CekFakta #87 Misinformasi Bikin Orang Tolak Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dosis vaksinasi penyakit virus corona (COVID-19) dari BioNTech dan Pfizer digambarkan dalam foto selebaran ini, saat Inggris menjadi negara barat pertama yang menyetujui vaksin COVID-19, di Mainz, Jerman. [BioNTech SE 2020, semua hak dilindungi undang-undang / Handout melalui REUTERS]

    Dosis vaksinasi penyakit virus corona (COVID-19) dari BioNTech dan Pfizer digambarkan dalam foto selebaran ini, saat Inggris menjadi negara barat pertama yang menyetujui vaksin COVID-19, di Mainz, Jerman. [BioNTech SE 2020, semua hak dilindungi undang-undang / Handout melalui REUTERS]

    - Seiring dengan semakin banyaknya vaksin Covid-19 yang tercipta, semakin banyak hoaks terkait vaksin tersebut yang beredar. Menurut sejumlah studi, misinformasi terbukti memicu ketidakpercayaan terhadap vaksin Covid-19, dan membuat semakin banyak orang yang enggan menerima vaksin itu. Padahal, menurut perkiraan para ahli, dibutuhkan sekitar 70 persen populasi yang divaksin untuk menciptakan herd immunity.

    - Setelah muncul berbagai pro-kontra, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini akhirnya digelar pada 9 Desember 2020, di tengah masih tingginya jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona di sejumlah daerah. Pemerintah telah membuat protokol kesehatan agar pemilih tetap aman ketika memberikan suaranya. Namun, ketegasan diperlukan dalam penerapan di lapangan.

    Halo pembaca nawala CekFakta Tempo! Berbagai kabar baik terkait vaksin Covid-19 muncul dalam beberapa pekan terakhir. Sayangnya, kemunculan kabar baik ini diiringi pula dengan beredarnya hoaks terkait vaksin tersebut Berbagai studi telah menunjukkan bahwa misinformasi membuat masyarakat tidak percaya, dan enggan menerima vaksin Covid-19. Padahal, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa melawan sebuah penyakit, dibutuhkan sekitar dua pertiga populasi yang menerima vaksin.

    Apakah Anda menerima nawala edisi 4 Desember 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    MISINFORMASI BIKIN ORANG TOLAK VAKSIN COVID-19

    Saat ini, perusahaan-perusahaan farmasi di seluruh dunia sedang berlomba-lomba menciptakan vaksin Covid-19. Kabar terbaru, Pfizer, perusahaan farmasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat, telah mendapatkan lampu hijau dari badan regulator obat-obatan Inggris untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 buatannya. Jika tak ada halangan, vaksin Covid-19 garapan Pfizer bersama perusahaan farmasi asal Jerman, BioNTech, tersebut bakal mulai disuntikkan ke warga Inggris pekan depan.

    Namun, seiring dengan semakin banyaknya vaksin Covid-19 yang tercipta, semakin banyak pula misinformasi dan disinformasi seputar vaksin tersebut. Claire Wardle, direktur eksekutif First Draft, lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk mendidik jurnalis di era kekacauan informasi, memaparkan temuan tim penelitinya atas 14 juta unggahan di Twitter, Facebook, dan Instagram yang berisi kata kunci “vaksin” atau “vaksinasi” pada Juni-September 2020. Jutaan unggahan itu ditulis dalam tiga bahasa, yakni Inggris, Spanyol, serta Prancis, dan tersebar di 41 negara.

    Para peneliti First Draft kemudian memilah sekitar 1.200 unggahan yang paling banyak mendapatkan interaksi pengguna, mulai dari jumlah like, share, komentar, hingga retweet. Tim peneliti pun menemukan unggahan-unggahan yang berisi kebohongan, memutarbalikkan kebenaran, dan dirancang untuk memicu respons emosional, seperti ketakutan atau kemarahan. “Tapi ini tidak dapat dipahami secara terpisah. Mereka bekerja sama di berbagai media sosial untuk membentuk narasi yang lebih besar, tentang bagaimana vaksin tidak aman,” kata Wardle.

