CekFakta #106 Tsunami Misinformasi Covid-19 di India

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kerabat yang mengenakan APD menghadiri pemakaman seorang pria, yang meninggal karena Covid-19 di sebuah krematorium di New Delhi, India, Rabu, 21 April 2021. India melaporkan lebih dari 2.000 kematian akibat COVID-19 selama 24 jam terakhir. REUTERS/Adnan Abidi

    Kerabat yang mengenakan APD menghadiri pemakaman seorang pria, yang meninggal karena Covid-19 di sebuah krematorium di New Delhi, India, Rabu, 21 April 2021. India melaporkan lebih dari 2.000 kematian akibat COVID-19 selama 24 jam terakhir. REUTERS/Adnan Abidi

    Halo pembaca nawala Cek Fakta Tempo! Pekan lalu, saya menulis tentang penyensoran terhadap suara-suara kritis atas penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah India. Saya kembali menyinggung tentang itu dalam nawala edisi kali ini. Namun, dengan fokus pada banjir misinformasi yang memperparah situasi gelombang kedua pandemi Covid-19 di India. Seperti apa hoaks seputar virus Corona di sana?

    • Misinformasi seputar virus Corona mengalir lebih deras ketimbang biasanya ke ponsel-ponsel warganet India di tengah gelombang kedua pandemi Covid-19 di sana. Hoaks yang beredar paling sering tentang sistem pengobatan alternatif yang diklaim bisa diandalkan untuk “meningkatkan kekebalan” dan memerangi Covid-19. Banjir misinformasi di India ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di negara tersebut.
    • Gelombang kedua pandemi Covid-19 yang melanda India dinilai lebih parah ketimbang gelombang pertama. Menurut ilmuwan, penyebaran infeksi kali ini lebih cepat sebagian karena adanya varian baru virus Corona dan juga varian lain yang pertama kali terdeteksi di Inggris. Peringatan tentang munculnya varian terbaru, B1617, telah disampaikan kepada pemerintah India sejak awal Maret.

    Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    TSUNAMI MISINFORMASI COVID-19 DI INDIA

    Banjir misinformasi mengiringi “tsunami” Covid-19 yang melanda India sejak pertengahan April 2021. Berbagai hoaks menyangkut virus Corona dan vaksin mengalir lebih deras ketimbang biasanya ke ponsel-ponsel warga negara tersebut, di tengah terjadinya krisis tempat tidur dan oksigen di rumah-rumah sakit. Sebuah pesan berantai yang viral baru-baru ini berisi ajakan untuk menolak vaksinasi,  dan mengklaim bahwa “dapur rumah tangga India berisi segala hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan”.

    Penulis Wired, Devika Khandelwa, yang membagikan kisah itu. Pesan tersebut masuk ke ponsel ibunya. Dalam pesan ini, ada pula klaim palsu bahwa “Covid-19 adalah bakteri, bukan virus” dan “virus Corona diciptakan di laboratorium Cina”. Tak hanya ponsel ibunya, ponsel ayah Khandelwa juga menerima berbagai hoaks, yang masuk lewat WhatsApp. Ia menemukan pesan dari tokoh antivaksin, seperti Robert F. Kennedy Junior dan Biswaroop Roy Choudhary, yang menganggap virus Corona tidak ada dan mengklaim memiliki “bukti” bahwa pemerintah berbagai negara dan organisasi internasional menipu orang.

    Menurut Khandelwa, misinformasi Covid-19 yang paling sering beredar di India, dan terus diulang-ulang, adalah bahwa sistem pengobatan alternatif dapat diandalkan untuk “meningkatkan kekebalan” dan memerangi Covid-19. Yang paling populer di India adalah Ayurveda, sistem kepercayaan kuno yang berarti “Ilmu Kehidupan”, termasuk praktik vegetarianisme, meditasi, yoga, serta penggunaan jamu dan rempah-rempah. Praktik Ayurveda dipuja oleh banyak orang India, termasuk pemerintah.

    Di tahun pertamanya menjabat pada 2014, Perdana Menteri India Narendra Modi membentuk Kementerian AYUSH, yang ditugaskan untuk mempromosikan penggunaan Ayurveda dan metode pseudosains lainnya di India. Selama pandemi, komunikasi yang dilakukan oleh kementerian ini membingungkan. Situsnya berisi informasi tentang “pencegahan dan pengobatan Covid-19”, termasuk dokumen dan infografis berisi promosi perawatan medis yang belum terbukti kemanjurannya. Pernyataan bahwa metode Ayurveda bukan obat Covid-19 memang dicantumkan, tapi berada di bagian akhir.

    Misinformasi seputar Covid-19 telah memenuhi ruang maya warganet India sejak pandemi dimulai. Pada Maret 2020, sebuah kelompok keagamaan mengadakan pesta minum air kencing sapi di New Delhi. Sebelumnya, seorang pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan urin dan kotoran sapi “dapat mengobati infeksi virus Corona”. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal BJP juga membuat cuitan berisi foto petugas kepolisian yang menghirup uap di Mangalore di negara bagian Karnataka. Kata seorang inspektur polisi, cara itu merupakan tindakan pencegahan yang “membantu” yang “membuat petugas merasa rileks”.

    Menurut pemeriksaan fakta oleh CNN, hanya ada sedikit bukti bahwa pengobatan lokal dapat mencegah atau mengobati Covid-19. Sejumlah organisasi kesehatan pun telah membantah beberapa praktik tersebut. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan “belum ada obat untuk Covid-19 yang telah diketahui dan tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa menghirup uap dapat membantu” mencegah infeksi virus Corona. Justru, hal ini dapat menyebabkan “luka bakar serius jika tidak dilakukan dengan benar”.

    Sejumlah pasien dengan gangguan pernapasan menerima bantuan oksigen gratis di Gurudwara (kuil Sikh), di tengah Tsunami COVID-19 di Ghaziabad, India, 30 April 2021. REUTERS/Adnan Abidi

    Pada pertengahan April 2021, ketika jumlah kasus Covid-19 di India mulai meroket, VK Paul, pejabat senior pemerintah yang berada di garis depan penanganan virus Corona, merekomendasikan agar orang-orang berkonsultasi dengan praktisi terapi alternatif jika mereka menderita penyakit ringan atau tanpa gejala. Dia juga menyarankan warga mengkonsumsi chyawanprash (suplemen makanan) serta kadha (minuman herbal dan rempah-rempah) untuk meningkatkan kekebalan.

    Pernyataan itu memicu kritik dari para dokter, bahwa rekomendasi tersebut dapat mendorong orang untuk mencoba terapi yang belum teruji dan menunggu terlalu lama untuk mencari pertolongan medis. “Ini mengherankan dan menyesatkan. Ini akan mendorong orang untuk duduk di rumah, meminum ramuan itu, dan saat mereka sampai di rumah sakit semuanya sudah terlambat,” kata Rajam Sharma, mantan presiden Indian Medical Association (IMA).

    Dalam pernyataannya tahun lalu, WHO mengatakan bahwa penggunaan produk yang belum teruji untuk mengobati Covid-19 dapat “menempatkan seseorang dalam bahaya, memberikan rasa aman yang palsu, dan mengalihkan perhatian mereka dari mencuci tangan dan menjaga jarak fisik yang penting dalam pencegahan Covid-19”. Sementara Direktur Eksekutif Internet Freedom Foundation, Apar Gupta, berkata, “Ketika Anda memiliki pejabat publik yang mendukung hal itu, jelas rasa hormat terhadap sains berkurang.”

    Banjir misinformasi di India itu diperparah dengan masih rendahnya literasi digital dan media sosial. Menurut Rajneil Kamath, penulis di situs pengecekan fakta NewscheckerIn, orang-orang mendapatkan teknologi murah berbasis internet di ponsel cerdas mereka, tapi tidak memiliki pendidikan yang diperlukan tentang cara menilai kebenaran klaim yang terdapat dalam sebuah pesan. “Kadang-kadang mereka tertipu oleh lowongan kerja palsu atau tawaran isi ulang pulsa palsu dalam pesan berantai yang mereka terima,” ujar Kamath.

