CekFakta #96 Menimbang Keamanan Bitcoin

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan Tesla menambah deretan perusahaan korporasi yang membeli Bitcoin senilai jutaan dolar atau triliunan rupiah. Sebelumnya, sederet perusahaan seperti Microstrategy Inc, Square, Tudor Investment Corp, JP Morgan, Citibank dan Paypal yang menyediakan pembayaran dengan Bitcoin. REUTERS/Dado Ruvic

    CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan Tesla menambah deretan perusahaan korporasi yang membeli Bitcoin senilai jutaan dolar atau triliunan rupiah. Sebelumnya, sederet perusahaan seperti Microstrategy Inc, Square, Tudor Investment Corp, JP Morgan, Citibank dan Paypal yang menyediakan pembayaran dengan Bitcoin. REUTERS/Dado Ruvic

    • Tesla baru-baru ini mengumumkan telah membeli Bitcoin senilai US$ 1,5 miliar. Pengumuman itu membuat harga Bitcoin meroket, dan semakin banyak orang yang mengelu-elukan mata uang kripto tersebut. Menurut ahli, Bitcoin dan blockchain, teknologi di baliknya, berpotensi merevolusi industri jasa keuangan. Namun, para ahli juga mengingatkan, ada risiko-risiko nyata dan substansial dalam Bitcoin.
    • Baru-baru ini, Bloomberg menerbitkan proyeksi bahwa butuh waktu hingga 7 tahun untuk melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 75 persen populasi di dunia, jumlah yang dibutuhkan untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Bloomberg memprediksi Indonesia butuh waktu lebih dari 10 tahun melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap tiga perempat penduduknya.

    Halo pembaca nawala Cek Fakta Tempo! Apakah Anda salah satu yang tertarik untuk membeli Bitcoin? Jika ya, Anda sebaiknya mempertimbangkan berbagai risiko keamanannya lebih dulu. Bitcoin memang sulit dipalsukan atau dibelanjakan oleh mereka yang tidak memiliki akses ke kunci Bitcoin tersebut, mengingat semua transaksi Bitcoin dicatat dalam daftar yang bersifat publik. Tapi tidak bisa disangkal pula bahwa Bitcoin punya beragam risiko, yang membuat kita mesti berhati-hati sebelum membelinya. Apa saja?

    Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    MENIMBANG KEAMANAN BITCOIN

    Bitcoin ramai dibahas dalam sepekan terakhir. Pasalnya, pada 8 Februari 2021 lalu, Tesla mengumumkan telah membeli Bitcoin senilai US$ 1,5 miliar. Perusahaan mobil listrik itu juga menyatakan akan mulai menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk produknya. Elon Musk, pendiri Tesla, memang dikenal sebagai pendukung mata uang kripto. Sekitar dua pekan lalu, Musk menambahkan sebuah tagar, #bitcoin, ke bio Twitter-nya. Langkah itu membuat harga Bitcoin naik 20 persen.

    Harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi dua hari setelah pengumuman Tesla. Per 10 Februari, nilai mata uang virtual yang diluncurkan pada 2008 itu naik di atas US$ 48 ribu atau sekitar Rp 670 juta, sebelum turun kembali, namun tetap meningkat sekitar 25 persen ketimbang pekan lalu. Hal ini membuat semakin banyak orang mengelu-elukan Bitcoin. Meski demikian tak sedikit pula yang mengkritik mata uang virtual yang diciptakan oleh seseorang bernama samaran Satoshi Nakamoto tersebut.

    Sebelum masuk ke pembahasan dari sisi keamanan, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang digital yang beroperasi secara independen dari pengawasan pihak ketiga, baik bank maupun pemerintah. Walaupun disebut sebagai mata uang digital, Bitcoin sebenarnya hanya sebuah file komputer yang disimpan dalam dompet digital. Untuk mendapatkan Bitcoin, seseorang bisa membelinya menggunakan uang “nyata”, menjual barang dan menerima pembayaran dengan Bitcoin, serta membuatnya dengan komputer.

