CekFakta #77 Menyangkal Klaim Li-Meng Yan Soal Covid-19

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dr. Li-Meng Yan pada acara 'Tucker Carlson Tonight.' Kredit: Tucker Carlson Tonight

    Dr. Li-Meng Yan pada acara 'Tucker Carlson Tonight.' Kredit: Tucker Carlson Tonight

    • Klaim bahwa Covid-19 adalah buatan laboratorium kembali ramai beredar di media sosial. Klaim ini lagi-lagi dilontarkan oleh peneliti virus asal Cina, Li-Meng Yan, dalam acara Fox News. Sebelumnya Yan merilis studi berisi klaim yang sama. Laporan itu pun dihantam kritik di sana-sini. Pasalnya, makalah yang belum menjalani peer review ini mengabaikan banyak literatur yang telah terbit sebelumnya tentang asal-usul Covid-19.
    • YouTube akan mengaktifkan kembali moderator manusia yang "dirumahkan” selama pandemi Covid-19 setelah moderasi otomatisnya menyebabkan peningkatan kesalahan penghapusan video. Menurut beberapa pihak, sistem otomatis tetap berguna untuk menemukan pelanggaran yang sudah pasti. Di sisi lain, moderator manusia walaupun masih dibutuhkan dalam moderasi konten, sangat rentan terhadap gangguan kesehatan mental.

    Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Dalam dua pekan terakhir, isu bahwa virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19, sengaja direkayasa di laboratorium kembali menyeruak. Isu ini dipicu oleh pernyataan mantan peneliti pascadoktoral Universitas Hong Kong, Li-Meng Yan, dalam acara Fox News dan studinya terkait hal tersebut. Apa kata para ilmuwan tentang laporan Yan itu?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 25 September 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    MENYANGKAL KLAIM LI-MENG YAN SOAL COVID-19

    Dua pekan terakhir ini, isu soal Covid-19 adalah buatan laboratorium kembali ramai diperbincangkan. Adalah peneliti virus asal Cina, Li-Meng Yan, yang melontarkan klaim itu dalam acara Fox News, Tucker Carlson Tonight, pada 15 September 2020. Mantan peneliti pascadoktoral dari Universitas Hong Kong itu meyakini bahwa SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19, merupakan buatan Cina dan sengaja disebarkan ke seluruh dunia untuk menciptakan kerusakan.

    Sehari sebelum wawancara ini, Yan merilis studi yang berjudul “Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route”. Lewat makalah setebal 26 halaman tersebut, Yan menyebut SARS-CoV-2 menunjukkan karakteristik biologis yang tidak sejalan dengan virus zoonosis yang terjadi secara alami.

    Sebelumnya, pada Juli 2020, Yan hadir dalam acara Fox News dan menyatakan bahwa sejak awal pemerintah Cina gagal memberi tahu dunia tentang asal-usul SARS-CoV-2 dan mengabaikan penelitiannya. Saat itu, Universitas Hong Kong menyatakan klaim Yan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta kunci yang mereka pahami. Universitas Hong Kong juga menuturkan bahwa Yan belum melakukan penelitian tentang SARS-CoV-2 di kampus. “Kami selanjutnya mengamati bahwa apa yang mungkin ditekankannya dalam wawancara itu tidak memiliki dasar ilmiah, tapi lebih menyerupai desas-desus.”

    Pada 14 September 2020, Yan kembali dengan menerbitkan laporan bahwa bukti rekayasa genetik yang menunjukkan SARS-CoV-2 dibuat di laboratorium telah “disensor” dalam jurnal-jurnal ilmiah. Namun, dilansir dari National Geographic, makalah Yan ini belum menjalani peer review atau tinjauan sejawat. Telaah oleh pakar lain di bidang penelitian yang diperiksa penting untuk memastikan bahwa penelitian tersebut sudah memenuhi kaidah dan standar ilmiah.

