Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

The Halal Vaccine from the PDI-P Elite

image-gnews
According to Bio Lab's company deeds, three shareholders are relatives or family members of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politicians.
According to Bio Lab's company deeds, three shareholders are relatives or family members of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politicians.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Supreme Court has ordered the government to provide Covid-19 vaccines with a halal, or permissible in Islam, certification. The ruling handed down on April 14 is a response to a lawsuit filed by the Indonesian Muslim Consumers Foundation (YMKI). At present, vaccines that have halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) are Sinovac, Zifivax, Red-and-White and Sinopharm.

Of course, the YKMI lawsuit with the Supreme Court benefits the producers of these halal vaccines. These include Jakarta Biopharmaceuticals Industry (Jbio), which produces the Zifivax vaccine in Indonesia. This company works with Chinese vaccine manufacturer Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Jbio has invested Rp500 billion to build a factory in Cikande, Serang, Banten.

A Tempo investigation found that one of the Jbio shareholders is Bio Lab Mitratama. This corporation was only established in February last year. Bio Lab Holds 120,000 Jbio shares worth Rp120 billion.

According to Bio Lab’s company deeds, three shareholders are relatives or family members of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politicians. Who are they? We investigated and made this our cover story for this edition.

Although it has halal certification, the Zifivax vaccine has not been used in government’s vaccination program. Jbio directors have lobbied health ministry officials to try to persuade the government to buy Zifivax. However, the government was reluctant to add a new vaccine to the list because it did not want to confuse the public.

 Political power then came into play. Pressure on the government to use halal vaccines continued. The House of Representatives (DPR) Vaccination Working Committee, established in January this year, also put pressure on the government to use halal-certified vaccines following the Supreme Court ruling. What is happening with this tug-of-war of political interests over Covid vaccines?

Enjoy the magazine.

Raymundus Rikang

Editor

The Bull behind the Halal Vaccines

Family members and relatives of PDI-P politicians are behind a Chinese vaccine that has obtained halal certification. There is pressure on the government to use halal vaccines.

The Swift Halal Vaccine Lawsuit

Legal action to oblige the government to use halal vaccines is continuing. One method is through lawsuits. This has the potential to be directed at a particular brand.

We Offer Different Vaccine Options

An interview with a health ministry spokesperson and the plaintiff who filed a lawsuit against the government.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

OPINION: Supreme Surprise for Covid-19 Vaccine

What is the government stance over the matter of halal vaccines?

  

ECONOMY

FMD Outbreak

The foot-and-mouth disease (FMD) attacks thousands of livestock in East Java and Aceh. It creates problems in distribution and disrupts a number of economic activities. What is the cause of the outbreak and why is the government unable to handle it?

 

 LAW

WTP Bribery Disaster

The Corruption Eradication Commission has detained Bogor Regent Ade Yasin, who is suspected to have bribed Supreme Audit Agency auditors to obtain an unqualified opinion for the regency’s financial report. Where did the money come from?

OPINION: Hiding Corruption by Bribing Auditors

There are two factors behind the prevailing bribery of Supreme Audit Agency officials by regional leaders to obtain unqualified opinion status. The central government also played a role.

A Young Police Officer’s Illegal Mine

He is known as a trader of second-hand clothes. It tuns out he also controls an illegal gold mine in North Kalimantan. Who is he?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

20 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

20 hari lalu

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handhika Jahja (kiri) bersama Kepala BPJPH (kanan) menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat halal melalui platform Shopee di Gama Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

Shopee dan BPJPH melakukan kerja sama untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan sertifikasi halal.


5 Badan Sertifikasi Halal Amerika Serikat Terima Akreditasi dari Indonesia

21 hari lalu

Direktur operasional American Halal Foundation (AHF) James Chambers dan Auditor Teknis Senior di Departemen Sertifikasi Halal Islamic Society of the Washington Area (ISWA) Aly Ghanim di pameran makanan halal Amerika Serikat di Pacific Place Mall, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
5 Badan Sertifikasi Halal Amerika Serikat Terima Akreditasi dari Indonesia

Lima badan sertifikasi halal Amerika Serikat memperoleh akreditasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

22 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


Kiat Dian Ayu Lestari Mencari Makanan Halal saat Liburan ke Luar Negeri

27 hari lalu

Dian Ayu Lestari (TEMPO/Mila Novita)
Kiat Dian Ayu Lestari Mencari Makanan Halal saat Liburan ke Luar Negeri

Menurut Dian Ayu Lestari, kini banyak negara tujuan wisata menyediakan informasi tentang makanan halal.


80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

34 hari lalu

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Self Declare kepada 1.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (20/3). Fasilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam mewujudkan wajib Halal Oktober 2024. Foto : Istimewa
80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal.


1 Ton Roti Viral Milk Bun dari Thailand Senilai Rp 400 Juta Dimusnahkan Bea Cukai, Apa Sebabnya?

45 hari lalu

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah (1 ton) olahan pangan viral, roti milk bun asal Thailand. BPOM
1 Ton Roti Viral Milk Bun dari Thailand Senilai Rp 400 Juta Dimusnahkan Bea Cukai, Apa Sebabnya?

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memusnahkan 2.564 buah roti milk bun asal Thailand.


Jawaban Kemenag Soal Alkohol yang Halal di Antiseptik

47 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
Jawaban Kemenag Soal Alkohol yang Halal di Antiseptik

Kementerian Agama membenarkan produk antiseptik bermerek dagang Onemed Alkohol 70 persen dan 95 persen memiliki sertifikat halal.


Ma'ruf Amin Dorong Selandia Baru Tingkatkan Ekspor Daging Sapi dan Domba Bersertifikat Halal ke RI

56 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas menghadiri agenda pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters di Gedung Parlemen Selandia Baru, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden)
Ma'ruf Amin Dorong Selandia Baru Tingkatkan Ekspor Daging Sapi dan Domba Bersertifikat Halal ke RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar ekspor daging sapi dan domba bersertifikasi halal dari Selandia Baru ke Indonesia bisa ditingkatkan.


Wapres Ma'ruf Amin Lawatan ke Selandia Baru Dorong Diplomasi Halal

58 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin lepas landas untuk lawatan ke Selandia Baru dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Ahad malam, 25 Februari 2024. Foto Sekretariat Wakil Presiden
Wapres Ma'ruf Amin Lawatan ke Selandia Baru Dorong Diplomasi Halal

Wapres Ma'ruf Amin membawa agenda diplomasi halal dalam lawatannya ke Selandia Baru kali ini. Juru bicara sebut ini bagian dari konsistensi Ma'ruf.