CekFakta #85 Seberapa Manjur Label Hoaks Twitter & Facebook?

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Hacker Facebook atau Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

    Ilustrasi Hacker Facebook atau Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

    - Di tengah gelaran Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020, cuitan calon presiden petahana Donald Trump berulang kali diberi label “menyesatkan” oleh Twitter. Facebook juga menerapkan hal serupa. Label ini disebut bakal menangkal penyebaran misinformasi seputar pemilu di kedua platform media sosial tersebut. Tapi seberapa efektif label hoaks tersebut?

    - Perusahaan teknologi seakan mendapat angin segar sejak terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 AS. Biden memang difavoritkan oleh banyak pelaku industri teknologi sejak diusung sebagai calon presiden. Tak heran, perusahaan teknologi kerap berkonflik dengan Trump, mulai dari masalah imigrasi, persaingan dengan Cina, hingga soal moderasi media sosial.

    Halo pembaca nawala CekFakta Tempo! Dalam nawala edisi kali ini, saya ingin membahas efektivitas kebijakan label hoaks Twitter dan Facebook, terutama selama gelaran Pilpres AS 2020. Label ini diklaim sebagai cara untuk mengurangi peredaran hoaks pemilu. Tapi seorang karyawan Facebook mengungkapkan bahwa label tersebut hanya mengurangi jumlah share unggahan Trump, yang merupakan salah satu produsen misinformasi, sekitar 8 persen. Adapun di Twitter penurunan quote tweet dari cuitan yang diberi label sekitar 29 persen. Apakah angka-angka itu bisa dikatakan efektif?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 20 November 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    SEBERAPA MANJUR LABEL HOAKS TWITTER  & FACEBOOK?

    Sepekan terakhir, ramai cuitan warganet Indonesia di Twitter berisi label hoaks yang berbunyi “Official sources stated that is false and misleading”. Label buatan ala Twitter itu ramai disematkan pada tweet warganet Indonesia setelah, di tengah gelaran Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020, cuitan calon presiden petahana Donald Trump berulang kali diberi label serupa oleh Twitter.

    Sebenarnya, label asli Twitter berwarna biru, bukan ditebalkan sepert label buatan yang terdapat dalam cuitan warganet Indonesia. Label ini bisa dikliksan pengguna akan dialihkan ke halaman khusus berisi penjelasan mengapa sebuah cuitan diberi label tersebut. Menurut Direktur Kebijakan Publik Twitter Indonesia dan Malaysia Agung Yudha, label itu memang baru diterapkan oleh Twitter AS dan hanya untuk isu-isu tertentu, seperti Covid-19 dan Pilpres AS.

    Selain Twitter, Facebook menerapkan label serupa terhadap unggahan yang berisi klaim menyesatkan terkait Pilpres AS, termasuk unggahan Trump. Salah satu unggahan Trump yang diberi label oleh Facebook, juga Twitter, berisi klaim bahwa ia menang di Pennsylvania, Georgia, North Carolina, dan Michigan. Trump mencuitkan klaim tersebut pada 5 November 2020.

    Label Facebook memberi tahu pengguna bahwa surat suara masih dihitung. Label ini pun mengarahkan pengguna ke halaman pusat informasi pemungutan suara Facebook. Sementara label Twitter memperingatkan pengguna bahwa sumber resmi belum mengumumkan hasil penghitungan suara, dan bahwa cuitan itu kemungkinan menyesatkan. Penyematan label ini membuat cuitan tersebut tidak bisa dikomentari, disukai, maupun di-retweet.

    Walaupun tampak ampuh dalam membendung aliran misinformasi, menurut laporan BuzzFeed News, label Facebook tidak berpengaruh besar dalam mencegah unggahan yang berisi hoaks, terutama unggahan Trump, menjadi viral. Dalam obrolan di papan diskusi internal Facebook, seorang ilmuwan data mengungkapkan bahwa label tersebut hanya mengurangi jumlah share unggahan-unggahan Trump sekitar 8 persen.

    Menurut ilmuwan data itu, penyematan label ini memang tidak dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran konten palsu, melainkan untuk memberikan informasi faktual sebagai konteks dalam sebuah unggahan. Juru bicara Facebook Liz Bourgeois pun pernah mengatakan, “Menjelang pemilihan, kami mengembangkan label informatif, yang kami terapkan pada unggahan kandidat dengan tujuan menghubungkan pengguna dengan sumber yang dapat dipercaya.”

    Sementara Twitter, pada pekan kedua November, mengumumkan, “Kami melihat sekitar 29 persen penurunan quote tweet dari cuitan yang diberi label ini”. Quote tweet merujuk pada praktik di mana pengguna membagikan cuitan pengguna lain sembari menambahkan komentar. Kebijakan label Twitter juga berbeda dengan Facebook, yang tidak menerapkan fitur untuk mencegah pengguna menyukai atau membagikan unggahan yang diberi label. Meskipun label Twitter relatif lebih efektif ketimbang Facebook, menurut laporan Vanity Fair, hal itu tidak banyak membantu dalam membendung viralnya cuitan berisi misinformasi.

    Kepala Stanford Internet Observatory dan mantan Direktur Keamanan Informasi Facebook Alex Stamos, menilai kebijakan label tidak menghalangi seseorang untuk membagikan informasi palsu. Platform media sosial memang menyematkan label pada misinformasi, termasuk dari seorang presiden. Namun, dalam banyak kasus, mereka tidak mengambil langkah yang lebih jauh untuk mencegah misinformasi tersebut dibagikan. “Ini adalah kelemahan dalam perlindungan yang dimiliki perusahaan. Label tidak melakukan apa-apa,” kata Stamos.

    Adapun kolumnis teknologi The Washington Post, Geoffrey Fowler, menulis kritik yang lebih keras, bahwa label tersebut adalah kemenangan bagi humas Twitter dan Facebook yang terlihat cukup berhasil menghindarkan keduanya dari tudingan sebagai perusak pemilu, seperti pada Pilpres AS 2016. Menurut Fowler, sebagai produk teknologi, label-label itu “too little, too late”. Hanya ada sedikit bukti bahwa label tersebut membuat perbedaan. “Apalagi, label itu tidak menghentikan aliran konten beracun soal pemilu di media sosial. Ini karena model bisnis media sosial adalah konten beracun,” katanya.

    Melabeli kebohongan pun bisa memperburuk keadaan. Label justru bisa membuat orang semakin tertarik karena penasaran. Peneliti menemukan bahwa label pemeriksaan fakta pada misinformasi bisa secara keliru menyiratkan bahwa unggahan tanpa label dianggap benar. Ada pula pihak yang cenderung menyerang orang-orang yang melakukan pelabelan. Trump sempat mengunggah cuitan yang berbunyi, “Twitter di luar kendali.”

    Profesor dari Universitas Washington, Kate Starbird, mengatakan hanya perusahaan media sosial sendiri yang tahu seberapa efektif pelabelan terhadap penyebaran misinformasi. Namun, menurut Fowler, perusahaan media sosial juga sebenarnya tidak tahu. Ketika meminta penjelasan Facebook, dia diarahkan ke sebuah studi pada 2019 yang menemukan bahwa menandai berita palsu di Facebook memang mengurangi niat seseorang untuk membagikannya, meskipun konteksnya sangat berbeda. Juru bicara Twitter, Nicholas Pacilio, mengatakan perusahaannya tidak tahu seberapa efektif langkah ini.

    Dengan kata lain, seperti tulisan Fowler, ketimbang memberikan label bohong, lebih baik perusahaan media sosial fokus mencari cara untuk mengurangi jumlah pengguna yang menyebarkan kebohongan.

    NASIB PERUSAHAAN TEKNOLOGI DI ERA BIDEN

    Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat sedikit banyak memberikan angin segar bagi perusahaan teknologi. Sejak dinominasikan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrat, Biden menjadi favorit bagi mereka yang berkecimpung di industri teknologi. Tak heran, perusahaan-perusahaan teknologi memang kerap berselisih dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, mulai dari masalah imigrasi para karyawan perusahaan teknologi, konflik dengan korporasi asal Cina, hingga soal moderasi konten di media sosial.

    - Menurut laporan Protocol, perusahaan teknologi seharusnya tidak berharap kondisi di era Presiden Barack Obama akan terulang, di mana ia menyebut Silicon Valley sebagai titik terang dalam masa kegelapan perekonomian AS. Banyak hal yang berubah sejak Trump terpilih sebagai presiden pada 2016. Persepsi publik terhadap raksasa teknologi telah berubah, dan mengundang pengawasan yang ketat dari pemerintah. Pengawasan ini tidak akan hilang di bawah pemerintahan Biden.

    - Protocol juga menulis Biden kemungkinan akan membatalkan banyak perintah eksekutif Trump terkait imigrasi, termasuk pembatasan imigran berketerampilan tinggi yang berdampak terhadap karyawan asing berbagai perusahaan teknologi. Biden diprediksi bakal mencabut Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi atau CDA. Selama ini, pasal itu dipakai untuk melindungi perusahaan media sosial, karena menyatakan unggahan di media sosial merupakan tanggung jawab pengguna. Meskipun begitu, Biden diyakini tidak akan seagresif Trump terkait hal ini.

    - Menurut laporan The New York Times, selama kampanye, Biden jarang berbicara tentang kebijakan teknologi secara panjang lebar. Tapi dia mengkritik perusahaan media sosial, seperti Facebook, yang membiarkan disinformasi berkembang di platform mereka. Dia juga menyatakan keprihatinannya atas kekuasaan yang dipegang segelintir perusahaan di bidang teknologi. Pemerintahan Biden diperkirakan akan mengejar gugatan anti-trust yang dilayangkan terhadap Google.

    - Anti-trust merupakan dugaan praktik anti-kompetisi oleh raksasa teknologi AS, yakni Google, Facebook, Apple, dan Amazon, dalam meredam persaingan. Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama memandang bahwa raksasa teknologi sudah tumbuh terlalu besar sehingga sangat dominan. Kongres AS telah menerbitkan laporan berisi detail penyalahgunaan posisi dominan di pasar oleh keempat perusahaan itu. Di bawah pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman AS telah melayangkan gugatan hukum terhadap Google.

    - Terkait Cina, menurut Strategists and Economists Jefferies Analysts, tekanan AS terhadap Negeri Tirai Bambu itu akan menurun di era Biden. Namun, pakar perdagangan Center for Strategic and International Studies (CSIS), William Reinsch, menilai Biden tidak akan menurunkan intensitas tekanan pada perusahaan teknologi Tiongkok. Adapun Direktur Communication University of Zhejiang, Fang Xingdong, mengatakan Biden lebih terbuka dan menghormati persaingan sehat serta mendukung inovasi.

    - Menurut Direktur CSIS University of International Relations Beijing, Da Wei, Biden tidak akan langsung melunak dengan Cina, terutama soal teknologi inti. Tapi Biden bisa saja memberikan kelonggaran, misalnya mempersempit kriteria pembatasan. “Sebagai contoh, perusahaan seperti TikTok dan WeChat, pemblokiran bisa saja ditarik karena mereka tidak memiliki konflik yang tidak bisa didamaikan dengan AS,” ujar Wei. Namun, terkait 5G, di mana Huawei berada di pusat persaingan AS-Cina, kebijakan pemblokiran diperkirakan sulit berubah.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Dalam sebuah surat terbuka, sebanyak 59 ilmuwan komputer dan pakar keamanan pemilu terkemuka menentang klaim-klaim palsu terkait penipuan dan peretasan Pemilihan Presiden AS. Menurut mereka, pernyataan itu, yang juga pernah dilontarkan oleh Trump beberapa kali, tidak berdasar dan secara teknis tidak koheren. “Tidak ada bukti kredibel yang mendukung kesimpulan bahwa hasil Pemilu AS 2020 di negara bagian mana pun telah diubah melalui peretasan,” kata mereka.

    - Sekelompok senator dari Partai Demokrat mengatakan bahwa Facebook perlu mempertegas kebijakannya terkait ujaran kebencian anti-muslim. Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Facebook, mereka memaparkan beberapa kemajuan yang dicapai oleh Facebook, termasuk audit hak-hak sipil. Tapi mereka memberikan catatan bahwa Facebook “belum secara terbuka mempelajari atau mengakui tentang bagaimana kefanatikan anti-muslim terwujud di platformnya”. 

    - Sebuah kelompok Neo-Nazi asal Ukraina, Azov, ditemukan masih beroperasi di Facebook walaupun telah dilarang di platform tersebut lebih dari setahun. Mereka membuat setidaknya selusin halaman Facebook baru. Bahkan, Azov telah menghabiskan lebih dari US$ 3 ribu untuk iklan. Mayoritas iklan menyerukan protes terhadap pemerintah Ukraina. Sejumlah iklan juga mendorong anak-anak untuk mendaftar ke kursus pelatihan pemuda patriotik. Salah satu kursus melatih mengoperasikan senjata api.

    - Menurut investigasi Vice, militer AS adalah salah satu pembeli data pergerakan orang yang dikumpulkan lewat aplikasi-aplikasi ponsel. Aplikasi paling populer yang diidentifikasi oleh Vice terkait penjualan data semacam itu adalah aplikasi salat dan Al-quran yang memiliki lebih dari 98 juta unduhan di seluruh dunia. Sementara aplikasi lainnya adalah aplikasi kencan muslim, aplikasi iklan baris Craigslist, aplikasi untuk mendeteksi badai, dan aplikasi untuk membantu seseorang, seperti memasang rak.

    - Zoom memperkenalkan “At-Risk Meeting Notifier”, atau fitur yang berfungsi untuk memindai unggahan publik di jejaring sosial dan situs lainnya yang berisi tautan rapat Zoom. Fitur ini juga bakal memberi tahu penyelenggara rapat bahwa tautan mereka telah tersebar secara online. Menurut Zoom, alat ini dirancang untuk mengurangi Zoombombing, atau aksi penyusupan atau pembajakan rapat Zoom yang diiringi dengan pengiriman gambar porno atau ujaran kebencian.

    - TikTok memperluas kontrol orang tua terhadap cara anak-anak mereka menggunakan platformnya. Alat yang berada dalam fitur Family Pairing ini diumumkan pada 17 November 2020. Alat tersebut memungkinkan orang tua mengontrol berapa lama anak-anak mereka menghabiskan waktunya di TikTok dan siapa yang bisa mengirimkan pesan atau komentar kepada anak-anak mereka. Alat tersebut juga bisa mengontrol konten, pengguna, tagar, atau audio apa saja yang bisa dicari oleh anak-anak mereka.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Dalam sepekan terakhir, beredar klaim bahwa jumlah mualaf di Prancis meningkat dua kali lipat usai Presiden Emmanuel Macron melontarkan komentar yang dianggap menghina Islam. Di Facebook, klaim itu terdapat dalam gambar tangkapan layar artikel yang dilengkapi dengan foto sebuah masjid yang halamannya dipadati ribuan jemaah. Adapun di Instagram, klaim tersebut disertai dengan sebuah tulisan panjang yang disebut bersumber dari Kumparan.com dan Portal-islam.id.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Faktanya, peningkatan jumlah mualaf di Prancis sebanyak dua kali lipat ini terjadi dalam 30 tahun terakhir, seperti yang dilaporkan oleh Republika pada 2 November 2020. Namun, berita Republika tersebut kemudian didaur oleh situs-situs lain, dengan menambahkan informasi yang tidak akurat bahwa kenaikan dua kali lipat jumlah mualaf di Prancis itu terjadi setelah Macron melontarkan komentar yang dianggap menghina Islam.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.