Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

The Halal Vaccine from the PDI-P Elite

image-gnews
According to Bio Lab's company deeds, three shareholders are relatives or family members of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politicians.
According to Bio Lab's company deeds, three shareholders are relatives or family members of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politicians.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Supreme Court has ordered the government to provide Covid-19 vaccines with a halal, or permissible in Islam, certification. The ruling handed down on April 14 is a response to a lawsuit filed by the Indonesian Muslim Consumers Foundation (YMKI). At present, vaccines that have halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) are Sinovac, Zifivax, Red-and-White and Sinopharm.

Of course, the YKMI lawsuit with the Supreme Court benefits the producers of these halal vaccines. These include Jakarta Biopharmaceuticals Industry (Jbio), which produces the Zifivax vaccine in Indonesia. This company works with Chinese vaccine manufacturer Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Jbio has invested Rp500 billion to build a factory in Cikande, Serang, Banten.

A Tempo investigation found that one of the Jbio shareholders is Bio Lab Mitratama. This corporation was only established in February last year. Bio Lab Holds 120,000 Jbio shares worth Rp120 billion.

According to Bio Lab’s company deeds, three shareholders are relatives or family members of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politicians. Who are they? We investigated and made this our cover story for this edition.

Although it has halal certification, the Zifivax vaccine has not been used in government’s vaccination program. Jbio directors have lobbied health ministry officials to try to persuade the government to buy Zifivax. However, the government was reluctant to add a new vaccine to the list because it did not want to confuse the public.

 Political power then came into play. Pressure on the government to use halal vaccines continued. The House of Representatives (DPR) Vaccination Working Committee, established in January this year, also put pressure on the government to use halal-certified vaccines following the Supreme Court ruling. What is happening with this tug-of-war of political interests over Covid vaccines?

Enjoy the magazine.

Raymundus Rikang

Editor

The Bull behind the Halal Vaccines

Family members and relatives of PDI-P politicians are behind a Chinese vaccine that has obtained halal certification. There is pressure on the government to use halal vaccines.

The Swift Halal Vaccine Lawsuit

Legal action to oblige the government to use halal vaccines is continuing. One method is through lawsuits. This has the potential to be directed at a particular brand.

We Offer Different Vaccine Options

An interview with a health ministry spokesperson and the plaintiff who filed a lawsuit against the government.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

OPINION: Supreme Surprise for Covid-19 Vaccine

What is the government stance over the matter of halal vaccines?

  

ECONOMY

FMD Outbreak

The foot-and-mouth disease (FMD) attacks thousands of livestock in East Java and Aceh. It creates problems in distribution and disrupts a number of economic activities. What is the cause of the outbreak and why is the government unable to handle it?

 

 LAW

WTP Bribery Disaster

The Corruption Eradication Commission has detained Bogor Regent Ade Yasin, who is suspected to have bribed Supreme Audit Agency auditors to obtain an unqualified opinion for the regency’s financial report. Where did the money come from?

OPINION: Hiding Corruption by Bribing Auditors

There are two factors behind the prevailing bribery of Supreme Audit Agency officials by regional leaders to obtain unqualified opinion status. The central government also played a role.

A Young Police Officer’s Illegal Mine

He is known as a trader of second-hand clothes. It tuns out he also controls an illegal gold mine in North Kalimantan. Who is he?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, ESDM Lanjutkan Pembagian Rice Cooker Gratis

36 hari lalu

Roti Okko. rotiokko.com
Terkini: BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, ESDM Lanjutkan Pembagian Rice Cooker Gratis

Mulai Kamis, 1 Agustus 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) mencabut sertifikat halal Roti Okko.


Citilink Operasikan Penerbangan Umrah, Layani 450 Penerbangan

36 hari lalu

Petugas bagasi pesawat memasukkan barang milik penumpang ke dalam pesawat usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Citilink Indonesia dengan BNN di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Perjanjian tersebut merupakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan implementasi penempelan stiker pada badan pesawat jenis Airbus A320 dengan tema
Citilink Operasikan Penerbangan Umrah, Layani 450 Penerbangan

TEMPO.CO, Tangerang- Maskapai penerbangan Citilink mengoperasikan penerbangan umrah menuju Jeddah dan Madinah dari berbagai kota di Indonesia.


Terkini: Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran Sertifikat Halal Juga Dicabut, Larangan Jual Rokok Eceran dalam PP Kesehatan Diprotes Pedagang

37 hari lalu

Roti Okko. rotiokko.com
Terkini: Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran Sertifikat Halal Juga Dicabut, Larangan Jual Rokok Eceran dalam PP Kesehatan Diprotes Pedagang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama resmi mencabut sertifikat halal produk Roti Okko per 1 Agustus 2024.


Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran, Sertifikat Halal Juga Dicabut

37 hari lalu

Roti Okko. rotiokko.com
Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran, Sertifikat Halal Juga Dicabut

BPJPH Kementerian Agama resmi mencabut sertifikat halal produk Roti Okko per 1 Agustus 2024. Apa alasannya?


Food Ingredients Asia Siap Hadir, Pameran Bahan Baku Makanan dan Minuman Terbesar di Indonesia

48 hari lalu

Pameran dan pertemuan terbesar Food Ingredients Asia di Jakarta International Expo (JiExpo), Jakarta, Rabu 15 Oktober 2014. Food Ingredients Asia tumbuh 25% per tahun dan bertekad untuk mempertahankan posisi eksklusifnya sebagai rute yang terpenting bagi pasar bahan makanan Asia Tenggara. TEMPO/Tony Hartawan
Food Ingredients Asia Siap Hadir, Pameran Bahan Baku Makanan dan Minuman Terbesar di Indonesia

Pameran bahan baku makanan dan minuman terbesar di Indonesia, Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia 2024 akan hadir pada 4-6 September 2024.


Inilah Produk yang Tidak Perlu Sertifikasi Halal

4 Juni 2024

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Inilah Produk yang Tidak Perlu Sertifikasi Halal

Tidak semua produk atau bahan yang beredar dikenai kewajiban sertifikasi halal.


BI dan Kemenag Bentuk Halal Center untuk UMKM di Sumatera

28 Mei 2024

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
BI dan Kemenag Bentuk Halal Center untuk UMKM di Sumatera

BI menekankan pentingnya program pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan ekstra di ranah global.


Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

20 Mei 2024

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

Pemerintah memundurkan tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dari sebelumnya 17 Oktober 2024 menjadi 2026. Kenapa?


Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

17 Mei 2024

Dirut LPPOM Muti Arintawati. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI minta sektor hulu diprioritaskan. Sertifikasi halal UMK diundur 2026.


LPPOM MUI Dukung Pengusaha Beri Jaminan Halal Produk

14 Mei 2024

Ilustrasi halal. Shutterstock
LPPOM MUI Dukung Pengusaha Beri Jaminan Halal Produk

Kontaminasi dari lingkungan bisa sebabkan zat haram masuk. Sertifikasi halal suatu produk bisa meningkatkan rasa aman konsumen.