    Studi Yan itu mendapatkan kritikan di sana-sini. Ahli virologi terkemuka, seperti Kristian Andersen dari Scripps Research dan Carl Bergstrom dari Universitas Washington, menyebut makalah Yan tidak ilmiah. Salah satu kritik utama mereka adalah laporan itu mengabaikan banyak literatur yang telah terbit sebelumnya soal bagaimana virus Corona menyebar dari hewan liar ke manusia, termasuk publikasi terbaru tentang asal-usul SARS-CoV-2.

    Para ahli juga menyebut laporan Yan mengobarkan teori konspirasi liar dan secara keliru menuduh jurnal-jurnal akademis berkomplot dengan konspirator untuk menyensor bukti rekayasa genetik. “Makalah ini hanya mengambil contoh yang cocok dengan gagasan peneliti (cherry-picking), mengecualikan bukti lain, dan menghasilkan skenario konyol,” ujar peneliti genom virus di Universitas Glasgow, David Robertson.

    Pada Juli 2020, Robertson menerbitkan studi di Nature Medicine, yang telah melalui tinjauan sejawat, yang menunjukkan bahwa garis keturunan di balik SARS-CoV-2 dan nenek moyang terdekatnya, virus yang disebut RaTG13, telah beredar di populasi kelelawar selama beberapa dekade. Para ahli virologi menilai virus ini, yang 96 persen identik dengan SARS-CoV-2, kemungkinan tersebar dan berevolusi pada kelelawar atau manusia, kemudian tidak terdeteksi sekitar 20 tahun sebelum membentuk dirinya seperti saat ini dan menyebabkan pandemi.

    Makalah Yan mengklaim hipotesis itu kontroversial, dan RaTG13 juga direkayasa di laboratorium. Tapi klaim ini bertentangan dengan bukti-bukti genetik SARS-CoV-2 dan leluhurnya yang telah dipublikasikan. Terlebih lagi, menurut laporan organisasi cek fakta Snopes, studi Yan itu didanai oleh Rule of Law Society, organisasi politik yang didirikan oleh Guo Wengui, miliarder Cina yang melarikan diri dari negaranya pada 2014 karena tuduhan korupsi, dan Steve Bannon, mantan kepala strategi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada 20 Agustus 2020 lalu, Bannon ditangkap karena diduga telah melakukan penipuan dan pencucian uang.

    Para ilmuwan di seluruh dunia telah secara terbuka membagikan susunan genetik SARS-CoV-2 ribuan kali. Menurut laporan organisasi cek fakta PolitiFact, jika virus telah direkayasa di laboratorium, bakal ada tanda-tanda manipulasi dalam data genomnya. Faktanya, bukti itu tidak ada. Pada Maret 2020, sejumlah ahli mikrobiologi, penyakit menular, dan biologi evolusioner menulis di Nature Medicine bahwa susunan genetik SARS-CoV-2 tidak menunjukkan adanya perubahan.

    Sebaliknya, para ilmuwan itu memiliki dua penjelasan soal asal-usul SARS-CoV-2: seleksi alam pada hewan atau seleksi alam pada manusia setelah virus melompat dari hewan. “Analisis kami dengan jelas menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 bukanlah konstruksi laboratorium atau virus yang sengaja dimanipulasi,” demikian yang tertulis dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut.

    Beberapa otoritas kesehatan masyarakat pun telah berulang kali menyatakan bahwa SARS-CoV-2 tidak berasal dari laboratorium. “Semua bukti yang tersedia menunjukkan virus itu berasal dari hewan dan tidak dimanipulasi atau dibuat di laboratorium atau di tempat lain,” kata juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Fadela Chaib pada April 2020. “Kemungkinan besar, virus itu berasal dari hewan,” ujarnya menambahkan.

    Anthony Fauci, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional AS, juga meragukan bahwa virus Corona penyebab Covid-19 sengaja dibuat. “Jika Anda melihat evolusi virus pada kelelawar dan apa yang ada di luar sana sekarang (bukti ilmiah), sangat kuat condong ke arah ini, tidak mungkin secara artifisial atau sengaja dimanipulasi,” ujar Fauci kepada National Geographic pada Mei 2020. Adapun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS menyatakan, “Sekuens virus dari pasien AS mirip dengan yang ada di Cina, menunjukkan kemungkinan tunggal kemunculan virus ini dari reservoir hewan.”

    Meskipun para ilmuwan telah membantah klaim Yan itu, dan Facebook serta Instagram telah menyematkan peringatan dalam unggahan di platformnya yang berisi video wawancara Yan dengan Fox News tersebut, klaim bahwa “Covid-19 buatan laboratorium” masih terus menyebar ke berbagai penjuru. Tak heran, misinformasi mendapatkan tempat di media sosial karena mengambil keuntungan dari emosi manusia yang rentan di masa krisis seperti sekarang. Sesuai dengan yang pernah ditemukan dalam riset MIT Media Lab pada 2018, “Berita palsu menyebar lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas daripada kebenaran.”

    MEDSOS DAN DILEMA MODERASI KONTEN

    YouTube bakal mengembalikan moderator manusia yang "dirumahkan” selama pandemi Covid-19. Pada Maret 2020, YouTube memutuskan untuk lebih mengandalkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam menandai dan menghapus konten yang melanggar kebijakan, terutama ujaran kebencian dan misinformasi. Namun, filter AI perusahaan ternyata gagal menyamai keakuratan moderator manusia. Penggunaan moderasi AI yang lebih besar menyebabkan peningkatan dalam kesalahan penghapusan video.

    - Kepada Financial Times, YouTube mengatakan sekitar 11 juta video telah dihapus dari platformnya sepanjang April-Juni 2020. Angka ini meningkat dua kali lipat dari biasanya. Sekitar 320 ribu dari 11 juta video tersebut juga diajukan banding, yang setengah di antaranya dipulihkan oleh YouTube. Kepala bagian produk YouTube Neal Mohan menuturkan, efek dari lebih mengandalkan AI untuk memastikan keamanan pengguna, jumlah video yang dihapuskan lebih banyak ketimbang biasanya.

    - Sejumlah pihak menyatakan pengakuan kegagalan dari YouTube ini patut diperhatikan. Sebagian besar platform media sosial meyakini filter algoritma dan otomatis bisa membantu menangani ujaran kebencian dan misinformasi dalam skala platform yang sangat besar. Namun, ahli AI dan moderasi berkali-kali menyuarakan skeptisismenya. Video yang memperlihatkan gerak-gerik berbau rasis misalnya, bakal sulit dikenali oleh komputer karena tidak memahami konteks budaya dan nuansa yang tepat dari video itu.

    - Menurut laporan The Verge, sistem otomatis memang berguna untuk menemukan pelanggaran yang sudah pasti. Namun, manusia masih dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mohan berkata, moderasi AI pasti memiliki tempatnya sendiri, bahkan jika hanya untuk menindak pelanggaran yang sudah pasti. “Lebih dari 50 persen dari 11 juta video itu dihapus tanpa ditonton oleh satu pun pengguna dan lebih dari 80 persen video yang dihapus penontonnya kurang dari 10 pengguna,” katanya.

    - Meskipun manusia masih dibutuhkan dalam moderasi konten, manusia sangat rentan terhadap efek pekerjaan. Tahun lalu, jurnalis senior The Verge, Casey Newton, melaporkan secara detail dampak yang dialami para moderator konten, baik di YouTube maupun Facebook. Mereka kerap terpapar video yang menampilkan kekerasan ekstrem. Alhasil, banyak moderator menderita gangguan stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD).

    - Platform akhirnya mesti menghadapi gugatan dari moderator yang mengalami PTSD ini. Yang terbaru, YouTube digugat oleh mantan moderator kontennya ke pengadilan California, Amerika Serikat, pada 21 September 2020. Dia diduga menderita depresi dan gejala yang terkait PTSD. Gejala itu muncul setelah ia berulang kali terpapar video pemenggalan kepala, pelecehan anak dan lainnya. “Dia sulit tidur dan, ketika tidur, dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan,” demikian yang tertulis dalam gugatan itu.

    - Gugatan ini menggenapi gugatan sebelumnya terhadap Facebook. Mantan moderator konten Facebook menggugat perusahaan ke pengadilan California juga karena mengalami gejala yang terkait PTSD, setelah pekerjaan mengharuskannya berulang kali melihat gambar pemerkosaan, pembunuhan dan bunuh diri. Dalam penyelesaian yang diajukan pada Mei 2020, Facebook bersedia membayar 52 juta dolar AS kepada moderatornya, baik yang masih bekerja maupun yang sudah keluar, sebagai kompensasi atas masalah kesehatan mental yang muncul dalam pekerjaan.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Seorang hakim di California, Amerika Serikat, menghentikan perintah administrasi Presiden Donald Trump yang melarang aplikasi pesan milik perusahaan Cina, WeChat, dari toko aplikasi Apple App Store dan Google Play Store pada 20 September 2020. Langkah ini membuat Departemen Perdagangan AS tidak bisa menghapus WeChat dari kedua toko aplikasi tersebut. Keputusan hakim California ini muncul setelah aliansi pengguna WeChat mengajukan gugatan pada 18 September 2020.

    - Menjelang gelaran Pemilihan Presiden AS, TikTok semakin banyak digunakan sebagai platform untuk menggaet pemilih. Video-video bertagar Trump2020 dan Biden2020 di TikTok secara kolektif telah disaksikan lebih dari 12 miliar kali. Namun, soal moderasi konten, TikTok mengambil pendekatan yang berbeda dari Facebook atau Twitter. Mereka memilih tidak menandai unggahan yang berisi misinformasi, hanya secara diam-diam menghapus atau mengurangi jangkauan konten yang tidak sesuai kebijakan platform.

    - Twitter menyampaikan permintaan maaf terkait algoritma cropping atau pemotongan foto yang dinilai rasis di platformnya. Hal ini disebabkan oleh algoritma yang secara otomatis hanya fokus pada wajah berkulit putih. Twitter menyatakan telah menguji algoritma tersebut untuk mencari bias sebelum menyematkannya di platform, namun mengakui mereka tidak cukup jauh melakukannya.

    - YouTube telah menyesuaikan algoritma yang secara otomatis menyuguhkan video rekomendasi sesuai pengguna untuk menghentikan misinformasi menjadi viral. Hal ini cukup berhasil, algoritma rekomendasi YouTube saat ini cenderung tidak mempromosikan informasi yang salah. Tapi , dengan berjibunnya video berisi teori konspirasi, mulai dari bumi datar hingga QAnon, apakah langkah itu cukup?

    - Laporan Check Point Software Technologies menyebut para peretas asal Iran yang kemungkinan terhubung dengan pemerintah, menjalankan operasi spionase di dunia maya dengan alat yang dapat mengakali aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram. Operasi tersebut tidak hanya menyasar para pembangkang domestik, kelompok agama dan etnis minoritas, serta aktivis anti pemerintah yang berada di luar negeri, tapi juga warga negara yang berada di wilayah Iran.

    - Facebook menyatakan bakal mengambil tindakan agresif untuk “membatasi sirkulasi konten” di platformnya jika terjadi kekacauan dalam Pemilihan Presiden AS pada November 2020 mendatang. Menurut laporan Financial Times, Facebook telah menyusun rencana bagaimana menangani berbagai hasil pemilu, termasuk kerusuhan sipil atau “dilema politik” dalam proses penghitungan suara. Selain itu, Facebook menyatakan telah membantu 2,5 juta orang untuk mendaftar dalam pemungutan suara Pemilu AS 2020, baik lewat platform utamanya, Instagram, maupun Messenger.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Klaim bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal menerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan beredar di media sosial. Klaim itu terdapat dalam judul sebuah artikel di situs Bacaberita.online yang berbunyi “Terancam Batal, Hampir 15 Juta Pekerja Terancam Batal Terima Subsidi Gaji Rp 600 ribu”.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Artikel di situs tersebut tidak memuat informasi bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal menerima subsidi gaji. Dalam artikel itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jumlah penerima subsidi gaji yang dicoret sejauh ini hanya sebanyak 1,7 juta orang. Pernyataan Agus terkait jumlah penerima BSU yang dicoret itu, yakni sebanyak 1,7 juta orang, juga dimuat di sejumlah situs media kredibel.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.