CekFakta #90 Sensor Negara Hantui Media Sosial

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bermain media sosial. (Unsplash/Leon Seibert)

    Ilustrasi bermain media sosial. (Unsplash/Leon Seibert)

    • Baru-baru ini, cuitan penggiat transportasi dilaporkan oleh Kementerian Kominfo ke Twitter karena dianggap melanggar hukum Indonesia. Bukan kali ini saja hal itu terjadi. Twitter, dan raksasa media sosial lainnya, memang memiliki kebijakan yang memungkinkan entitas pemerintah mengajukan permintaan untuk menghapus atau membatasi suatu konten. Namun, hal ini kerap dikritik karena dianggap sebagai sensor atas kebebasan berpendapat.
    • Varian baru SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, ditemukan di Inggris pada pertengahan Desember 2020 lalu. Varian yang diberi nama VUI 202012/01 atau B.1.1.7 ini diklaim lebih mudah menular ketimbang varian SARS-CoV-2 lainnya. Beredar pula isu bahwa varian tersebut tidak terdeteksi oleh tes PCR dan tidak bisa dicegah oleh vaksin. Bagaimana faktanya?

    Halo pembaca nawala CekFakta Tempo! Cuitan seorang penggiat transportasi dilaporkan ke Twitter oleh Kementerian Kominfo karena dianggap melanggar hukum. Tweet yang dipermasalahkan itu terkait aksi pembakaran halte saat demonstrasi RUU Cipta Kerja. Kebijakan Twitter, serta platform media sosial lainnya, memang memungkinkan entitas pemerintah mengajukan permintaan untuk menghapus atau membatasi konten. Apa saja konten yang biasanya dilaporkan? Apakah termasuk konten yang mengkritik pemerintah?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 1 Januari 2021 ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    SENSOR NEGARA HANTUI MEDIA SOSIAL

    Sebuah cuitan yang diunggah pada 28 Desember 2020 oleh akun Twitter milik penggiat transportasi Adriansyah Yasin Sulaeman ramai direspons warganet. Adrian menulis, “Wah saya dapat email beginian pagi pagi” dan mengunggah gambar tangkapan layar sebuah e-mail pemberitahuan dari Twitter. Twitter menginformasikan bahwa salah satu cuitannya telah dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena dianggap melanggar hukum di Indonesia.

    Sebenarnya, cuitan apa yang dimaksud? Kepada Kompas.com, Adrian bercerita bahwa konten yang dipermasalahkan adalah tweet-nya terkait aksi pembakaran halte saat demonstrasi yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober lalu. “Tapi tampaknya baru pemberitahuan saja dari Twitter,” kata Adrian pada 29 Desember. Dia tidak menunjuk secara spesifik tweet mana yang dimaksud. Belum diketahui pula apakah cuitannya akan dihapus. “Kita tunggu perkembangannya lagi, semoga tidak ada yang meresahkan ke depannya,” ujar Adrian di Twitter pada 28 Desember.

    Bukan kali ini saja cuitan pengguna Indonesia mendapatkan peringatan. Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), pada Oktober lalu, ada dua akun yang dibatasi oleh Twitter, yakni akun @bersihkan_indo dan @FraksiRakyatIndonesia. Kedua akun ini kerap mengunggah kicauan yang mengkritik UU Cipta Kerja. SAFEnet mengungkapkan admin kedua akun itu tidak bisa mengakses akun mereka dan mendapatkan notifikasi “akun ini sementara dibatasi”. Padahal, menurut SAFEnet, unggahan-unggahan kedua akun itu tidak melanggar pedoman komunitas Twitter.

    Kebijakan Twitter memang memungkinkan entitas pemerintah mengajukan tuntutan hukum yang memaksa mereka menghapus suatu konten. Tuntutan hukum ini mencakup perintah pengadilan dan permintaan formal lainnya, baik dari entitas pemerintah maupun pengacara yang mewakili individu. Facebook pun demikian. Ketika sebuah konten di Facebook atau Instagram, anak perusahaannya, dilaporkan melanggar hukum sebuah negara tapi tidak bertentangan dengan standar komunitas Facebook, mereka bisa membatasi konten itu. “Kami menerima laporan dari pemerintah dan pengadilan, serta dari entitas non-pemerintah.”

    Menurut data transparansi Twitter terakhir, sepanjang Juli-Desember 2019, mereka menerima 27.538 tuntutan hukum untuk menghapus konten dari 98.595 akun. Jumlah itu naik 47 persen dibanding Januari-Juni 2019. Twitter juga mengakui angka tersebut merupakan jumlah permintaan terbesar yang pernah mereka terima sejak merilis laporan transparansi pada 2012. Puluhan ribu tuntutan hukum itu berasal dari 51 negara. Sekitar 86 persen dari jumlah tuntutan hukum tersebut berasal dari tiga negara, yakni Jepang, Rusia, dan Turki.

    Sementara di Facebook, menurut data transparansi terakhirnya, sepanjang Januari-Juni 2020, mereka telah membatasi sekitar 22.100 konten. Jumlah ini naik ketimbang periode sebelumnya, Juli-Desember 2019, yang sebanyak 15.800 konten. Lima negara yang konten penggunanya paling banyak dibatasi adalah Meksiko dengan 6.335 konten, Inggris dengan 3.630 konten, Korea Selatan dengan 1.591 konten, Brasil dengan 1.520 konten, dan Jerman dengan 1.162 konten.

    Menurut laporan surat kabar Jerman, Frakfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), pada 2014 silam, Twitter memblokir dua akun anti pemerintah Turki, yakni @Bascalan dan @Haramzadeler333. Sebelum digelarnya pemilu lokal pada akhir Maret 2014, kedua akun ini mengunggah video YouTube berisi rekaman telepon yang membuat Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki ketika itu, dicurigai telah melakukan korupsi. Pemblokiran itu dilakukan Twitter setelah adanya keputusan pengadilan. Kantor berita Anadolu Agency melaporkan bahwa kedua akun itu dituduh telah melanggar hak pribadi.

    Pada paruh kedua 2014, menurut laporan kantor berita Reuters, Turki mengajukan permintaan penghapusan konten ke Twitter lima kali lebih banyak ketimbang paruh pertama 2014. Umumnya, permintaan Turki berfokus pada tuduhan pelanggaran hak pribadi dan pencemaran nama baik warga negara atau pejabat pemerintah. Turki memblokir sementara Twitter dan YouTube menjelang pemilu lokal pada akhir Maret 2014, setelah rekaman audio yang menunjukkan dugaan korupsi di lingkaran Erdogan bocor di platform mereka. Erdogan mengatakan skandal korupsi itu direkayasa lawan politik untuk menggulingkannya.

    The Washington Post juga pernah melaporkan bahwa Facebook telah memenuhi permintaan pemerintah Rusia untuk memblokir akses ke halaman yang mendukung Alexei Navalny, pemimpin oposisi yang kerap mengkritik Presiden Vladimir Putin. Menurut juru bicara regulator internet Rusia Vadim Ampelonsky pada 21 Desember 2014, “Saat ini, permintaan untuk memblokir halaman itu sedang dipenuhi oleh Facebook.” Kepada The Washington Post, juru bicara Facebook menyatakan perusahaannya sedang mempelajari permintaan itu. Namun, ia tidak menyangkal klaim pemerintah Rusia bahwa Facebook telah “memenuhi” permintaan tersebut.

    Yang terbaru, pada 1 Desember 2020, BBC melaporkan bahwa, menurut kelompok hak asasi manusia Amnesty International, Facebook dan Google telah membantu pemerintah Vietnam dalam menyensor kritik dan menekan perbedaan pendapat. Amnesty menyatakan kedua raksasa teknologi itu “terlibat jauh” dengan memblokir konten yang dianggap kritis terhadap pihak berwenang. Menurut BBC, otoritas Vietnam memang memiliki reputasi dalam membatasi kebebasan berbicara.

    “Dalam satu dekade terakhir, hak atas kebebasan berekspresi tumbuh subur di Facebook dan YouTube (anak perusahaan Google) di Vietnam. Tapi belakangan, pihak berwenang mulai fokus pada ekspresi online sebagai ancaman eksistensial bagi rezim,” kata Ming Yu Hah, wakil direktur regional untuk kampanye Amnesty. “Hari ini, platform-platform itu telah menjadi arena perburuan untuk sensor, pasukan siber militer dan troll yang disponsori negara. Platform itu tidak hanya membiarkan hal ini terjadi, mereka semakin terlibat.”

    Menurut laporan Business Insider, Facebook dan perusahaan teknologi AS lainnya, termasuk Google, Apple, dan Microsoft, kerap mengalami dilema di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang lebih otokratis. Di Thailand misalnya, Facebook akhirnya mengindahkan permintaan untuk memblokir akses ke sebuah grup pengkritik raja setelah pemerintah mengancam akan membawa Facebook ke pengadilan. Mereka pun akhirnya berpihak pada tuntutan pemerintah, alih-alih mengambil risiko kehilangan akses pengguna di negara yang bersangkutan.

    VARIAN BARU COVID-19 INGGRIS LEBIH BAHAYA?

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    Beberapa hari terakhir, ramai pemberitaan tentang varian baru SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, yang ditemukan pertama kali di Inggris. Varian yang diberi nama VUI 202012/01 atau B.1.1.7 ini diumumkan oleh pemerintah Inggris pada 14 Desember 2020. Selain ditemukan di Inggris, varian tersebut telah dikonfirmasi muncul di sejumlah negara di Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia, dan sebagainya. Varian ini dikabarkan lebih mudah menular dibandingkan varian Covid-19 lainnya. Beredar pula isu bahwa varian baru tersebut tidak terdeteksi oleh tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan tidak bisa dicegah oleh vaksin. Bagaimana faktanya?

    - Dilansir dari CDC AS, SARS-CoV-2 bermutasi secara teratur, sekitar satu mutasi baru dalam genomnya setiap dua minggu. Menurut pakar genomika molekuler Riza Arief Putranto, varian awal SARS-CoV-2 adalah varian Wuhan. Lalu, muncul varian D614G yang ditemukan di Eropa pada Februari 2020, yang kemudian berkembang menjadi varian yang dominan. Sepanjang Juni-Desember 2020, terdapat beberapa mutasi hotspot yang muncul hanya di negara tertentu. Yang terakhir, varian B.1.1.7, diwaspadai karena berpotensi menjadi global seperti D614G.

    - Pakar penyakit menular dari University of St. Andrews Skotlandia, Muge Cevik, mengatakan varian baru virus Corona Inggris memiliki sekitar 20 mutasi, yang beberapa di antaranya mempengaruhi cara virus mengunci sel manusia dan menginfeksi mereka. Mutasi ini memungkinkan varian tersebut mereplikasi dan menularkan dengan lebih efisien. Tapi, menurut Cevik, perkiraan penularan varian ini, yang disebut lebih tinggi ketimbang varian lainnya, didasarkan pada pemodelan dan belum dikonfirmasi dalam percobaan laboratorium.

    - “Secara keseluruhan, saya pikir diperlukan lebih banyak data eksperimental,” ujar Cevik. “Kita tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan fakta bahwa beberapa penularan ini mungkin terkait dengan perilaku manusia.” Para ilmuwan di Afrika Selatan berpendapat serupa, bahwa perilaku manusia juga mendorong terjadinya wabah. Belum tentu wabah diakibatkan oleh mutasi virus yang pengaruhnya terhadap penularan belum diukur.

    - Analisis awal di Inggris memang menunjukkan varian baru virus Corona ini lebih mudah menular dibanding varian lain, dengan perkiraan tingkat transmisi hingga 70 persen. Varian itu menunjukkan sejumlah mutasi pada protein spike yang berpotensi meningkatkan kemampuan virus untuk mengikat sel reseptor tubuh manusia. Berdasarkan jumlah dan lokasi mutasi pada protein spike itu, diprediksi dapat menurunkan kemampuan netralisasi oleh antibodi. Tapi belum ada bukti yang menunjukkan peningkatan risiko infeksi ulang atau efektivitas vaksin yang lebih rendah.

    - Dikutip dari The New York Times, sejumlah ahli mengatakan bahwa perlu waktu bertahun-tahun bagi suatu virus untuk berkembang secara signifikan sehingga membuat mereka kebal terhadap vaksin yang dikembangkan untuk menangkal virus tersebut. Menurut ahli biologi evolusi asal Amerika Serikat, Jesse Bloom, “Tidak perlu khawatir bahwa akan ada bencana mutasi yang tiba-tiba membuat semua kekebalan dan antibodi tidak berguna. Ini tidak akan menjadi seperti tombol on-off.”

    - Dilansir dari USA Today, para peneliti meyakini bahwa vaksin Covid-19 yang ada saat ini tetap bisa melindungi tubuh dari varian baru virus Corona tersebut, walaupun dibutuhkan lebih banyak data untuk menganalisisnya. Menurut CDC AS, “Virus itu mungkin perlu mengakumulasi banyak mutasi pada protein spike untuk menghindari kekebalan yang disebabkan oleh vaksin atau oleh infeksi alami.”

    - Wendy Barclay, Kepala Departemen Penyakit Menular Imperial College London, mengatakan tes PCR bergantung pada tiga pengujian berbeda. Tes PCR menargetkan sejumlah gen SARS-CoV-2, termasuk protein spike (S), open reading frame (ORF), dan nukleokapsid (N). Virus Corona menginfeksi dengan memasuki sel, mengikat reseptor pada sel manusia dengan protein spike. Menurut Barclay, deteksi protein spike tampaknya tidak bekerja dengan baik untuk varian baru ini. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena dua bagian lain masih bisa dideteksi melalui tes PCR.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Sebanyak 159 menara Base Transceiver Station (BTS) 5G di Inggris dibakar massa. Mereka termakan anggapan keliru bahwa 5G merupakan penyebar Covid-19. British Communications Authority memperkirakan, akibat perusakan ratusan BTS itu, total waktu downtime BTS mencapai 170 ribu jam. “Tahun ini, banyak klaim tak berdasar (terkait pandemi Covid-19) yang beredar, terutama di media sosial. Sebelumnya, ada juga klaim palsu yang menyebut radiasi electromagnetic field dari menara BTS 5G berakibat buruk bagi kesehatan,” kata British Communications Authority.

    - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memblokir konten terkait Front Pembela Islam (FPI) di internet, termasuk di media sosial. Menurut staf khusus Menteri Kominfo, Dedy Permadi, langkah ini diambil sebagai tindak lanjut terbitnya surat keputusan pemerintah (SKP) yang menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang pada 30 Desember 2020. “Kami akan follow up itu dengan membersihkan konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk SKP,” kata Dedy.

    - Biro investigasi federal Amerika Serikat atau FBI bekerja sama dengan Europol untuk menutup Safe-Inet, yang juga dikenal sebagai Insorg, layanan virtual private networks (VPN) yang diduga dibuat khusus bagi penjahat. Menurut laporan Engadget, layanan ini tidak hanya diiklankan di forum yang berfokus pada kejahatan, tapi juga sering digunakan untuk praktik-praktik seperti pembajakan kartu dan akun serta penyebaran ransomware. Pejabat Departemen Kehakiman AS mencatat banyak layanan VPN yang dipakai sebagai tempat “persembunyian” para penjahat.

    - Menurut laporan TorrentFreak, serial televisi besutan Disney Plus, The Mandalorian, menjadi serial yang paling banyak dibajak sepanjang 2020. Sebelumnya, predikat ini selalu dipegang oleh serial besutan HBO, Game of Thrones, yang telah berakhir. Sebenarnya, serial itu sudah mencuat sejak musim pertamanya rilis pada 2019. Ketika itu, The Mandalorian berada di peringkat ketiga sebagai serial yang terbanyak dibajak. Pembajakan ini kemungkinan besar terjadi karena Disney Plus belum hadir di semua negara.

    - Perseteruan antara Apple dan Facebook masih berlanjut. Kabar terbaru menyebut bahwa Facebook menolak pengajuan formulir akun terverifikasi oleh Apple. Hal itu diungkapkan oleh konsultan media sosial Matt Navarra, yang mengetahui bahwa Facebook tampaknya telah membatalkan verifikasi akun resmi Apple di platformnya. Tapi ada fakta lain yang ditemukan. Navarra mengatakan halaman resmi Apple di Facebook ternyata tidak pernah diverifikasi sejak dibuat. Sementara, halaman milik Apple Music, Apple Podcast, dan Apple TV justru telah mendapatkan centang biru.

    - Google sedang menguji coba fitur baru yang akan menampilkan video Instagram dan TikTok dalam hasil pencarian di aplikasi Google. Video-video itu bakal ditampilkan dalam korsel khusus bernama “Short Videos”. Fitur ini merupakan perluasan dari uji coba yang diluncurkan pada awal 2020 lalu, di mana Google mengenalkan korsel Short Videos di Google Discover. Sebelumnya, fitur itu juga hanya menampilkan video pendek dari YouTube, Tangi, dan Trell.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Sebuah video pendek yang memperlihatkan ratusan orang terbaring di atas tikar dan kasur di sebuah gelanggang olahraga (GOR) viral pada awal pekan ini. Video tersebut diklaim sebagai video ratusan pasien Covid-19 yang dirawat di Istora Senayan, Jakarta. Dalam video itu, memang terlihat sejumlah petugas yang mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

    Berdasarkan penelusuran fakta Tempo, klaim itu keliru. Video tersebut bukan diambil di Istora Senayan, melainkan di Stadium Tertutup, Sukpa Indera Mahkota, Malaysia. Sejak 11 Desember 2020, stadion tersebut memang dijadikan Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 (PKRC) oleh pemerintah Malaysia. Menurut Direktur Dewan Keamanan Negara Pahang, Mohd Zairasyahli Shah Zakaria, PKRC Sukpa Indera Mahkota bisa menampung 200 pasien Covid-19 risiko rendah.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.