- Sebuah riset menemukan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi turut andil dalam membiayai situs-situs penyebar disinformasi. Menurut penelitian terhadap 20 ribu situs hoaks itu, sistem jual-beli iklan terprogram yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu secara otomatis menempatkan iklan dari para pengiklan ke situs-situs dengan traffic yang tinggi, termasuk situs-situs berita palsu yang isinya sensasional.
- Beberapa pekan terakhir ini, kebijakan berbagai perusahaan teknologi, mulai dari masalah misinformasi hingga penanganan kasus pelecehan seksual, menuai kritik dari berbagai pihak. Protes pun datang dari para pegawai perusahaan-perusahaan itu. Seperti apa bentuk protes dari pekerja-pekerja teknologi itu dan apa saja kebijakan yang diprotes?
Selamat hari Jumat, pembaca Nawala CekFakta Tempo! Dewasa ini, teknologi membuat keseharian kita semakin mudah dan efisien. Manfaat itu juga terasa di dunia periklanan dengan munculnya inovasi yang bernama iklan terprogram atau sistem jual-beli ruang iklan otomatis. Dengan sistem itu, pengiklan tidak perlu bertemu dengan penjual untuk membeli ruang iklan karena mereka tinggal mengisi formulir online yang tersedia. Sayangnya, menurut sebuah riset yang digelar baru-baru ini, banyak perusahaan teknologi pemilik sistem itu yang tidak sadar bahwa sistem mereka menempatkan iklan yang dibeli pengiklan ke situs penyebar hoaks. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, lebih dari Rp 3 triliun per tahun.
Apakah Anda menerima nawala edisi 1 November 2019 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.
PERUSAHAAN TEKNOLOGI BIAYAI HOAKS?
Iklan bisa dibilang sebagai sumber kehidupan bagi perusahaan teknologi, seperti Google, Facebook, dan Amazon. Namun, iklan juga bisa menjadi saluran penyebaran kabar hoaks. Faktanya, menurut riset Global Disinformation Index (GDI), sebuah koalisi yang berfokus pada penelitian soal disinformasi, semakin banyak uang yang dibelanjakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi penyedia iklan di situs-situs penyebar kabar kibul, belakangan ini.
Menurut laporan yang dirilis pada akhir September 2019 itu, terungkap bahwa perusahaan teknologi membelanjakan US$ 235 juta atau sekitar Rp 3,29 triliun setiap tahunnya untuk menjalankan iklan terprogram atau programmatic advertising di situs-situs disinformasi. Namun, menurut GDI, perusahaan-perusahaan teknologi tersebut tidak sadar bahwa mereka telah ikut mendanai situs-situs hoaks itu secara tidak langsung.
Perusahaan teknologi yang paling mendominasi dalam pembelanjaan iklan terprogram di situs-situs berita palsu, menurut riset GDI, adalah Google. Dari 20 ribu sampel situs, 70 persen iklan di situs-situs itu dijalankan oleh Google. GDI pun memperkirakan uang yang dikeluarkan Google untuk iklan di situs-situs hoaks mencapai US$ 86,71 juta atau sekitar 37 persen dari total belanja iklan seluruh perusahaan teknologi yang menjadi sampel di situs-situs disinformasi.
Adapun perusahaan teknologi lain yang juga membelanjakan uangnya untuk iklan terprogram di situs-situs hoaks adalah AppNexus dengan persentase sebesar 8 persen (US$ 59,36 juta), Amazon 4 persen (US$ 8,82 juta), Criteo 4 persen (US$ 53,20 juta), Taboola 4 persen (US$ 4,65 juta), Revcontent 3 persen (US$ 2,82 juta), Content.ad 2 persen (US$ 246 ribu), Rubicon 2 persen (US$ 6,02 juta), dan OpenX 1 persen (US$ 6,16 juta).
Satu hal yang menjadi alasan mengapa iklan terprogram yang dijalankan Google begitu masif adalah kemudahan dalam monetisasi situs. Siapa pun yang memiliki situs dapat mengajukan permohonan kepada Google untuk menggunakan fitur AdSense dan, jika permohonan itu diterima, para pemilik situs dapat langsung menempatkan berbagai macam iklan di situsnya. Hal ini membuat para pemilik situs hoaks dapat memperoleh iklan dari AdSense milik Google dengan mudah.
Adapun menurut penelitian GDI, iklan terprogram yang dijalankan oleh berbagai perusahaan teknologi secara otomatis akan ditempatkan di situs-situs yang ber-traffic tinggi. Biasanya, traffic situs-situs hoaks sangat tinggi karena memuat berita-berita yang sensasional. Hal ini membuat Google, Amazon, dan perusahaan teknologi lainnya tidak sadar bahwa mereka telah menempatkan iklan di situs-situs tersebut dan secara tidak langsung terlibat dalam penyebaran berita palsu.