    Selama pandemi Covid-19, berita yang kredibel sering kali tenggelam oleh informasi online yang tidak terverifikasi. Meskipun ada beberapa organisasi pemeriksa fakta, upaya mereka sering kali terbebani oleh banyaknya jumlah berita palsu yang beredar. Nikhil Pahwa, aktivis hak digital dan pendiri portal berita MediaNama, berkata, “Misinformasi bergantung terhadap daya tarik bias yang melekat pada penerima dan emosi mereka, yang cocok untuk daya tarik dan viralitas yang lebih luas. Pengecekan fakta sering kali menghilangkannya. Selain itu, di WhatsApp, ada jaringan yang mapan untuk berbagi misinformasi.”

    Khandelwa berbagi aturan ketat yang diadopsi oleh keluarganya untuk menahan gelombang misinformasi, yaitu “no forwards, no fake news”. Sejauh ini, aturan yang melarang anggota keluarga Khandelwa untuk meneruskan pesan berantai itu dipatuhi. Menurut dia, perlu ada anggota keluarga yang memainkan peran kunci dalam membatasi misinformasi. “Sejak saya mulai memberi tahu orang tua saya tentang berita palsu di WhatsApp, mereka lebih memperhatikan pesan yang mereka terima,” katanya. Tapi mengingat skala misinformasi yang dihadapi oleh dunia saat ini, menurut Khandelwa, sangat berat rasanya jika tanggung jawab untuk memeriksa informasi hanya ada pada masing-masing individu.

    LAGI-LAGI VARIAN BARU VIRUS CORONA

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    India dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19, yang lebih parah ketimbang gelombang pertama pada 2020 lalu. Menurut sejumlah ilmuwan, penyebaran infeksi kali ini dipercepat oleh adanya varian baru Covid-19 dan juga varian lain yang pertama kali terdeteksi di Inggris. Peringatan tentang varian baru tersebut telah disampaikan kepada pemerintah India sejak awal Maret. Namun, beberapa ilmuwan prihatin karena pihak berwenang tidak cukup serius memperhatikan bukti-bukti untuk menetapkan kebijakan. Terdapat pula kekhawatiran bahwa sains tidak diperhitungkan untuk mendorong kebijakan.

    Ekspresi seorang pria saat melihat keluarganya yang dikremasi setelah meninggal kerena Covid-19 di New Delhi, India, 26 April 2021. REUTERS/Adnan Abidi

