CekFakta #72 Riset: Misinformasi Covid-19 Telan Korban Jiwa

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
    • Sebuah studi yang terbit baru-baru ini menyatakan rumor, stigma, dan teori konspirasi terkait Covid-19 telah menyebabkan ribuan orang masuk rumah sakit dan ratusan orang meninggal. Rumor soal konsumsi alkohol bisa membunuh virus Corona misalnya, telah membuat lebih dari 700 warga Iran meninggal, sekitar 5 ribu lainnya harus dilarikan ke rumah sakit dan 90 orang kehilangan penglihatan.
    • Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan ancamannya untuk memblokir aplikasi asal Cina, TikTok dan WeChat, dengan menerbitkan perintah eksekutif. Perintah ini melarang transaksi antara entitas AS dengan perusahaan induk TikTok dan Wechat, ByteDance dan Tencent. Hal ini diyakini bakal berdampak negatif terhadap banyak perusahaan, termasuk raksasa teknologi AS, Apple.

    Selamat hari Jumat, pembaca Nawala CekFakta Tempo! Sudah lebih dari delapan bulan kita hidup di masa pandemi Covid-19. Tapi, hingga detik ini, misinformasi seputar Covid-19 masih terus beredar di internet. Berbagai hoaks virus Corona nyatanya tidak kalah mematikan ketimbang penyakit itu sendiri. Menurut sebuah studi yang terbit pada 10 Agustus 2020, rumor, stigma, dan teori konspirasi terkait Covid-19 telah menyebabkan ratusan orang meninggal. Bagaimana bisa?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 14 Agustus 2020 ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    RISET: MISINFORMASI COVID-19 TELAN KORBAN JIWA

    Misinformasi seputar pandemi Covid-19 nyatanya tak hanya membingungkan publik. Berbagai hoaks tentang Covid-19 juga bisa menjerumuskan banyak orang hingga berujung pada kematian. Menurut studi yang diterbitkan di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene pada 10 Agustus 2020, misinformasi mengenai Covid-19 terbukti telah menyebabkan ribuan orang dirawat di rumah sakit dan ratusan orang meninggal.

    Studi dilakukan oleh para peneliti dari berbagai lembaga di Bangladesh, Australia, Thailand dan Jepang. Mereka menganalis rumor, stigma dan teori konspirasi terkait Covid-1,  yang diunggah ke berbagai platform media sosial, media daring, dan situs lain sepanjang  31 Desember 2019-5 April 2020. Para peneliti mengidentifikasi 2.311 laporan terkait misinformasi tentang Covid-19 dalam 25 bahasa dari 87 negara. Dari ribuan laporan itu, 89 persen diklasifikasikan sebagai rumor, 7,8 persen teori konspirasi dan 3,5 persen stigma.

    Klaim bahwa minum pemutih dapat membunuh virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, merupakan contoh rumor. Klaim bahwa semua penyakit datang dari Cina termasuk stigma. Sementara klaim “Covid-19 adalah senjata biologis yang didanai oleh Yayasan Bill & Melinda Gates untuk meningkatkan penjualan vaksin” dikategorikan sebagai teori konspirasi. Menurut studi ini, sebagian besar rumor, stigma, dan teori konspirasi ditemukan di India, Amerika Serikat, Cina, Spanyol, Indonesia, dan Brasil.

    Sebanyak 24 persen laporan terkait dengan Covid-19 itu sendiri, termasuk kematian dan penularan virus Corona, 21 persen terkait upaya pengendalian, 19 persen terkait pengobatan atau penyembuhan Covid-19, 15 persen terkait penyebab dan asal-usul Covid-19, 1 persen terkait kekerasan, dan 20 persen lain-lain. Berbagai misinformasi itu, menurut riset tersebut, bisa menyebabkan cedera bahkan kematian.

    Mitos populer bahwa konsumsi alkohol bisa mendisinfeksi tubuh dan membunuh virus Corona misalnya. Menurut laporan Aljazeera, sebanyak 728 warga Iran meninggal sepanjang 20 Februari-7 April 2020 akibat keracunan alkohol, karena keliru mengira alkohol bisa menyembuhkan mereka dari Covid-19. Selain itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Kianoush Jahanpour, mengatakan sebanyak 5.011 orang dirawat di rumah serta 90 orang menderita kerusakan mata bahkan kehilangan penglihatan akibat keracunan alkohol. Rumor serupa juga telah menjadi penyebab 30 kasus kematian di Turki.

    Pada 23 April 2020, Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan bahwa injeksi disinfektan bisa membunuh virus Corona. Usai Trump melontarkan pernyataan tersebut, menurut Asosiasi Pusat Pengendalian Racun Amerika (AAPCC), sepanjang 23-30 April 2020, kasus keracunan disinfektan di AS meningkat 121 persen dibandingkan periode yang sama pada April 2019. Sepuluh hari pertama Mei 2020, kasus keracunan ini mereda, namun masih naik sebesar 69 persen dibandingkan sepuluh hari pertama Mei 2019.

    Contoh lain, sebuah gereja di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan menyemprotkan air asin ke mulut jemaatnya karena percaya hal itu akan mencegah Covid-19. Namun, karena menggunakan botol yang sama dan tidak mendisinfeksinya ketika akan dipakai untuk menyemprotkan air asin itu ke mulut jemaat lain, sebanyak 46 jemaat gereja tersebut terinfeksi Covid-19. “Ini membuat penyebaran virus tak terhindarkan,” ujar kepala gugus tugas Covid-19 Gyeonggi, Lee Hee-young.

    Di Nigeria, banyak orang yang terpaksa dirawat di rumah sakit akibat keracunan hidroxychloroquine hingga pemerintah mengeluarkan peringatan untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut. Pada awal Maret 2020, seorang pria Vietnam berusia 43 tahun juga keracunan karena terlalu banyak menelan chloroquine. Obat tersebut diyakini memiliki potensi untuk melawan virus, tapi sampai kini belum terbukti. Pada 25 Mei 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghentikan penggunaannya dalam uji coba sesudah sebuah kajian memperlihatkan bahwa hidroxychloroquine meningkatkan risiko kematian pada pasien Covid-19.

    Stigma dan ketakutan akan diskriminasi pun diyakini berkontribusi terhadap infeksi virus Corona pada tenaga kesehatan. Banyak penderita Covid-19 yang menyembunyikan gejala atau riwayat paparannya saat berobat ke rumah sakit, sehingga petugas kesehatan merawat pasien tersebut dengan alat pelindung diri (APD) yang minim. Karena takut akan stigma, masyarakat juga menghindari pemeriksaan sehingga berpotensi menyebarkan Covid-19 lebih jauh.

    Maru, seorang dokter di Rumah Sakit Elmhurst, New York, AS, mengatakan bahwa sangat banyak pasien yang menunda perawatan, padahal sudah mengalami gejala Covid-19. Dia melihat banyak orang yang sakit dan kemudian meninggal karena beranggapan menjaga jarak sosial tidak efektif, atau virus Corona hoaks belaka. Maru dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk merawat pasien seraya mengurai berbagai misinformasi seputar Covid-19. “Misinformasi ini adalah masalah struktural,” kata dia.

    Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi yang bertujuan mempromosikan bukti untuk melawan misinformasi dengan cepat dan jelas dapat mengubah persepsi masyarakat dan perilaku pencarian informasi kesehatan. Saat ini, WHO dan lembaga kesehatan lainnya berulang kali mengoreksi misinformasi dengan mendefinisikannya sebagai mitos. Pendekatan ini kerap dikritik karena tidak menyertakan bukti ilmiah dan mengabaikan konteks, sehingga kurang bisa diterima oleh masyarakat.

    Saling percaya antara petugas kesehatan dengan komunitas yang terkena dampak pandemi pun sangat penting dalam menangani krisis. Namun, teori konspirasi bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan profesional kesehatan, yang kemudian mecari mempengaruhi perilaku masyarakat dalam  perawatan kesehatan, seperti tes Covid-19. Teori konspirasi pun bisa memotivasi masyarakat untuk tidak divaksinasi. Khusus yang ini, perlu menjadi perhatia mengingat kita kini semakin dekat dengan penemuan vaksin Covid-19.

    TRUMP LAGI-LAGI BLOKIR APLIKASI CINA

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan ancamannya untuk memblokir aplikasi asal Cina, TikTok dan WeChat, di AS. Pada 6 Agustus 2020 lai dia menerbitkan perintah eksekutif yang melarang transaksi antara entitas AS dengan perusahaan induk TikTok dan Wechat, ByteDance dan Tencent. Hingga kini, belum jelas bagaimana implementasi kebijakan yang akan efektif pada 20 September itu. Yang pasti, hal ini diyakini bakal berdampak negatif terhadap banyak perusahaan.

    - Dalam perintah eksekutif itu, Trump memberikan tenggat waktu hingga 45 hari kepada ByteDance dan Tencent untuk menjual atau mengalihkan bisnisnya kepada perusahaan AS. “Aplikasi buatan perusahaan Cina yang beredar di AS berpotensi mengancam keamanan nasional, kebijakan pemerintah, dan perekonomian di AS,” ujar Trump dalam perintahnya. Jika perintah itu tidak dilaksanakan oleh ByteDance dan Tencent, segala transaksi, termasuk transfer uang, dari TikTok dan WeChat akan diboikot.

    - Salah satu dampak pemblokiran WeChat adalah Apple harus menghapus aplikasi itu dari App Store. Efeknya, jika WeChat dihapus dari App Store, penjualan ponsel Apple diprediksi turun hingga 30 persen. Pasalnya, Cina menyumbang 30 persen dari total penjualan iPhone dan 15 persen dari total pendapatan Apple pada kuartal II 2020. WeChat pun bukan sekadar aplikasi pesan, tapi juga bisa digunakan untuk memesan taksi, membeli makanan, melakukan pembayaran digital, membaca berita, dan sebagainya.

    - Asisten profesor media dari Universitas Virginia, Aynne Kokas, berpendapat platform-platform ini memang menghadirkan risiko keamanan yang signifikan. Tapi pemblokiran hanya akan memunculkan ketidakpastian dalam industri teknologi AS dan merusak kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam teknologi, alih-alih membuat warga AS lebih aman. “Eksfiltrasi data perusahaan Cina dari AS begitu meluas. Menarget beberapa nama besar hanya mengalihkan perhatian dari parahnya masalah,” katanya.

    - Menurut Kokas, sejumlah besar perusahaan yang melayani konsumen AS berada di bawah tekanan pemerintah Cina untuk mengekstrak data. Dikombinasikan dengan data yang dikumpulkan lewat peretasan sejumlah entitas di masa lalu, pemerintah Cina telah memiliki harta karun berupa informasi untuk mendukung kegiatan intelijen mereka selama beberapa dekade mendatang. “Tanpa regulasi keamanan data yang komprehensif, perintah eksekutif ini hanyalah window dressing,” kata Kokas.

    - Tencent memang memiliki beragam produk lain di AS. Tencent memegang 5 persen saham raksasa game Blizzard. Tencent juga merupakan pemilik penuh Riot Games, perusahaan induk League of Legends, dan 40 persen saham Epic Games, pengembang Fortnite, game dengan lebih dari 350 juta pemain. Seperti diketahui, platform game mengumpulkan sejumlah besar data pengguna, mulai dari perilaku pengguna dalam game hingga kata sandi jejaring sosial mereka.

    - Sebuah petisi yang meminta pemerintah AS untuk tidak melarang WeChat telah menerima lebih dari 60 ribu tanda tangan per 10 Agustus kemarin. Petisi itu menyebut, warga AS keturunan Cina bisa melepaskan aplikasi rekreasi apapun. Namun, mereka tidak bisa menyerahkan satu-satunya aplikasi yang menghubungkan mereka dengan keluarga mereka di Cina, yakni WeChat. “Selama pandemi Covid-19, WeChat memainkan peran yang jauh lebih penting dalam membantu keluarga kami tetap terhubung.”

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Mantan karyawan Google, Anthony Levandowski, dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan oleh Pengadilan Distrik Utara California, Amerika Serikat, atas kasus pencurian data milik Google. Levandowski terbukti mengambil 14 ribu data terkait proyek self-driving car Google secara diam-diam pada akhir 2015, saat ia masih bekerja di sana. Setelah mencuri ribuan data tersebut, Levandowski mengundurkan diri dari Google dan membangun perusahaan startup yang bergerak di bidang self-driving car, Otto, pada 2016.

    - Pada 10 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Tagansky, Moskow, Rusia, menjatuhkan denda kepada Google sebesar 20.350 dolar AS. Google dinyatakan bersalah karena berulang kali gagal memblokir konten yang dilarang di Rusia. Sebelumnya, kepala pengawas telekomunikasi dan media Rusia, Alexander Zharov, menyatakan bahwa penyaringan konten yang dilarang di Rusia oleh mesin telusur Google yang berbasis di AS telah turun hingga 70 persen.

    - TikTok memastikan bakal mendirikan pusat data pertamanya di Eropa, tepatnya di Irlandia. Langkah ini diambil setelah perusahaan induk TikTok, ByteDance, mempertimbangkan untuk memindahkan markasnya ke luar Cina, usai Presiden AS Donald Trump mengancam akan memblokir TikTok di AS. Dibangunnya pusat data di Eropa ini diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada pemerintah setempat bahwa data pengguna tersimpan dengan aman.

    - Desakan Trump agar TikTok dijual ke perusahaan AS supaya tidak diblokir membuat TikTok bereaksi. TikTok dikabarkan akan menggugat pemerintahan Trump. Menurut sumber yang terlibat dalam proses hukum ini, TikTok beranggapan pemerintah AS tidak berlaku adil karena tidak memberikan TikTok kesempatan untuk merespons executive order yang dilayangkan beberapa hari lalu. TikTok juga menilai alasan pemerintah AS ingin memblokir TikTok, yakni terkait masalah keamanan nasional, tidak berdasar.

    - Apple mengajukan gugatan ke pemilik aplikasi Prepear yang memakai logo buah pir. Prepear merupakan aplikasi yang antara lain memungkinkan pengguna untuk berbagi resep dan menyusun daftar menu. Kata “prepear” sendiri berasal dari kata “prepare” yang berarti menyiapkan. Pendiri Prepear, Russel Monson, pun menulis petisi untuk meminta dukungan publik. Pasalnya, logo aplikasinya tidak terlihat seperti logo Apple. Perusahaannya pun tidak berada dalam lini bisnis yang sama dengan Apple.

    - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk 10 perusahaan global yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Per 1 September 2020, ke-10 perusahaan itu wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa di antara perusahaan tersebut adalah Facebook, Apple, dan TikTok. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan enam perusahaan digital sebagai PKP yang wajib membayar PPN, di antaranya Google, Netflix, Spotify, dan Amazon.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Video dengan efek film negatif yang menunjukkan hantaman rudal di sebuah wilayah beredar di media sosial. Video tersebut diklaim diambil tepat sebelum terjadinya ledakan di Beirut, Lebanon, pada 4 Agustus 2020. “Rekaman kamera infrared menunjukkan adanya hantaman rudal dari langit tepat sebelum ledakan dahsyat terjadi di Beirut, Lebanon. Benarkah Zionis Israel pelakunya?” demikian klaim yang menyertai virus itu.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa hantaman rudal yang terlihat dalam video tersebut terjadi sebelum ledakan di Beirut keliru. Video itu merupakan hasil suntingan. Video tersebut adalah gabungan dari dua video yang diambil dari peristiwa ledakan di Beirut yang kemudian ditempeli gambar rudal dan diberi efek film negatif. Perekam video itu, produser media sosial CNN Arabic yang berbasis di Beirut, Mehsen Mekhtfe, pun menyatakan bahwa, dalam video asli miliknya, tidak terdapat rudal. Dia juga menyatakan tidak melihat rudal apa pun ketika merekam video tersebut.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.