CekFakta #50 Deepfake di Ruang Pengadilan

Reporter

Editor

Senin, 17 Februari 2020 18:05 WIB

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

Konten manipulasi yang diciptakan dengan kecerdasan buatan, deepfake, mulai disalahgunakan sebagai bukti untuk menuntut seseorang. Tahun lalu, seorang pria di Inggris dituduh telah mengancam istrinya di telepon dan diseret ke meja hijau dengan barang bukti berupa rekaman audio palsu. Bagaimana kisahnya?
Sebuah survei yang digelar di Jabodetabek menunjukkan bahwa dompet digital mendorong generasi Z lebih konsumtif. Survei itu juga menyatakan bahwa hanya sepertiga dari jumlah responden yang merasa bisa mengelola keuangannya dengan baik. Persaingan sengit antar perusahaan dompet digital disebut sebagai biang keladinya.

Selamat hari Jumat, pembaca Nawala CekFakta Tempo! Dalam edisi kali ini, saya ingin membagikan kisah dari seorang pria di Inggris yang dituntut ke pengadilan dengan barang bukti berupa rekaman audio manipulasi. Sebelumnya, kita pernah melihat deepfake yang digunakan untuk kepentingan politik. Ada pula deepfake yang disalahgunakan untuk memeras seseorang. Yang paling banyak adalah deepfake untuk konten-konten pornografi. Nah, bagaimana bisa sebuah deepfake menjadi barang bukti di pengadilan? Seperti apa akhirnya nasib pria itu?

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Seorang pengacara, Byron James, menceritakan kisah tersebut kepada Telegraph pada akhir Januari 2020. Menurut James, kliennya dituduh telah mengancam istrinya lewat telepon. Padahal, klien James tersebut bersikeras bahwa dia tidak pernah mengucapkan hal yang dituduhkan kepadanya. Baiknya James mulai menyadari kejanggalan bukti tersebut sebelum dibeberkan di persidangan.

Sistem peradilan Inggris mewajibkan pihak-pihak yang berseteru untuk menyerahkan barang bukti sebelum kasus mereka disidangkan. Menurut James, saat sebuah rekaman audio ditunjukkan oleh pihak penuntut, kliennya benar-benar terkejut. Klien James kebingungan, bagaimana pihak penuntut bisa memiliki rekaman semacam itu, karena dia tidak merasa pernah mengucapkannya.

“Ini posisi yang paling sulit bagi pengacara, ketika Anda menjumpai bukti yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh klien Anda. Bagaimanapun, klien saya tetap bersikeras bahwa itu bukan dia meskipun dia setuju bahwa itu terdengar persis seperti dia, menggunakan kata-kata yang mungkin dia gunakan, serta intonasi dan aksen yang mirip dengannya. Apakah mungkin klien saya berbohong?” ujar James.

Untungnya, James bisa mendapatkan file rekaman audio itu dari persidangan dan mencari tahu metadatanya. Ternyata, rekaman itu sudah dimanipulasi. “Hakim sangat terkejut. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa peristiwa seperti ini bisa terjadi. Menurut saya, seluruh sistem hukum perlu mengejar ketertinggalan semacam ini,” kata James.

Ancaman deepfake terhadap sistem peradilan pernah disuarakan oleh Riana Pfefferkorn, direktur pengawasan dan keamanan siber di Stanford’s Center for Internet and Society. Ia menuliskannya dalam sebuah artikel yang berjudul “Too Good to be True” yang dipublikasikan oleh majalah milik Washington State Bar News, NW Lawyer, pada September 2019 lalu.

Pfefferkorn pun pernah memaparkan pandangannya mengenai pengaruh deepfake terhadp sistem hukum kepada website berita Axios. Ia mengatakan, “Deepfake berbahaya dalam konteks persidangan karena tujuan akhir pengadilan adalah mencari kebenaran.” Karena itu, dia menyarankan pengacara mempertanyakan keaslian sebuah rekaman ketika mencurigainya sebagai deepfake. Dengan begitu, pihak yang menyodorkan rekaman mesti membuktikan keotentikannya.

Pengacara senior Amerika Serikat, Theodore Claypoole, juga prihatin dengan fenomena masuknya deepfake ke ruang persidangan. Memang, terdapat aturan dalam mengotentikasi barang bukti. Namun, dia mengatakan, bisa saja pengecekan yang dilakukan gagal mengungkap asal-usul deepfake yang disodorkannya ke persidangan, sehingga rekaman palsu lolos ditetapkan sebagai barang bukti.

Dengan besarnya potensi penyalahgunaan deepfake di ruang persidangan tersebut, Claypoole mengusulkan pengadilan untuk memperketat aturan dalam menguji keaslian suatu bukti. “Karena, begitu dilihat atau didengar oleh juri, rekaman itu (baik audio maupun video) dapat mendominasi pikiran mereka, tidak peduli dengan apa yang dikatakan hakim,” ujarnya.

Yohan Misero, peneliti dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, mengakui bahwa regulasi akan selalu tertinggal oleh teknologi. “Tapi deepfake harus disikapi secara serius,” katanya. Di Indonesia saat ini belum ada aturan mengenai deepfake. Tapi Yohan meminta kepolisian untuk berani berinvestasi meningkatkan keahlian dalam hal kecerdasan buatan serta mempercanggih peralatan mereka, agar bisa menangani kasus-kasus yang melibatkan konten manipulasi.

Hingga saat ini, upaya untuk memerangi deepfake baru sebatas riset untuk menciptakan alat pendeteksinya. Beberapa perusahaan teknologi pun sekadar membagikan basis data video deepfake dengan harapan para peneliti bisa mencari celahnya. Artinya, ancaman deepfake, terutama ketika disalahgunakan untuk memenjarakan seseorang, mengintai kita semua.

GENERASI Z VS DOMPET DIGITAL

Apakah Anda termasuk generasi Z dan setia menggunakan dompet digital seperti OVO, Gopay, Dana, atau LinkAja? Atau Anda orang tua dari anak yang berusia 19-21 tahun? Jika jawabannya ya, Anda patut lebih awas terhadap pengeluaran Anda. Pasalnya, berdasarkan riset oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Stevanus Pangestu dan Erwin Karnadi, dompet digital mendorong generasi Z lebih konsumtif.

- Menurut survei yang dilakukan terhadap 405 responden berusia 18-21 tahun di wilayah Jabodetabek tersebut, 58,4 persen di antaranya merasa menjadi lebih rajin belanja. Hanya 30 persen responden yang merasa bisa mengelola keuangannya dengan baik, sementara 27 persen responden menyatakan sebaliknya. Berdasarkan survei itu, 90 persen responden memakai OVO, 86 persen Gopay, 56 persen Dana, dan 5 persen LinkAja. Artinya, satu responden bisa memiliki lebih dari satu dompet digital.

- Stevanus memaparkan beberapa alasan yang membuat generasi Z lebih konsumtif ketika menggunakan dompet digital. Menurut dia, persaingan sengit antar perusahaan dompet digital merebut pangsa pasar mendorong munculnya banyak promosi, seperti perang diskon yang dapat mengaburkan pemahaman atas konsep “hemat” dan mendorong perilaku konsumtif. “Masyarakat tergoda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan, uang yang dapat dialokasikan untuk hal lain,” ujarnya.

- Di satu sisi, menurut Stevanus, besarnya konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat dengan naiknya permintaan konsumen berkat bantuan promosi oleh dompet digital. Namun, di sisi lain, konsumerisme yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang dan menjebak mereka ke masuk dalam lilitan utang.

- Demi memanjakan pengguna dengan promosi, perusahaan dompet digital memang rela “bakar uang”. Mereka tidak segan menggelontorkan duitnya untuk memberikan diskon sebesar-besarnya buat menggaet konsumen. “Strategi seperti ini digunakan perusahaan untuk mengakuisisi mitra, supaya mereka (mitra) mau pakai (dompet digital),” kata Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia Ignatius Untung.

- Menurut data Bank Indonesia, hingga Agustus 2019, terdapat 38 dompet digital yang beroperasi di Indonesia. Pada 2018, transaksi melalui dompet digital mencapai US$ 1,5 miliar, didominasi oleh dua merek besar, yakni Gopay dan OVO. Per Februari 2019, transaksi melalui Gopay menembus US$ 6,3 miliar atau sekitar Rp 89,5 triliun. Sementara itu, selama semester I 2019, transaksi melalui OVO mencapai sekitar Rp 20,8 triliun.

Scroll Untuk Melanjutkan

- Untuk meminimalisir sifat konsumtif, perencana keuangan Agustina Fitria Aryani menyarankan agar pengguna tidak menyimpan uang terlalu banyak di dompet digital. Saldo yang berlimpah bukan tidak mungkin membuat pengguna tergiur, apalagi jika ada tawaran diskon. Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya memberikan saran serupa. Apalagi, menurut dia, pengguna dompet digital tak lepas dari risiko pembobolan akun dan pencurian dana.

WAKTUNYA TRIVIA!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

- Dua akun Twitter milik Facebook, @Facebook dan @Messenger, diambil alih sementara oleh sekelompok peretas pada 7 Februari 2020 lalu. Para peretas itu dijuluki OurMine dan diduga berasal dari Arab Saudi. OurMine membajak kedua akun itu melalui Khoros, sebuah platform media sosial pihak ketiga. “Hai, kami adalah OurMine. Ya, bahkan Facebook bisa diretas. Tapi setidaknya keamanan mereka lebih baik daripada Twitter,” demikian yang tertulis dalam cuitan akun @Facebook. Tapi unggahan itu hilang dalam beberapa menit.

