EKONOMI
26 Januari 2022
Duet Maut Industri Hijau
Sepekan setelah Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Desa Mangkupadi, Kalimantan Utara, pada 21 Desember 2021, wartawan Tempo Khairul Anam mendapat pesan dari seorang kolega. Isinya artikel yang tak tayang di media mana pun. Artikel itu mempertanyakan kapasitas PT Kalimantan Industrial Park Indonesia sebagai pengembang KIHI.
Jauh-jauh hari, pemerintah telah “menjual” proyek ini. Pada 2019, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kali bicara tentang sederet investor yang berminat dalam pengembangan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Menteri Luhut juga menyentil pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, pembangkit raksasa untuk menopang setrum kawasan industri tersebut.
Setahun berselang, rencana itu tak kunjung maju. Giliran Presiden Jokowi yang menyentilnya. Dalam Leaders’ Summit on Climate pada April 2021, di depan para pemimpin dunia Jokowi mengklaim pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara sebagai langkah Indonesia mewujudkan net zero emission. Ia mengulang pernyataan serupa di KTT Iklim Glasgow COP26 pada awal November 2021.
Masalahnya, tersiar kabar areal KIHI akan dibangun di atas konsesi Garibaldi Thohir. Ia pengusaha batu bara lewat PT Adaro Energiy Tbk. Ia tak lain kakak Menteri BUMN Erick Thohir. Ini informasi menarik. Maka Anam berangkat ke Bulungan untuk mengeceknya.
Dari lapangan, Anam mendapat seabrek informasi yang mengindikasikan proyek KIHI ini tak hanya soal urusan kawasan industri, juga ada aroma perebutan megaproyek pembangkit listrik ramah lingkungan yang akan menghidupinya.
KIHI rupanya hanya merek baru dari proyek yang digagas sejak lama di sana, yakni Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Pada 2017, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi terdaftar di Proyek Strategis Nasional. Kebetulan lahan yang dipakai beririsan dengan konsesi PT Bulungan Citra Agro Persada, perusahaan sawit asal Malaysia. Sederet investor telah mengajukan diri sebagai pengembangnya. Namun tak ada nama KIPI di proyek KIHI.
Menteri Luhut, sementara itu, mengancam akan mencabut izin investor PLTA Kayan yang tak kunjung beres. Rupanya, pengembang pembangkit jumbo senilai Rp 320 triliun ini adalah Tjandra Limanjaya, pengusaha yang menjadi peminat menggarap KIPI.
Peresmian KIHI pada 21 Desember 2021 praktis membuat posisi Tjandra Limanjaya terjepit. Tak hanya di areal KIPI, juga megaproyek PLTA Kayan. Bersamaan dengan kedatangan Anam di Bulungan, dua orang warganegara asing turun menyurvei Sungai Kayan. Mereka adalah utusan perusahaan di luar yang disebut Menteri Luhut sebagai investor baru PLTA Kayan.
Analisis dokumen perusahaan kian menguak permainan proyek ini. Tak hanya pemegang saham, pengurus pengembang KIHI juga terafiliasi dengan perusahaan keluarga Thohir. Perusahaan dipimpin oleh kerabat Menteri Luhut yang pernah memimpin Grup Toba Bara Sejahtera.
Kami menyajikan cerita lengkap temuan-temuan itu dalam laporan utama edisi ini. Selamat membaca.
Agoeng Wijaya
Redaktur Pelaksana
Pasak Kunci di Mangkupadi
Menteri Luhut Pandjaitan dan kakak Menteri BUMN di balik proyek KIHI. Bagaimana hubungan keduanya?
Anasir Kayan yang Rawan
Dampak pembangunan PLTA Kayan. Dua desa akan tenggelam. Kami mereportasekannya.
Buka-bukaan Boy Thohir
Ia menjawab sejumlah pertanyaan Tempo soal keterlibatannya di proyek industri hijau Kalimantan Utara. Jangan berburuk sangka dulu, katanya.
Tabrakan Kepentingan Kawasan Industri
Aroma konflik kepentingan meruap dari proyek KIHI Kalimantan Utara. Mengapa soal ini makin meruyak di zaman Jokowi?
