Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Mencegah Krisis Iklim

Reporter

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Iklan

SATU BUMI
14 Januari 2022

Biaya Mencegah Krisis Iklim

Pemerintah telah selesai menghitung biaya mengatasi krisis iklim. Dengan mengacu pada penurunan emisi karbon sebanyak 29 persen dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 3.779 triliun hingga 2030.

Ongkos yang besar ini menjadi bukti bahwa krisis iklim bukan kaleng-kaleng. Selain menimbulkan dampak besar melalui bencana dan kerugian ekonomi, biaya mengatasinya juga tidak main-main. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan kerugian ekonomi akibat krisis iklim sebesar Rp 544 triliun.

Maka, seharusnya krisis iklim adalah pusat kebijakan pemerintah menanganinya. Kebijakan ekonomi, sosial, politik mestinya mengacu pada problem terbesar hari ini. Krisis iklim bukan semata problem lingkungan. Krisis iklim adalah problem semua sektor.

Maka jika penyebab krisis iklim adalah naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat pembakaran energi fosil, kebijakan politik mesti membenahi problem besar ini, bukan memacu produksinya melalui undang-undang. Jika krisis iklim menciptakan pandemi, kebijakan ekonomi tak terus memacu industri ekstraktif untuk mendongkrak pertumbuhan.

Ketika kebijakan pemerintah masih berkutat dalam pertukaran kepentingan industri besar dengan usaha menegah krisis iklim, masyarakat sudah jauh lebih sadar dengan mempraktikkan hidup rendah karbon. Ketika pemerintah masih bimbang menyetop batu bara, masyarakat di banyak tempat memakai biogas untuk mencegah gas metana dan tak menambah polusi melalui pemakaian listrik energi fosil.

Kami mereportasekan upaya-upaya kecil masyarakat untuk menunjukkan, mereka sudah menyelesaikan pekerjaan rumah. Tinggal pemerintah yang melakukannya di tataran kebijakan yang punya dampak lebih besar. Selamat membaca.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dini Pramita
Redaktur

Peluang Investasi Saat Krisis
Masyarakat di Bali, Cilacap, Malang, memakai biogas untuk kebutuhan listrik dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya kecil berdampak besar.

Mitigasi Dari Mana Memulai
Ongkos besar mengatasi krisis iklim seharusnya jadi peluang bagi pemerintah menaikkan investasi hijau. Hanya dengan investasi ramah lingkungan, biaya besar menjadi untung besar.

Rekaman Krisis Iklim 2021
Tahun 2021 sudah lewat. Tahun ini mencatat beberapa rekor baru iklim.

Humor Gelap Krisis Iklim
Leonardo DiCaprio membintangi film baru soal krisis iklim. Menyindir ilmuwan yang tak pandai mengkomunikasikan krisis dan politikus bebal yang mengabaikan sains.

Pesan Lingkungan K-Pop
Anak-anak muda kian peduli krisis iklim. Penggemar K-Pop Indonesia beraksi nyata menyelamatkan lingkungan.

Bahasa Krisis Iklim
Greta Thunberg kembali unjuk kepintaran dengan menyindir para pemimpin dunia dengan blah blah blah. Apa artinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

1 hari lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Bicara Udara mendorong pemerintahan Prabowo menjadikan polusi udara sebagai masalah prioritas nasional yang perlu diatasi.


Pemerintah dan DPR Minta Azan Magrib Lewat Running Text di TV Tak Jadi Polemik

4 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menghadiri Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Pemerintah dan DPR Minta Azan Magrib Lewat Running Text di TV Tak Jadi Polemik

Imbauan Kemenag kepada stasiun tv agar menampilkan azan magrib menjadi running text saat misa akbar Paus Fransiskus menuai polemik.


Apa Alasan Pemerintah Bakal Membatasi BBM Bersubsidi?

10 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
Apa Alasan Pemerintah Bakal Membatasi BBM Bersubsidi?

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lantas, apa alasan pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi?


Cara dan Syarat PPPK Ikut Seleksi CPNS 2024 tanpa Mengundurkan Diri

13 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Cara dan Syarat PPPK Ikut Seleksi CPNS 2024 tanpa Mengundurkan Diri

Ketentuan dan prosedur bagi PPPK yang berminat melamar seleksi CPNS 2024 tanpa harus mengundurkan diri


Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

13 hari lalu

Ilustrasi orang menggunakan smartphone atau handphone. pexels
Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

Karyawan di Australia, dalam banyak kasus, tidak dapat dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari majikan mereka di luar jam kerja.


Cara Dion Wiyoko Promosikan Gaya Hidup Ramah Lingkungan

15 hari lalu

DION WIYOKO
Cara Dion Wiyoko Promosikan Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Dion Wiyoko menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai komitmen mempromosikan keberlanjutan.


DPR-Pemerintah-KPU Bilang Akan Ikuti Putusan MK untuk Susun PKPU

16 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah), didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri), Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto (kedua kanan), dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad (kanan) menyampaikan keterangan pers soal RUU Pilkada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Pilkada batal untuk disahkan dan Pilkada serentak 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR-Pemerintah-KPU Bilang Akan Ikuti Putusan MK untuk Susun PKPU

DPR dan KPU akan menggelar rapat konsultasi mengenai PKPU untuk Pilkada 2024 pada Senin pekan depan, 26 Agustus 2024.


Banjir Pujian, Ini yang Membuat Aktor Reza Rahadian Tergerak Ikut Demo di Depan Gedung DPR Kemarin

16 hari lalu

Aktor Reza Rahadian di atas mobil komando ikut demonstrasi soal revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, pada Kamis 2 Agustus  2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.
Banjir Pujian, Ini yang Membuat Aktor Reza Rahadian Tergerak Ikut Demo di Depan Gedung DPR Kemarin

Aktor Reza Rahadian menilai pemerintah saat ini telah bersikap ugal-ugalan dalam pengambilan kebijakan.


Mengenal Guillotine, Simbol Anti Monarki dari Prancis yang Dibawa saat Aksi Kawal Putusan MK

17 hari lalu

Ribuan massa aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada terlibat bentrok dengan pihak kepolisian saat menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI. TEMPO/Subekti.
Mengenal Guillotine, Simbol Anti Monarki dari Prancis yang Dibawa saat Aksi Kawal Putusan MK

Aksi hari ini membawa replika guillotine di aksi kawal putusan MK, Kamis 22 Agustus 2024 di depan gedung DPR RI.


Terkini: Faisal Basri Sebut untuk Bayar Bunga Utang Harus Berutang Lagi, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

17 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri (kiri) dan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. Pada diskusi tersebut Faisal Basri mengungkapkan dampak dari turunnya nilai tukar rupiah yang kini menjadi Rp16.400 per dolar AS yang akan mengakibatkan kenaikan harga pangan hingga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini: Faisal Basri Sebut untuk Bayar Bunga Utang Harus Berutang Lagi, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam RAPBN 2025 pemerintah menghadapi defisit keseimbangan primer yang memaksa negara terus berutang.