- Investigasi koran Inggris The Telegraph menemukan bahwa Facebook sebenarnya mengetahui celah keamanan yang memungkinkan peretas mencuri data pribadi penggunanya. Sembilan bulan sebelum pembobolan data pribadi 29 juta pengguna Facebook pada 2018, menurut sejumlah dokumen hukum, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut telah berulang kali diperingatkan baik oleh karyawannya maupun orang luar, mengenai celah keamanan tersebut. Akan tetapi Facebook gagal memperbaikinya.

- Apple dikenai denda sebesar Rp 25 juta euro atau sekitar Rp 374 miliar oleh regulator Perancis, DGCCRF. Apple didenda karena tidak menginformasikan kepada para pengguna iPhone lawas bahwa pembaruan atau update sistem operasi iOS (versi 10.2.1 dan 11.2) pada 2017 lalu bisa memperlambat perangkat mereka. Adapun iPhone lawas yang dimaksud oleh DGCCRF adalah model iPhone 6, iPhone SE, dan iPhone 7. Menanggapi denda itu, Apple menyatakan, “Kami selalu ingin membuat produk yang aman dan membuat iPhone tetap awet selama mungkin.”

- Perusahaan keamanan siber Trend Micro baru saja merilis daftar malware yang menyamar sebagai aplikasi Android di Play Store yang mampu mengakses akun Facebook dan Google pengguna. Sebagian besar malware itu tersembunyi dalam aplikasi-aplikasi yang diklaim mampu mengoptimalkan performa ponsel dengan membersihkan file yang tidak berguna. Aplikasi itu antara lain Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler; Super Clean Lite-Booster, Clean & CPU Cooler; dan Rocket Cleaner.

- Kejaksaan Agung Amerika Serikat mengajukan dakwaan terhadap empat personel militer Cina terkait pembobolan jaringan komputer Equifax pada 2017. Equifax merupakan perusahaan pelaporan kredit konsumen yang bermarkas di Atlanta, Amerika. Menurut berkas dakwaan, keempat anggota Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) itu terlibat aksi peretasan terhadap data pribadi sekitar 145 juta orang. Kementerian Luar Negeri Cina membantah tuduhan itu dan menuding balik bahwa Cina yang sesungguhnya menjadi korban pencurian data oleh Amerika.

- Komisi Privasi Nasional (NPC) Filipina melarang tiga sistem pemrosesan data pribadi Grab karena dianggap melanggar hak privasi pelanggan. Langkah ini diambil setelah NPC menemukan kelemahan dalam sistem verifikasi wajah Grab serta uji coba sistem perekaman audio dan video dalam kendaraan. Sistem perekaman video misalnya, memungkinkan Grab memantau situasi, bahkan mengambil foto, situasi di dalam kendaraan setelah pengemudi menekan tombol darurat.

PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

Hoaks seputar virus Corona baru, 2019-nCoV, seakan tak ada habisnya, termasuk narasi yang mengaitkan virus yang bermula di Wuhan, Cina, ini dengan agama. Salah satunya adalah kabar bahwa warga Cina berlomba-lomba ikut salat berjamaah karena takut terhadap virus Corona. Sebuah video memperlihatkan ratusan orang sedang salat berjamaah di halaman sebuah masjid. Tampak di seberang masjid itu deretan toko dengan nama berhuruf Cina.

Untuk mendapatkan lokasi masjid itu, Tim CekFakta Tempo bekerja sama dengan Taiwan Fact-Check Center. Berbekal petunjuk nama toko berhuruf Cina yang berada di seberang masjid itu, ditemukan bahwa dua toko tersebut adalah “Rental Mobil Huida” dan “Grosir Gandum, Daging Sapi, dan Kambing” dengan alamat Jiangbin West Road Nomor 111, Yiwu, Kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Cina. Lewat maps Baidu, terlihat bahwa dua toko itu memang terletak di seberang Masjid Yiwu. Saat lokasi masjid itu diklik, terlihat bahwa arsitektur Masjid Yiwu identik dengan arsitektur masjid dalam video yang beredar di media sosial.

Berbekal petunjuk lokasi itu, Tempo menelusuri asal-usul video tersebut di YouTube dan menemukan video berbahasa Malayalam (bahasa resmi salah satu negara bagian India, Kerala) yang identik. Video itu diunggah oleh kanal Deshabhimani, salah satu surat kabar India, pada 7 Juni 2019. Menurut Deshabhimani, video tersebut diambil saat salat Idul Fitri di Masjid Yiwu, Cina. Dengan demikian, video itu tidak terkait dengan virus Corona Wuhan karena diambil sebelum munculnya virus tersebut pada Desember 2019 lalu.

Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram