Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CekFakta #155 Kebutuhan Mitigasi Kejahatan Siber di tengah Tren WFH

image-gnews
Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Iklan

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Seiring dengan digitalisasi dan tren kerja dari rumah (WFH), perusahaan di seluruh dunia dinilai perlu meningkatkan upaya pengelolaan keamanan siber demi mengurangi risiko kejahatan siber. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan, peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital besar-besaran.

Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah klaim di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini klaim yang beredar masih didominasi oleh klaim seputar Presiden Rusia Vladimir Putin..

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo MediaLab

Kebutuhan Mitigasi Kejahatan Siber di Tengah Tren WFH

Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) membuat dunia mengadaptasi tren kerja baru, seperti bekerja dari rumah (WFH). Model kerja seperti ini sangat mengandalkan digitalisasi dan akses ke dunia maya. Seiring dengan hal itu, risiko kejahatan siber menjadi masalah yang kini harus dihadapi.

Ilustrasi perempuan bekerja dari rumah. (Pixabay/Free-Photos)

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah bentuk pembobolan data dan penipuan daring diketahui semakin banyak terjadi dan dialami banyak perusahaan. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan, peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital organisasi.

Survei itu juga menyebutkan, 69 persen peningkatan serangan siber secara signifikan terjadi di perusahaan-perusahaan pada tahun 2021. Sementara itu, 72 persen responden survei juga mengatakan bahwa organisasi mereka telah mengalami setidaknya 1 dari 10 insiden pelanggaran serangan siber sepanjang tahun 2020.

Ancaman siber juga berdampak pada perusahaan di banyak hal, mulai dari hilangnya pendapatan, denda peraturan, hilangnya reputasi, gangguan operasional, serta kehilangan pelanggan. Dalam kasus pelanggaran data, laporan IBM tentang biaya pelanggaran data di 2021 menyebut, biaya pelanggaran data naik USD 3,86 juta menjadi 4,24 juta. Untuk diketahui, angka tersebut merupakan biaya rata-rata tertinggi dalam 17 tahun terakhir.

Dengan demikian, dunia usaha dinilai perlu memperkuat mitigasi risiko kejahatan siber mereka, agar perusahaan tetap mampu berkembang di tengah digitalisasi yang berkelanjutan.

Isu perlunya penguatan mitigasi kejahatan siber ini juga menjadi topik pembahasan dalam Indonesia Business 20 (B20), forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Forum ini sendiri akan mempertemukan delegasi dari perusahaan terkemuka di seluruh dunia. 

Isu tersebut akan dibawa dan dijawab dalam diskusi B20 Integrity and Compliance Task Force untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis, termasuk dampak buruk dari kejahatan siber. Ada total 104 institusi dari 28 negara dan 18 industri dalam gugus tugas tersebut.

Riset Penulisan Cek Fakta

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan jaringan Cek Fakta yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) sedang melaksanakan riset penulisan Cek Fakta bekerjasama dengan tim akademisi dari Universitas Media Nusantara. Riset ini dilakukan dengan, salah satunya, mengadakan survei.

Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang akurat serta input dari publik terkait dengan produk Cek Fakta, dari aspek format dan model distribusi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai masukan perbaikan produk Cek Fakta agar publik membaca produk-produk cek fakta yang dihasilkan media jaringan Cek Fakta sebagai referensi melawan dis/misinformasi yang beredar di masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anda bisa berpartisipasi dengan mengisi survei di tautan berikut: Survei CekFakta

Waktunya Trivia!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Covid-19, Subvarian Baru Omicron BA.4 dan BA.5 Meledak di Afrika Selatan. Afrika Selatan berada di ambang gelombang kelima Covid-19 di dalam negerinya. Gelombang terbaru ini datang berjarak hanya tiga bulan setelah negara itu ke luar dari gelombangnya yang keempat, yakni pada Januari lalu. Afrika Selatan kembali mencatat lonjakan jumlah kasus positif infeksi SARS-CoV-2 sejak pertengahan bulan lalu. Pada 18 April lalu, jumlah kasus infeksi baru rata-rata harian—yang dihitung per minggu—tercatat sebanyak 1.354 yang kemudian bertambah lebih dari dua kali lipat menjadi 3.251 pada 25 April 2022.

Ilustrasi Covid-19 varian Omicron. REUTERS/Dado Ruvic

Majalah Motherboard milik Vice Media melaporkan bahwa peretas menggunakan underground bot untuk mencuri kode otentikasi multifaktor. Dan Apple Pay adalah aplikasi yang paling mudah dieksploitasi. Namun, tim Vice tidak dapat mendapatkan penjelasan mengapa scammer lebih memilih Apple Pay saat menautkan detail kartu curian.

China akan segera memiliki undang-undang privasi yang lebih kuat daripada AS. Pengamat internasional sebelumnya menganggap Cina tak memiliki hukum privasi sama sekali. Tetapi, pada akhir April, China meluncurkan draf kedua undang-undang privasi negara itu yang diperkirakan akan disahkan pada akhir tahun, dan akan melindungi pengguna internet Cina dari pengumpulan data yang berlebihan dan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi —dan bahkan, sampai batas tertentu, oleh pemerintah. Undang-undang baru ini mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, akan memberi individu kekuatan untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan dan untuk menyetujuinya.

Dokumen Bocor Dari Facebook Menunjukkan Engineers Telah Kehilangan Kontrol Data Pengguna, Tidak Dapat Mengikuti Peraturan Privasi Internasional. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa perusahaan sedang berjuang untuk mengikuti peraturan privasi di seluruh dunia, terutama karena tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat ke mana data pergi begitu memasuki sistem. Seorang juru bicara Facebook menanggapi dokumen yang bocor dengan mengklaim bahwa mereka tidak menunjukkan kegagalan untuk mematuhi peraturan privasi dan bukan merupakan representasi akurat dari langkah-langkah yang ada untuk mengelola data.

Periksa Fakta Sepekan Ini

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial pekan ini masih didominasi oleh klaim seputar Presiden Rusia Vladimir Putin.

Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catatan Ketua MPR RI: Urgensi Matra Siber dan Rapuhnya Insfrastruktur Keamanan Siber

4 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Catatan Ketua MPR RI: Urgensi Matra Siber dan Rapuhnya Insfrastruktur Keamanan Siber

Era digitalisasi yang tumbuh pesat mendesak negara untuk serius memperhatikan aspek keamanan siber atau cyber security.


CekFakta #276 Saling Jaga agar Tak Jadi Korban Perdagangan Orang

6 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
CekFakta #276 Saling Jaga agar Tak Jadi Korban Perdagangan Orang

Sampai sekarang, masih ada 44 WNI yang terjebak di wilayah konflik perbatasan Myanmar dan Thailand.


Paus Fransiskus ke Indonesia, Polisi ImbaU Warga Jakarta WFH saat Misa Akbar di GBK

12 hari lalu

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman meminta maaf usai seorang polantas viral di TikTok terima pungli saat di jalan tol, Jumat, 5 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Paus Fransiskus ke Indonesia, Polisi ImbaU Warga Jakarta WFH saat Misa Akbar di GBK

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat Jakarta untuk menghindari kawasan GBK saat misa kudus yang dipimpin Paus Fransiskus digelar Kamis, 5 September


CekFakta #275 Hindari Panik, Bekali Diri untuk Tangkal Hoaks Seputar Cacar Monyet

13 hari lalu

Ilustrasi MPOX. Shutterstock
CekFakta #275 Hindari Panik, Bekali Diri untuk Tangkal Hoaks Seputar Cacar Monyet

Agustus lalu Kementerian Kesehatan mengumumkan sebanyak 88 kasus cacar monyet (Mpox) di Indonesia.


Pemerintah Anjurkan WFH Saat Paus Fransiskus di Jakarta

17 hari lalu

Ini Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Selama Berada di Indonesia
Pemerintah Anjurkan WFH Saat Paus Fransiskus di Jakarta

Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada awal bulan depan. Agenda Paus di komplkes GBK akan dihadiri 90 ribu orang.


CekFakta #274 Operasi Gelap Menenggelamkan Narasi #KawalPutusanMK di Twitter

20 hari lalu

Logo baru media sosial X, dahulu Twitter. REUTERS/Dado Ruvic
CekFakta #274 Operasi Gelap Menenggelamkan Narasi #KawalPutusanMK di Twitter

Operasi Gelap Menenggelamkan Narasi #KawalPutusanMK di Twitter


CekFakta #273 Hati-hati Penipuan Berkedok "Menyelesaikan Misi"

27 hari lalu

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
CekFakta #273 Hati-hati Penipuan Berkedok "Menyelesaikan Misi"

beragam siasat dilakukan para pelaku online scam alias penipuan daring dalam mencari mangsa. Ada yang bernama "investasi", "kemitraan", "undian".


Kebocoran Data Publik Terjadi Lagi, Elsam Singgung Minimnya Kepatuhan Pemerintah terhadap UU PDP

30 hari lalu

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)
Kebocoran Data Publik Terjadi Lagi, Elsam Singgung Minimnya Kepatuhan Pemerintah terhadap UU PDP

Pemerintah dinilai tak belajar dari kasus kebocoran data sebelumnya.


Keamanan Siber Tantangan Transformasi Digital UMKM

34 hari lalu

Serangan siber menjadi tantangan transformasi digital UMKM.
Keamanan Siber Tantangan Transformasi Digital UMKM

Keamanan siber menjadi persoalan tersendiri dalam transformasi digital UMKM Indonesia.


CekFakta #272 Bagaimana Disinformasi Memecah Belah Masyarakat

34 hari lalu

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
CekFakta #272 Bagaimana Disinformasi Memecah Belah Masyarakat

Disinformasi punya kemampuan yang berbahaya: menebar kebencian dan memecah belah masyarakat.