Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CekFakta #155 Kebutuhan Mitigasi Kejahatan Siber di tengah Tren WFH

image-gnews
Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Iklan

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Seiring dengan digitalisasi dan tren kerja dari rumah (WFH), perusahaan di seluruh dunia dinilai perlu meningkatkan upaya pengelolaan keamanan siber demi mengurangi risiko kejahatan siber. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan, peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital besar-besaran.

Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah klaim di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini klaim yang beredar masih didominasi oleh klaim seputar Presiden Rusia Vladimir Putin..

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo MediaLab

Kebutuhan Mitigasi Kejahatan Siber di Tengah Tren WFH

Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) membuat dunia mengadaptasi tren kerja baru, seperti bekerja dari rumah (WFH). Model kerja seperti ini sangat mengandalkan digitalisasi dan akses ke dunia maya. Seiring dengan hal itu, risiko kejahatan siber menjadi masalah yang kini harus dihadapi.

Ilustrasi perempuan bekerja dari rumah. (Pixabay/Free-Photos)

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah bentuk pembobolan data dan penipuan daring diketahui semakin banyak terjadi dan dialami banyak perusahaan. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan, peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital organisasi.

Survei itu juga menyebutkan, 69 persen peningkatan serangan siber secara signifikan terjadi di perusahaan-perusahaan pada tahun 2021. Sementara itu, 72 persen responden survei juga mengatakan bahwa organisasi mereka telah mengalami setidaknya 1 dari 10 insiden pelanggaran serangan siber sepanjang tahun 2020.

Ancaman siber juga berdampak pada perusahaan di banyak hal, mulai dari hilangnya pendapatan, denda peraturan, hilangnya reputasi, gangguan operasional, serta kehilangan pelanggan. Dalam kasus pelanggaran data, laporan IBM tentang biaya pelanggaran data di 2021 menyebut, biaya pelanggaran data naik USD 3,86 juta menjadi 4,24 juta. Untuk diketahui, angka tersebut merupakan biaya rata-rata tertinggi dalam 17 tahun terakhir.

Dengan demikian, dunia usaha dinilai perlu memperkuat mitigasi risiko kejahatan siber mereka, agar perusahaan tetap mampu berkembang di tengah digitalisasi yang berkelanjutan.

Isu perlunya penguatan mitigasi kejahatan siber ini juga menjadi topik pembahasan dalam Indonesia Business 20 (B20), forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Forum ini sendiri akan mempertemukan delegasi dari perusahaan terkemuka di seluruh dunia. 

Isu tersebut akan dibawa dan dijawab dalam diskusi B20 Integrity and Compliance Task Force untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis, termasuk dampak buruk dari kejahatan siber. Ada total 104 institusi dari 28 negara dan 18 industri dalam gugus tugas tersebut.

Riset Penulisan Cek Fakta

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan jaringan Cek Fakta yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) sedang melaksanakan riset penulisan Cek Fakta bekerjasama dengan tim akademisi dari Universitas Media Nusantara. Riset ini dilakukan dengan, salah satunya, mengadakan survei.

Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang akurat serta input dari publik terkait dengan produk Cek Fakta, dari aspek format dan model distribusi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai masukan perbaikan produk Cek Fakta agar publik membaca produk-produk cek fakta yang dihasilkan media jaringan Cek Fakta sebagai referensi melawan dis/misinformasi yang beredar di masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anda bisa berpartisipasi dengan mengisi survei di tautan berikut: Survei CekFakta

Waktunya Trivia!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Covid-19, Subvarian Baru Omicron BA.4 dan BA.5 Meledak di Afrika Selatan. Afrika Selatan berada di ambang gelombang kelima Covid-19 di dalam negerinya. Gelombang terbaru ini datang berjarak hanya tiga bulan setelah negara itu ke luar dari gelombangnya yang keempat, yakni pada Januari lalu. Afrika Selatan kembali mencatat lonjakan jumlah kasus positif infeksi SARS-CoV-2 sejak pertengahan bulan lalu. Pada 18 April lalu, jumlah kasus infeksi baru rata-rata harian—yang dihitung per minggu—tercatat sebanyak 1.354 yang kemudian bertambah lebih dari dua kali lipat menjadi 3.251 pada 25 April 2022.

Ilustrasi Covid-19 varian Omicron. REUTERS/Dado Ruvic

Majalah Motherboard milik Vice Media melaporkan bahwa peretas menggunakan underground bot untuk mencuri kode otentikasi multifaktor. Dan Apple Pay adalah aplikasi yang paling mudah dieksploitasi. Namun, tim Vice tidak dapat mendapatkan penjelasan mengapa scammer lebih memilih Apple Pay saat menautkan detail kartu curian.

China akan segera memiliki undang-undang privasi yang lebih kuat daripada AS. Pengamat internasional sebelumnya menganggap Cina tak memiliki hukum privasi sama sekali. Tetapi, pada akhir April, China meluncurkan draf kedua undang-undang privasi negara itu yang diperkirakan akan disahkan pada akhir tahun, dan akan melindungi pengguna internet Cina dari pengumpulan data yang berlebihan dan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi —dan bahkan, sampai batas tertentu, oleh pemerintah. Undang-undang baru ini mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, akan memberi individu kekuatan untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan dan untuk menyetujuinya.

Dokumen Bocor Dari Facebook Menunjukkan Engineers Telah Kehilangan Kontrol Data Pengguna, Tidak Dapat Mengikuti Peraturan Privasi Internasional. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa perusahaan sedang berjuang untuk mengikuti peraturan privasi di seluruh dunia, terutama karena tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat ke mana data pergi begitu memasuki sistem. Seorang juru bicara Facebook menanggapi dokumen yang bocor dengan mengklaim bahwa mereka tidak menunjukkan kegagalan untuk mematuhi peraturan privasi dan bukan merupakan representasi akurat dari langkah-langkah yang ada untuk mengelola data.

Periksa Fakta Sepekan Ini

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial pekan ini masih didominasi oleh klaim seputar Presiden Rusia Vladimir Putin.

Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

5 hari lalu

Logo twitter, facebook dan whatsapp. Istimewa
CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

Menelisik Motivasi di Balik Akun Medsos Penyebar Hoaks Melalui Transparansi Halaman


Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

7 hari lalu

Wisatawan bermain di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta pada masa libur lebaran 2022. Dok. Gembira Loka
Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

Pegawai kantor pemerintahan di Yogyakarta mulai masuk kerja usai libur Lebaran, ada izin WFH.


ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

8 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

Wali Kota Mohammad Idris mengatakan, untuk ASN Depok tidak ada WFH kecuali ada hal darurat.


Arus Balik Lebaran 2024, Korlantas Polri Catat 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

8 hari lalu

Foto udara sejumlah kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Karawang Timur, Jawa Barat, Senin 15 April 2024. Korlantas Polri memberlakukan contraflow dua lajur pada KM 72 Tol Cipali hingga KM 66 Tol Japek, tiga lajur pada KM 66-47 Tol Japek dan satu lajur pada 47-36 Tol Japek guna memperlancar arus balik Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Arus Balik Lebaran 2024, Korlantas Polri Catat 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Arus balik Lebaran di jalur Pantura saat ini masih dalam batas normal, kepadatan kendaraan hanya terjadi di beberapa lampu lalu lintas.


Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

8 hari lalu

Foto udara sejumlah kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Karawang Timur, Jawa Barat, Senin 15 April 2024. Korlantas Polri memberlakukan contraflow dua lajur pada KM 72 Tol Cipali hingga KM 66 Tol Japek, tiga lajur pada KM 66-47 Tol Japek dan satu lajur pada 47-36 Tol Japek guna memperlancar arus balik Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati menyatakan kondisi lalu lintas pada Selasa, 16 April 2024 mulai landai. Hal itu berkenaan dengan strategi pemerintah mengurai kepadatan saat arus balik lebaran dengan penerapan work from home.


Puncak Arus Balik Lebaran, Menhub Sebut 190 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cikampek per Hari

9 hari lalu

Foto udara sejumlah kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Karawang Timur, Jawa Barat, Senin 15 April 2024. Korlantas Polri memberlakukan contraflow dua lajur pada KM 72 Tol Cipali hingga KM 66 Tol Japek, tiga lajur pada KM 66-47 Tol Japek dan satu lajur pada 47-36 Tol Japek guna memperlancar arus balik Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Puncak Arus Balik Lebaran, Menhub Sebut 190 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cikampek per Hari

Setidaknya ada 190 ribu kendaraan yang melintas di tol Cikampek dalam satu hari saat puncak arus balik lebaran kemarin.


WFH Usai Libur Lebaran, ASN Diharapkan Bisa Dongkrak Lama Tinggal dan Belanja di Yogyakarta

9 hari lalu

Malioboro Yogyakarta menjadi satu area yang dilalui garis imajiner Sumbu Filosofis. (Dok. Pemkot Yogyakarta)
WFH Usai Libur Lebaran, ASN Diharapkan Bisa Dongkrak Lama Tinggal dan Belanja di Yogyakarta

Para ASN yang menunda kepulangan dari Yogyakarta diharapkan lebih banyak membelanjakan uangnya.


Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

9 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan saat pulang kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Pemerintah melalui Perpres No.21/2023 menyatakan penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang dimulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 dan kebijakan tersebut juga mengatur total jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam sepekan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan


Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

9 hari lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.


ASN Boleh WFH 16-17 April Mendatang, Ini Kategori yang Dikecualikan

10 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
ASN Boleh WFH 16-17 April Mendatang, Ini Kategori yang Dikecualikan

Pemerintah melalui Kementerian PANRB memberikan kelonggaran bagi ASN di beberapa instansi untuk melaksanakan WFH. Namun ada beberapa kategori yang dikecualikan.