CekFakta #97 Sederet Isu yang Kelilingi Clubhouse

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi Clubhouse. Kredit: YouTube/CNET

    Aplikasi Clubhouse. Kredit: YouTube/CNET

    • Popularitas Clubhouse menanjak dalam beberapa pekan terakhir. Media sosial baru yang berbasis audio ini mendapatkan tempat di hati warganet karena memungkinkan mereka untuk mendengarkan suara tokoh idolanya secara real-time. Meski begitu, Clubhouse dikelilingi oleh sejumlah masalah, mulai dari moderasi konten hingga privasi dan keamanan data pengguna.
    • Indonesia mulai memasuki program vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Tapi, masalah masih bermunculan ke permukaan, mulai dari logistik, data, keraguan publik, hingga sosialisasi kebijakan. Para ahli mengingatkan pemerintah untuk segera membenahi persoalan-persoalan itu, mengingat fase vaksinasi untuk masyarakat umum sudah di depan mata.

    Halo pembaca nawala Cek Fakta Tempo! Apakah Anda termasuk orang pertama yang menjajal Clubhouse? Sebelum mengunduh platform ini, apakah Anda sudah membaca kebijakan layanannya? Seperti media-media sosial yang lahir sebelumnya, Clubhouse memiliki segudang masalah. Sejumlah pengguna beberapa kali menyuarakan keprihatinannya tentang adanya pelecehan, perisakan siber, misinformasi, dan lainnya di Clubhouse. Terdapat pula laporan adanya kerentanan pada infrastruktur platform yang menyasar privasi pengguna.

    Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    SEDERET ISU DI SEKELILING CLUBHOUSE

    Dua pekan terakhir, lini masa Instagram dan Twitter dipenuhi dengan screenshot dari media sosial anyar bernama Clubhouse. Jejaring sosial yang baru diluncurkan pada April 2020 ini mulai memantik impresi dari warganet setelah Elon Musk, bos Tesla dan SpaceX, melakukan debutnya di Clubhouse pada akhir Januari 2021 lalu. Ia menjadi bintang tamu sebuah acara teknologi-budaya. Sepekan kemudian, bos Facebook Mark Zuckerberg tampil di acara yang sama. Seketika, Clubhouse menjelma menjadi ruang yang memungkinkan para warganet mendengarkan tokoh atau selebritas idolanya secara real-time.

    Clubhouse merupakan media sosial yang berbasis audio (masih dalam versi beta). Di sana, pengguna bisa membuat dan bergabung dengan “ruangan” tempat semua jenis topik dibahas. Ini seperti melakukan panggilan Zoom semi publik dengan semua kamera dimatikan. Hanya moderator yang dapat menentukan atau mempersilakan masuk tamu yang ingin berpartisipasi. Ruangan terbagi menjadi tiga kategori, yakni terbuka, sosial, dan tertutup.

    Lalu, apa saja isu yang mengelilingi Clubhouse? Di usianya yang masih sangat muda, perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Silicon Valley Paul Davison dan mantan pegawai Google Rohan Seth ini sedang menghadapi situasi yang rumit. Di satu sisi, mereka telah mendapatkan popularitas yang begitu besar. Namun, di sisi lain, pengawasan terhadap Clubhouse meningkat karena, di tengah meningkatnya jumlah pengguna yang masif, perusahaan belum memiliki kebijakan moderasi konten yang jelas. Para eksekutif Clubhouse dikritik karena tidak menginvestasikan sumber dayanya untuk mengawasi pelecehan atau ujaran kebencian.

    Saat ini, perusahaan telah mengizinkan pelaporan terhadap pengguna tertentu. Tapi perusahaan belum menentukan berapa banyak orang atau sistem otomatis untuk moderasi konten. Perusahaan mengatakan ujaran kebencian dan penindasan bertentangan dengan pedoman komunitasnya. Namun, beberapa pengguna, khususnya wanita dan orang dengan kulit berwarna, masih kerap menyuarakan keprihatinannya tentang antisemitisme, misogynoir, perisakan siber, misinformasi Covid-19, dan pelecehan yang muncul di Clubhouse.

    Privasi juga menjadi salah satu isu yang dihadapi Clubhouse. Saat ini, Clubhouse dalam fase khusus undangan, di mana pengguna baru harus diundang oleh teman yang merupakan pengguna lama atau mencapai puncak daftar tunggu platform. Saat diterima sebagai pengguna, mereka memiliki kesempatan untuk mengundang dua orang lain. Di situlah masalah muncul. Sebagai bagian dari proses pendaftaran, Anda diharuskan untuk memberikan platform akses ke kontak ponsel Anda, sehingga bisa terhubung dengan pengguna Clubhouse lainnya.

