INVESTIGASI
1 Februari 2022
Deforestasi Penambangan Nikel
“Jangan ganggu nikel.” Selarik pesan masuk ke telepon seluler Erwan Hermawan. Pesan terusan itu diterima reporter desk Investigasi ini ketika sudah sepekan berada di Morowali, Sulawesi Tengah, Desember 2021. Ia tengah menelisik pertambangan nikel di provinsi ini yang menyebabkan alam Sulawesi yang permai rusak.
Sebelum berangkat, Erwan mendapatkan segunung data tentang dugaan permainan izin pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Juga Sulawesi Tenggara. Jika digabungkan, cadangan nikel di dua provinsi ini hampir 3 miliar ton. Ini jumlah cadangan nikel gigantik yang membuat Sulawesi menjadi pusat nikel dunia.
Perubahan-perubahan aturan membuat izin menambang nikel kian mudah. Erwan hendak menelisik izin nikel setelah 2018, yakni setelah ada kelonggaran lisensi menambang melalui pengadilan, kejaksaan, dan Ombudsman. Pemerintah pusat tinggal mengesahkannya dengan memasukkan perusahaan yang mendapat rekomendasi satu dari tiga lembaga itu ke dalam MODI, minerba one data Indonesia.
Para pengusaha nikel menyebutnya celah hukum. Dalam sepekan, Erwan mendapatkan konfirmasi ada permainan opini hukum sebagai syarat lisensi itu. Tentu saja dengan suap. Uang pelicin beredar di tiap tahap. Nilainya miliaran. Namun, seorang pengusaha mengatakan suap miliaran itu tak seberapa jika dibandingkan dengan keuntungan gurih menambang nikel.
Pemerintah sedang membangun ekosistem kendaraan listrik yang naik pamor akibat krisis iklim. Baterai menjadi salah satu penggeraknya. Bahan bakunya adalah nikel. Karena itu Presiden Joko Widodo melarang ekspor nikel. Ore harus diolah dulu di smelter sebelum dijual ke luar negeri. Tapi, selama masa larangan itu, kami justru mendapatkan informasi ore tetap mengalir ke luar negeri.
Dengan kemudahan mendapatkan izin, kemudahan menambangnya, tak heran banyak yang terusik jika bisnis jumbo ini terungkap. Mereka yang terlibat adalah para tokoh politik nasional, anggota DPR, pejabat dari kabupaten hingga Jakarta, bahkan para mantan aktivis.
Pesan yang diterima Erwan itu akibat kami salah memetakan para pemain nikel hingga keberadaannya di Morowali tercium sebelum bahan liputan terkumpul lengkap. Erwan memutuskan tetap turun ke lapangan, ke lokasi penambangan nikel perusahaan yang bersengketa, yang seharusnya terlarang ada aktivitas mengeruk nikel.
Cerita Erwan kami sajikan dalam liputan utama edisi ini. Dengan citra satelit dan foto udara, kami memindai luas kerusakan alam akibat penambangan nikel. Kami analisis datanya bersama Jaringan Advokasi Tambang, Yayasan Auriga Nusantara, dan Komiu. Liputan ini mendapat dukungan penuh Rainforest Investigations Network Pulitzer Center karena menjadi seri investigasi deforestasi di hutan tropis bersama 13 media lain di dunia: Amazon, Asia Tenggara, dan Kongo.
Selamat membaca.
Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif
Suap dan Permainan Izin Nikel
Pengusaha, pejabat, penegak hukum, hingga mantan aktivis ada dalam kelimun izin penambangan nikel Sulawesi. Bagaimana mereka memanfaatkan celah hukum?
Deforestasi Nikel Setengah Juta Hektare
Ribuan perusahaan penambangan mengabaikan kewajiban reklamasi. Beberapa yang lain menambang tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.
Wakil Ketua Nasdem dalam Penambangan Nikel
Perusahaan nikelnya bersengketa dengan perusahaan lain, tapi sudah ada aktivitas penambangan. Ia bilang itu penambang ilegal.
Wawancara Haji Karlan
Ia punya empat perusahaan yang sudah sah menambang nikel. Tapi Bupati melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen.
Editorial: Melegalkan Nikel Ilegal
Tata kelola penambangan nikel yang kacau akan memupus keinginan Indonesia menyediakan ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan.
SERI INVESTIGASI
Deforestasi Food Estate
Jauh sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana membangun food estate untuk mencegah krisis pangan, Kementerian Pertahanan mendirikan perusahaan untuk menggarapnya. Tanpa asesmen lingkungan, hutan Gunung Mas di Kalimantan Tengah pun punah berganti banjir.
Deforestasi Terencana Papua
Puluhan perusahaan menebang hutan Papua dengan melanggar aturan dan tak penuh membayar pajak. Masyarakat adat tersingkir.
