Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rebutan Otoritas di OJK

image-gnews
Seharusnya Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 sudah terbentuk. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai pemimpin baru. Tapi mereka gagal dilantik. Ada aturan yang diterabas.
Seharusnya Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 sudah terbentuk. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai pemimpin baru. Tapi mereka gagal dilantik. Ada aturan yang diterabas.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seharusnya Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 sudah terbentuk. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai pemimpin baru. Tapi mereka gagal dilantik. Ada aturan yang diterabas. Tapi ini lebih dari sekadar urusan administrasi, lembaga pengawas industri keuangan ini bisa kehilangan legitimasi.

Segalanya bermula dari percepatan seleksi Dewan Komisioner OJK. Pada dua periode sebelumnya, seleksi hingga penetapan dewan komisioner terpilih dirancang agar selesai pada bulan Juli, bertepatan dengan habisnya masa jabatan pengurus lama. Penyesuaian ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyebut dewan komisioner tidak bisa diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir.

Pada pemilihan kali ini, pemerintah dan DPR mempercepat prosesnya, dari seleksi hingga uji kepatutan dan kelayakan. Walhasil dewan komisioner baru sudah terpilih dan ditetapkan pada akhir April, dua bulan sebelum masa kerja pejabat lama berakhir. Kian kisruh karena Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) ihwal penetapan pimpinan baru OJK.

Kericuhan ini tak lepas dari kekecewaan pemerintah dan DPR atas kinerja Dewan Komisioner OJK 2017-2022 yang dianggap tak tegas mengawasi pelaku industri keuangan. Kelemahan OJK ini kemudian terlihat pada kasus-kasus besar seperti penyelewengan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan pinjaman online ilegal.

Dalam edisi kali ini kami juga menulis tentang proses seleksi direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang digelar OJK. Di sini, independensi OJK pun menjadi pertanyaan karena diduga ada upaya dari pejabat negara untuk memenangkan salah satu kandidat direksi. Persoalan-persoalan ini bakal berdampak besar pada industri keuangan, yang perannya sangat penting pada perekonomian.

Selamat membaca

Fery Firmansyah

Redaktur Utama

Tergesa Mengganti Pejabat Lama

Pergantian Dewan Komisioner OJK kisruh. Akibat pemerintah geregetan?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/166117/mengapa-pergantian-dewan-komisioner-ojk-kisruh

Berebut Kursi BEI

Empat paket calon direksi Bursa Efek Indonesia berebut dukungan. Ada yang didukung menteri. Siapa?

OPINI

Suka-Suka Mengintervensi OJK

Mengapa pemerintah masih cawe-cawe dalam pergantian Dewan Komisioner OJK? Kecewa boleh, tapi jangan menabrak aturan.

SINYAL PASAR

Saatnya Swasta Berjaya

Investor meninggalkan obligasi pemerintah karena kebijakan ekonomi makro yang tak hati-hati. Pemerintah menghadapi risiko lain akibat jor-joran subsidi. Apa dampaknya?

Iklan

OJK


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

20 jam lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

Pemerintah melalui OJK akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Untuk apa?


SOBP OJK: Kinerja Perbankan di Triwulan III Baik Seiring Membaiknya Ekonomi Domestik

1 hari lalu

SOBP OJK: Kinerja Perbankan di Triwulan III Baik Seiring Membaiknya Ekonomi Domestik

Hasil sigi ini menemukan responden makin optimistis bahwa kinerja perbankan akan semakin baik pada triwulan III 2024.


OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

1 hari lalu

Pekerja berjalan di sekitar bakal kantor kementerian koordinator di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 27 Juli 2024. Kementerian PUPR menyatakan gedung-gedung kantor kemenko siap dimanfaatkan sebagai tempat menginap petugas upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

OJK memangkas anggaran proyek pembangunan gedung di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur


OJK Sebut Tak Ada Badan Baru untuk Urus Dana Pensiun Tambahan

1 hari lalu

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
OJK Sebut Tak Ada Badan Baru untuk Urus Dana Pensiun Tambahan

OJK menyebut program dana pensiun tambahan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.


Poin-poin Terkait Penentuan Potongan Gaji Pekerja

1 hari lalu

Ilustrasi beberapa pekerja sedang rapat serius. shutterstock.com
Poin-poin Terkait Penentuan Potongan Gaji Pekerja

Menurut Ogi, ketentuan lebih lanjut mengenai program pensiun ini, yang artinya potongan gaji lagi, harus mendapatkan persetujuan dari DPR.


OJK Masih Tunggu PP soal Program Dana Pensiun Tambahan: Kami Tak Bisa Menebak

1 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, saat ditemui usai rapat kerja dengan DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
OJK Masih Tunggu PP soal Program Dana Pensiun Tambahan: Kami Tak Bisa Menebak

OJK mengaku masih menunggu Peraturan Pemerintah atau PP ihwal program dana pensiun tambahan.


Nobu Bank Blokir 4.000 Rekening Terindikasi Terlibat Judi Daring

1 hari lalu

Bank Nobu. istimewa
Nobu Bank Blokir 4.000 Rekening Terindikasi Terlibat Judi Daring

PT Bank Nationalnobu Tbk. (Nobu Bank) hingga Agustus 2024 telah melakukan pemblokiran lebih dari 4.000 rekening terkait judi online.


Wacana Potongan Gaji Pekerja, untuk BPJS Kesehatan hingga Tapera

1 hari lalu

Ilustrasi karyawan tekstil. REUTERS/Coffi Seraphin Zounyekpe
Wacana Potongan Gaji Pekerja, untuk BPJS Kesehatan hingga Tapera

OJK mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji pekerja untuk program ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).


OJK Sebut Gen Z dan Milenial Sumbang 37,17 Persen Kredit Macet Via Pinjol

4 hari lalu

Ilustrasi pinjol ilegal. Foto: Canva
OJK Sebut Gen Z dan Milenial Sumbang 37,17 Persen Kredit Macet Via Pinjol

OJK juga meminta layanan pinjaman online untuk memberikan peringatan kepada pengguna seperti gen Z dan milenial untuk menghindari risiko kredit macet


OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN

4 hari lalu

Gedung OJK. Google Street View
OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan menjaga independensi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang meski menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025.