penyelewengan itu? Kami hanya mendapat cerita, belum bukti kuat. Misalnya, transfer-transfer ganjil dari yayasan dan unit bisnis ACT untuk keperluan di luar penyaluran donasi. Hingga Juni 2022, awak Nasional tak kunjung bisa mempresentasikan bukti-bukti di depan rapat dewan redaksi. Peserta rapat menolak liputan ini turun jika hanya cerita-cerita belaka, betapa pun cerita-cerita mendapat konfirmasi dari puluhan narasumber.
Selalu ada jalan untuk niat baik. Seorang informan bersedia membuka ruang tertutup laporan keuangan ACT. Kami harus meyakinkannya dalam tiga kali pertemuan sebelum ia percaya Tempo hanya memakai dokumen itu untuk kepentingan publik, yakni transparansi soal pemakaian uang sumbangan masyarakat.
Tugas belum selesai. Bagaimana pun dokumen adalah dokumen. Kami harus memverifikasikannya untuk tahu apakah dokumen pelbagai transfer itu benar sebagai bukti penyalahgunaan sumbangan di ACT. Sebab, jumlahnya fantastis karena dana yang dikelola lembaga ini memang besar: Rp 540 miliar per tahun. Sementara jumlah potongan untuk tiap donasi besar juga: ada yang hampir 40 persen.
Semakin dalam memverifikasi, semakin banyak dokumen yang kami dapatkan. Biaya operasional dan gaya hidup mewah para petinggi ACT itu yang ditengarai membuat penyaluran donasi mangkrak. Kami terjunkan tim ke lapangan untuk membuktikan sejumlah bantuan melalui ACT tersendat. Ada Yogya, Tasikmalaya, Blora, hingga ke Lombok.
Hasilnya bisa Anda simak di edisi ini. Selamat membaca.
Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana
Aksi Cepat Tanggap Cuan
Pendiri dan petinggi ACT diduga menikmati donasi publik. Bagaimana modus mereka?
Manis Narasi Bocor Donasi
Sejumlah kampanye pengumpulan donasi ACT tidak sesuai fakta. Pemotongan donasi pun terlalu tinggi.
Ada Bencana Ada ACT
Para relawan ACT berjibaku di banyak bencana. Memiliki kantor perwakilan hingga ke Palestina.
Kami Tidak Mengambil Hak Masyarakat
Wawancara dengan Presiden ACT Ibnu Khajar. Ia menjelaskan soal dugaan korupsi dan krisis keuangan di ACT.
Saya Dikambinghitamkan
Wawancara dengan pendiri ACT, Ahyudin. Mantan Presiden ACT ini membenarkan bergaji tinggi.
OPINI
Ironi Pengumpul Donasi Masyarakat
Regulasi yang mengatur kutipan pemberian sumbangan di Indonesia masih lemah. Membuka celah bagi lembaga seperti ACT untuk berakrobat keuangan.
HUKUM
Seteru Kawan Lama Tanah Bumbu
Mardani H. Maming menjadi tersangka suap peralihan perizinan tambang batu bara. Apa peran Haji Isam?
Gelimang Maming Asal Batulicin
Profil Mardani H. Maming. Moncer sebagai politikus dan pengusaha.
Lobi Menyetop Laju Besel
Mardani H. Maming melobi sejumlah tokoh untuk menyelesaikan perseteruan dengan Haji Isam. Benarkah melibatkan Kapolri?
OPINI
Hukum Rimba di KPK
KPK ditengarai telah menjadi alat politik. Mendorong negeri ini mundur ke zaman purba.
