CekFakta #163 Catatan tentang Keamanan Data di Aplikasi MyPertamina

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Mulai Jumat, 1 Juli 2022, PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan ujicoba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di 11 kota terpilih menggunakan aplikasi atau website MyPertamina. Namun pengamat menilai kebijakan ini menyimpan sejumlah potensi masalah.

Seiring peraturan itu, tak sedikit warganet yang memaknai perubahan dengan upaya pembatasan suplai Pertalite dan Solar. Informasi mengenai pemberlakuan baru di semua tempat, juga turut beredar.

Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai klaim tadi di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini, aneka klaim yang beredar memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. 

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Catatan tentang Keamanan Data di Aplikasi MyPertamina

Sederet kebisingan menyeruak di tengah keputusan pemerintah menguji coba pembelian Pertalite dan Solar Bersubsidi. PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan pemberlakuan pembelian dua jenis bahan bakar minyak (BBM) itu menggunakan aplikasi MyPertamina atau website resmi subsiditepat.mypertamina.id per 1 Juli 2022. 

Uji coba cara baru pembelian Pertalite dan Solar ini diawali di 5 provinsi dengan pendaftaran kendaraan dan identitas melalui aplikasi MyPertamina. Apabila tidak memiliki aplikasi tersebut, masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui situs resmi Pertamina. Sebab, setiap transaksi harus menunjukkan QR code atau kode batang.

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. ANTARA/Muhammad Adimaja

Potensi Masalah pada Data

Sejumlah pengamat menilai kebijakan pembelian dengan aplikasi tersebut menyimpan banyak potensi masalah. 

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti potensi pemberian subsidi ke salah sasaran, terutama basis data yang tidak jelas untuk menentukan konsumen mana untuk pemberian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. 

Proses verifikasi dan akurasi data penerima jenis BBM penugasan itu pun masih menyisakan sejumlah celah. Apabila pemerintah menargetkan hanya nelayan atau UMKM yang boleh membeli Solar, seharusnya data konsumen yang disasar sudah tersedia. Lengkap dengan nama dan alamat setiap rumah tangga.

Sedangkan untuk BBM jenis Pertalite, fase pertama yang perlu dibenahi adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga, yang berhak membeli BBM bersubsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu. 

“Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detail nya, karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan,” ujar Bhima.

Bolong-bolong aturan itu, berpeluang membuka celah untuk kecurangan oknum yang ingin menjual Pertalite dan Solar bersubsidi kepada pelaku industri atau pihak yang tidak berhak. 

Di samping berisiko tak tepat sasaran, pemerintah perlu memperhatikan secara ekstra keamanan data-data pribadi yang dihimpun melalui peraturan ini.

Seperti diketahui, pada September tahun 2021 lalu, jutaan data pribadi pengguna eHAC dilaporkan bocor. Padahal selama pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), aplikasi besutan Kementerian Kesehatan itu digunakan sebagai syarat perjalanan dan menyimpan banyak data seperti informasi paspor, tanggal lahir, riwayat perjalanan, dan banyak lagi. Dengan data tersebut, peretas dapat menargetkan sebagai korban, untuk dicuri identitasnya, dilacak, hingga ditipu.

Pasalnya, untuk mendaftar, diperlukan sejumlah data pribadi. Data-data itu nantinya terintegrasi dengan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM.

Selain foto NIK, masyarakat diminta untuk memasukkan foto diri, mobil tampak samping, tampak roda, tampak nopol, dan NPWP. Meskipun baru saja diluncurkan, Pertamina sudah mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap peredaran aplikasi tidak resmi MyPertamina.

“Aplikasi MyPertamina yang RESMI hanya bisa kamu download dan install dari GOOGLE PLAY STORE dan APP STORE. Selain dari itu, dapat dipastikan kalau itu aplikasi TIDAK RESMI ya,” tulis akun Instagram resmi MyPertamina, Kamis, 30 Juni 2022.

Tips untuk Mencegah Kebocoran Data Pribadi

Agar data pribadi tak bocor, pakar siber Cyber Security Researcher and Consultant, Teguh Aprianto, memberikan sejumlah saran dan tips. Berikut di antaranya:

1. Teliti Penggunaan Data

Menurut Teguh, setiap orang harus mulai menerapkan standar saat membagikan data pribadi ke pihak lain. Sebab saat ini, banyak sekali permintaan data saat mengakses layanan apapun.

“Entah itu data general atau spesifik,” kata Teguh yang juga pendiri Ethical Hacker Indonesia ini dalam media gathering virtual Jenius, Kamis, 28 Oktober 2021.

Maka ke depan, Teguh menyarankan masyarakat bisa menanyakan ke pihak yang meminta data tersebut. ”Akan digunakan untuk apa? Dengan standar yang seperti ini, memungkinkan data kita tidak tersebar,” kata dia.

2. Memahami Cara Kerja Pelaku

Sejak 2017, kata Teguh, ada begitu banyak insiden kebocoran data. Mulai dari kasus kebocoran data di Tokopedia, Bukalapak, BPJS Kesehatan, sampai BRI Life.

Dengan berbagai insiden ini, Teguh menyebut data pribadi seperti nama lengkap, email, nomor HP, sampai tanggal lahir sebenarnya begitu mudah dicari. Terutama, ketika ada yang terdaftar di platform atau institusi yang mengalami kebocoran data tersebut.

“Itu bukan hal sulit, saya dua detik bisa mencari,” kata dia. Saat ini, efeknya memang belum terasa. Tapi ke depan, kata Teguh, insiden ini akan membuat pengguna platform yang mengalami kebocoran data tersebut kian rawan dengan kejahatan siber.

Untuk lebih lengkapnya, silakan baca artikel Tempo berjudul “6 Tips dari Pakar Siber untuk Mencegah Kebocoran Data Pribadi” di sini.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Waktunya Trivia!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak gelombang subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia terjadi bulan depan. Tepatnya, pada pekan kedua atau ketiga Juli 2022. Prediksi berdasarkan pengamatan atas yang telah terjadi di Afrika Selatan. Jika kondisi Indonesia menyerupai pola yang terjadi di Afrika Selatan, Budi melanjutkan, puncak kasus di Tanah Air diperkirakan mencapai 30 persen dari puncak Omicron, atau setara 17-18 ribu pasien dan setelah itu akan turun kembali.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengungkap langkah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti nama Vaksin Merah Putih hasil pengembangan tim peneliti di Universitas Airlangga. Vaksin Covid-19 berbasis virus yang telah dilemahkan itu telah memasuki uji klinis tahap akhir  dan akan didaftarkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penggantian nama diharapkan membuat vaksin Covid-19 produk farmasi dalam negeri bisa lebih dikenal di pasar global.

Petugas kesehatan berada di ruang vaksinasi saat dimulainya Uji Klinis Vaksin Merah Putih di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Rabu, 9 Februari 2022. Uji klinis vaksin Merah Putih untuk penanggulangan COVID-19 tersebut telah memasuki tahap pertama yang akan diikuti 90 orang. ANTARA/Didik Suhartono

Peretas Rusia Mengklaim Tanggung Jawab atas Serangan Cyber DDoS di Lituania. Gelombang serangan cyber penolakan layanan (DDoS) terdistribusi telah melanda Lithuania dalam seminggu terakhir. Kelompok peretas Rusia non-pemerintah mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas blokade rute kereta api yang melayani Kaliningrad dengan pengiriman.

Sebuah studi keamanan dan privasi yang membuka mata dari BlackCloak menemukan bahwa perangkat pribadi C-Suite jarang diamankan dengan benar. Studi ini mengambil sampel lebih dari 1.000 C-Suite dan anggota dewan yang berlangganan platform perlindungan eksekutif digital BlackCloak; perangkat pribadi dan keamanan jaringan rumah mereka dianalisis sebelum orientasi. Di antara temuan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa hampir 1 dari 4 memiliki port terbuka di jaringan rumah mereka, sedikit lebih dari 1 dari 4 sudah memiliki malware di perangkat pribadi mereka, dan hampir 9 dari 10 tidak memiliki langkah-langkah keamanan dan privasi apa pun yang diinstal pada perangkat ini.

Periksa Fakta Sepekan Ini

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

• Menyesatkan, Video Tips Menyembuhkan Sakit Gigi dengan Bensin
• Keliru, Foto dan Kisah 4 Ribu Tentara Jerman Masuk Agama Islam
• Sebagian Benar, Ramuan Herbal, Tembaga Sulfat dan Kapur Sirih Bisa Obati Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) Pada Ternak
• Keliru, BCA Mengganti Biaya Transaksi Menjadi Biaya Bulanan 150.000 ribu Secara Autodebet
• Keliru, Surat Imbauan Gubernur Papua Agar Pangkodap TPNPB dan seluruh TPM-OPM Papua Menurunkan Senjata dan Bergabung dengan NKRI
• Keliru, Gelembung Putih pada Daging Penyakit TBC Hewan
• Keliru, Minum Air Panas Menyehatkan Ginjal
• Keliru, Foto Anak Siswa SD Korban Penembakan di Sekolah
• Keliru, Video Negara-negara Eropa Sepakat Menyerah Ke Rusia
• Keliru, BRI Mengganti Biaya Transaksi ATM dengan Autodebet Rp 150.000 per Bulan
• Keliru, Video Roy Suryo Ditahan Pada 19 Juni 2022
• Keliru, Pria Hamil dan Melahirkan Tiga Anak dari Rahimnya

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram