CekFakta #94 Mewaspadai Ekstremis yang Sesaki Media Sosial

Reporter

Editor

Selasa, 2 Februari 2021 15:23 WIB

Pendukung Presiden Trump berdemonstrasi di lantai dua US Capitol dekat pintu masuk Senat, 6 Januari 2021. [REUTERS / Mike Theiler]

Kelompok ekstrem sayap kanan telah membombardir media sosial dengan hasutan serta rencana mereka berminggu-minggu sebelum serangan di US Capitol. Banyak yang menyatakan hendak menjadikan aksi demonstrasi arena pertempuran fisik, revolusi, bahkan perang saudara. Narasi-narasi itu juga bertebaran di layanan pesan pribadi. Bagaimana benih ekstremisme ini berkembang di media sosial dan apa solusinya?

Pemerintah memperpanjang pembatasan bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus Corona penyebab Covid-19. Varian baru ini terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan, Brasil, dan sejumlah negara di Asia. Sejumlah kelompok masyarakat khawatir mutasi tersebut berdampak terhadap efektivitas vaksin Covid-19 yang ada saat ini.

Halo pembaca nawala Cek Fakta Tempo! Tak lama setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden, muncul peringatan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka menghadapi ancaman yang semakin besar dari ekstremis yang didorong oleh serangan di US Capitol pada 6 Januari 2021. Menurut sejumlah ahli, para ekstremis itu menggunakan berbagai platform online untuk berkoordinasi bahkan merekrut anggota baru. Seperti apa operasi mereka dan bagaimana cara menghentikannya?

MEWASPADAI EKSTREMIS YANG SESAKI MEDIA SOSIAL

Sepekan setelah Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, pada 27 Januari 2021, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengeluarkan peringatan bahwa AS menghadapi ancaman yang semakin besar dari “ekstremis domestik yang kejam” yang didorong oleh serangan di US Capitol, Washington DC. Menurut DHS, amukan yang mematikan di US Capitol pada 6 Januari lalu itu bukanlah sebuah episode final.

Peringatan DHS ini tidak menyebut kelompok tertentu yang berpotensi menggalang serangan di masa depan. Tapi DHS mengatakan motivasi mereka akan mencakup kemarahan atas “transisi presiden, serta keluhan lainnya yang dipicu oleh narasi palsu”, yang merujuk pada tuduhan Presiden Donald Trump dan digaungkan oleh kelompok sayap kanan bahwa Pemilu AS 2020 telah dicuri. “DHS khawatir pendorong kekerasan yang sama ini akan tetap ada hingga awal 2021,” ujar departemen tersebut.

Menurut Alex Newhouse, kepala riset Center on Terrorism, Extremism, and Counterterrorism Middlebury Institute of International Studies, berminggu-minggu sebelum serangan di US Capitol, kelompok-kelompok di seluruh spektrum sayap kanan telah mengungkapkan niat dan rencana mereka secara terbuka di media sosial. Meskipun tindakan menyerbu US Capitol mungkin tidak direncanakan, mereka telah bersiap menggunakan setidaknya ancaman kekerasan fisik untuk menghentikan Kongres meresmikan kemenangan Biden pada 6 Januari.

Newhouse menuturkan ada banyak unggahan di Facebook dan Twitter yang mengisyaratkan akan terjadinya peristiwa yang lebih dari sekadar protes pada 6 Januari. Namun, tidak ada bahasan tentang kekerasan yang lebih gamblang ketimbang di Parler. Situs ini, yang telah menarik jutaan pengguna konservatif baru dalam satu tahun terakhir, memposisikan dirinya sebagai benteng bagi teori konspirasi sayap kanan. “Menurut penelitian saya, ratusan pengguna Parler mengungkapkan keyakinan, dan bahkan keinginan mereka, bahwa demonstrasi akan memicu pertempuran fisik, revolusi, atau perang saudara,” katanya.

Menurut Newhouse, kebebasan para aktivis sayap kanan dalam merencanakan demonstrasi secara terbuka itu menunjukkan bahwa pemikiran ekstrem dan anti-demokrasi telah menjadi suatu hal yang normal di Parler. Sedangkan Twitter dan Facebook masih berjuang keras untuk memoderasi unggahan yang secara terbuka menyerukan kekerasan. “Aktivis sayap kanan telah terbiasa untuk mengorganisir diri secara terbuka dan menggembleng pendukungnya dalam mengekspresikan keinginan mereka untuk konfrontasi dengan kekerasan.”

Tak hanya di media sosial, ekstremis sayap kanan juga beroperasi di balik layanan pesan pribadi. Menurut Kevin Grisham, profesor studi global California State University San Bernardino, banyak yang merekrut pengikut baru serta mengorganisir dan merencanakan aksi, termasuk serangan di US Capitol, lewat Telegram. Platform perpesanan ini bisa digunakan untuk dua tujuan. “Pengguna baru dipaparkan pada keyakinan ekstremis brutal lewat sisi publik Telegram, kemudian anggota grup melakukan perekrutan dan pengorganisasian dalam obrolan pribadi,” kata Grisham.

Pendukung Presiden Trump mencoba masuk ke dalam Gedung US Capitol, 6 Januari. [REUTERS / Stephanie Keith]

Menurut Grisham, penggunaan internet oleh ekstremis sebenarnya bukanlah hal baru. Pada 1990-an, papan buletin elektronik dan situs sederhana memungkinkan supremasi kulit putih, neo-Nazi, dan ekstremis lainnya menjual ideologi mereka dan merekrut anggota baru. Pada 2000-an, media sosial arus utama seperti YouTube, Facebook, dan Twitter menjadi cara baru untuk merekrut dan menyebarkan keyakinan mereka. Media sosial alternatif, termasuk Gab, 4chan, dan 8kun, berkembang tak lama kemudian, yang menyediakan forum di mana para ekstremis bisa mengunggah ujaran kebencian dan seruan kekerasan tanpa takut diblokir.

Sebuah penelitian menunjukkan, setelah 2010, media sosial berkontribusi terhadap peningkatan radikalisasi individu oleh gerakan ekstremis di AS. Mereka pun berlomba-lomba untuk menghentikan gerakan itu. Tapi menurut Grisham, Facebook, YouTube, dan Twitter memblokir pengguna jenis ini dengan cara yang bisa dibilang terbatas. “Audiens konservatif arus utama di Facebook dan Twitter juga beralih ke platform baru seperti Parler yang dianggap lebih bersahabat dengan pandangan konservatif,” ujarnya. Migrasi ke saluran pribadi di platform perpesanan pun mempersulit penegak hukum untuk melacak aktivitas mereka.

Menurut Harini Calamur, kolumnis Free Press Journal, Facebook dan Twitter memang telah melarang Trump di platformnya, dan mulai membersihkan kelompok-kelompok ekstremis. Tapi upaya ini “too little, too late” dan sangat sepihak. “Kudeta yang gagal di AS adalah saat yang tepat untuk melihat peraturan seputar raksasa teknologi, bagaimana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten yang mereka perkuat,” katanya.

Joshua Geltzer, Karen Kornbluh, dan Nicholas Rasmussen, dalam esainya di Lawfare pada Agustus 2019, menawarkan beberapa cara yang bisa diambil oleh raksasa teknologi untuk menangkal pergerakan para ekstremis. Pertama, menciptakan jaringan berbagi informasi dengan penegak hukum tentang ancaman yang muncul. Jaringan ini harus difokuskan hanya pada berbagi informasi yang relevan dengan aktivitas ekstremisme brutal tertentu secara online.

Kedua, penerapan dan penegakan persyaratan layanan platform harus konsisten. Terlalu banyak akun yang masih aktif dalam menyampaikan ideologi yang penuh kebencian, diskriminatif, dan berbahaya. Platform harus menetapkan kebijakan tanpa toleransi untuk aktivitas ilegal yang jelas, seperti hasutan kekerasan, dan melaporkannya ke penegak hukum. Mereka juga harus menghapus konten yang merangkul dan menggemakan ideologi yang mendasari ekstremisme, bahkan ketika dibagikan oleh seorang tokoh publik.

Lalu ketiga, memerangi ekstremisme menimbulkan risiko politik yang unik bagi perusahaan teknologi. Berbeda dengan kasus konten teroris, dalam kasus konten ekstremis, perusahaan pasti akan menghapus beberapa materi yang dibuat atau disebarluaskan bahkan oleh politikus. Ini akan menimbulkan rasa canggung bagi perusahaan teknologi dan bisa memperburuk klaim bias politik oleh politikus, klaim yang telah menyebabkan Trump misalnya menyerang perusahaan teknologi tanpa henti karena konon mengurangi pengikutnya, membungkam ucapan sekutunya, dan menekan berita yang menguntungkannya.

Menurut Geltzer, Kornbluh, dan Rasmussen, ketika ada kehidupan yang dipertaruhkan, kecanggungan politik harus digantikan oleh perilaku perusahaan yang bertanggung jawab dan pengelolaan internet yang baik. Mereka berpendapat, kepercayaan pada penegakan hukum, pemahaman yang baik tentang dasar-dasar ideologis aktivitas ekstremis, transparansi, dan akuntabilitas akan berguna di saat platform digital berupaya menggagalkan ekstremisme online.

MUTASI COVID-19 BIKIN VAKSIN TAK EFEKTIF?

Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

Pemerintah memperpanjang pembatasan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan pembatasan ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus Corona penyebab Covid-19 yang terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan, Brasil, dan sejumlah negara di Asia. Sejumlah pihak khawatir mutasi itu berdampak terhadap efektivitas vaksin Covid-19. Bahkan, sempat beredar klaim yang tidak masuk akal bahwa vaksin Covid-19 telah bermutasi menjadi ribuan varian baru di seluruh dunia.

Petugas mengambil salah vaksin virus corona buatan Sinovac Biotech Ltd yang dipamerkan dalam acara China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2020 di Beijing, Cina, 5 September 2020. REUTERS/Tingshu Wang

- Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengatakan mutasi pada virus yang membentuk varian baru lumrah terjadi. Memurut dia menjadi tugas indistri vaksin global untuk memgawasi kemungkinan munculnya varian baru virus dan efeknya terhadap kinerja vaksin. “Vaksin harus siap untuk disesuaikan berdasarkan kondisi mutan SARS CoV-2 (virus Corona penyebab Covid-19) agar kinerja vaksin masih efektif dalam mengenali SARS CoV-2,” tuturnya.

- Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) Rochelle Walensky mengatakan varian baru SARS-CoV-2 yang lebih menular berpotensi menurunkan efikasi vaksin dibandingkan hasil uji klinisnya. Tapi para peneliti belum mengetahui apakah vaksin akan tetap dalam kisaran efikasi 95 persen (vaksin Pfizer dan vaksin Moderna) atau akan turun menjadi sekitar 70 persen. “Saya bisa saja salah. Bisa jadi kita menemukan varian yang membuat vaksin kurang ampuh. Tapi saat ini saya masih optimistis,” katanya.

Scroll Untuk Melanjutkan

- Philip Krause, ketua kelompok kerja vaksin Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan varian baru SARS-CoV-2 sejauh ini tidak menunjukkan resistensi terhadap vaksin Covid-19 yang sudah mendapat izin penggunaan darurat dan disuntikkan kepada jutaan orang di seluruh dunia. Beberapa jenis vaksin di masa lalu juga tidak kehilangan keampuhannya akibat evolusi normal virusnya, seperti vaksin cacar dan vaksin campak.

- Hal itu berbeda dengan virus influenza, yang terus melakukan mutasi, hingga setiap musim harus dikembangkan vaksin yang sesuai. Jika SARS-CoV-2 berperilaku serupa virus flu, vaksin Covid-19 pun harus terus diaktualisasi. Menurut BioNTech-Pfizer, pembaruan semacam itu untuk vaksin berbasis mRNA bisa dilakukan hanya dalam hitungan minggu. Tapi, untuk produksi, uji klinis, serta regulasinya, memerlukan waktu yang cukup panjang.

- Menurut studi yang dipublikasikan di jurnal Nature, variasi sekuens materi genetik SARS-CoV-2 kemungkinan 8-10 kali lipat lebih sedikit daripada influenza A dan ratusan kali lipat lebih rendah dibandingkan HIV tipe 1. Artinya, vaksin Covid-19 yang ada saat ini masih dapat memberikan perlindungan terhadap varian baru SARS-CoV-2, meskipun belum ada cukup bukti bahwa pergeseran materi genetik virus yang baru dapat menghasilkan varian yang memerlukan jenis vaksin yang berbeda.

- Dikutip dari The New York Times, sejumlah ahli mengatakan bahwa perlu waktu bertahun-tahun bagi suatu virus untuk berkembang secara signifikan sehingga membuat mereka kebal terhadap vaksin yang dikembangkan untuk menangkal virus tersebut. Dilansir dari USA Today, para peneliti meyakini vaksin Covid-19 yang ada saat ini tetap bisa melindungi tubuh dari varian baru virus Corona, walaupun dibutuhkan lebih banyak data untuk menganalisisnya.

WAKTUNYA TRIVIA!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Logo Twitter.[REUTERS]

- Pada 25 Januari 2021 kemarin, Twitter meluncurkan Birdwatch, program percontohan untuk pemeriksaan fakta berbasis crowdsourcing dalam rangka memerangi misinformasi. Birdwatch memungkinkan pengguna biasa, yang disebut Birdwatchers, mengidentifikasi cuitan yang menurut mereka hoaks serta menulis catatan untuk memberikan informasi tambahan atau konteks. Menurut Twitter, siapa pun bisa mengajukan permohonan untuk menjadi Birdwatchers. Syaratnya hanyalah memiliki nomor telepon serta email yang valid dan tidak melanggar kebijakan Twitter baru-baru ini.

- Peneliti keamanan Alon Gal baru-baru ini mengidentifikasi seseorang yang mendapatkan database yang penuh dengan nomor telepon pengguna Facebook dan menjual data tersebut lewat bot Telegram. Menurut Gal, orang itu mengklaim memiliki informasi 533 juta pengguna yang bocor dari Facebook, sebelum berhasil ditambal pada 2019. Bot Telegram itu telah berjalan setidaknya sejak 12 Januari.

- Dewan Pengawas Facebook akan meninjau keputusan perusahaan yang menangguhkan akun mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa batas waktu pada 7 Januari lalu. Penangguhan itu diambil setelah, sehari sebelumnya, Trump mengunggah status yang dianggap telah menghasut massa untuk menyerbu US Capitol. Tinjauan oleh Dewan Pengawas itu diperlukan karena penangguhan akun Trump berangkat dari “serangkaian peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyerukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

- Anthony Levandowski, pengusaha yang dijatuhi hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan telah mencuri rahasia dagang saat bekerja sebagai insinyur di Google, telah menerima pengampunan dari mantan Presiden AS Donald Trump. Pengampunan penuh tersebut dikeluarkan pada 19 Januari malam, sehari sebelum Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS yang baru menggantikan Trump.

- Pada 25 Januari 2021, Google mengumumkan akan mendonasikan US$ 150 juta untuk mempromosikan edukasi dan distribusi yang merata terkait vaksin Covid-19. Sebanyak US$ 100 juta diberikan dalam bentuk hibah iklan bagi CDC Foundation, WHO, serta lembaga-lembaga nonprofit. Sementara sebanyak US$ 50 juta diinvestasikan dalam kemitraan dengan badan kesehatan masyarakat untuk menjangkau komunitas yang kurang terlayani dengan informasi soal vaksin. Google juga menyatakan bakal membuka fasilitas Google untuk dijadikan lokasi vaksinasi jika dibutuhkan.

- India baru saja memberlakukan larangan permanen terhadap 59 aplikasi buatan Cina, termasuk TikTok, WeChat, dan UC Browser. Sebelumnya, ketika larangan itu baru bersifat sementara, India memberikan kesempatan kepada 59 aplikasi tersebut untuk menjelaskan posisi mereka terhadap persyaratan privasi dan keamanan. Namun, pemerintah tidak puas dengan tanggapan mereka dan akhirnya melarang permanen aplikasi-aplikasi itu.

PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

Hoaks mengiringi pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021 lalu. Beredar narasi bahwa kitab yang digunakan oleh Biden saat mengambil sumpah jabatan tersebut adalah Kitab Illuminati Masonik. Narasi ini dilengkapi dengan foto yang memperlihatkan kitab suci yang dipakai oleh Biden saat dilantik sebagai Presiden AS kemarin. Terdapat pula foto yang menunjukkan kitab suci yang sama ketika Biden dilantik sebagai Wakil Presiden AS pada 2009 silam, ketika posisi Presiden AS dijabat oleh Barack Obama.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Shekinah Adina Eliseva yang memuat klaim keliru bahwa Joe Biden memakai Kitab Illuminati Masonik saat mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Biden memakai Kitab Illuminati Masonik saat mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden AS, keliru. Kitab yang digunakan oleh Biden ketika itu adalah Alkitab dengan sampul bergambar salib Celtic, bukan Kitab Illuminati Masonik. Alkitab tersebut telah digunakan sejak 1893, dan dipakai setiap kali Biden mengambil sumpah dalam jabatan apa pun. Alkitab Biden memang merupakan edisi Haydock Douay Rheims. Namun, klaim bahwa Alkitab edisi Haydock Douay Rheims terkait dengan Illuminati adalah teori konspirasi.

Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram