CekFakta #74 Bahaya Trending Topic Twitter

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Twitter.  REUTERS/Dado Ruvic

    Ilustrasi Twitter. REUTERS/Dado Ruvic

    • Trending topic Twitter memiliki segudang masalah, mulai dari menyorot konten tanpa memperhatikan akurasi, sehingga banyak mempromosikan misinformasi, hingga bisa dimainkan oleh manusia. Pada 1 September 2020, Twitter akhirnya mulai menyematkan tweet yang berisi konteks pada sebuah trending topic. Akankah langkah ini menyelesaikan problem yang ada?
    • Di tengah pandemi Covid-19, penyensoran dan pembatasan atas kebebasan berbicara meningkat. Di Cina, sensor terhadap kata kunci terkait virus Corona mulai dilakukan sejak akhir Desember 2019. Sementara di Rusia, pemerintah menuntut platform media sosial agar menghapus unggahan yang mengkritik penanganan mereka terhadap pandemi Covid-19.

    Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Dalam edisi kali ini, saya ingin membahas tentang berbahayanya problem-problem yang muncul dari trending topic Twitter. Beberapa kali, trending topic ditemukan berisi hoaks, bahkan mengandung tujuan propaganda. Twitter mencoba memperbaiki masalah itu dengan mulai menyematkan tweet yang berisi konteks pada sebuah trending topic. Namun, seberapa efektif langkah ini? Atau Twitter pada akhirnya harus menyingkirkan fitur trending topic dari platformnya?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 4 September 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    BAHAYA TRENDING TOPIC TWITTER

    Masih ingatkah Anda, pada September 2019 lalu, tiba-tiba muncul sejumlah tagar yang memuji-muji KPK dan menjadi trending topic berkali-kali? Padahal, ketika itu, revisi UU KPK sedang dibahas dan masyarakat terbelah dua antara yang menolak dan mendukung. Namun, munculnya tagar-tagar #KPKKuat, #KPKPatuhAturan, dan #KPKLebihBaik menciptakan atmosfer bahwa mayoritas publik mendukung revisi UU KPK. Yang menjadi pertanyaan, apa benar kebanyakan masyarakat mendukung revisi UU yang dinilai bakal melemahkan KPK itu?

    Menurut temuan peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Ismail Fahmi, isi cuitan yang menyertakan tagar-tagar itu tidak terkait dengan revisi UU KPK, bahkan dicuitkan oleh akun-akun robot. Ada sekelompok buzzer yang membuat giveaway atau bagi-bagi hadiah senilai Rp 50 ribu dengan syarat menyertakan tagar-tagar yang mendukung revisi UU KPK itu. “Jadi, yang diangkat adalah tagarnya, ketiga tagar itu masuk dan menjadi trending topic di Twitter. Itu menjadi satu alat mereka untuk manipulasi publik,” ujar Ismail.

    Menurut ulasan Mojok, tujuan giveaway ini tak lain adalah menjadikan sebuah tagar sebagai trending topic dalam waktu yang lama, sehingga media mainstream memberitakannya. Ketika sudah diberitakan, tagar itu akan berpindah platform, ke Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp. Akhirnya, persepsi publik bakal terpengaruh karena tagar-tagar yang menjadi trending topic tersebut.

    Problem trending topic tak hanya berhenti di situ. Pada Agustus 2019, setelah Jeffrey Epstein tewas di selnya, teori-teori konspirasi mengenai pengusaha Amerika Serikat yang juga tersangka kasus pelecehan seksual ini—kisahnya direkam dalam serial dokumenter Netflix berjudul “Jeffrey Epstein: Filthy Rich”—merajalela di media sosial, terutama Twitter. Salah satu teori tak berdasar yang populer adalah bahwa Epstein tewas karena memiliki informasi tentang mantan Presiden AS Bill Clinton. Banyak akun yang mencuit dengan tagar #ClintonBodyCount, yang muncul di daftar trending topic.

    Masalah-masalah trending topic ini memicu berbagai kritik, salah satunya meminta agar fitur tersebut dihapus dari Twitter. Pada 2018, penulis senior New York Magazine Brian Feldman pernah mengatakan bahwa trending memilih dan menyoroti konten tanpa memperhatikan akurasi atau kualitas. Sistem otomatis trending tidak dilengkapi dengan alat untuk membuat penilaian. Selain itu, secara konseptual, trending bisa dimainkan.

    Seperti yang sudah saya singgung di atas, lewat pengerahan massa dengan iming-iming giveaway, atau memakai jasa pembuatan trending topic yang tersedia di internet. Menurut laporan Kompas.com, Trending Topic Indonesia mematok harga Rp 200 ribu per jam untuk mempertahankan trending topic. Ada pula perusahaan jasa lain yang memasang tarif Rp 20 ribu untuk 500 akun. Jika satu trending topic setidaknya membutuhkan 4 ribu tweet dari akun yang berbeda, biaya yang dikeluarkan cukup Rp 160 ribu. “Bayarnya bisa belakangan setelah trending benar terjadi,” demikian laporan Kompas.com.

    Menurut laporan The Verge, tahun lalu, para eksekutif Twitter mengakui bahwa mereka tahu trending topic mereka bermasalah. Mereka pun menjanjikan adanya perbaikan. Pada 1 September 2020, Twitter akhirnya mulai menyematkan tweet yang berisi konteks pada sebuah trending topic. “Mulai hari ini, beberapa trend akan memiliki perwakilan tweet yang disematkan pada mereka untuk memberikan Anda lebih banyak wawasan tentang trend tersebut. Dalam beberapa minggu mendatang, Anda akan melihat deskripsi singkat ditambahkan ke beberapa trend, juga untuk membantu menambahkan konteks ke trend,” kata Twitter.

    Meskipun begitu, juru bicara Twitter menyatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki trending topic, dan pengumuman pada 1 September lalu itu barulah langkah pertama. Karena itu, menjelang Pemilu Presiden AS pada November mendatang, muncul tagar #UntrendOctober di Twitter yang mendesak perusahaan berhenti menyusun daftar trending topic. Minimal, trending topic dinonaktifkan hingga setelah pemilu sebagai cara untuk menahan gempuran misinformasi.

    Seruan ini muncul setelah MIT Technology Review menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa aktivitas bot, program komputer yang bisa berjalan secara otomatis, meningkat selama pandemi Covid-19. Bot menjalankan berbagai akun Twitter dan bertanggung jawab atas berbagai misinformasi yang beredar di platform tersebut. MIT menemukan sekitar 45-60 persen cuitan terkait virus Corona didorong oleh akun-akun bot, yang mayoritas menyebarkan hoaks tentang pandemi Covid-19.

    Sebenarnya, Twitter bukan satu-satunya platform yang bermasalah dengan trending. Facebook juga pernah mengalaminya. Namun, pada 2018, Facebook mengambil keputusan berani dengan menghapus fitur trending topic di platformnya. Keputusan ini diambil setelah, selama bertahun-tahun, Facebook menghadapi kritik akibat perannya dalam menyebarkan misinformasi dan memanipulasi cerita. Facebook kemudian meluncurkan tab khusus berita, yang dikurasi oleh tim editor manusia. Maukah Twitter mengambil langkah yang sama?

    SENSOR ATAS INFORMASI MENINGKAT SAAT PANDEMI

    Banyak pemerintah menggunakan momen pandemi Covid-19 untuk meningkatkan penyensoran dan pembatasan atas kebebasan berbicara. Di Cina, sensor terhadap kata kunci terkait virus Corona mulai dilakukan sejak akhir Desember 2019, ketika para dokter Tiongkok memperingatkan tentang munculnya sebuah virus baru. Sementara di Rusia, Kremlin menggunakan undang-undangnya untuk menuntut platform media sosial agar menghapus unggahan yang mengkritik penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.

    - Kontributor teknologi dan geopolitik Wired, Justin Sherma, dalam artikelnya pada 30 Agustus 2020 menuturkan bahwa misinformasi dan disinformasi yang merajalela selama pandemi Covid-19, termasuk kebohongan yang dilontarkan oleh para pemimpin negara, maupun hoaks yang disebarkan di Facebook, YouTube dan media sosial lainnya, mendorong pemerintah melakukan sensor atas informasi. “Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan misinformasi dan disinformasi untuk menekan penyebaran informasi Covid-19 di dalam negara mereka,” kata Sherma.

    - Contohnya, pada Februari 2020, setelah kematian Li Wenliang, dokter Tiongkok yang memperingatkan tentang bakal munculnya pandemi, otoritas Cina bergegas menyensor percakapan online tentang kematiannya. Di Rusia, Kremlin menggunakan undang-undang yang ada untuk menuntut platform media sosial, bahkan yang berbasis di AS, agar menghapus unggahan yang mengkritik respons pemerintah terhadap Covid-19. “Kemampuan teknis ini dengan cepat dimobilisasi untuk melawan informasi tentang virus Corona yang benar demi melindungi rezim,” ujar Sherma.

    - Laporan Foundation for Economic Education yang ditulis Sam Bocetta, pensiunan kontraktor pertahanan untuk Angkatan Laut AS dan jurnalis lepas, juga menyebut bahwa banyak pemerintah di berbagai negara menggunakan momen krisis ini untuk meningkatkan penyensoran dan pembatasan atas kebebasan berbicara. “Pemerintah di seluruh dunia, mulai dari Iran, Inggris, Spanyol, hingga AS, telah melakukan hal yang sama, meskipun dengan cara yang kurang jelas,” ujar Bocetta.

    - Riset yang digelar oleh lembaga penelitian The Citizen Lab menemukan bahwa YY, platform live-streaming Cina, mulai menyensor kata kunci terkait pandemi Covid-19 pada 31 Desember 2019, setelah para dokter Tiongkok, termasuk Li Wenliang, mencoba memperingatkan publik tentang virus yang saat itu belum diketahui jenisnya. Adapun platform perpesanan Cina, WeChat, secara luas menyensor konten terkait virus Corona pada Februari 2020. Konten yang disensor termasuk kritik terhadap pemerintah serta rujukan ke Li Wenliang.

    - Amnesty International menerbitkan penelitian yang berjudul “Myanmar: Censorship Harms Covid-19 Response” pada 27 April 2020. Dalam penelitian itu, Amnesty International mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mencabut pembatasan arus informasi ke komunitas yang berisiko. Mereka juga meminta otoritas Myanmar memastikan para jurnalis, pembela HAM, dan aktivis bekerja dengan bebas. Pemerintah diminta tidak mengancam pengeritik, sebaliknya berdiskusi secara terbuka.

    - Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth menuturkan krisis yang terjadi saat ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk breaksi secara berlebihan. “Pihak berwenang mempermainkan ketakutan masyarakat untuk memperluas kekuasaan mereka jauh melampaui apa yang benar-benar dibutuhkan bagi perlindungan publik,” kata Roth. Ia menambahkan, “Virus Corona tampaknya menjadi terorisme baru, dalih terbaru bagi pemerintah untuk memperluas kekuatan.”

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Twitter melabeli cuitan akun kampanye Presiden AS Donald Trump, @TrumpWarRoom, sebagai “media hasil manipulasi” karena memuat klip menyesatkan yang memperlihatkan calon Presiden AS Joe Bidden berkata, “Anda tidak akan aman di Amerika Joe Biden!” Klip itu berasal dari pidato Biden di Pittsburgh di mana ia mengatakan, “Karena mereka tidak memiliki visi untuk masa jabatan kedua, Trump dan Pence (Wakil Presiden AS) menjalankan ini, ‘Anda tidak akan aman di Amerika Joe Biden.’ Dan apa buktinya? Kekerasan yang Anda lihat di Amerika pada masa Donald Trump.”

    - Facebook mengancam bakal menghentikan pembagian konten berita ke pengguna di Australia, baik di platform utamanya maupun di Instagram. Ancaman ini merupakan upaya Facebook untuk melobi pemerintah Australia yang berencana mewajibkan Google dan perusahaan milik Mark Zuckerberg itu memberikan kompensasi kepada penerbit karena telah mendistribusikan dan memonetisasi konten-konten yang mereka produksi. Bulan lalu, Google juga memperingatkan, jika rencana itu diteruskan, kualitas hasil pencarian dan rekomendasi YouTube menjadi “kurang relevan dan bermanfaat”.

    - Facebook menggugat penjual like, comment, dan follower yang bercokol di platformnya. Gugatan itu diajukan di Inggris dan AS. Lewat tuntutannya, Facebook berharap bisa mengaudit dan mendapat perintah pengadilan untuk memperkuat pemblokirannya terhadap developer terkait. Adapun pengembang yang digugat adalah MobiBurn, perusahaan induknya, OakSmart Technologies, serta pendirinya, Fatih Haltas. Menurut Facebook, MobiBurn mengumpulkan data pengguna dengan membayar pengembang untuk menginstal Software Development Kit (SDK) berbahaya di aplikasi.

    - Perusahaan pemilik TikTok, ByteDance, memerlukan restu pemerintah Cina untuk menjual platformnya ke Amerika Serikat. Pasalnya, pada 29 Agustus 2020 lalu, pemerintah Cina merevisi daftar teknologi yang diblokir atau dibatasi untuk ekspor, pertama kalinya dalam 12 tahun. Sebelumnya, ByteDance diharuskan oleh Presiden AS Donald Trump untuk melepaskan operasional TikTok ke perusahaan AS jika tak ingin platformnya diblokir di AS. Microsoft dan Oracle termasuk calon pembeli. Penjualan ini juga mencakup operasional TikTok di Kanada, Selandia Baru, dan Australia.

    - Apple disebut menolak upaya Facebook untuk memberi tahu pengguna bahwa produsen iPhone tersebut bakal mengambil pungutan 30 persen dari penjualan tiket dalam fitur Events. Fitur baru Facebook ini memungkinkan pengguna menggelar acara online berbayar.  Fitur ini tidak mengambil pungutan dari penjualan tiket acara. Namun, untuk transaksi di iOS, Apple memungut sebesar 30 persen. Menurut Facebook, Apple mengutip aturan App Store yang melarang pengembang menampilkan informasi yang “tidak relevan” kepada pengguna.

    - Amazon sedang mencari dua analis intelijen untuk dipekerjakan sebagai pelacak dan pengawas topik sensitif dan rahasia, termasuk “ancaman pengorganisasian tenaga kerja terhadap perusahaan”. Iklan lowongan kerja itu mencantumkan beberapa jenis ancaman, seperti “protes, krisis geopolitik, konflik yang berdampak terhadap operasi”, tapi berfokus pada “tenaga kerja terorganisir.” Menurut laporan Vice, Amazon memang memusuhi pekerja yang mencoba membentuk serikat atau mengatur segala jenis tindakan kolektif.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Sebuah tulisan panjang yang berisi klaim bahwa nama “Indonesia” berasal dari akronim inisial para Wali Songo beredar di media sosial. Huruf “I” diambil dari nama Ibrahim Malik (Sunan Gresik), “N” dari Nawai Macdhum (Sunan Bonang), “D” dari Dorojatun Khosim (Sunan Drajat), “O” dari Oesman Djafar Sodiq (Sunan Kudus), “N” dari Ngampel Rahmat (Sunan Ampel), “E” dari Eka Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), “S” dari Syaid Umar (Sunan Muria), “I” dari Isyhaq Ainul Yaqin (Sunan Giri), dan “A” dari Aburahman Syahid (Sunan Kalijaga).

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Nama Indonesia tidak ada kaitannya dengan Wali Songo. Menurut para sejarawan, nama “Indonesia” berasal dari kata “Indus” yang berarti Hindia dan “nesia” yang berarti nusa atau kepulauan (“nesos” dalam bahasa Yunani). Istilah ini ditemukan pada pertengahan abad ke-19 oleh pengacara Inggris di Pinang, James Richardson Logan, dan koleganya yang merupakan ahli geografi, George Windsor Earl. Mereka mempopulerkan nama itu pada 1847-1863. Istilah tersebut dipopulerkan di Asia sebagai istilah akademik oleh etnografer Jerman, Adolf Philipp Wilhelm Bastian. “Di masa Wali Songo, belum ada nama Indonesia,” kata sejarawan Didi Kwartanda. Seperti diketahui, Wali Songo hidup pada abad ke-15 hingga ke-16.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?