    Organisasi pemeriksa fakta yang memantau misinformasi dan disinformasi daring juga menemukan hal serupa. “Kami melihat peningkatan yang signifikan atas beredarnya informasi yang buruk tentang vaksin,” kata Tom Phillips, editor organisasi pemeriksa fakta yang berbasis di Inggris, Full Fact. Menurut dia, banyaknya unggahan di media sosial yang menyesatkan tentang vaksin Covid-19 dapat berpengaruh terhadap distribusinya.

    Rachel O’Brien, kepala departemen imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga menyatakan kekhawatirannya bahwa misinformasi yang disebarkan termasuk oleh gerakan anti-vaksin dapat menyebabkan rendahnya jumlah warga yang mau divaksin. Padahal, menurut perkiraan para ahli medis, dibutuhkan setidaknya 70 persen populasi yang divaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Anggota Parlemen Eropa Deirdre Clune pun mengatakan, “Disinformasi adalah ancaman yang serius bagi demokrasi. Tapi, di tengah pandemi, disinformasi bahkan bisa menjadi ancaman bagi kehidupan itu sendiri.”

    Menurut studi para peneliti di London School of Hygiene and Tropical Medicine, misinformasi dan teori konspirasi memang telah terbukti memicu ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan membuat jumlah orang yang mau menerima vaksin Covid-19 berada di bawah jumlah yang diperlukan. Studi terhadap 8 ribu warga Inggris dan AS ini menemukan jumlah orang yang “pasti” akan menggunakan vaksin Covid-19 lebih sedikit ketimbang jumlah yang dibutuhkan, yakni 55 persen populasi, agar terjadi kekebalan kelompok.

    Dalam studi itu, sekitar 6 ribu responden disuguhi misinformasi tentang vaksin Covid-19. Sementara 2 ribu responden lainnya diperlihatkan informasi yang benar terkait vaksin Covid-19. Sebelum terkena misinformasi, 54 persen responden di Inggris dan 41,2 persen responden di AS mengatakan mereka “pasti” akan menerima vaksin. Tapi, setelah disuguhi hoaks, angka itu turun 6,4 poin persentase pada responden di Inggris dan 2,4 poin persentase pada responden di AS. Studi ini juga menemukan, orang-orang tanpa gelar sarjana dan yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah lebih cenderung menolak vaksin Covid-19.

    Jajak pendapat yang digelar di Prancis, negara asal penemu vaksin rabies, kolera, dan anthrax, Louis Pasteur, pada awal bulan ini menunjukkan hal serupa. Hampir setengah dari jumlah penduduk Prancis menyatakan akan menghindari vaksin Covid-19. Menurut laporan The Daily Beast, negara ini memang menjadi episentrum bagi konspirasi anti-vaksin dan ketidakpercayaan ilmiah. Sebuah studi yang dilakukan tahun lalu menemukan 33 persen warga Prancis percaya bahwa semua vaksin berbahaya.

    Fenomena ini tentunya harus disikapi dengan serius oleh perusahaan-perusahaan media sosial, yang menjadi platform utama dalam penyebaran misinformasi dan disinformasi. Beberapa media sosial telah memberlakukan kebijakan khusus untuk melawan hoaks seputar Covid-19. Ada pula media sosial yang masih mencari pendekatan terbaik atau bersandar pada kebijakan yang sudah ada. Namun, membuat kebijakan adalah hal yang mudah. Yang susah, menegakkan kebijakan tersebut secara konsisten.

    Facebook misalnya, awal bulan ini, telah menangguhkan grup dengan jumlah pengikut yang begitu besar yang didedikasikan untuk konten anti-vaksin. Namun, menurut temuan CNN, setidaknya ada selusin grup anti-vaksin yang masih aktif. Unggahan anti-vaksin memang tak akan kehilangan penggemarnya. Laporan Centre for Countering Digital Hate (CCDH) menyebut jaringan anti-vaksin telah mengumpulkan pengikut sekitar 58 juta orang, terutama yang berbasis di AS, Inggris, Kanada, dan Australia.

    Menurut Claire Wardle, untuk menahan gempuran misinformasi soal vaksin Covid-19, semua pihak harus terlibat. Pemerintah perlu lebih memperhatikan hoaks terkait vaksin. Setiap orang yang sudah menganggap misinformasi sebagai sesuatu yang serius, mulai dari pembuat kebijakan, karyawan platform media sosial, jurnalis, hingga peneliti, juga perlu menanggapi narasi besar yang dibawa oleh misinformasi tersebut dengan serius. “Mereka terlalu fokus pada unggahan individu, dan apakah unggahan itu harus dihapus, dibatasi penyebarannya, dibantah, atau diberi label,” ujarnya.

    Bagaimanapun, kata Wardle, narasi tidak bisa begitu saja dibantah atau diberi label. Sedikit demi sedikit, unggahan yang di baliknya berisi narasi besar tertentu, dan disebarkan berulang-ulang, bakal membentuk cara masyarakat memahami informasi baru. “Tidak seperti unggahan individu, narasi yang lebih besar dapat merusak kepercayaan tidak hanya terhadap vaksin, tapi juga lembaga ilmu pengetahuan,” tuturnya.

    HATI-HATI PILKADA DI TENGAH CORONA

    Bagian ini ditulis oleh Siti Aisah, peserta Health Fellowship Tempo yang didukung oleh Facebook.

    Setelah sempat ditunda selama tiga bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini akhirnya digelar pada 9 Desember 2020. Banyak pihak yang mengkritik keputusan itu, mengingat Indonesia masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19. Jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona pun terus meningkat di sejumlah daerah. Namun, karena pilkada di 270 daerah ini tetap harus digelar, mesti dibuat protokol untuk memastikan pemilih tetap aman ketika memberikan suaranya. Jangan sampai, tercipta klaster baru, klaster pilkada.

    - Menurut arsip berita Tempo, pada 10 November 2020, Amerika Serikat mencatat 133.819 kasus Covid-19 hanya dalam sehari. Angka yang dilaporkan pada hari ke-6 setelah pemungutan suara Pemilihan Presiden AS ini merupakan rekor baru, sekaligus pertama kalinya jumlah kasus harian di AS menembus 130 ribu. Sejak 4 November atau sehari setelah pemungutan suara, AS selalu mencatat jumlah kasus harian di atas 100 ribu. Pada 10 November, ada pula tambahan 729 kematian yang dilaporkan di AS.

    - Hal serupa terjadi di Malaysia usai gelaran pemilu negara bagian Sabah pada September lalu. Otoritas Malaysia memperingatkan gelombang baru Covid-19 setelah 260 kasus baru tercatat dari Pemilu Sabah. Angka ini menjadi lonjakan kasus harian terbesar sejak pandemi melanda Negeri Jiran tersebut. Kenaikan kasus itu berasal dari meningkatnya perjalanan ke dan dari Sabah dalam rangka pemilu negara bagian, kecuali satu kasus baru yang berasal dari infeksi lokal.

    - Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah, menyetujui penetapan keadaan darurat di Batu Sapi, Sabah, untuk menunda pemilu sela yang dijadwalkan pada 5 Desember. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi gelombang keempat wabah Covid-19 di Malaysia. Raja menyetujui penundaan ini setelah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Menurut Muhyiddin, meskipun komisi pemilihan dapat menerapkan protokol yang ketat, upaya itu masih dianggap lemah.

    - Pada 1 Desember, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih melebihi rata-rata dunia, yakni 3,1 persen. Angka kesembuhan pasien Covid-19 juga mengalami penurunan pada pekan ini menjadi 83,44 persen.  Menurut Jokowi, angka-angka itu menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia memburuk. “Ini semuanya memburuk, karena adanya kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin,” ujarnya.

    - Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dalam pilkada serentak, pada 1 Desember, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penyelenggara pilkada dapat melakukan tes Covid-19 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Pastikan mereka yang bertugas sehat dan bebas Covid-19,” ujar Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tersebut.

    - Pada 1 Desember, Kementerian Kesehatan juga mempublikasikan protokol kesehatan saat pemungutan suara, antara lain: menggunakan masker; mencuci tangan dengan air dan sabun saat sampai di TPS; mengecek suhu; melapor kepada petugas jika ada gejala sakit dan batuk; menjaga jarak minimal 1 meter; menghindari kontak fisik; mencoblos sesuai jadwal di formulir pemberitahuan; memakai sarung tangan sekali pakai yang diberikan oleh petugas; tidak merokok; dan segera pulang setelah mencoblos.

    - Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020, pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri, atau terkonfirmasi positif Covid-19 tetap bisa menggunakan hak pilihnya. TPS terdekat akan mengirim maksimal dua petugas untuk melayani pemilih tersebut di tempat mereka dirawat. KPU tidak memperbolehkan pasien Covid-19 untuk datang ke TPS. “Petugas yang akan mendatangi rumah sakit,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - YouTube akan meluncurkan panel cek fakta bagi pengguna di Indonesia dalam beberapa hari ke depan sebagai upaya untuk melawan misinformasi dan disinformasi di platformnya. Panel cek fakta ini sebelumnya telah diluncurkan di Brasil, India, Jerman, Inggris, serta Amerika Serikat, dan bakal tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan panel cek fakta tersebut, pengguna diharapkan mendapatkan konteks atas konten yang mereka telusuri.

    - Menurut laporan Radio Free Europe, berdasarkan draf Rencana Aksi Demokrasi Eropa, Komisi Eropa untuk pertama kalinya akan mengusulkan kepada Uni Eropa agar menjatuhkan sanksi terhadap “aktor asing” yang menyebarkan disinformasi. Menurut komisi, informasi bisa digunakan sebagai senjata oleh aktor asing, dan “negara ketiga tertentu (khususnya Rusia dan Cina) telah terlibat dalam operasi pengaruh dan kampanye disinformasi seputar Covid-19 di Uni Eropa dan secara global”.

    - Bos Facebook, Mark Zuckerberg, menyatakan perusahaannya berencana untuk memberikan informasi otoritatif kepada pengguna di platformnya tentang vaksin Covid-19. Menurut dia, Facebook telah berkomunikasi dengan pemerintahan Presiden AS Terpilih, Joe Biden, untuk membantu merespons pandemi. Namun, Zuckerberg tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana Facebook mendistribusikan informasi otoritatif tersebut kepada pengguna.

    - Sejak Oktober 2020 lalu, Dewan Pengawas Facebook mulai menerima banding yang diajukan oleh pengguna yang merasa moderator konten platform telah keliru menindak unggahan mereka. Menurut data Facebook hingga 30 November, lebih dari 20 ribu pengguna mengajukan banding. Dewan Pengawas pun telah memilih enam kasus untuk ditinjau. Tiga dari enam kasus ini terkait dengan ujaran kebencian, yang menurut Facebook adalah bentuk konten paling umum yang dilarang dan akan dihapus.

    - Twitter telah menangguhkan akun milik pro-royalis Thailand, yang menurut Reuters, berhubungan dengan ribuan akun lain yang dibuat dalam beberapa pekan terakhir yang menyebarkan unggahan berisi dukungan terhadap Raja Maha Vajiralongkorn dan monarki. Reuters menemukan puluhan ribu tweet yang kemungkinan berasal dari akun-akun yang mengamplifikasi pesan royalis dalam rangka melawan gerakan protes selama berbulan-bulan yang menentang pemerintah.

    - Peretas dari Korea Utara mencoba membobol sistem milik produsen vaksin AstraZeneca. Menurut Reuters, peretasan ini terjadi ketika perusahaan Inggris itu sedang menciptakan vaksin Covid-19. Peretas menyamar sebagai perekrut di LinkedIn dan WhatsApp, kemudian mendekati staf AstraZeneca dengan tawaran pekerjaan palsu. Lalu, mereka mengirim dokumen yang dimaksudkan sebagai deskripsi pekerjaan, namun telah dibubuhi kode berbahaya yang dirancang untuk mendapatkan akses ke komputer korban.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Foto yang memperlihatkan bocah perempuan sedang tertidur di atas lukisan sosok ibu kembali beredar di media sosial. Foto ini diklaim sebagai foto bocah perempuan yang kehilangan keluarganya akibat perang di Irak, yang tidur di atas lukisan sosok ibunya yang telah meninggal. Lukisan itu, menurut klaim tersebut, dibuat di lantai panti asuhan tempah bocah perempuan ini tinggal.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Foto tersebut diabadikan oleh fotografer sekaligus seniman asal Iran yang bernama Bahareh Bisheh. Di situs stok foto Flickr, tempat ia pertama kali mengunggah foto itu, Bisheh menjelaskan bahwa bocah perempuan dalam foto tersebut merupakan saudara sepupunya yang tertidur di aspal di depan rumah mereka. Bisheh memastikan bahwa foto itu tidak ada hubungannya dengan panti asuhan. Tidak ada pula kisah tragis di balik foto tersebut.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.