Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CekFakta #78 Cara Bot Sebarkan Hoaks

image-gnews
Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Iklan
  • Seorang profesor MIT baru saja menerbitkan buku tentang bagaimana bot media sosial berperan dalam penyebaran hoaks. Selama ini, banyak orang yang hanya menyalahkan bot karena perannya yang begitu besar dalam peredaran misinformasi. Padahal, bot cuma satu dari berbagai aktor di media sosial yang menyebarkan informasi palsu. Faktanya, misinformasi beredar melalui simbiosis antara bot dan manusia.
  • Akhir September 2020, Facebook menghapus tiga jaringan dari Rusia yang menjalankan kampanye disinformasi. Kampanye yang memakai akun-akun palsu ini berfokus pada penciptaan entitas dan persona media fiktif dengan tujuan mendorong publik mengamplifikasi konten mereka. Menurut ahli, jurnalis memang selalu menjadi target aktor disinformasi karena liputan media merupakan cara tercepat untuk mengarusutamakan sebuah narasi.

Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Dalam edisi ini, saya ingin berbagi informasi tentang sebuah buku yang menarik untuk dibaca terkait bot di media sosial yang kerap kita jumpai dalam beberapa tahun terakhir. Sering kali, kita tidak bisa membedakan akun medsos yang dijalankan oleh bot dengan akun yang dioperasikan oleh manusia asli. Padahal, akun-akun bot berperan besar dalam penyebaran hoaks. Lalu, bagaimana cara kerja bot dalam mengedarkan misinformasi?

Apakah Anda menerima nawala edisi 2 Oktober 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

CARA BOT SEBARKAN HOAKS

Sinan Aral, profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT), baru saja menerbitkan sebuah buku yang berjudul “The Hype Machine: How Social Media Disrupts Our Election, Our Economy, and Our Health—and How We Must Adapt”. Buku ini mengulas tentang bagaimana bot sosial, akun palsu di media sosial yang dikendalikan oleh perangkat lunak, bersimbiosis dengan manusia dalam penyebaran berbagai misinformasi. 

Selama ini, banyak orang hanya menyoroti bot, yang memiliki peran begitu besar dalam penyebaran hoaks secara daring. Menurut laporan The Atlantic, yang mengutip sebuah studi, sekitar seperlima cuitan di Twitter tentang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 diunggah oleh bot. Begitu pula dengan sekitar sepertiga cuitan tentang referendum Brexit, pada tahun yang sama. Pada 2019, Oxford Internet Institute menerbitkan sebuah laporan yang menemukan bukti bot digunakan sebagai alat penyebaran propaganda di 50 negara.

Namun, menurut Aral, bot hanya salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam peredaran informasi palsu. “Kenyataannya, informasi palsu menyebar melalui simbiosis yang menarik antara bot dan manusia. Jika hanya berfokus pada bot, kita akan kehilangan gambaran yang lebih besar, termasuk peran kita sendiri sebagai manusia dalam penyebaran misinformasi,” ujar Aral dalam artikelnya di Salon.com.

Cara kerja bot yang paling awal, menurut Aral, adalah “menerkam” berita palsu dalam beberapa detik pertama setelah dipublikasikan, lalu me-retweet atau membagikan ulang informasi itu secara luas. Penyebar awal berita palsu memang kemungkinan besar adalah bot ketimbang manusia. Namun, aktivitas bot ini kemudian memicu keterlibatan manusia, menyebarkannya dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi, jika bot mampu menarik orang yang berpengaruh untuk me-retweet atau membagikan ulang berita palsu tersebut.

Artinya, kata Aral, bot tidak bisa menyebarkan misinformasi tanpa manusia. Dalam risetnya di Twitter, Aral menemukan bahwa manusia membantu penyebaran rumor palsu secara lebih cepat dan lebih luas. “Pada akhirnya, manusia dan mesin memainkan peran simbiosis dalam penyebaran kebohongan. Bot memanipulasi manusia untuk membagikan berita palsu, dan manusia menyebarkannya melalui ‘hype machine’. Untuk memenangkan perang melawan berita palsu, kita tidak bisa hanya mengalahkan bot. Kita juga harus memenangkan hati dan pikiran manusia.”

Salah satu peran manusia yang semakin populer digunakan saat ini dalam penyebaran hoaks adalah influencer. Menurut pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, bot memang bisa mengirim unggahan dengan jumlah yang masif dalam waktu singkat. Tapi influencer memiliki keunggulan yakni mereka lebih organik dan punya jumlah follower yang besar untuk memperluas cakupan misinformasi yang mereka sebarkan. Bot pun sangat mungkin diblokir karena dianggap sebagai spam.

“Jadi, mereka harus pintar-pintar mainnya. Makanya, pendekatannya sekarang pakai giveaway,” ujar Ismail. “Ada orangnya, ada tim yang digerakkan, sehingga sedikit natural.” Fenomena giveaway ini pernah digunakan ketika ramai-ramai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, muncul sejumlah tagar yang memuji-muji KPK dan menjadi trending topic berulang kali di Twitter. Masyarakat pun terbelah antara yang menolak dan mendukung.

Munculnya tagar-tagar seperti #KPKKuat, #KPKPatuhAturan, dan #KPKLebihBaik menciptakan atmosfer bahwa mayoritas publik mendukung revisi tersebut. Padahal, menurut temuan Ismail, isi cuitan yang menyertakan tagar-tagar itu tidak terkait dengan revisi KPK, bahkan dicuitkan oleh bot. Ada sekelompok buzzer yang memuat giveaway atau bagi-bagi hadiah senilai Rp 50 ribu dengan syarat menyertakan tagar-tagar yang mendukung revisi UU KPK tersebut.

Menurut laporan CNN Business, akun-akun palsu seperti itu terkadang dijalankan oleh pemerintahan suatu negara untuk tujuan geopolitik atau ideologis. Ada pula akun-akun palsu yang dijalankan oleh penipu dan orang-orang yang mencoba menghasilkan uang dengan cepat lewat iklan online. Namun, meski motivasinya mungkin berbeda, mereka menggunakan pedoman yang serupa, yakni membuat konten yang berfokus pada perpecahan. Menurut Darren Linvill, profesor Clemson University, terlepas dari motif aktor yang berada di balik akun-akun palsu itu, efeklah yang penting.

Bruce Schneier, pengajar di Harvard Kennedy School sekaligus kepala arsitektur keamanan perusahaan teknologi Inrupt mengatakan, persona buatan merupakan masa depan propaganda. “Dan meskipun mungkin tidak efektif dalam mendorong diskusi politik ke satu sisi atau sisi yang lain, mereka dapat dengan mudah menghilangkan diskusi sepenuhnya. Kita tidak tahu efek kebisingan itu terhadap demokrasi, tapi itu akan merusak, dan itu tidak bisa dihindari.”

JURNALIS PALSU JADI TAKTIK DISINFORMASI

Facebook mengumumkan telah menghapus tiga jaringan terpisah dari Rusia yang menjalankan kampanye disinformasi terkoordinasi pada 24 September 2020. Kampanye yang menggunakan akun-akun palsu ini berfokus pada penciptaan entitas dan persona media fiktif dengan tujuan mendorong publik mengamplifikasi konten mereka. Kampanye tersebut juga mengarahkan seseorang ke situs yang dikendalikan oleh jaringan ini. Taktik disinformasi baru ini semakin menyeruak di tengah gelaran Pemilu Amerika Serikat 2020. Selain menarget AS, jaringan itu juga berfokus pada Suriah, Turki, Belarus, Ukraina, Armenia, Jepang, dan sejumlah negara lainnya.

- Dalam rilisnya, Facebook mengatakan bahwa operasi ini menggunakan banyak layanan internet dan berusaha untuk merekrut kontributor serta menyebarkan konten mereka ke organisasi berita. “Meskipun kami belum melihat bahwa jaringan-jaringan tersebut menarget Pemilu AS 2020, mereka memiliki hubungan dengan aktor yang terkait campur tangan Pemilu AS di masa lalu, termasuk mereka yang terlibat dalam ‘DC Leaks’ pada 2016,” kata Facebook.

- Awal September lalu, Facebook juga mengumumkan telah menghapus jaringan dari Rusia yang menjalankan kampanye misinformasi terkoordinasi dengan publikasi palsu bernama PeaceData. Organisasi ini mempekerjakan freelancer yang tidak mengetahui kampanye itu, termasuk warga AS, untuk menulis artikel palsu. Tujuannya, artikel tersebut diamplifikasi oleh media arus utama, setelah sebelumnya diambil oleh media-media kecil, termasuk yang abal-abal atau menyamar sebagai sumber berita lokal.

- Pada Agustus lalu, kantor berita Reuters memuat kisah tentang seorang mahasiswa Universitas Birmingham, Inggris, yang bernama Oliver Taylor. Dia telah menulis setengah lusin kolom opini terkait isu-isu Yahudi dan anti-Semitisme di berbagai media populer. Tapi nyatanya pemuda 20-an tahun itu bukanlah orang yang nyata. Pada Juli, The Daily Beast juga memuat laporan tentang jaringan 19 penulis palsu yang memakai foto profil sintesis dari orang yang tidak nyata.

- Laporan Axios menyebut operasi “hack and leak, di mana pelaku mencuri data sensitif dan menyebarkannya untuk mempengaruhi opini publik, marak muncul menjelang Pemilu AS 2020. Ini juga menjadi bagian dari strategi yang menarget jurnalis. Pada pertengahan Agustus lalu, misalnya, situs Tempo.co diretas. Peretasan itu terjadi setelah sebelumnya, dalam beberapa hari, Tempo memuat berita tentang influencer yang dibayar untuk mengkampanyekan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Graham Brookie, direktur dan editor pelaksana Digital Forensic Research Lab dalam Atlantic Council, mengatakan jurnalis selalu menjadi target bagi mereka yang ingin menyebarkan disinformasi karena liputan media adalah salah satu cara tercepat untuk mengarusutamakan sebuah narasi. “Ini efisien, sulit dilacak, dan memberikan kesan kredibel dalam menyebarkan narasi palsu, ketimbang mendistribusikannya sendiri dan berharap orang-orang menerimanya,” ujar Brookie.

- Menurut penulis senior Axios, Sara Fischer, operasi yang menarget jurnalis dan media ini tidak hanya menabur kebingungan di tengah masyarakat, tapi juga merusak kepercayaan jangka panjang terhadap jurnalisme sebagai sebuah institusi. Masalah ini membutuhkan respons lintas industri, tidak hanya perusahaan media sosial, melainkan juga penegak hukum, media, dan peneliti. “Media adalah target garis depan,” ujar Renee DiResta, peneliti di Stanford Internet Observatory.

WAKTUNYA TRIVIA! 

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

- Organisasi cek fakta Politico menulis daftar 10 kesalahan terbesar yang pernah dilontarkan Donald Trump dan Joe Biden yang kemungkinan akan kembali dimainkan dalam debat calon Presiden Amerika Serikat 2020. Menurut laporan ini, Trump memang dikenal dengan pernyataannya yang kontroversial dan mengandung kebohongan. Tapi, walaupun Biden jauh lebih dekat dengan fakta daripada lawannya, mantan wakil presiden tersebut sesekali juga mengucapkan pernyataan yang hiperbola dan keliru.

- Rumor tidak berdasar tentang Joe Biden yang berencana menggunakan earpiece tersembunyi selama debat calon Presiden AS menyebar di kalangan influencer sayap kanan, baik di Facebook maupun Twitter. “Jika Joe Biden tidak menyembunyikan apa pun, mengapa dia tidak mengizinkan seseorang untuk memeriksa lubang telinganya sebelum debat?” kata aktivis konservatif Charlie Kirk. Rumor soal ini memang kerap muncul selama debat Presiden AS setidaknya sejak 20 tahun yang lalu.

- Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta Facebook memberi penjelasan terkait langkah perusahaan menghapus sejumlah akun pendukung pemerintah. Menurut Duterte, Facebook tidak bisa menghentikan akun-akun itu untuk mempromosikan pemerintahannya. Pernyataan Duterte tersebut muncul usai Facebook, pada 22 September 2020, berupaya membongkar jaringan akun palsu yang dinilai berasal dari Cina dan Filipina. Facebook mengaitkan beberapa akun palsu di Filipina dengan militer dan polisi.

- Beberapa pekan lalu, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria tengah melakukan aksi bunuh diri viral di TikTok. Penyelidikan terhadap viralnya video itu masih berlanjut. TikTok telah menemukan bukti bahwa penyebaran video ini merupakan sebuah serangan terkoordinasi. Serangan tersebut dilakukan oleh sekelompok pengguna dan belum diketahui motifnya. Kelompok tersebut merencanakan aksinya di dark web dan menyerang berbagai platform media sosial, termasuk TikTok.

- Situs pemantau penerbangan, Flightradar24, dilaporkan mengalami serangan sistem sebanyak tiga kali dalam dua hari berturut-turut, 28-29 September 2020 lalu. Hal ini menyebabkan pengguna tidak bisa mengakses layanan tersebut. Di akun Twitter resminya, Flightradar24 menyatakan tim teknisi sedang memperbaiki masalah tersebut. Flightradar24 terus melakukan pembaruan setiap satu jam sekali untuk mengantisipasi serangan berkelanjutan pada sistem.

- Universal Health Services (UHS), salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Amerika Serikat, terkena serangan ransomware. Fasilitas UHS di California, Florida, North Dakota, Arizona, dan lokasi lainnya mulai bermasalah sejak 27 September 2020. Beberapa lokasi melaporkan komputer dan sistem teleponnya terkunci. Akibat serangan ini, rumah-rumah sakit UHS harus menggunakan pena dan kertas untuk mencatat informasi pasien. Tapi, tidak ada data pasien atau karyawan yang terlihat telah disusupi.

PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

Menjelang tanggal 30 September, berbagai rumor tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI selalu berseliweran di media sosial. Tahun ini, menjelang tanggal 30 September, muncul sebuah klaim bahwa pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata tewas di tangan laskar yang terafiliasi dengan PKI. Klaim itu terdapat dalam sebuah tulisan panjang yang berisi kisah kematian Otto di tepi Pantai Mauk, Tangerang. Menurut tulisan itu, kepala Otto dipancung oleh anggota Laskar Ubel-ubel Hitam, Mujitaba. Laskar ini pun diklaim sebagai bagian dari PKI. Kisah itu disebut bersumber dari buku “Ayat-ayat yang Disembelih”.

Berdasarkan verifikasi Tempo, klaim itu tidak terbukti. Hasil persidangan menyimpulkan bahwa Otto dibunuh oleh seorang polisi bernama Mujitaba, yang disebut sebagai anggota Laskar Hitam. Ketika itu, sejumlah pihak yang tidak sepakat dengan penyatuan para mantan tentara PETA, Heiho, dan KNIL ke BKR memang membentuk beberapa laskar. Tapi tidak ada bukti hubungan antara Laskar Hitam dengan PKI.

Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

12 jam lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno, mencoreng nama Bung Karno.


TAP MPRS 33 Tak Berlaku, Tuduhan Sukarno Pengkhianat Tidak Terbukti

2 hari lalu

Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra dan Sukmawati Soekarnoputri menghadiri pencabutan TAP MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 di Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
TAP MPRS 33 Tak Berlaku, Tuduhan Sukarno Pengkhianat Tidak Terbukti

Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan tuduhan keterlibatan Sukarno dengan PKI tak terbukti setelah TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967.


Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

2 hari lalu

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Soponyono di kawasan Rungkut Asri Utara, Surabaya pada Jumat 6 September 2024. TEMPO/Hanaa Septiana
Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

Terkini: Jokowi akan kembali melakukan reshuffle menteri menjelang akhir jabatan. Sri Mulyani didesak keluarkan aturan antidumping keramik Cina.


7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

4 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

Kampanye negatif di media sosial semakin rawan saat pilkada.


LBHAP PP Muhammadiyah Kecam Teror Berulang Terhadap Jurnalis Bocor Alus Tempo

7 hari lalu

Kerusakan yang terjadi di kaca mobil jurnalis Tempo.
LBHAP PP Muhammadiyah Kecam Teror Berulang Terhadap Jurnalis Bocor Alus Tempo

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengecam tindakan teror terhadap salah satu jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran.


Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

7 hari lalu

Tangkapan layar host Bocor Alus Politik. FOTO/youtube
Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Teror ini merupakan teror yang kedua kalinya dialami oleh wartawan Bocor Alus Tempo. Sejumlah pihak mendesak polisi usut peristiwa tersebut.


Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

8 hari lalu

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menanggapi insiden teror terhadap wartawan Bocor Alus Tempo, Hussein Abri Dongoran.


Alasan Industri Media Harus Prioritaskan Kesetaraan Gender dan Keberagaman

9 hari lalu

Ilustrasi difabel. Shutterstock
Alasan Industri Media Harus Prioritaskan Kesetaraan Gender dan Keberagaman

Penerapan kesetaraan gender di media massa menjadi salah satu cara mengatasi tantangan keberagaman dan inklusi, serta meningkatkan kredibilitas dan kreativitas melalui konten yang lebih relevan dan aksesibel.


14 Hari Penting Sepanjang September, Hari Polwan hingga Peristiwa G30S

9 hari lalu

Patung 7 pahlawan di Monumen Lubang Buaya. Shutterstock
14 Hari Penting Sepanjang September, Hari Polwan hingga Peristiwa G30S

Tak hanya peristiwa G30S, berikut daftar hari bersejarah nasional selama September. Termasuk Hari Polwan hingga Haornas.


Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

11 hari lalu

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan pentingnya para pekerja media atau jurnalis menyadari hak-hak perlindungan dan kesejahteraan yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999