    Jurnalis Vox, Sara Morrison, saat bergabung dengan Clubhouse, mencoba tidak memberikan platform akses ke kontaknya. “Seperti kebijakan saya sejak kecil, hanya saya yang bisa memutuskan siapa yang bisa masuk ke akun Clubhouse saya,” katanya. Tapi beberapa menit kemudian, Morrison mendapatkan banyak pengikut dari kontaknya. Bahkan, ada pengikut yang sama sekali tidak ada di kontaknya, tapi dia ada di kontak mereka. “Ternyata privasi Anda di Clubhouse tidak hanya bergantung pada apa yang Anda lakukan, tapi juga pada apa yang dilakukan oleh mereka yang memiliki informasi Anda di kontak mereka,” kata Morrison.

    Selain itu, menurut Forbes, Clubhouse kemungkinan menggunakan informasi itu untuk membangun profil orang yang belum menjadi penggunanya. Screenshot di atas menunjukkan berbagai kontak penulis Forbes yang direkomendasikan untuk diundang, tercantum dalam urutan menurut jumlah teman yang sudah mereka miliki di platform. “Clubhouse menggunakan nomor ponsel mereka untuk memeriksa berapa kali mereka muncul dalam kontak pengguna platform lainnya. Bahkan, jika Anda sama sekali tidak tertarik untuk bergabung, Clubhouse mungkin mengetahui nama Anda, nomor ponsel, dan berapa banyak teman yang Anda miliki di platform.”

    Masih terkait privasi, otoritas perlindungan data di Jerman memperingatkan penyimpanan rekaman percakapan oleh Clubhouse. Hal ini memang tercantum dalam kebijakan Clubhouse: “Jika pengguna melaporkan pelanggaran saat ruangan aktif, kami menyimpan audio untuk tujuan penyelidikan, lalu menghapusnya saat selesai. Jika tidak ada insiden yang dilaporkan, kami menghapus rekaman saat ruangan berakhir.” Namun, beberapa aspek dari proses ini dinilai tidak jelas, seperti standar untuk menentukan komentar apa yang akan memicu penyelidikan, dan tidak ada cara untuk memastikan apakah rekaman benar-benar telah dihapus.

    Potensi kerentanan baru dilaporkan oleh Stanford Internet Observatory (SIO) pada 13 Februari lalu, terkait infrastruktur Clubhouse. Menurut SIO, Agora Inc., start-up asal Shanghai, Cina, yang memproduksi perangkat lunak keterlibatan waktu nyata, “memasok infrastruktur back-end untuk Clubhouse”. SIO menemukan bahwa nomor ID unik pengguna dan ID ruangan ditransmisikan dalam teks biasa, yang kemungkinan memberi Agora akses ke data audio mentah Clubhouse.

    Selain itu, SIO menemukan metadata dari ruangan Clubhouse yang dikirimkan ke server yang diyakini dioperasikan di Cina, dan menemukan audio sedang dikirim ke server yang dikelola oleh entitas Cina dan didistribusikan ke seluruh dunia. Kepada SIO, Agora menyatakan tidak menyimpan audio atau metadata pengguna selain untuk memantau kualitas jaringan dan menagih klien. Lalu, selama audio disimpan di server di Amerika Serikat, pemerintah Cina tidak akan dapat mengakses data titu. Kepada The Verge, Agora menyatakan lalu lintas suara atau video dari pengguna yang berbasis di luar Cina, termasuk AS, tidak pernah dialihkan ke Cina.

    Sementara Clubhouse mengatakan kepada SIO, ketika platform diluncurkan, pengembang memutuskan untuk tidak menyediakannya di Cina “mengingat rekam jejak Cina dalam privasi”. Tapi beberapa pengguna di Cina menemukan cara lain untuk mengunduh platform, “yang berarti percakapan yang mereka ikuti dapat dikirim melalui server Cina”. Perusahaan pun menyatakan bakal meluncurkan perubahan “dengan menambahkan enkripsi dan pemblokiran tambahan untuk mencegah klien Clubhouse mengirim ping ke server Cina”.

    Clubhouse dilaporkan hanya dioperasikan oleh tim kecil. Meski demikian, perusahaan itu telah memiliki jutaan pengguna dan jutaan dolar pendanaan dari perusahaan modal ventura Silicon Valley ternama, termasuk Andreessen Horowitz, serta valuasi US$ 1 miliar. Platform ini bukan platform media sosial pertama yang didanai dengan baik, yang melampaui batas privasi data. Tapi Clubhouse setidaknya bisa memetik pelajaran dari raksasa-raksasa media sosial yang telah lahir sebelumnya.

    BENANG KUSUT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah memasuki tahap kedua pada 17 Februari 2021 lalu. Penerimanya adalah petugas pelayanan publik dan masyarakat yang berusia di atas 60 tahun. Namun, hingga kini, masih terdapat sejumlah permasalahan, mulai dari data penerima vaksin hingga keraguan publik. Padahal, kelompok yang divaksin barulah tenaga kesehatan (program vaksinasi tahap pertama), menyusul kini petugas publik dan lansia. Menurut ahli, vaksinasi untuk masyarakat umum bakal menguras energi yang lebih besar, terutama dalam hal penyimpanan dan distribusi vaksin.

    Petugas kesehatan menyuntikkan Vaksin COVID-19 ke seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021. Tahap pertama vaksinasi Covid-19 akan menyasar sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan dan vaksinasi tersebut juga akan mengurangi gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang angkanya sudah tinggi. vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari infeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. TEMPO/M Taufan Rengganis

    - Dilansir dari jurnal The Lancet, banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah yang akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh populasi orang dewasa, memastikan penyelesaian jadwal vaksinasi dua dosis, dan mempertahankan rantai pasokan dingin. Pada 2018, 74 dari 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak memiliki program vaksinasi orang dewasa untuk penyakit apapun dan kurang dari 11 persen negara di Afrika dan Asia Selatan melaporkan memiliki program semacam itu.

    - Diduga, negara-negara tersebut kekurangan data registrasi imunisasi untuk orang dewasa, sistem penyimpanan dan pengiriman vaksin, serta pengelolaan limbah yang diperlukan. Di luar isu teknis terkait infrastruktur data dan penyimpanan, jadwal vaksinasi, serta masalah logistik lainnya, ada sejumlah langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mendorong akuntabilitas, yang mungkin dapat membuat kampanye vaksinasi Covid-19 lebih efektif. Langkah ini termasuk transparansi dan komunikasi yang jelas terkait jadwal, kelompok prioritas, dan pilihan produk vaksin.

    - Menurut kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR pada Februari 2021, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terkait pendataan sasaran. Permasalahan pendataan ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang tidak percaya pada data Kemenkes dalam rangka distribusi dan penyiapan strategi vaksinasi karena banyak kesalahan. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir juga mengungkapkan bahwa pendataan kesehatan penduduk yang tidak satu sistem masih menjadi kendala dalam memetakan distribusi vaksin Covid-19.

    - Distribusi vaksin juga sempat mengalami kendala, seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Pengiriman vaksin ke dua pulau terluar, yakni Pulau Liukang Kalukuang Masalima dan Pulau Pamantauang, mengalami keterlambatan karena kondisi cuaca yang ekstrem serta keterbatasan kapal. Dalam mendistribusikan vaksin ke pulau-pulau terluar, dinas kesehatan dan satuan tugas memilih untuk menitipkannya ke kapal yang membawa kebutuhan pangan bagi masyarakat.

    - Besarnya populasi dan kondisi geografis Indonesia membuat target 15 bulan untuk menyelesaikan vaksinasi Covid-19 menjadi sangat menantang. Selain isu logistik, ketidakcocokan data, keraguan akan vaksin, serta kurangnya komunikasi kebijakan yang efektif dari pemerintah menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Ahli epidemiologi Pandu Riono berkata, “Saat vaksinasi memasuki fase untuk masyarakat umum, akan muncul kendala, seperti penyimpanan vaksin dan sistem distribusi vaksin. Saat ini, hanya sejumlah kecil vaksin yang dikirim ke daerah, sehingga masalahnya belum terlihat.”

    - Yanuar Nugroho, visiting senior fellow di ISEAS-Yusof Ishak Institute, memperingatkan bahwa program vaksinasi tidak akan berjalan lancar di daerah jika infrastruktur perawatan kesehatan dan infrastruktur pendukung seperti rantai dingin dan penyimpanannya tidak tersedia. “Misalnya, (ada) puskesmas yang listriknya masih terbatas. Vaksin membutuhkan lemari es. (Ada juga) daerah yang tidak merata tenaga kesehatannya,” ujar Yanuar yang merupakan mantan wakil kepala staf kepresidenan dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    Petugas medis menunjukan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech COVID-19. Badan Obat Norwegia (NMA) mengatakan hasil otopsi terhadap 13 jenazah menunjukkan bahwa efek samping umum vaksin covid-19 REUTERS/Andreas Gebert

    - Menurut laporan BBC, yang mengutip pejabat intelijen Korea Selatan, Korea Utara diduga berusaha mencuri teknologi vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer. Badan Intelijen Nasional Korsel secara pribadi telah memberi arahan ke anggota parlemen tentang dugaan serangan itu. Pfizer belum menanggapi permintaan komentar. Pada November 2020, Microsoft melaporkan setidaknya 9 instansi kesehatan telah menjadi sasaran organisasi yang didukung negara di Korea Utara dan Rusia.

    - Mantan jurnalis surat kabar Rusia, Ivan Safronov, yang dituduh telah melakukan pengkhianatan, menyatakan belum diberi tahu secara detail oleh pihak berwenang apa kejahatan yang dilakukannya. Padahal, Safronov telah ditahan selama lebih dari enam bulan. Ia merupakan reporter yang meliput isu militer sebelum akhirnya bekerja di badan antariksa Rusia pada Mei 2020. Dia ditangkap pada Juli dan dipenjara hingga kini karena diduga telah memberikan rahasia militer kepada Republik Ceko.

    - Facebook menyatakan bakal membatasi distribusi semua konten yang diunggah oleh militer Myanmar. Menurut Facebook, Tatmadaw, nama resmi angkatan bersenjata Myanmar, menggunakan platform mereka “untuk menyebarkan misinformasi”. Selain itu, Facebook telah menangguhkan akses lembaga pemerintah Myanmar untuk meminta perusahaan menghapus konten. Mereka secara proaktif menghapus ujaran kebencian dan mengurangi distribusi konten yang secara eksplisit mendukung kudeta.

    - Bos Facebook dan Twitter direncanakan bakal bersaksi dalam sidang parlemen AS paling cepat pada Maret 2021. Mark Zuckerberg dan Jack Dorsey akan tampil di depan Komite Energi dan Perdagangan. Pemimpin komite ini sedang meneliti penanganan misinformasi dan konten kekerasan oleh Facebook dan Twitter terkait kerusuhan di US Capitol. Bulan lalu, Ketua Komite Energi dan Perdagangan Frank Pallone memang mengumumkan rencana untuk menyelidiki peran platform dalam penyerbuan US Capitol.

    - Mulai Februari 2021, Twitter akan menambahkan label ke akun pribadi kepala negara. Label tersebut dimaksudkan untuk memberikan konteks bagi pengguna agar “memiliki pengalaman yang lebih terinformasi di Twitter”. Twitter juga mengatakan akan memperbarui teks pada labelnya agar lebih spesifik dan bakal menerapkan label tambahan ke akun media yang berafiliasi dengan negara dalam beberapa bulan mendatang.

    - Organisasi konsumen Eropa BEUC mengajukan keluhan ke Komisi Eropa terkait TikTok. Setelah penyelidikan berbulan-bulan, BEUC menilai TikTok melanggar hak konsumen dalam “skala besar”. Persyaratan layanan dianggap “tidak jelas dan ambigu sehingga merugikan pengguna”. TikTok juga berhak memakai, mendistribusikan, dan mereproduksi video pengguna tanpa imbalan. BEUC juga menyatakan TikTok gagal melindungi anak-anak dan remaja dari iklan tersembunyi serta konten berbahaya.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Pada 9 Februari 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggelar konferensi pers menyangkut  misinya ke Wuhan, Cina, sepanjang 14 Januari hingga awal Februari lalu. Misi itu untuk menyelidiki asal-usul virus Corona, mengingat Wuhan merupakan tempat pertama kasus Covid-19 ditemukan, pada akhir Desember 2019. Tak lama setelah konferensi pers ini, beredar narasi bahwa WHO menyatakan virus Corona bukan berasal dari kelelawar, tapi dari kepala babi.

    Gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang berisi klaim yang tidak terbukti terkait asal-usul virus Corona Covid-19.

    Berdasarkan verifikasi Tempo, narasi tersebut menyesatkan. Hingga kini, WHO belum memaparkan kesimpulan akhir dalam penyelidikannya soal asal-usul virus Corona. Dalam konferensi pers pada 9 Februari, WHO menawarkan dua hipotesis, yakni bahwa virus Corona bisa saja berasal dari hewan di luar Wuhan dan bahwa, begitu menjangkiti manusia, virus tersebut dapat menyebar lewat satwa liar beku atau barang kemasan lainnya, yang dikenal dengan transmisi rantai dingin. Namun, WHO tidak secara spesifik menyebut kepala babi terkait transmisi itu. Justru, ketua tim penyelidikan WHO mengatakan, menurut temuan awal, jalur yang paling mungkin dilewati oleh virus itu adalah kelelawar ke hewan lain dan kemudian ke manusia.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.