    Cara yang ketiga ini kerap disebut “menambang”. Pada dasarnya, menambang adalah menjalankan suatu perangkat lunak penghasil Bitcoin. Perangkat lunak tersebut menjalankan sebuah server untuk memecahkan algoritma khusus yang pada akhirnya membuahkan Bitcoin. Namun, semakin lama, algoritma yang mesti dipecahkan semakin sulit, untuk menahan terlalu banyak Bitcoin yang dihasilkan. Saat ini, untuk mendapatkan 1 Bitcoin saja lewat menambang, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Kita pun bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk membayar biaya listrik bagi komputer kita daripada nilai Bitcoin itu sendiri.

    Karena itu, saat ini, orang-orang lebih memilih untuk membelinya dengan uang “nyata”. Kita memang bisa saling mengirim Bitcoin lewat sebuah dompet digital. Pada umumnya, dompet digital itu berisi kunci publik dan kunci pribadi, yang berupa rangkaian panjang angka dan huruf. Kunci publik digunakan untuk menerima Bitcoin. Ini mirip dengan nomor rekening bank. Sementara kunci pribadi digunakan untuk memverifikasi bahwa Anda memang pemilik Bitcoin yang Anda coba transaksikan. Setiap transaksi itu dicatat dalam daftar yang bisa diakses secara terbuka, yang disebut blockchain.

    Lalu, apakah Bitcoin aman? Karena semua transaksi dicatat dalam daftar yang bersifat publik, sangat sulit untuk membuat Bitcoin palsu atau membelanjakan Bitcoin yang tidak Anda miliki. Tapi Anda bisa kehilangan dompet digital Anda atau bahkan menghapus Bitcoin Anda secara tidak sengaja, mengingat bentuknya yang hanya berupa file komputer. Menurut laporan Hongkiat, protokol Bitcoin mungkin cukup aman. Tapi keamanan ini belum tentu berlaku juga pada dompet digital dan layanan yang digunakan untuk menyimpan serta menukar Bitcoin.

    Pada Oktober 2013, layanan dompet digital Bitcoin Inputs.io diretas hingga dua kali. Sebanyak 4.100 Bitcoin, bernilai sekitar US$ 1,2 juta ketika itu, dicuri lewat serangan rekayasa sosial (social engineering). Pada 2014, Mt. Gox, yang ketika itu merupakan salah satu layanan pertukaran Bitcoin terkemuka, mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah kehilangan Bitcoin senilai US$ 468 juta. Mt. Gox mulai jatuh pada awal Februari 2014, ketika bersama layanan pertukaran Bitcoin lainnya seperti BTC-e, membekukan penarikan Bitcoin dengan alasan serangan DoS.

    Ilustrasi Bitcoin. Reuters

    Menurut Ben Power, ahli ilmu politik dari University of Wisconsin-Madison, terdapat sejumlah risiko keamanan mata uang kripto. Risiko pertama adalah kerentanan yang melekat dalam semua sistem yang mencoba menghilangkan kepercayaan pada apa pun kecuali kode komputer. Mata uang ini dirancang untuk meniadakan kebutuhan penjaga gerbang institusional, seperti bank dan pemerintah, yang berarti tidak ada pihak ketiga yang terpercaya untuk membatalkan kerusakan jika protokol atau alat perangkat lunak lain ternyata memiliki bug. Hal itu bisa memicu hilangnya kepercayaan pada protokol tertentu.

    Risiko kedua, menurut Power, adalah ketergantungan pada pertukaran mata uang kripto. Pertukaran memungkinkan pengguna mengubah mata uang digital, seperti Bitcoin, menjadi mata uang fiat, seperti rupiah atau dolar. Namun, pertukaran yang efektif memerlukan regulasi. Di beberapa negara, mata uang kripto memang sudah diperlakukan sebagai bentuk properti, sehingga pertukarannya diatur oleh lembaga resmi pemerintah. Tapi, di beberapa tempat lain, pertukaran mata uang kripto diatur dengan sangat longgar, atau bahkan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Hal itu memunculkan risiko dalam pertukaran.

    Kerentanan lain adalah likuiditas yang dangkal dan ketergantungan pada aset digital buram untuk menopang harga. Ukuran pasar yang kecil membuat mata uang ini sangat rentan terhadap manipulasi. Meski kapitalisasi pasar Bitcoin sangat besar, begitu sedikit jumlah Bitcoin yang diperdagangkan, sehingga penjualan sedikit saja bisa menurunkan harga secara signifikan. “Ekosistem yang sangat bergantung pada keanehan aset buram, yang memperdagangkan likuiditas dangkal yang rentan terhadap manipulasi dan tidak memiliki perlindungan institusional terhadap kecelakaan teknis, tidak aman,” ujar Power.

    Faktor terakhir yang disinggung Power tentu menjadi risiko yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Sejak diciptakan belasan tahun lalu, nilai Bitcoin memang naik-turun secara signifikan. Hal itu membuat beberapa orang merasa tidak aman untuk mengubah uang “nyata” miliknya menjadi Bitcoin. Kepala Bank of England, Andrew Bailey, berkata pada Oktober 2020 bahwa investor harus menyadari harga Bitcoin yang sangat tidak stabil ini. Nilai Bitcoin bisa turun secara signifikan setiap saat dan investor bisa kehilangan banyak uang.

    Menurut Co-Pierre Georg, Direktur Financial Innovation Lab University of Cape Town, dan Qobolwakhe Dube, kandidat PhD University of Cape Town, dalam artikelnya di The Conversation, tidak ada keraguan bahwa Bitcoin, dan terutama blockchain, teknologi di balik mata uang itu, berpotensi merevolusi industri jasa keuangan. Blockchain berfungsi sebagai buku besar transaksi ekonomi yang transparan dan tidak dapat diakali. Teknologi ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran nilai tanpa perlu adanya perantara.

    Tapi, Georg dan Dube mengatakan, betapa pun bermanfaatnya teknologi blockhain, atau seluas apa pun ia bisa diterapkan, ada risiko-risiko nyata dan substansial dalam Bitcoin. Menurut laporan Hongkiat, kurangnya otoritas yang mengatur Bitcoin bisa dilihat sebagai kekuatan, tapi juga kelemahan. Jika terjadi kerugian, jauh lebih sulit bagi pengguna Bitcoin untuk meminta pertanggungjawaban. Selain itu, karena ekosistem Bitcoin tidak diatur, tidak ada cara untuk memastikan layanannya mematuhi standar kepercayaan dan keamanan.

    Banyak iklan yang menjanjikan bahwa Bitcoin bisa membuat Anda cepat kaya. Banyak pula testimoni di media sosial dari teman-teman dekat kita atau bahkan keluarga yang mengglorifikasi Bitcoin. “Tak ada keraguan, kasus-kasus itu nyata, dan mereka yang berinvestasi awal bisa menuai untung besar. Tapi itulah yang terjadi dalam setiap gelembung. Itu juga terjadi dalam setiap skema piramida. Investor harus sangat waspada dengan skema yang menjanjikan keuntungan cepat,” kata Georg dan Dube.

    INDONESIA BARU BEBAS COVID-19 DALAM 10 TAHUN?

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    Hampir setahun yang lalu kasus Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia. Hingga kini, masih banyak pertanyaan tentang kapan pandemi akan berakhir. Bloomberg mencoba mengetahuinya dengan mengukur cakupan vaksinasi. Menurut proyeksi Bloomberg yang terbit baru-baru ini, butuh waktu hingga 7 tahun untuk melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 75 persen populasi di dunia—jumlah yang dibutuhkan untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Bloomberg juga memprediksi Indonesia baru berhasil melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 75 persen penduduknya paling cepat 10 tahun ke depan.

    Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac kepada tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membuka vaksinasi massal Covid-19 dengan target peserta 6.000 tenaga kesehatan. TEMPO/Muhammad Hidayat 

    - Bloomberg telah membangun basis data suntikan vaksin Covid-19 yang telah diberikan kepada masyarakat di seluruh dunia. Per 5 Februari 2021, tercatat lebih dari 119 juta dosis vaksin telah disuntikkan. Vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini harus disuntikkan dua kali untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Perhitungan Bloomberg untuk cakupan vaksinasi didasarkan pada hal tersebut, yakni dua dosis per orang. Proyeksi pun diperbarui setiap hari berdasarkan rata-rata vaksinasi harian di 67 negara dan wilayah serta negara bagian di Amerika Serikat.

    - Kecepatan vaksinasi antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Negara yang paling cepat untuk memvaksinasi 75 persen populasinya adalah Israel dan Uni Emirat Arab. Keduanya hanya butuh waktu 2 bulan. Di posisi ketiga, ada Inggris yang butuh setengah tahun, lalu disusul oleh AS yang butuh waktu hampir satu tahun. Negara-negara dengan populasi yang besar cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Cina, dengan populasi yang mencapai 1,4 miliar jiwa, butuh setidaknya 5,5 tahun. Sementara India butuh waktu lebih dari 10 tahun.

    - Indonesia diproyeksi butuh waktu yang sama dengan India, yakni lebih dari 10 tahun. Mengapa? Seperti yang telah disebutkan, perhitungan Bloomberg mengacu pada laju vaksinasi saat ini. Artinya, proyeksi bakal berubah seiring dengan tren vaksinasi harian. Per 6 Februari 2021, total dosis vaksin yang telah disuntikkan di Indonesia mencapai lebih dari 900 ribu. Jika satu orang butuh dua suntikan, ada lebih dari 450 ribu orang yang sudah disuntik vaksin. Rata-rata dosis vaksin yang disuntikkan per hari mencapai 61 ribu. Jika kondisi tersebut terus bertahan, perhitungan Bloomberg benar adanya.

    - Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan selesai dalam kurun waktu 15 bulan selama Januari 2021 hingga Maret 2022. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Kesehatan mengatakan program vaksinasi butuh waktu 3,5 tahun. Juru bicara program vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan program vaksinasi di Indonesia akan digelar dalam dua periode. Pertama, pada Januari-April 2021 untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik. Kedua, pada April 2021-Maret 2020 untuk masyarakat lainnya.

    - Menanggapi kalkulasi Bloomberg Menkes Budi mengatakan penggunaan metode rata-rata kurang tepat. Selain itu, masalah saat ini bukan pada proses vaksinasinya, tapi pada persediaan vaksinnya. “Sampai sekarang, yang ada di tangan kita baru 3 juta. Terlalu cepat dihabiskan akan menciptakan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi,” katanya. Budi pun menjelaskan bahwa proses vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan sejauh ini masih sesuai target. Per 6 Februari 2021, sekitar 928 ribu tenaga kesehatan telah mendapat suntikan pertama.

    - Kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan mengatakan kekebalan komunitas terhadap Covid-19 tidak akan tercapai pada 2021, meskipun ketersediaan vaksin semakin meningkat. Menurut para ahli, faktor yang mempengaruhi antara lain terbatasnya akses vaksin di negara berkembang, skeptisisme tentang vaksin, dan potensi mutasi virus. Ilmuwan WHO mengimbau masyarakat untuk sedikit bersabar terhadap pengadaan vaksin yang memang membutuhkan waktu karena skala produksi dosis vaksin yang mencapai miliaran.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    Alun-alun Piazza del Duomo terlihat sepi saat diberlakukannya Lockdown, dimana warga hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka untuk bekerja, alasan kesehatan atau keadaan darurat, guna mencegah penyebaran Virus Corona di Milan, Italia, 6 November 2020. Aturan lockdown, warga Italia untuk tidak keluar rumah pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. REUTERS/Daniele Mascolo

    - Sebuah video bergaya dokumenter, yang berisi teori konspirasi palsu tentang virus Corona Covid-19 serta vaksin, kembali viral di YouTube dan Facebook. Hingga 8 Februari 2021, video yang merupakan bagian dari serial yang disebut Planet Lockdown ini ditonton setidaknya hingga 20 juta kali. Video ini mirip dengan film dokumenter berisi teori konspirasi Covid-19 yang juga viral sebelumnya, Plandemic. Video dari Planet Lockdown itu berisi wawancara dengan dokter yang mendukung teori konspirasi QAnon, pengacara yang mewakili kelompok anti-vaksin, dan ahli teori konspirasi lainnya.

    - Menurut laporan France24, misi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke Cina, untuk mengungkap asal-usul virus Corona Covid-19, gagal mengidentifikasi sumber pandemi yang telah melanda seluruh dunia. Di sisi lain, tim tersebut telah mengesampingkan teori kebocoran laboratorium Wuhan yang disebarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para ahli meyakini penyakit ini berasal dari kelelawar yang bisa ditularkan ke manusia melalui mamalia lain. 

    - Jim Hoft, pendiri sekaligus pemimpin redaksi situs berita sayap kanan Gateway Pundit, secara permanen diblokir dari Twitter sejak 6 Februari 2021. Menurut Twitter, langkah itu diambil karena Hoft melanggar kebijakan integritas sipil platform. Pemblokiran ini membuat akun Hoft masuk dalam daftar akun sayap kanan lainnya yang dilarang karena mempromosikan kebohongan Pemilu AS 2020. Dalam daftar itu, terdapat pula akun Trump. Pada hari pelantikan Joe Biden, Presiden AS yang baru, tajuk utama situs itu memuat klaim yang keliru bahwa pemilu telah “dicuri” dari Trump.

    - Pada 8 Februari 2021, Twitter merilis tanggapan resmi pertamanya terkait tuntutan pemerintah India untuk memblokir ulang lebih dari 250 akun yang telah dipulihkan oleh perusahaan. Akun yang diblokir termasuk milik majalah berita Caravan dan orang-orang yang mengkritik Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam rilis itu, Twitter menentang pembatasan akun yang dilakukan oleh pemerintah India. “Kami sangat yakin bahwa pertukaran informasi yang terbuka dan bebas memiliki dampak global yang positif, dan tweet harus terus mengalir,” demikian pernyataan Twitter.

    - Perusahaan induk dari jaringan surat kabar West Virginia telah mengajukan gugatan anti-monopoli terhadap Facebook dan Alphabet, perusahaan induk Google. Mereka menuduh keduanya telah menyedot pendapatan iklan digital. “Google dan Facebook telah memonopoli pasar periklanan digital sehingga mencekik sumber pendapatan utama surat kabar di seluruh negeri,” demikian keluhan yang diajukan oleh HD Media, perusahaan yang mengoperasikan pemenang Pulitzer, Charleston Gazette-Mail, dan beberapa surat kabar West Virginia lainnya.

    - Menurut laporan Reuters, pada 5 Februari 2021, militer yang kini menguasai Myanmar memerintahkan operator seluler dan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke Twitter dan Instagram hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sehari sebelumnya, militer telah memerintahkan penyedia internet untuk memblokir Facebook. Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Myanmar, mereka memblokir Facebook demi “stabilitas”. Seorang juru bicara Twitter mengatakan pihaknya “sangat prihatin dengan perintah untuk memblokir layanan internet di Myanmar”.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Sebuah video yang berasal dari TikTok, yang memperlihatkan uang kertas pecahan Rp 100 dengan gambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, viral. Di sisi lainnya, tercantum gambar Istana Negara. Video tersebut mengaitkan uang pecahan Rp 100 itu dengan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. “Katanya Indonesia mau redenominasi. Jadi, mata uangnya mau dikecilin nominalnya, kayak dolar gitu,” demikian teks yang terdapat dalam video tersebut.

    Gambar tangkapan layar video viral yang memuat klaim keliru terkait uang kertas rupiah.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim yang mengaitkan uang pecahan Rp 100 itu dengan kebijakan redenominasi keliru. Kepala Departemen Bank Indonesia Erwin Haryono memastikan klaim tersebut hoaks. Hingga saat ini, pemerintah belum meluncurkan uang rupiah baru yang sudah diredenominasi. Selain itu, menurut Peraturan BI tentang Pengelolaan Uang Rupiah, uang rupiah tidak memuat gambar orang yang masih hidup, sehingga hanya Presiden RI yang sudah meninggal yang gambarnya bisa dipasang di uang rupiah.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.