Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Palm Oil: Like Looking After a Tiger Cub

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

Palm Oil: Like Looking After a Tiger Cub

We had not planned to write a long report about the rise in the price of cooking oil. This has already been extensively covered in online media and newspapers. As we are a weekly, it would be old news by the time the magazine was published. So, what is new?

An editorial meeting decided to make a report on the cooking oil issue after we heard from a source who told us that there was something amiss with the subsidies for this commodity. The government tried to reduce the price of cooking oil by increasing subsidies. The gap between the economic price and the maximum retail price was to be bridged using public funds raised from levies on palm oil exports. This is the same way the government provides subsidies for biodiesel, which are enjoyed by oil palm companies.

Armed with this information, we started to uncover the cooking oil commotion. How can it be that the world’s largest producer of palm oil fails to control the price of the cooking oil produced from it?

As usual, we met with a number of sources, carried out research and studied all the aspects. From these we found that the price of cooking oil changed in line with world palm oil prices. The price of cooking oil has not generated much discussion—unlike that of rice which often rises and causes a commotion—because the price of palm oil has been relatively stable, and has remained at a low level. When the price of palm oil soared out of control between the middle of 2020 and the end of 2021, everybody realized that there was something ‘amiss’ with our cooking oil market.

While we were gathering facts, for a number of reasons, we changed focus. From our initial desire to uncover the subsidy ‘games’, we moved on to find out why cooking oil prices rose, how the government responded, and other matters.

It turns out that palm oil is like a tiger cub. The government raised this tiger cub and offered it protection: it was fiercely defended, the biodiesel B30 program was created, and it was subsidized. However, these policies did not reduce the price of palm oil. It continued to rise. But when the price rose out of control, the government seems to have forgotten to apply the brakes.

The price of some cooking oil depends on palm oil. If palm oil prices rise, cooking oil follows. The government only realized this after the price of cooking oil had risen sharply, leading to public protests and eventually to complaints from the leadership. It was all because policies had been ignored by companies, who were making huge profits from the price of palm oil for export. The police also gave a warning about the use of palm oil export levies as a source of subsidies.

It was only after being buffeted all sides that the government implemented a key policy: regulating domestic palm oil prices and threatening companies with an export ban if they did not allocate supplies for domestic requirements. Was this policy effective? We examined the government’s chaotic efforts to reduce the price of cooking oil resulting from its being too generous to the palm oil barons.

Enjoy the magazine

Kairul Anam

Editor

**

The Palm Oil Subsidy Boomerang

The government is powerless to suppress the rising cooking oil price. Three of their policies have failed to restrain it. Why has the price of cooking oil risen so much?

Read the full story

 

Ways to Reduce Prices

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

In order to suppress the price of cooking oil, the government has set a single-price policy and forced palm oil exporters to allocate a portion of exports for domestic requirements. Will the companies comply?

Read the full story

Interview with the Trade Minister

Muhammad Lutfi has drawn up policies that have changed almost every week because they failed to control the price of cooking oil. Why is he convinced that the latest measure will be effective?

Read the full story

COVER STORY FROM THE PREVIOUS WEEK

Deforestation Because of Nickel in Sulawesi

Sulawesi has 3 billion tons of nickel reserves. Companies are racing to extract it by reviving old permits using weak laws. Bribes and manipulation of nickel permits have destroyed Sulawesi’s forests.

Read the full story

 

The Green Industry Duel to the Death

Tycoon Boy Thohir—older brother of State-Owned Enterprises Minister Erick Thohir—has been put in charge of the green industrial park lighthouse project in north Kalimantan. Investment Minister Luhut Pandjaitan is behind it.

Read the full story

The Coal Bonanza

Companies are enjoying a coal bonanza on the international market as a result of the global gas crisis. They are ignoring their obligation to fulfill PLN’s requirement. The government banned coal exports, then revoked the ban. Why is it producing policies without any basis?

Read the full story

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saat Cak Imin dan Tom Lembong Kena Semprot Luhut Cs Usai Debat Cawapres

26 Januari 2024

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Saat Cak Imin dan Tom Lembong Kena Semprot Luhut Cs Usai Debat Cawapres

Menteri Luhut dan Bahlil hingga Mantan Mendag Lutfi menyoroti pernyataan Cak Imin dan Tom Lembong usai Debat Cawapres yang digelar akhir pekan lalu.


Terkini: Melihat Lagi Gestur Nyeleneh Gibran saat Debat Pilpres, Luhut Bongkar Sederet Kegagalan Tom Lembong

25 Januari 2024

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkini: Melihat Lagi Gestur Nyeleneh Gibran saat Debat Pilpres, Luhut Bongkar Sederet Kegagalan Tom Lembong

Gibran Rakabuming Raka menampilkan gestur nyeleneh dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar Ahad, 21 Januari 2024 di JCC Senayan, Jakarta.


KPK Limpahkan Berkas Perkara Wali Kota Bima ke Pengadilan Tipikor

15 Januari 2024

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan empat orang tersangka resmi memakai rompi tahanan pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK suap Bupati Labuhan Batu, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, serta mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp.551,5 juta dari nilai suap sebanyak Rp.1,7 miliar dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Limpahkan Berkas Perkara Wali Kota Bima ke Pengadilan Tipikor

Tim Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara Wali Kota nonaktif Bima Muhammad Lutfi ke Pengadilan Tipikor.


Sejauhmana Peran Smelter Nikel Bagi Perekonomian Indonesia?

27 Desember 2023

Ledakan tungku PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2023. Foto: Partai Buruh Kabupaten Morowali
Sejauhmana Peran Smelter Nikel Bagi Perekonomian Indonesia?

Keberadaan smelter dalam sektor pertambangan memiliki risiko besar. Lantas apa perannya dalam perekonomian di Indonesia?


PT Weda Bay Nickel Sukses Raih Penghargaan dalam Tamasya Award 2023

12 Desember 2023

PT Weda Bay Nickel Sukses Raih Penghargaan dalam Tamasya Award 2023

PT Weda Bay Nickel (WBN) Sukses Raih Penghargaan dalam Tamasya Award 2023.


Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

3 Desember 2023

Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Lutfi. YouTube/ANTARA
Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membantah anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi bersifat transaksional.


Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan

3 Desember 2023

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan

Mantan Mendag Muhammad Lutfi menanggapi kritik soal pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, megaproyek itu adalah solusi bagi masa depan Indonesia.


KPK Periksa Pj Gubernur NTB dalam Dugaan Korupsi Eks Wali Kota Bima

20 November 2023

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Pj Gubernur NTB dalam Dugaan Korupsi Eks Wali Kota Bima

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariandi dipanggil KPK, Senin, 20 November 2023 berkaitan kasus eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi.


Kepala Bappebti Pastikan Bursa CPO Indonesia Bakal Live Besok

19 Oktober 2023

Kepala Bappebti Didid Noordianto usai konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. TEMPO/Ami Heppy
Kepala Bappebti Pastikan Bursa CPO Indonesia Bakal Live Besok

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia akan mulai beroperasi atau live besok, 20 Oktober 2023.


KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB