CekFakta #51 Clearview AI Curi Miliaran Foto dari Medsos?

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wajah tentara Israel terlihat di layar komputer dengan tanda peringatan pemrograman pengenalan wajah saat mengikuti bagian pelatihan keamanan cyber yang disebut Hackathon di Institut Teknologi dan Inovasi iNT, di Beersheba, Israel, 28 Agustus 2017. REUTERS/Amir Cohen

    Seorang wajah tentara Israel terlihat di layar komputer dengan tanda peringatan pemrograman pengenalan wajah saat mengikuti bagian pelatihan keamanan cyber yang disebut Hackathon di Institut Teknologi dan Inovasi iNT, di Beersheba, Israel, 28 Agustus 2017. REUTERS/Amir Cohen

    • Clearview AI, startup yang bergerak di bidang teknologi pengenalan wajah, menghiasi pemberitaan media beberapa bulan terakhir. Perusahaan yang baru berdiri tiga tahun lalu ini dituding telah mencuri sekitar 3 miliar foto wajah dari berbagai media sosial untuk disimpan di dalam basis datanya. Sebenarnya, seberapa besar ancaman teknologi Clearview AI ini?
    • Riset di jurnal BMC Psychiatry menyebut sekitar 25 persen anak muda mengalami depresi karena menggunakan smartphone dengan cara yang salah. Tapi hasil riset peneliti dari University of California, Amerika Serikat, berkata lain. Menurut studi itu, tidak ada hubungan antara penggunaan smartphone dan media sosial dengan depresi pada anak muda.

    Selamat hari Senin, pembaca Nawala CekFakta Tempo! Apakah Anda pernah membaca pemberitaan soal Clearview AI? Ataukah hanya sekedar mendengar nama itu? Usia perusahaan teknologi pengenalan wajah asal Amerika ini memang terbilang masih sangat muda, tiga tahun. Namun, baru-baru ini, Clearview AI menghadapi sejumlah gugatan. Para raksasa teknologi, seperti Google, Twitter, dan LinkedIn ramai-ramai menyurati perusahaan yang bermarkas di New York tersebut. Bagaimana praktek bisnis Clearview AI dan seberapa besar ancaman teknologi milik perusahaan tersebut terhadap privasi? Saya merangkumnya untuk Anda.

    Apakah Anda menerima nawala edisi 24 Februari 2020 ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    CLEARVIEW AI “CURI” MILIARAN FOTO MEDSOS

    Clearview AI, sebuah perusahaan rintisan alias startup asal Amerika Serikat, menghebohkan jagat maya beberapa bulan terakhir. Baru berdiri selama tiga tahun, perusahaan yang berfokus pada teknologi pengenalan wajah ini telah menghadapi sejumlah gugatan. Yang terbaru, pada 13 Februari 2020, beberapa warga Illinois, Amerika, mengajukan gugatan class action sekaligus tuntutan ganti rugi sebesar US$ 5 juta atas dugaan pelanggaran privasi.

    Sebelum membahas soal pelanggaran privasi, sebenarnya apa itu Clearview AI? Clearview AI didirikan pada 2017 oleh Richard Schwartz dan Hoan Ton-That, saat ini menjadi CEO Clearview AI. Teknologi mereka cukup sederhana, yakni algoritma pengenalan wajah yang mencocokkan gambar wajah seseorang dari rekaman CCTV dengan basis data yang mereka miliki.

    Terutama dipasarkan ke lembaga penegak hukum, teknologi Clearview AI memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar seseorang pada rekaman CCTV, mencari foto orang tersebut dalam basis data, serta mendapatkan tautan di mana foto-foto orang itu dimuat. Dengan kata lain, jika Anda tertangkap rekaman CCTV sekali saja, penegak hukum yang memakai teknologi Clearview AI bisa menambang seluruh informasi tentang Anda.

    Apakah praktek ini melanggar privasi? Menurut editor senior situs teknologi Engadget, Andrew Tarantola, teknologi pengenalan wajah milik Clearview AI bukanlah masalah utamanya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana Clearview AI memperoleh basis data. Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang bermarkas di New York itu saat ini memiliki hingga tiga miliar foto wajah. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari profil media sosial kita semua.

    Menurut The New York Times, Clearview AI mengklaim mengambil miliaran foto itu dari Facebook, YouTube, layanan pembayaran Venmo, dan jutaan situs lainnya. Sejumlah perusahaan teknologi pun tak tinggal diam. Mereka ramai-ramai mengirimkan surat kepada Clearview AI. Mula-mula Twitter, pada Januari 2020 lalu, disusul oleh YouTube, Venmo, dan LinkedIn beberapa pekan setelahnya.

    Surat-surat tersebut berisi hal serupa, yakni meminta Clearview AI berhenti mengambil foto dari platform mereka. Juru bicara YouTube, Alex Joseph, berkata, “Ketentuan layanan YouTube secara eksplisit melarang pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Clearview AI mengakui hal itu secara terbuka. Sebagai tanggapan, kami mengirimkan surat yang meminta mereka untuk berhenti.”

    Saat ini, teknologi yang dapat mengidentifikasi seseorang berdasarkan wajahnya masih tergolong tabu. Pasalnya, teknologi itu bakal mengikis privasi secara radikal. Facebook, yang mengembangkan teknologi pengenalan wajah pada 2015-2016, menghentikan inovasinya tersebut. Demikian pula Google, sama sekali tidak memiliki rencana untuk menciptakan teknologi itu karena dapat digunakan “dengan cara yang sangat buruk”.

    Beberapa kota besar, termasuk San Francisco, telah menyadari ancaman teknologi pengenalan wajah dan melarang departemen kepolisiannya untuk menggunakan teknologi tersebut. Namun, Clearview AI mengklaim teknologinya telah digunakan oleh lebih dari 600 lembaga penegak hukum di Amerika. Salah satunya adalah Departemen Kepolisian Chicago, yang membayar sekitar US$ 50 ribu untuk dua tahun.

    Teknologi Clearview AI yang diklaim dapat digunakan untuk membantu menemukan korban pelecehan seksual di bawah umur ini bisa menjadi bumerang. Sejumlah departemen kepolisian di Amerika telah berulang kali menggunakan teknologi itu untuk mengidentifikasi anak-anak dalam foto dan video yang eksploitatif. Artinya, foto-foto tersebut sudah tersimpan di server Clearview AI. Tak ada jaminan bahwa foto-foto itu tidak akan bocor karena serangan peretas.

    Belum lagi, teknologi pengenalan wajah tersebut dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi para penegak hukum. Investigasi Associated Press pada 2016 menemukan bahwa polisi di seluruh Amerika kerap menyalahgunakan basis data kepolisian yang sejatinya rahasia untuk mendapatkan informasi mengenai pasangan, tetangga, rekan bisnis, bahkan jurnalis yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka.

    Dalam wawancara dengan CBS News, CEO Clearview AI, Hoan Ton-That, mengatakan bahwa teknologi yang mereka gunakan pada dasarnya adalah mesin pencari, seperti Google, namun khusus untuk wajah. “Google dapat menarik informasi dari berbagai situs. Jadi, jika bersifat publik dan bisa berada di dalam mesin pencari Google, sebuah informasi juga bisa berada di dalam basis data kami,” ujar Ton-That.

    Alex Joseph, juru bicara YouTube, anak perusahaan Google, mengatakan  perbandingan itu tidak pas. “Sebagian besar situs ingin masuk dalam pencarian Google. Kami pun memberikan kontrol atas informasi apa dari situs mereka yang masuk ataupun tidak masuk dalam hasil pencarian kami. Sementara Clearview AI diam-diam mengumpulkan foto seseorang tanpa persetujuan mereka dan melanggar aturan yang melarang mereka melakukan hal itu,” katanya.

    Saat ini, beberapa negara bagian di Amerika, seperti California, New Hampshire, dan Oregon sedang mempertimbangkan moratorium atas penggunaan teknologi pengenalan wajah. Komisi Eropa kini berkonsultasi dengan otoritas perlindungan data Uni Eropa setelah Clearview AI dilaporkan “mencuri” tiga miliar foto wajah dari media sosial tanpa izin pemiliknya. 

    Meski demikian, Clearview AI mau terus dengan niatnya untuk memperluas pemasarannya ke 22 negara, termasuk negara-negara yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut dokumen yang diterima Buzz Feed News, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Singapura termasuk dalam negara yang akan dituju oleh Clearview AI. Begitu pula dengan Brasil dan Kolombia. Adapun negara Uni Eropa yang ingin dituju Clearview AI adalah Italia, Yunani, dan Belanda.

    Direktur Eksekutif Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P), Albert Fox Cahn, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai rencana Clearview AI berekspansi ke sejumlah negara itu. Cahn yang merupakan pengacara sekaligus ahli teknologi ini berujar, “Sangat memprihatinkan mereka bakal menjual teknologinya ke negara-negara dengan rekam jejak HAM yang amat buruk.”

    SMARTPHONE PICU DEPRESI? 

    Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal BMC Psychiatry pada akhir 2019 lalu menyebut sekitar 25 persen anak muda mengalami depresi, kegelisahan, dan stres tinggi serta kurang tidur akibat penggunaan smartphone yang kurang tepat. Tapi riset lain oleh seorang profesor dari University of California, Amerika Serikat, menunjukkan hasil yang berkebalikan, di mana tidak ada hubungan antara penggunaan smartphone dan media sosial dengan depresi di kalangan remaja.

    - Menurut riset dalam jurnal BMC Psychiatry yang bersumber dari 41 studi dan mencakup lebih dari 40 ribu remaja di bawah usia 25 tahun, bagaimana anak-anak muda menggunakan smartphone lebih berbahaya bagi kesehatan mental ketimbang smartphone itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa remaja berusia 17-19 tahun yang paling sering menggunakan smartphone secara tidak tepat.

    - Selain itu, riset tersebut mengungkapkan bahwa kecanduan menggunakan smartphone dapat menimbulkan perasaan kesepian dan rendah diri. Menggunakan smartphone dengan cara yang salah pun berpengaruh terhadap karakter seseorang dalam mengambil ataupun menghindari risiko. Hal ini terkait dengan kontrol diri yang rendah, ketidakstabilan emosi, serta sikap impulsif dan perfeksionis.

    - Hasil yang berbeda ditunjukan oleh penelitian profesor dari University of California, Candice L. Odgers, yang bersumber dari 40 studi mengenai hubungan penggunaan smartphone dan media sosial dengan depresi di kalangan anak muda. Hubungan itu, menurut Odgers, kecil dan tidak konsisten. “Tampaknya tidak ada basis bukti yang dapat menjelaskan kepanikan dan kekhawatiran mengenai masalah ini,” ujarnya.

    - Pada April 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan bahwa anak-anak di bawah usia 1 tahun tidak boleh terpapar layar alat elektronik. Anak-anak berusia 2-4 tahun pun tidak boleh menatap layar alat elektronik lebih dari satu jam setiap harinya. Bahkan, di Silicon Valley, para eksekutif perusahaan teknologi telah membuat batasan untuk menjauhkan anak-anak mereka dari alat elektronik ataupun perangkat lunak yang mereka kembangkan.

    - Terri R. Kurtzberg, associate professor dari Rutgers University Newark, Amerika, mengatakan bahwa kecanduan digital itu nyata. “Kita menyentuh ponsel kita sebanyak 2.600 kali setiap harinya. Kita panik ketika lupa menaruh ponsel kita. Kita merasa ponsel kita bergetar, padahal tidak. Kecanduan ini dapat memiliki akibat yang nyata. Misalnya, orang lain tersinggung jika, saat mengobrol, kita berhenti berbicara untuk menjawab pesan yang masuk,” ujarnya.

    - Kurtzberg menambahkan, cara terbaik untuk mengevaluasi waktu yang dihabiskan dengan ponsel kita adalah menanyakan dua hal, apa yang kita lakukan ketika menghabiskan waktu dengan ponsel kita dan apakah itu sejalan dengan nilai dan prioritas kita. “Jika merasa bahwa kita atau anak-anak kita menikmati waktu di depan layar tanpa mengorbankan waktu tidur, kerja, ataupun interaksi langsung, kita mungkin tidak perlu terlalu khawatir,” kata Kurtzberg.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Google Maps kini menampilkan perbatasan suatu wilayah tergantung dari lokasi pengguna yang melihatnya. Misalnya Kashmir, wilayah yang disengketakan oleh India dan Pakistan. Pengguna Google Maps di India bakal melihat garis solid, menunjukkan bahwa Kashmir sepenuhnya di bawah kendali India. Sementara pengguna Google Maps di negara lain, termasuk Pakistan, akan melihat garis putus-putus, menunjukkan bahwa wilayah tersebut berstatus sengketa. Hal ini juga terjadi pada Krimea dan Sahara Barat. 

    - Pengadilan Rusia menjatuhkan sanksi denda kepada Twitter dan Facebook sebesar 4 juta rubel atau sekitar Rp 861 juta, karena menolak menyimpan data pribadi warga Rusia di server yang ditempatkan di Rusia. Ini adalah denda terbesar yang dikenakan pada perusahaan teknologi di bawah undang-undang internet Rusia yang baru. Menurut regulator internet Rusia, Twitter dan Facebook bakal didenda sebesar 18 juta rubel jika mereka tidak mematuhi aturan untuk memindahkan data pribadi warga Rusia tahun ini.

    - Fang Bin dan Chen Qiushi, dua jurnalis warga yang mengungkapkan kondisi Wuhan, kota di Cina yang menjadi pusat penyebaran virus Corona baru, kini menghilang. Sejak virus Corona yang diberi nama Covid-2019 itu mewabah, keduanya memang kerap membagikan video yang memperlihatkan kisah-kisah dramatis dari dalam Wuhan di media sosial. Fang pernah merekam delapan mayat yang ditumpuk dalam sebuah minibus di luar rumah sakit di Wuhan. Sementara Chen rutin mengunjungi berbagai rumah sakit di Wuhan dan berbicara dengan para pasien.

    - Baru-baru ini, perusahaan keamanan siber Kaspersky menemukan pesan palsu yang menarget data perbankan. Pesan itu ditanami perangkat lunak berbahaya yang bisa merusak sistem atau trojan, bernama Ginp. Setelah menyusup ke dalam ponsel, sebagian besar trojan itu akan mencoba mendapatkan akses ke SMS. Para penjahat siber memasang Trojan Ginp agar dapat mencegat kode konfirmasi dalam SMS yang dikirim oleh bank. Berbekal kode itu, penjahat siber dapat melakukan pembayaran atau menyedot dana tanpa sepengetahuan korban.

    - Pengadilan Australia memerintahkan Google untuk memberikan informasi mengenai identitas pengguna anonim yang memberikan ulasan negatif kepada seorang ahli bedah gigi di Melbourne, Matthew Kabbabe. Menurut Kabbabe, ulasan negatif tersebut diunggah oleh akun yang bernama “CBsm 23” sekitar tiga bulan yang lalu. Ulasan negatif itu mendesak orang lain untuk menjauhi praktek bedah gigi Kabbabe. Menurut Kabbabe, ulasan negatif tersebut telah merusak bisnisnya.

    - Pengadilan Israel memerintahkan Facebook untuk membuka blokir akun karyawan NSO Group. Pada November 2019, akun Facebook dan Instagram sejumlah karyawan NSO diblokir karena perusahaan teknologi Israel itu diduga membantu mata-mata pemerintah di puluhan negara untuk membobol ponsel sekitar 1.400 pengguna WhatsApp, termasuk jurnalis dan aktivis. Sebelumnya, pada Oktober 2019, Facebook juga mengajukan gugatan terhadap NSO terkait peretasan. Namun, NSO membantah tuduhan itu. Para karyawan NSO pun mengajukan gugatan terhadap Facebook terkait pemblokiran akun tersebut.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Misinformasi mengenai virus Corona baru, Covid-2019, masih wara-wiri di media sosial. Kabar palsu itu beredar dalam berbagai bentuk, termasuk video. Pekan ini, video yang ramai dibagikan di media sosial adalah yang diklaim sebagai video serangan gagak dan nyamuk jumbo di Cina ketika mewabahnya virus Corona Covid-2019. “Serangan virus Corona belum berakhir, kini negeri Cina dirundung serangan tentara baru dalam bentuk nyamuk jumbo dan burung gagak,” demikian narasi yang menyertai video itu yang diunggah oleh salah satu akun di Facebook.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, video tersebut merupakan hasil suntingan dengan menggabungkan beberapa video dan gambar yang berbeda. Cuplikan yang menunjukkan seorang wanita berjaket kuning lari terbirit-birit karena gagak direkam di halaman parkir outlet Kroger di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sedangkan gambar yang memperlihatkan puluhan gagak terbang berasal dari artikel yang dimuat pada Oktober 2016, sebelum virus Covid-2019 dilaporkan pertama kali pada Desember 2019. Cuplikan yang memperlihatkan kawanan nyamuk memang diambil di Cina, tepatnya di Beijing. Akan tetapi Beijing telah menghadapi peningkatan populasi nyamuk, terutama jenis nyamuk harimau Asia (Aedes albopictus), sejak 2017.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.