CekFakta #133 FBI Punya Akses Data Pribadi Pengguna WhatsApp dan iMessage

Reporter:
Editor:

Fitra Moerat Ramadhan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com

    Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com

    Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

    Sebuah dokumen mengungkapkan bahwa Biro Investigasi Federal (FBI) memiliki akses informasi data pribadi pengguna WhatsApp dan iMessage. Padahal selama ini, Apple dan WhatsApp (Meta) sama-sama menekankan pentingnya privasi, terutama ketika bicara mengenai aplikasi pesan yang aman.

    Dalam nawala ini pula, Tempo telah memeriksa sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap klaim tadi di kanal Cek Fakta Tempo. Salah satu klaim yang diperiksa adalah berbagai narasi terkait varian Omicron dari Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

    Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    ______________________________________________________________________

    Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo MediaLab

    FBI Dilaporkan Punya Akses Data Pribadi Pengguna WhatsApp dan iMessage

    Sebuah dokumen mengungkapkan bahwa Biro Investigasi Federal (FBI) memiliki akses informasi data pribadi pengguna WhatsApp dan iMessage. Meski tak pernah dipublikasi, dokumen yang isinya mengklaim bahwa lembaga tersebut bisa dengan mudah mengumpulkan data selama memiliki surat perintah atau panggilan pengadilan itu diperoleh Rolling Stone

    Di dalam dokumen juga terdapat pernyataan dari Kepala Petugas Teknologi di Pusat Demokrasi dan Teknologi, Mallory Knodel, yang menyebutkan bahwa aplikasi pesan terenkripsi paling populer iMessage dan WhatsApp juga paling permisif. Padahal menurut CEO Meta (dulu bernama Facebook Inc) Mark Zuckerberg, “Facebook telah mengartikulasikan visi yang berfokus pada privasi yang dibangun untuk WhatsApp sebagai layanan pesan paling populer di dunia.”

    Sementara itu, CEO Apple Tim Cook mengatakan bahwa privasi adalah hak asasi manusia. Ia berkata, Apple memberikan transparansi dan kontrol kepada pengguna. Filosofi ini berlaku juga untuk produk iMessage yang populer di kalangan pengguna iPhone dan produk Apple lainnya.

    Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com

    Pakar hukum dan teknologi dari Electronic Frontier Foundation, Andrew Crocker, yang meninjau dokumen FBI mengatakan bahwa dia jarang mendapatkan informasi sedetail itu dari sudut pandang pemerintah tentang akses penegak hukum ke layanan pengiriman pesan. Dia mengaku mengikuti hal itu dengan cukup cermat dan menangani masalah ini.

    “Saya rasa saya belum pernah melihat informasi ini ditata sedemikian rupa, tentu saja bukan dari perspektif penegakan hukum,” ujar dia pada Senin, 29 November 2021.

    Namun, dalam pandangan FBI, WhatsApp adalah sumber data pengguna pribadi. Menurut dokumen itu, WhatsApp akan memberikan informasi real-time yang lebih praktis tentang pengguna dan aktivitas mereka daripada hampir semua aplikasi pesan aman utama lainnya. FBI hanya perlu memberikan surat perintah, kemudian WhatsApp akan menyerahkan kontak buku alamat pengguna yang ditargetkan serta pengguna WhatsApp lainnya yang memiliki individu yang ditargetkan dalam kontak mereka.

    Seorang juru bicara WhatsApp mengkonfirmasi tanggapan perusahaan yang hampir secara real-time memiliki akses register pena—Dial Number Recorder (DNR), perangkat elektronik yang merekam semua nomor yang dipanggil dari saluran telepon tertentu. “Dokumen FBI menghilangkan konteks penting, seperti register pena untuk WhatsApp tidak menghasilkan konten pesan yang sebenarnya, dan hanya berlaku dengan cara berwawasan ke depan, tidak berlaku surut,” ujar dia.

    Ia menambahkan, perusahaan menggunakan enkripsi end-to-end untuk konten pesan pengguna, artinya penegak hukum tidak dapat mengakses konten itu secara langsung, dan mempertahankannya di pengadilan di seluruh dunia. “Kami dengan hati-hati meninjau, memvalidasi, dan menanggapi permintaan penegakan hukum yang berlaku, dan jelas tentang ini di situs web kami dan dalam laporan transparansi reguler,” katanya.

    Sementara Apple, dalam dokumen FBI itu dijelaskan, jika disetujui oleh perintah pengadilan atau surat perintah penggeledahan, Apple harus menyerahkan informasi pelanggan dasar serta data selama 25 hari tentang kueri yang dibuat di iMessage. Informasi yang diserahkan seperti tampilan pengguna yang ditargetkan, tidak termasuk konten pesan aktual, atau apakah pesan dipertukarkan antar pengguna.

    Tetapi jumlah data yang tersedia berpotensi jauh lebih besar—daripada data pengguna yang disediakan oleh WhatsApp—jika pengguna yang ditargetkan menyimpan aktivitas iMessage mereka ke iCloud, platform penyimpanan online Apple. Jika hal itu terjadi, maka penegak hukum dapat meminta akses ke penyimpanan perangkat target, termasuk pesan aktual yang dikirim dan diterima di iMessage dalam cloud tersebut.

    Adapun Apple menggambarkan iCloud sebagai layanan terenkripsi. Apple sendiri memegang kunci enkripsi yang dapat membuka kunci data pengguna di iCloud. Jadi, departemen kepolisian atau agen federal dapat meminta kunci tersebut dengan surat perintah penggeledahan atau persetujuan pelanggan untuk mengakses data pengguna tertentu.

    Hingga saat ini, Apple menolak mengomentari beredarnya laporan tersebut dan meminta agar merujuk saja ke pedoman proses hukum Apple, yang menjelaskan jenis data yang diserahkan perusahaan kepada penegak hukum dalam keadaan tertentu.

    ROLLING STONE | THE SUN


    Waktunya Trivia!

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    Para peneliti di perusahaan keamanan siber ThreatFabric melaporkan bahwa ada sebuah aplikasi Android berbahaya yang mencuri data keuangan sensitif. Aplikasi tersebut sudah diunduh lebih dari 300 ribu kali dari Google Play Store. Mereka menemukan bahwa detail perbankan pengguna dicuri oleh aplikasi yang tampaknya tidak berbahaya. Aplikasi ini dilaporkan menarik pengguna dengan menawarkan konten tambahan melalui pembaruan pihak ketiga tersebut.

    Kebijakan keamanan di Twitter telah melarang penggunanya membagikan informasi pribadi tanpa izin, seperti alamat atau lokasi, dokumen identitas, informasi kontak, keuangan, atau data medis. Terbaru, media sosial itu melarang pengguna berbagi gambar atau video individu pribadi tanpa persetujuan pemilik.

    Undang-Undang data baru Cina menjadikan Tencent—Salah satu perusahaan teknologi terbesar di Cina—sebagai sasaran pengawasan tambahan dari pemerintah. Pengawasan itu dilakukan setelah Tencent beberapa kali melanggar undang-undang data baru negara itu pada tahun lalu. Perusahaan itu diminta melapor ke pemerintah sebelum meluncurkan aplikasi baru atau menambah fitur baru di aplikasi yang dimilikinya.

    Ilustrasi pasangan kekasih melakukan selfie. home.bt.com

    Perusahaan pendeteksi wajah asal Australia, Clearview AI, menghadapi kemungkinan tuntutan terkait privasi sebesar £ 17 juta. Perusahaan yang mengklaim memiliki database lebih dari 10 miliar data wajah itu disebutkan telah menyerahkan data personal yang dimilikinya di Inggris. Clearview telah membantah tuduhan tersebut dan telah dipanggil otoritas setempat untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Clearview AI sebelumnya telah dinyatakan melanggar hukum privasi Australia tapi saat ini tengah mengajukan banding.

    AI mungkin bukan solusi untuk menghentikan penyebaran hoaks. Seiring waktu, disinformasi telah digunakan dalam peperangan dan strategi militer. Tapi tak terbantahkan bahwa hoaks paling banyak disebarkan lewat media sosial. Sebab, teknologi komunikasi menyediakan harga yang relatif murah dan batasan yang lebih rendah untuk menyebarkannya. Padahal sebelumnya, teknologi AI diharapkan bisa menjadi solusi.


    Periksa Fakta Sepekan Ini

    Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial maupun melalui pesan berantai lebih beragam. Meski begitu, klaim seputar varian baru Covid-19, omicron masih lebih mendominasi. Salah satunya adalah klaim Keliru, Tabel Jadwal Peluncuran Varian Omicron dari WHO, John Hopkin University dan World Economic Forum. Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    rang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Ahok dalam Empat Nama Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru

    Nama Ahok sempat disebut dalam empat nama kandidat kepala otorita Ibu Kota baru. Siapa tiga nama lain yang jadi calon pengelola IKN Nusantara?