    • Pemerintah India mengatakan varian baru virus Corona yang pertama kali ditemukan pada Maret lalu kemungkinan terkait dengan gelombang kedua pandemi Covid-19 di negaranya. Sampel yang mengandung “mutan ganda”, atau varian B1617, telah ditemukan di beberapa negara bagian dengan jumlah kasus yang tinggi. Mutan ganda terjadi ketika dua mutasi bersatu dalam virus yang sama. Meski begitu, Sujeet Singh dari Pusat Pengendalian Penyakit Nasional India menuturkan bahwa belum bisa dibuat korelasi epidemiologis dan klinis antara varian baru itu dengan lonjakan kasus.
    • Menurut Kementerian Kesehatan RI, sejumlah varian baru Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, yakni B117, B1351, dan B1617. Kasus varian B117 ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur, kasus varian B1351 ditemukan di Bali, serta kasus varian B1617 ditemukan di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan ketiga varian itu termasuk Varian of Concern (VoC) atau barian yang diwaspadai.
    • Menurut laporan NewScientist, istilah “mutan ganda” yang digunakan untuk varian B1617 kurang tepat, karena varian ini memiliki sekitar 15 mutasi. “Mutan ganda” mengacu pada fakta bahwa varian itu memiliki dua mutasi yang menjadi perhatian khusus pada bagian luar protein spike dari virus. Kedua mutasi ini, yang dikenal sebagai L452R dan E484Q, diduga membuat respons antibodi yang sebelumnya bekerja terhadap varian yang lebih lama atau vaksin yang ada menjadi kurang efektif. Tapi hal ini belum terkonfirmasi.
    • Salah satu varian yang tergolong sebagai VoC, yakni B1351, belum terbukti dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah dari varian sebelumnya. Namun, data awal penelitian terkait varian B1351, yang teridentifikasi di Afrika Selatan, menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 dari Oxford-AstraZeneca memberikan perlindungan yang minimal terhadap varian tersebut. Mereka yang telah menerima vaksin Oxford-AstraZeneca mengalami sakit ringan atau sedang akibat terinfeksi varian B1351.
    • Ahli epidemiolog Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad berkata, “Varian mutasi Corona India ini, rute dan model penularannya tetap sama, masih dari droplet, hanya dengan probabilitas penularan per satuan kontak yang lebih tinggi.” Dengan rute dan model penularan yang sama, cara pencegahannya pun sama. Masalahnya adalah apakah pencegahan tersebut sudah dijalankan dengan optimal dan konsisten. Riris juga menilai bahwa yang menjadi soal bukan label larangan mudik, melainkan restriksi dari mobilitas masyarakat.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    • Pemerintah Hong Kong tengah mempertimbangkan untuk menerapkan undang-undang berita palsu dalam rangka menghentikan “informasi yang salah, kebencian, dan kebohongan”. Namun, rencana penerapan regulasi ini dipandang berpotensi semakin mengikis kebebasan pers di negara tersebut. Kalangan jurnalis Hong Kong menilai undang-undang itu dapat digunakan untuk menekan pemberitaan yang tidak memihak pemerintah.
    • Studi dari lembaga pemikir Henry Jackson Society menyatakan bahwa Iran menjajakan disinformasi untuk mempengaruhi pemilihan anggota parlemen Skotlandia demi mendukung partai-partai pro-kemerdekaan dalam rangka menggoyahkan Inggris. Menurut studi itu, pakar-pakar siber yang bertindak atas nama rezim Iran menargetkan para pemilih di Facebook dan Twitter dengan membuat akun, grup, dan halaman palsu. Mereka berpura-pura menjadi warga lokal yang bersimpati pada kemerdekaan Skotlandia.
    • Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengusulkan upaya internasional untuk melawan propaganda dan disinformasi Rusia. Inggris menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara G7 pada 3-5 Mei 2021. Dalam pertemuan itu, Inggris akan meminta G7 secara bersama-sama mengembangkan “mekanisme bantahan cepat” untuk melawan “kebohongan dan propaganda atau berita palsu” yang dilancarkan Rusia.
    • Baru-baru ini, junta militer Myanmar mendakwa seorang jurnalis lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi, di bawah undang-undang “berita palsu”. Kitazumi ditangkap pada April lalu. Kitazumi adalah satu dari 50 jurnalis yang saat ini ditahan di Myanmar, sebagai bagian dari tindakan keras junta militer terhadap protes atas kudeta 1 Februari. Beberapa jurnalis Myanmar yang bekerja untuk media asing pun ditangkap dan dituduh melakukan kejahatan serupa sejak kudeta terjadi.
    • Klub-klub dan pemain sepak bola, atlet, dan sejumlah organisasi olahraga memboikot media sosial selama empat hari, dalam rangka mengatasi pelecehan dan diskriminasi di platform-platform tersebut. Aksi itu dimulai pada 30 April lalu dan berakhir pada 3 Mei. Aksi solidaritas untuk melawan pelecehan online itu diharapkan dapat mendorong perusahaan media sosial mengambil sikap yang lebih tegas terhadap rasisme dan seksisme.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Gelombang kedua pandemi Covid-19 yang menerjang India membuat negara tersebut juga mengalami krisis oksigen. Tapi sejumlah akun di media sosial menyebarkan klaim bahwa krisis oksigen itu terjadi bukan karena melonjaknya kasus infeksi virus Corona di sana. Sebuah akun di Instagram menyatakan bahwa penyebab krisis oksigen di India adalah kebocoran saluran gas di rumah sakit. Klaim ini dilengkapi dengan video berita dari Kumparan.com tentang kebocoran saluran gas di sebuah rumah sakit di India.

    Gambar tangkapan layar unggahan di Instagram yang berisi klaim sesat terkait penyebab krisis oksigen di India.

    Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, klaim itu menyesatkan. Kebocoran saluran gas memang terjadi di sebuah rumah sakit di Nashik, Maharashtra, India. Namun, kebocoran tersebut muncul di tengah krisis oksigen di negara ini. India mengalami krisis oksigen karena dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19 sejak pertengahan April 2021 lalu. Pada 1 Mei, India pun mencatatkan rekor tertinggi jumlah kasus Covid-19 dalam satu hari, yakni 401.993 kasus.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.