Riset GDI pun menyimpulkan, situs-situs hoaks telah menyedot uang iklan dari situs-situs berita yang berkualitas. Imbasnya, pendapatan situs berita yang kredibel turun. GDI menulis, “Meningkatnya disinformasi tidak hanya menghalangi penyebaran informasi yang berkualitas, tapi juga membuat jurnalisme terjerat dalam masalah finansial.” Hal ini tercermin dari maraknya pemangkasan karyawan oleh perusahaan media sejak awal 2019 agar mereka bisa bertahan hidup.
Kebijakan Perusahaan Teknologi soal Misinformasi
Setelah Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016, beberapa perusahaan teknologi mulai tergerak untuk berperan lebih dalam memerangi misinformasi. Google menyatakan akan mencegah situs-situs yang memuat berita misleading untuk menggunakan fitur AdSense. Google pun akan membatasi iklan untuk situs-situs yang tidak memuat informasi mengenai identitas mereka serta tujuan mereka membuat situs tersebut.
Selain itu, pada 2017, Google meluncurkan fitur yang diklaim dapat membantu organisasi pemeriksa fakta untuk membuat artikel pengecekan fakta mereka terlihat berbeda dengan artikel lainnya dalam hasil pencarian Google. Dalam hasil pencarian itu, dicantumkan klaim palsu yang telah dicek faktanya. Selain itu, ditampilkan pula identitas si penyebar hoaks serta label yang menyatakan apakah informasi itu sesat atau palsu.
Meskipun begitu, beberapa pihak menilai bahwa upaya-upaya Google itu tidak cukup untuk mengatasi masalah disinformasi yang berpotensi muncul menjelang Pemilihan Presiden AS pada 2020. Kebijakan Google pun dianggap tidak mampu menghalangi situs-situs berita palsu untuk mendapatkan keuntungan dari iklan. Oleh karena itu, Google disarankan untuk meniru cara yang ditempuh oleh perusahaan teknologi lain, Revcontent, dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Apa itu? Pada Agustus 2019 lalu, Revcontent mulai melibatkan para pemeriksa fakta dari International Fact Checking Network (IFCN) untuk mengawasi berbagai artikel yang memuat informasi palsu di situsnya. Revcontent pun membuat kebijakan tertulis bahwa, jika dua pemeriksa fakta IFCN menandai sebuah konten di situsnya sebagai konten yang salah, Revcontent akan menghapus label “konten rekomendasi” dari konten itu dan menahan pendapatan yang dihasilkan olehnya.
OMBAK PROTES PEKERJA TEKNOLOGI
Dalam beberapa pekan terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi, mulai dari platform media sosial hingga pembuat game, dihadapkan pada masalah internal yang melibatkan para pegawainya. Karyawan-karyawan itu melancarkan protes terhadap kebijakan yang diambil oleh bos-bos mereka, mulai dari persoalan penangkalan hoaks, pelecehan seksual, hingga pelibatan mantan pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Seperti apa protes dari para pekerja perusahaan teknologi itu?
- Pekerja Google dikenal sebagai pekerja yang paling sering menyuarakan protesnya terhadap kebijakan perusahaan mereka, mulai dari pelecehan seksual hingga keterlibatan mantan pejabat pemerintahan Trump di Google. Baru-baru ini, para pegawai Google pun mempertanyakan keputusan perusahaan untuk merekrut mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Trump.
- Lebih dari 250 karyawan Facebook menandatangani petisi berisi protes kepada bos mereka, Mark Zuckerberg, yang mengizinkan politikus membuat iklan berisi informasi palsu di Facebook. Menurut mereka, kebebasan berbicara atau free speech berbeda dengan “pernyataan berbayar” atau paid speech. Mereka juga menyatakan bahwa kebijakan Facebook untuk mengecualikan omongan politikus dari pemeriksaan fakta mengancam apa yang diperjuangkan oleh perusahaan selama ini.
- Karyawan Microsoft membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Microsoft, Brad Smith, dan CEO Microsoft, Satya Nadella, yang berisi protes terkait kerja sama perusahaan dengan pihak militer AS. Mereka menolak untuk menciptakan teknologi yang digunakan untuk perang. Dalam surat itu, para pegawai Microsoft menulis, “Kami khawatir Microsoft menyediakan teknologi senjata bagi militer AS. Kami melamar pekerjaan ke Microsoft bukan untuk mengembangkan senjata.”
- Pegawai Blizzard, perusahaan pengembang game yang berbasis di AS, mogok kerja untuk memprotes kebijakan perusahaan yang memberikan sanksi kepada seorang pemain game Hearthstone karena mendukung demonstran Hong Kong. Pemain game yang memang berasal dari Hong Kong itu, Chung Ng Wai, dilarang mengikuti liga profesional Hearthstone selama satu tahun setelah dia mengatakan "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita" dalam sebuah wawancara.
WAKTUNYA TRIVIA!
Berikut ini beberapa kabar soal disinformasi dan upaya menangkalnya pekan ini yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
- Militan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS mulai menggunakan TikTok sebagai alat propaganda. Baru-baru ini, ditemukan sekitar dua lusin akun di TikTok yang menyebarkan informasi mengenai ISIS. Akun-akun itu mengunggah video yang memperlihatkan mayat. Selain itu, dibagikan pula video berisi lagu-lagu ISIS. Merespons kejadian itu, ByteDance menghapus akun-akun itu dan mempekerjakan ribuan moderator untuk mengawasi sekaligus mengkurasi konten-konten serupa agar tidak muncul kembali.
- Dua senator Amerika Serikat mengirimkan surat kepada pejabat intelijen senior AS yang berisi permintaan untuk memeriksa aplikasi video TikTok. Kedua senator itu khawatir suatu saat aplikasi milik perusahaan yang berbasis di Cina, ByteDance, tersebut bakal mendapatkan tekanan dari pemerintah Cina untuk menyerahkan data penggunanya, seperti lokasi, metadata, cookies, dan sebagainya, walaupun data-data itu disimpan di server yang berada di AS.
- Facebook memulai uji coba fitur berita di platformnya yang bernama Facebook News pada 25 Oktober 2019. Fitur itu baru diluncurkan bagi sekitar 200 ribu pengguna Facebook di AS dan didukung oleh media-media terkemuka, seperti Wall Street Journal, BuzzFeed News, Bloomberg, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times, dan sebagainya. Beberapa dari media-media itu—tidak semuanya— dibayar oleh Facebook. Namun, di jajaran media-media itu, ada Breitbart, situs yang dibuat khusus untuk para nasionalis kulit putih. Tahun lalu, Wikipedia menyatakan Breitbart sebagai sumber yang tidak kredibel untuk dikutip.
- Algoritma Twitter untuk menandai konten yang memuat kekerasan membaik pada kuartal III tahun ini. Hal itu ditandai dengan dihapusnya 50 persen tweet berisi kekerasan sebelum pengguna melaporkan konten tersebut. Pada kuartal I, angkanya hanya sebesar 38 persen. Namun, Twitter melaporkan pertumbuhan pendapatan iklannya melambat karena adanya bug dan beberapa masalah lainnya. Hal ini membuat saham Twitter anjlok lebih dari 15 persen.
- Taiwan mengembangkan jejaring sosial yang bisa digunakan untuk mencari konsensus atau kesepakatan mengenai sebuah kebijakan yang sulit. Dalam jejaring sosial yang bernama vTaiwan itu, para ahli dan pemangku kepentingan dapat membahas berbagai kebijakan yang masih menjadi perdebatan untuk kemudian dicari jalan keluarnya.
- Duke Reporters’ Lab baru saja merilis laporan sensusnya terhadap organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia. Hasilnya, saat ini, terdapat 210 platform pemeriksa fakta yang tersebar di 68 negara. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan hasil sensus pertama Duke Reporters’ Lab pada 2014.
PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI
Baru empat hari menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sudah dihantam kabar hoaks. Pada 26 Oktober 2019 lalu, beredar meme di Facebook dengan foto Nadiem ketika berpidato dan narasi “Siswa madrasah di seluruh Indonesia dilarang berhijab”. Meme itu pun viral dan telah dibagikan hingga ratusan kali serta dikomentari lebih dari 2 ribu kali.
Berdasarkan penelusuran Tempo lewat mesin pencarian Google, tidak ada satu pun berita atau artikel yang memuat pernyataan Nadiem tentang pelarangan itu. Foto Nadiem dalam meme tersebut pun merupakan foto pendiri Gojek itu saat tengah berpidato dalam acara serah terima jabatan Mendikbud. Dalam pidato itu, tidak ditemukan pernyataan tentang pelarangan hijab bagi siswa madrasah.
Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta atas beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- PBNU mendoakan Presiden Jokowi kualat karena kecewa kadernya tidak dijadikan Menteri Agama
- RS Bahteramas menolak anggota TNI yang terluka saat demonstrasi karena tidak membayar uang jaminan
- Hacker Hamza Dalj dihukum mati karena membobol bank di Israel untuk membantu warga Palestina
- Foto banjir yang jernih di stasiun bawah tanah Jepang diambil pasca Topan Hagibis
- Produk mi instan Indonesia, Indomie, ditarik peredarannya di Taiwan
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.
Ikuti kami di media sosial:
