CekFakta #92 WhatsApp Berbagi Data ke Facebook?

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi logo WhatsApp dan Facebook. doxy.in

    Ilustrasi logo WhatsApp dan Facebook. doxy.in

    • Dua pekan terakhir, ramai isu soal perubahan kebijakan privasi WhatsApp. Isu ini memunculkan reaksi keras pengguna, yang mengira data pribadi mereka bakal dibagikan ke Facebook, pemilik WhatsApp. Perusahaan pun buru-buru mengklarifikasi isu itu. Menurut mereka, pembaruan kebijakan ini tidak mempengaruhi privasi pesan pengguna. Sejatinya, praktik berbagi data antara WhatsApp dengan Facebook sudah terjadi sejak 2016.
    • Izin penggunaan darurat dan status kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia telah keluar. Tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam memerangi Covid-19 menjadi kelompok pertama yang akan mendapatkan vaksin ini, mengingat mereka adalah kelompok yang rentan terinfeksi. Tapi hingga kini masih ada tenaga kesehatan yang menolak untuk divaksin Covid-19. Apa alasannya?

    Halo pembaca nawala Cek Fakta Tempo! Belakangan ini, ramai diskusi tentang WhatsApp dan kebijakan barunya seputar privasi. Kebanyakan khawatir data-data sensitifnya bakal dibagikan ke Facebook, induk perusahaan WhatsApp. Menurut WhatsApp, pembaruan kebijakan itu tidak mempengaruhi privasi pesan pengguna. Adanya enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption) membuat WhatsApp maupun Facebook tidak dapat melihat obrolan atau panggilan pribadi pengguna. Namun, sebenarnya, WhatsApp telah berbagi banyak informasi lain dengan Facebook sejak lima tahun silam. Apa saja?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 15 Januari 2021 ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    WHATSAPP BERBAGI DATA KE FACEBOOK?

    Pada 4 Januari 2021, WhatsApp memperbarui syarat penggunaan dan kebijakan privasinya. Sejak saat itu, notifikasi pop-up dikirimkan ke para pengguna, yang memberi tahu bahwa, mulai 8 Februari, kebijakan privasi WhatsApp bakal berubah dan pengguna harus menerima syarat itu agar tetap bisa menggunakan layanan perpesanan milik Facebook tersebut. Pemberitahuan ini memicu reaksi keras dari pengguna, yang khawatir bahwa data pribadi mereka bakal dibagikan ke Facebook. Dibayangi oleh rekam jejak buruk Facebook terkait privasi, mereka kemudian melarikan diri ke pesaing WhatsApp, seperti Signal dan Telegram.

    Sepanjang 7-10 Januari, di Google Play Store dan Apple App Store, Signal telah diunduh sebanyak 7,5 juta kali secara global, meningkat lebih dari 43 lipat ketimbang jumlah unduhan pada pekan sebelumnya. Signal pun menempati posisi pertama dalam daftar aplikasi gratis teratas. Sementara Telegram, pada 12 Januari, menyatakan bahwa jumlah pengguna layanannya telah melampaui 500 juta, di mana 25 juta di antaranya baru bergabung dalam waktu 72 jam terakhir.

    WhatsApp pun buru-buru membuat klarifikasi soal kebijakan barunya itu. Bos Instagram Adam Mosseri dan kepala AR/VR Facebook Andrew Bosworth ikut meluruskan. Menurut WhatsApp, pembaruan kebijakan tersebut tidak ada hubungannya dengan obrolan pengguna atau data profil. Perubahan ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana bisnis yang menggunakan WhatsApp untuk layanan pelanggan mereka dapat menyimpan log obrolannya di server Facebook. Itu adalah sesuatu yang menurut perusahaan harus diungkapkan dalam kebijakan privasinya.

    “Kami ingin memperjelas bahwa pembaruan kebijakan tidak mempengaruhi privasi pesan Anda dengan teman atau keluarga Anda dengan cara apa pun. Sebaliknya, pembaruan ini mencakup perubahan terkait pengiriman pesan (akun) bisnis di WhatsApp, yang bersifat opsional, dan memberikan transparansi lebih lanjut tentang bagaimana kami mengumpulkan dan menggunakan data,” demikian penjelasan WhatsApp di halaman FAQ-nya yang diterbitkan baru-baru ini. Di halaman itu, ditekankan pula bahwa baik Facebook maupun WhatsApp tidak membaca log pesan pengguna atau mendengarkan panggilan mereka.

    Bos WhatsApp Will Cathcart, yang ikut turun gunung, menulis sebuah utas di Twitter, “Dengan enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption), kami tidak dapat melihat obrolan atau panggilan pribadi Anda, begitu pula Facebook. Kami berkomitmen pada teknologi ini dan berkomitmen untuk mempertahankannya secara global. Penting bagi kami untuk memperjelas bahwa pembaruan ini mendeskripsikan komunikasi bisnis dan tidak mengubah praktik berbagi data dengan Facebook.”

    Ikon WhatsApp di smartphone. vaaju.com

    Itulah ironinya. Praktik berbagi data dengan Facebook yang sangat ingin dihindari pengguna WhatsApp kemungkinan sudah terjadi pada sebagian besar dari mereka. Ketika meluncurkan pembaruan besar dalam kebijakan privasinya pada 2016, dua tahun setelah dibeli Facebook, WhatsApp mulai membagikan metadata dan informasi pengguna. Saat itu, WhatsApp menawarkan ke miliaran penggunanya untuk memilih tidak berbagi data. Jika pengguna memilih tidak berbagi data ketika itu, WhatsApp akan terus menghormatinya. Tapi ada lebih dari 1 miliar pengguna baru sejak 2016 dan pengguna lama yang melewatkan opsi itu. Data merekalah yang telah dibagikan kepada Facebook selama ini.

    Menurut laporan Wired, perusahaan mengumpulkan informasi pengguna “untuk mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan layanan kami”. Dalam praktiknya, ini berarti WhatsApp berbagi banyak informasi dengan Facebook, termasuk informasi akun seperti nomor telepon pengguna, catatan tentang berapa lama dan seberapa sering pengguna memakai WhatsApp, informasi tentang cara pengguna berinteraksi dengan pengguna lain, pengenal perangkat, dan detail perangkat lainnya, seperti alamat IP, sistem operasi, detail browser, informasi kesehatan baterai, versi aplikasi, jaringan seluler, bahasa dan zona waktu.

    Di halaman FAQ-nya, WhatsApp juga menyatakan bahwa mereka memang membagikan informasi tertentu ke Facebook. Informasi itu antara lain informasi pendaftaran akun seperti nomor telepon pengguna, data transaksi, informasi terkait layanan, informasi tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan pengguna lain saat menggunakan layanan WhatsApp, informasi perangkat seluler, serta alamat IP pengguna.

    Peneliti privasi di kelompok hak digital Electronic Frontier Foundation, Gennie Gebhart, mengatakan, “Kabar baiknya, ini bukan perubahan kebijakan privasi yang ekstrem. Kabar buruknya, perubahan kebijakan yang ekstrem sudah terjadi pada 2016, bertahun-tahun yang lalu. WhatsApp sedang dan telah berbagi lebih banyak data dengan Facebook daripada yang diketahui oleh sebagian besar pengguna. Facebook benar bahwa tidak ada yang berubah, karena hal buruk telah terjadi.”

    “WhatsApp sangat bagus untuk melindungi privasi konten pesan Anda,” ujar ahli kriptografi Johns Hopkins University, Matthew Green. “Tapi rasanya privasi dari semua hal lain yang Anda lakukan adalah untuk diperebutkan.” Sementara itu, wakil direktur kelompok hak digital Fight for the Future, Evan Greer, mengatakan, “Saya tidak mempercayai produk apa pun yang dibuat oleh Facebook. Model bisnis mereka adalah pengawasan. Jangan pernah lupakan itu.”

    NAKES & PENOLAKAN TERHADAP VAKSIN COVID-19

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    Izin penggunaan darurat dan status kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia baru saja diterbitkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin itu pada 13 Januari 2021 kemarin. Tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam memerangi Covid-19 pun menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin ini, mengingat sangat rentannya mereka terinfeksi. Namun, hingga kini, masih ditemukan sejumlah tenaga kesehatan yang menyerukan penolakannya terhadap vaksin.

    Presiden Joko Widodo sebelum diberikan vaksin Sinovac di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2021. Foto/youtube.com

    - Tingkat kematian nakes akibat Covid-19 di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Setidaknya 259 dokter meninggal karena Covid-19 per 9 Januari 2021. Tapi hal ini tidak menghentikan sejumlah nakes untuk menyuarakan kekhawatirannya atas rencana vaksinasi, terutama dari sisi berapa lama kekebalan dapat bertahan. Ahli epidemiologi Dicky Budiman mengatakan, “Jika ada keraguan di antara para profesional kesehatan, ini berarti ada masalah.” Misalnya, strategi kurang optimal atau informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup bagi para profesional.

    - Menurut Kementerian Kesehatan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan waktu 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan pemberian vaksin kepada nakes dan petugas publik bukan hanya untuk melindungi mereka sebagai individu, namun juga melindungi keluarga mereka, keluarga pasien, serta masyarakat. Kemenkes berharap, dengan adanya vaksin, nakes bisa segera pulang dan bertemu dengan keluarga.

    - Berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP), panel independen yang berisi para ahli medis dan kesehatan masyarakat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyarankan nakes menjadi salah satu kelompok pertama yang divaksin Covid-19. Nakes memiliki risiko baik secara langsung maupun tidak langsung dari pasien serta material yang dapat menularkan Covid-19. Pada 3 Desember 2020, lebih dari 249 ribu kasus Covid-19 terkonfirmasi di AS, dan 866 kematian di antaranya menimpa nakes.

    - Masih banyak nakes di AS yang menolak divaksin Covid-19. Keraguan mereka menjadi salah satu alasan lambatnya vaksinasi di AS. Beberapa alasan nakes di sana adalah masih sangat barunya vaksin dan kekhawatiran terhadap efek samping terutama bagi mereka yang hamil, memiliki alergi, atau merupakan penyintas Covid-19. Sementara hal yang mendasari keraguan mereka adalah kurangnya kepercayaan terhadap pihak berwenang yang dirasa gagal mengendalikan virus dalam setahun terakhir.

    - Banyak negara melihat peningkatan misinformasi tentang vaksin Covid-19. Dampak dari kesalahan informasi ini sangat luas dalam menciptakan ketidakpercayaan terhadap sains dan lembaga publik. Pihak berwenang dan para ahli diharapkan mengkomunikasikan informasi yang benar secara online, di mana kebanyakan misinformasi menyebar, karena mayoritas masyarakat mendapatkan berita dari platform media sosial. Pemantauan pengetahuan dan persepsi publik seiring dengan berlanjutnya vaksinasi juga perlu dilakukan.

    - Pada Desember 2020 lalu, beredar isu di media sosial serta aplikasi pesan WhatsApp bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi pihak pertama yang mendapat vaksin Covid-19 Sinovac. Tapi Ketua Umum IDI Daeng M. Faqih membantahnya. Menurut dia, IDI selalu mendukung pengembangan vaksin Covid-19. Daeng pun memastikan bahwa para anggota IDI siap menjadi pihak yang pertama divaksin dan menjadi role model bagi masyarakat.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    Demonstran mengelilingi seorang pendukung Presiden AS Donald Trump pasca penyerbuan gedung Parlemen Capitol di Washington, AS, 8 Januari 2021. Desakan pemakzulan berhembus meskipun hanya ada dua minggu tersisa sebelum Presiden terpilih Joe Biden mulai menjabat. REUTERS/Leah Millis

    - Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Frank Pallone, menyatakan bakal meluncurkan penyelidikan tentang peran media sosial dalam organisasi serangan US Capitol. Menurut dia, Twitter dan Facebook “membiarkan presiden (Donald Trump) mengatakan hal-hal yang pada akhirnya memicu massa untuk menyerang US Capitol.” Ia menambahkan, hendak membuka keseluruhan isu tentang bagaimana mereka mengawasi internet untuk mencegah informasi palsu dan hasutan kekerasan.

    - Twitter menyatakan telah menghapus lebih dari 70 ribu akun yang mempromosikan teori konspirasi QAnon dalam beberapa hari terakhir. Twitter melakukan ini seiring pengetatan kebijakannya terhadap konten yang bisa memicu kekerasan. Pekan lalu mereka telah memblokir akun milik Trump, yang dianggap memicu serangan di US Capitol. Twitter mengatakan bertindak untuk menekan unggahan yang memiliki “potensi menyebabkan kerusakan offline”.

    - Facebook, Microsoft, AT&T, dan Google mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan beberapa kontribusi politik setelah meledaknya kerusuhan di US Capitol. Pembekuan pengeluaran politik Facebook akan berlangsung setidaknya hingga kuartal pertama 2021. Pembekuan itu tidak mencakup seluruh pengeluaran politik Facebook, melainkan hanya kontribusi political action committee (PAC). Google juga menyatakan akan menghentikan kontribusi PAC-nya sembari meninjau dan menilai kembali kebijakannya menyusul serangan di US Capitol.

    - Google News Initiative mengumumkan bakal memberikan US$ 3 juta bagi organisasi berita dan cek fakta dalam upaya memerangi misinformasi tentang vaksin Covid-19. Sebelumnya, Google memberikan US$ 6,5 juta pada April 2020 dan US$ 1,5 juta pada Desember 2020 untuk proyek pengecekan fakta Covid-19. Pengumuman baru pada 12 Januari 2021 tersebut membuat Google mencatatkan sumbangan hingga US$ 11 juta bagi organisasi yang menyanggah kebohongan seputar pandemi Covid-19.

    - Platform video Rumble mengajukan gugatan anti-monopoli terhadap Google di pengadilan federal California, AS, pada 11 Januari 2021. Google digugat karena dinilai menyalahgunakan kekuatan mesin pencari dan sistem operasi selulernya untuk meningkatkan layanan video YouTube miliknya atas para pesaingnya. Menurut Rumble, yang populer di kalangan pakar konservatif, Google “secara tidak adil mencurangi algoritma pencariannya” untuk menempatkan YouTube di atas Rumble dalam hasil pencariannya. “Kami akan membela diri terhadap klaim tak berdasar ini,” kata juru bicara Google.

    - Menurut laporan Reuters, pemerintah Uganda memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir semua media sosial dan aplikasi pesan pada 12 Januari 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Facebook dan WhatsApp adalah platform yang paling banyak digunakan untuk kampanye menjelang pemilihan presiden di negara itu pada 14 Januari 2021. Seorang sumber Reuters mengatakan larangan media sosial itu diterapkan sebagai pembalasan atas pemblokiran akun pro-pemerintah oleh Facebook.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Kecelakaan pesawat kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, peristiwa nahas itu terjadi pada pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SJ 182. Pesawat berjenis Boeing 737-500 tersebut hilang kontak pada 9 Januari 2021 pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Sehari setelah peristiwa ini, beredar foto yang memperlihatkan seorang bayi terbungkus dalam life jacket atau jaket penyelamat. Bayi dalam foto itu diklaim sebagai korban yang selamat dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

    Gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang memuat klaim keliru terkait foto-foto bayi yang diunggahnya.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim tersebut keliru. Bayi dalam foto itu bukan korban yang selamat dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182, melainkan korban yang selamat dalam kecelakaan kapal feri Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 3 Juli 2018 silam. Bayi berusia 11 bulan tersebut diselamatkan oleh tim SAR gabungan bersama ayah dan ibunya hingga ke bibir pantai Pabaddilang. Kapal feri Lestari Maju tenggelam saat berlayar dari Bulukumba menuju Kepulauan Selayar.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H